579 research outputs found
TINJAUAN YURIDIS TENTANG STATUS ANAK HASIL PERKAWINAN SIRI BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010
No full textTipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dalam permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan Undang-undang (statute approach). Artinya, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan juga menggunakan pendekatan Konseptual (conceptual approach). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu hukum yang dihadapi.
Pada bab pembahasan, adalah membahas tentang keabsahan perkawinan siri setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut hakim menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan secara siri dianggap sah dimata hukum agama namun tidak memiliki kekuatan dimata hukum
negara. Perkawinan yang dilakukan secara siri tidak memiliki bukti administrasi karena perkawinan tersebut tidak dicatatkan. Hal ini akan berdampak pada status hukum isteri dan juga anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Isteri tidak bisa mendapatkan hak-hak yang seharusnya diperolehnya. Selain isteri, anak juga dapat kehilangan haknya seperti pencantuman nama dari sang ayah pada akta kelahirannya dan juga hak-hak materi yang seharusnya didapatkan oleh sang anak. Selain itu juga hubungan keperdataan anak dengan bapak biologisnya menjadi tidak jelas dimata hukum. Namun setelah adanya putusan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 anak memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan sehingga nantinya anak tersebut juga dapat memperoleh hak-haknya dari bapak biologisnya.
Berdasarkan uraian pada penjelasan diatas maka saran-saran yang dapat diberikan adalah harus ada sosialisasi atau pendekatan yang lebih baik lagi terhadap masyarakat mengenai pentingnya melaksanakan perkawinan yang dicatatkan, serta memberikan penjelasan apa saja manfaat dan juga akibat yang dapat ditimbulkan dari adanya perkawinan yang dilaksanakan dengan dicatatkan dan juga manfaat serta akibat yang timbul dari perkawinan yang tidak dicatatkan. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan lagi dari perkawinan yang tidak dicatatkan khususnya anak yang dilahirkan dari perkawinan siri
IMPLEMENTASI COMMUNITY DEVELOPMENT PT PERTAMINA EP ASSET 4 FIELD CEPU TERHADAP KELOMPOK BATIK PRATIWI
No full textAbstrak
Salah satu kegiatan community development yang dilakukan oleh PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu adalah Program Pemberdayaan Pengrajin Batik Khas Blora, dari 27 pengrajin batik di Kabupaten Blora, hanya 5 pengrajin batik yang menjadi mitra binaan. Pada tahun tahun 2016 terjadi peningkatan begitu pula dengan tenaga kerja hingga saat ini mempunyai 17 tenaga kerja yang siap memenuhi kebutuhan konsumen. Penelitian ini mengenai bagaimana implementasi community development PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu terhadap Kelompok Batik Pratiwi Krajan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara pengumpulan data agar mendapat data yang objektif. Hasil dari penelitian ini adalah, Implementasi Community Development PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu pada kelompok Batik Pratiwi Krajan, pihak-pihak terkait selalu terlibat dalam pengambilan keputusan. Dengan adanya pertemuan rutin yang dilakukan dua bulan sekali. Seperti BAPPEDA, DESPERINDAG, PT TELKOM dan BRI. Selain itu, telah diberikan fasilitas yang berupa canting, mesin jahit, komputer, kemasan, pameran serta pelatihan-pelatihan. Namun belum ada tenaga terampil yang mendampingi selama belajar membatik. Selain itu, terdapat beberapa permasalahan diantaranya limbah sisa hasil produksi batik belum bisa diolah secara maksimal dan sistem manajemen yang masih belum rapi. Permasalahan yang terjadi dapat disampaikan pada saat monitoring dan evaluasi rutin dilakukan enam bulan sekali.
Kata kunci: Pengembangan; Masyarakat; CSR; Kelompok Batik Pratiwi
Abstract
One of the community development activities undertaken by PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu is the Blora Batik Craftsman Empowerment Program. Of the 27 batik craftsmen in Blora Regency, only 5 batik craftsmen became partners. In the year 2016 there is an increase as well as labor to date has 17 workers who are ready to meet the needs of consumers. This research is about how the implementation of community development of PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu against Batik Pratiwi Krajan Group. In this study using observation techniques and interview data collection in order to obtain objective data. The result of this research is, Implementation of Community Development of PT Pertamina EP Asset 4 Field Cepu in Batik Pratiwi Krajan group, related parties always involved in decision making. With a routine meeting held every two months. Such as BAPPEDA, DESPERINDAG, PT TELKOM and BRI. In addition it has been given facilities in the form of canting, sewing machines, computers, packaging, exhibitions and trainings. But there is no skilled man who accompany during learning to make batik. In addition, there are some problems such as waste residue of batik production can not be processed optimally and management system that is still not tidy. Problems that occur can be submitted at the time of monitoring and evaluation routine done six month.
Key words: Communit; Development; CSR; Pratiwi Batik Grou
FEMINISM IN NOVEL KEMBANG ALANG-ALANG BY MARGARETH WIDHY PRATIWI
Get PDFThis research has three purposes: 1) to describe the women figure life in the novel Kembang Alang-alang by Margareth Widhy Pratiwi, 2) to describe equal partnership figure of women with men in the novel Kembang Alang-alang by Margareth Widhy Pratiwi, 3) to describe the perspective of the author about women in the novel Kembang Alang-alang by Margareth Widhy Pratiwi.This was descriptive qualitative study which used the theory of feminist literary criticism which gave more priority to radical feminist literary criticism. Source of data used is novel Kembang Alang-alang by Margareth Widhy Pratiwi. The data in this research is a piece of the story. To collect data in this research is used reading and writing techniques. Data were analyzed by using the theory of radical feminist literary criticism. Validity is used semantic validity, while reliability is used intrarater reliability.The first research results are the women figure life in the novel Kembang Alang-alang by Margareth Widhy Pratiwi was described by two types of personality that is physical and psychological that explained on twenty three women figures, but not all types of that personality were explained on all of figures. The second results are discussed equal partnership figure of women with men in the novel Kembang Alang-alang by Margareth Widhy Pratiwi. The discussion produced three kinds of equal partnership between women with male figures. The three kinds there are women who are dominated by men, women are equal with men, and women dominated against men. That equal partnership is not all describe by the twenty three women figures. The third or the last results are the perspectif of the author about women in the novel Kembang Alang-alang by Margareth Widhy Pratiwi. There were twenty five perspectives of the author have found
Efektivitas Penggunaan Model Pembelajaran Take And Give Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Matematika Pada Siswa SMP Swasta Budi Agung Medan Tahun Pelajaran 2020/2021
No full textTujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah model
pembelajaran Take And Give efektif untuk meningkatkan hasil belajar siswa kelas
VII SMP Swasta Budi Agung Medan Tahun Pelajaran 2020/2021. Instrumen yang
digunakan dalam penelitian ini adalah tes yang terdiri dari pre-test dan pos-test.
Instrumen ini dilakukan untuk dapat melihat hubungan dari variabel penelitian.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh siswa kelas VII SMP Swasta Budi Agung Medan. Adapun sampel
dalam penelitian ini dalam penelitian ini adalah kelas VII-1 SMP Swasta Budi
Agung medan berjumlah 30 siswa dan sebagai kelas kontrol, kelas VII-2 SMP
Swasta Budi Agung Medan berjumlah 30 siswa sebagai kelas eksperimen.
Berdasarkan analisis data diperoleh rata-rata kelas kontrol pada pre-test yaitu hasil
belajar matematika siswa sebesar 46 dengan simpangan baku sebesar 9,04 dan
rata-rata hasil belajar matematika siswa pada pos-test yaitu sebesar 63,33 dengan
simpangan baku sebesar 7,23. Sedangkan rata-rata kelas eksperimen pada pre-test
sebesar 51,1 dengan simpangan baku 9,9 dan rata-rata hasil belajar matematika
siswa pada post-test sebesar 83,3 dengan simpangan baku sebesar 7,2. Pada uji t
diperoleh thitung=11,8, pada taraf signifikasi 0,05 dengan n=30 didapat
harga=2,001717. Karena thitung>tabel maka ditolak. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa penggunaan model Take And Give efektif untuk
meningkatkan hasil belajar matematika pada siswa SMP Swasta Budi Agung
Medan Tahun Pelajaran 2020/2021
Status Hukum Anak Adopsi (StudiPenetapanNomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg)
Get PDFAnak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT,
bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga
dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah
Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak
melekat harkat,martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus
dijunjung tinggi. Seorang anak memiliki peranan yang sangat penting
dalam kehidupan rumah tangga, karena tujuan melangsungkan
perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga yang
bahagia dan sejahtera juga untuk mempersatukan keluarga dan
meneruskan keturunan, sehingga tidak heran jika banyak pasangan
suami istri yang baru melangsungkan perkawinan begitu
mendambakan kehadiran seorang anak dalam kehidupan rumah
tangganya. Adopsi anak dan anak angkat termasuk bagian substansi
dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum
yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Adopsi anak harus
dilakukan dengan proses hukum melalui penetapan
pengadilan.Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan
yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Pertama,
apa bentuk hubungan hukum antara anak adopsi dengan orang tua
yang mengadopsi dan orang tua kandung anak tersebut, Kedua,
apakah anak adopsi berhak mewarisi harta dari orang tua yang
mengangkatnya dan harta dari orang tua kandungnya, dan Ketiga, apa
dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan penetapan
Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg sudah sesuai dengan hukum
islam.Metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian
yang terdiri dari tipe penelitian dan pendekatan masalah.Tipe
penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis normatif
sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan
Undang-Undang (statute approach) dan pendekatan konseptual
(conceptual approach).Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi
ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Tinjauan pustaka skripsi ini membahas mengenai, Pertama
yaitu terdiri dari anak, pengertian anak, dan macam-macam anak
dimana pengertian-pengertian tersebut dikutip dari beberapa buku
bacaan dan Undang-Undang yang ada di Indonesia.Kedua yaitu terdiri
dari adopsi anak, pengertian adopsi anak dan syarat adopsi anak
dimana pengertian tersebut diambil dari beberapa buku bacaan dan
Undang-Undang yang ada di Indonesia.
Pembahasan dalam skripsi ini mencakup yang pertama, bentuk
hubungan hukum antara anak adopsi dengan orang tua yang
mengadopsi dan orang tua kandung anak tersebut.Kedua, anak adopsi
berhak mewarisi harta dari orang tua yang mengadopsinya dan harta
dari orang tua kandungnya.Ketiga, dasar pertimbangan hukum hakim
dalam menetapkan penetapan Nomor 182/Pdt.P/PN.Krg sudah sesuai
dengan hukum islam. Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan, dapat ditarik
kesimpulan bahwa (1) Hubungan hukum yang terjadi antara anak
angkat dengan orang tua kandung tidak terputus seperti yang terjadi
bahwa hubungan antara anak angkat dengan orang tua angkat tidak
akan putus hubungan karena Para Pemohon yang tempat tinggalnya
bertetangga dengan orang tua kandung dan masih ada hubungan
kekerabatan antara si orang tua kandung dengan orang tua angkat yaitu
paman dari si anak angkat tersebut. Hubungan hukum terjadi karena
adanya perbuatan hukum yang dilakukan Para Pemohon yaitu
mengadopsi anak yang menimbulkan akibat hukum yang
dikehendaki.(2). Anak adopsi tidak berhak mewarisi harta dari orang
tua yang mengadopsinya namun mendapatkan harta waris dari orang
tua kandungnya. karena di dalam hukum islam tidak ada istilah adopsi
anak dan anak adopsi tidak mendapatkan sepeserpun dari orang tua
angkat. Namun di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat (2)
menyatakan bahwa “ terhadap anak angkat yang tidak menerima
wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta
warisan orang tua angkatnya.”(3) Dasar Pertimbangan hukum hakim
dalam menetapkan Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2014/PN.Krg yaitu
telah sesuai dengan hukum islam. Hal ini dapat dibuktikan dalam isi
Penetapan Pengadilan Negeri Republik Indonesia Nomor
182/Pdt.P/2014/PN.Krg Karena seperti yang terjadi para pemohon
melakukan pengangkatan anak dengan sama-sama beragama islam
sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang RI Nomor
23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang isinya yaitu calon
orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon
anak angkat. sesuai Pasal 49 huruf a angka 20 dan penetapan tersebut
sesuai dengan islam. Karena adopsi anak antara orang-orang yang
beragama islam menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan akan
memberikan penetapan adopsi anak berdasarkan hukum islam. Saran
yang diberikan adalah (1) Kepada masyarakat yang akan melakukan
pengangkatan anak hendaknya mematuhi prosedur hukum yang
berlaku terkait dengan masalah pengangkatan anak. (2) Kepada orang
tua yang mengadopsi hendaknya tidak menutup-nutupi tentang asalusul
anak yang di adopsi dan orang tua angkat hendaknya menjamin
terpenuhinya kebutuhan masa depan anak yang di adopsi
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL IMPOR YANG TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI DALAM BAHASA INDONESIA
No full textObat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan
tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dan
bahan-bahan tersebut, yang secara traditional telah digunakan untuk pengobatan
berdasarkan pengalaman. Obat tradisional pada saat ini banyak digunakan karena
menurut beberapa penelitian tidak terlalu menyebabkan efek samping, karena
masih bisa dicerna oleh tubuh. Bagian dari Obat tradisional yang bisa
dimanfaatkan adalah akar, rimpang, batang, buah, daun dan bunga. Bentuk obat
tradisional yang banyak dijual dipasar dalam bentuk kapsul, serbuk, cair, simplisia
dan tablet. Khasiat alamiah dan kemurnian obat-obatan tradisional seringkali
“dinodai” oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab terutama produsen obat
tradisional yang hanya mencari keuntungan finansial saja tanpa memperhatikan
kemurnian dan resiko dari kandungan obat tradisional. Banyak dari para produsen
dengan sengaja mencampur kandungan herbal dari obat tradisional dengan obat
modern yang secara kimiawi jika dosisnya tidak tepat akan berbahaya.Banyaknya
pangan atau yang dalam hal ini adalah obat-obatan tradisional yang beredar di
masyarakat tanpa mengindahkan ketentuan tentang pencantuman label dinilai
sudah meresahkan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis
tertarik untuk mengadakan penelitian menyangkut perlindungan konsumen
terhadap masyarakat yang mengonsumsi obat tradisional tanpa label dan
informasi bahasa Indonesia dengan judul skripsi: “PERLINDUNGAN
KONSUMEN ATAS PEREDARAN OBAT TRADISIONAL IMPOR YANG
TIDAK MENCANTUMKAN INFORMASI DALAM BAHASA
INDONESIA”. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, penulis
menemukan beberapa permasalahan yang patut dibahas lebih rinci lagi, yaitu
tentang: (1)pengaturan Importasi dan Industri Obat Tradisional di Indonesia, (2)
Bentuk tanggungjawab pelaku usaha atau importir atas beredarnya produk obat
tradisional tanpa label dan informasi berbahasa Indonesia yang mengakibatkan
kerugian bagi konsumen, (3)Upaya hukum dari konsumen yang dirugikan akibat
tidak dicantumkannya label dan informasi berbahasa Indonesia pada kemasan
obat tradisional.
Tujuan penelitian agar dalam penulisan penelitian skripsi ini dapat
diperoleh sasaran yang dikehendaki. Maka perlu ditetapkan suatu tujuan
penulisan. Adapun tujuan penulisan disini dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu
tujuan khusus dan tujuan umum. Tipe penelitian skripsi ini adalah Yuridis
Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam
penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma
dalam hukum positif. Tipe penelitian Yuridis Normatif dilakukan dengan
mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-
Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian
dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok permasalahan.
Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini adalah, Pertama, pengaturan Importasi dan Industri Obat Tradisional di Indonesia adalah UUPK berusaha
memberikan penjelasan kepada konsumen mengenai perlindungan hukum melalui
perbuatan-perbuatan yang dilarang bagi impor obat di Indonesi
anggung Jawab Hukum Pihak Bank Terhadap Nasabah Yang Menjadi Korban Phising
No full textNasabah yang mengalami kerugian finansial karena kurang kehatihatiannya
pada saat membuka internet bankingnya yang
mengakibatkan terkena kejahatan berupa phising. Bank disini
mempunyai sebuah kewajiban untuk mengganti finansial nasabahnya
dikarenakan bank lalai menjaga dana nasabahnya yang berpindah ke
orang lain
PERLINDUNGAN HUKUM KARYA CIPTA KUMPULAN CERITA PENDEK YANG DIALIH WUJUDKAN DALAM BENTUK FILM UNTUK TUJUAN KOMERSIAL
Get PDFHasil penelitia skripsi ini yaitu: Akibat hukum bagi seseorang tanpa hak jika mengubah sebuah cerita pendek kedalam bentuk film tanpa adanya persetujuan dari pencipta cerita pendek dan bagiaan subtansial berupa isi cerita dari cerita
xiv
pendek dan film sama hal ini dapat dikatakan sebagai pelanggaran Hak Cipta dan dapat digutan secara perdata berupa ganti rugi maupun dituntut secara pidana berupa pidana penjara dan denda. Putusan perkara perdata tidak dapat menghapuskan hukuman pidananya. Dalam kasus surat dari praha tidak termasuk dalam pelanggrana hak cipta karena bagian subtansial berupa isi cerita tidak sama. Kesamaan judul tidak termasuk kedalam pelanggaran hak cipta dan isi cerita dalam kasus ini tidak sama, hal ini menyebabkkan tidak diperlukannya izin dalam pembuatan dan penayangan Film Surat dari praha dan tidak berakibat hukum berupa gugatan perdata maupun tuntutan pidana. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan oleh pencipta terhadap hasil karya cerita pendek yang dialih wujudkan dalam bentuk film tanpa hak untuk tujuan komersial dan bagian subtansial berupa cerita sama maka berdasarkan pasal pasal 95 ayat (1) yaitu dengan alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan. Dalam kaus Surat dari Praha tidak termasuk dalam pelanggaran hak cipta dan tidak terjadi sengketa diantara keduanya dan tidak diperlukan menempuh jalur hukum
Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Atas Penyalahgunaan Undian Berhadiah Oleh Pihak Lain
No full textSkripsi ini berisi tentang pendahuluan mengenai penyalahgunaan undian
berhadiah secara umum, dan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini
diantaranya : (1)Bagaimana perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas
penyalahgunaan undian berhadiah oleh pihak lain? (2) Bagaimana upaya
penyelesaian oleh konsumen atas penyalahgunaan undian berhadiah oleh pihak
lain? Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini dibagi menjadi dua,
yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari penulisan skripsi ini
yaitu melengkapi tugas akhir dan penyelesaian akademik guna untuk mencapai
Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Jember, serta
Tujuan khusus dari penulisan skripsi ini ada 2 (dua), yaitu: (1) Mengetahui
tentang perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas penyalahgunaan undian
berhadiah (2)upaya penyelesaian oleh konsumen atas penyalahgunaan undian
berhadiah. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu yuridis
normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dengan
menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku
dengan pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konsep
(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach), sedangkan bahan
hukum yang digunakan dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu, Bahan Hukum Primer,
Bahan Hukum Sekunder dan Bahan Non Hukum.
Skripsi ini berisi tentang tinjauan pustaka mengenai perlindungan hukum
terhadap pelaku usaha atas penyalahgunaan undian berhadiah oleh pihak lain.
pengertian perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan terhadap
hukum agar tidak ditafsirkan berbeda, tidak diciderai oleh aparat penegak hukum
dan juga bisa berarti perlindungan yang diberikan oleh hukum terhadap sesuatu
hal tertentu. Pengertin pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan
usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang
didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum
Negara RI baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian
menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian
penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyeleweng untuk melakukan
sesuatu yang tidak sepatutnya atau menggunakan sesuatu tidak sebagaimana
mestinya. Pengertian undian adalah Tiap-tiap kesempatan yang diadakan oleh
suatu badan untuk mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu dapat ikut
serta memperoleh hadiah berupa uang atau benda, yang akan diberikan kepada
peserta-peserta yang ditunjuk sebagai pemegang dengan jalan undi atau dengan
lain cara menentukan untung yang tidak terbanyak dapat dipengaruhi oleh peserta
sendiri.
Skripsi ini berisi tentang pembahasan mengenai bentuk perlindungan
hukum terhadap pelaku usaha atas penyalahgunaan undian berhadiah oleh pihak
lain dan juga upaya penyelesaian oleh konsumen atas penyalahgunaan undian
berhadiah oleh pihak lain.
xiv
Skripsi ini berisi mengenai kesimpulan dan saran penulis mengenai
perlindungan hukum terhadap pelaku usaha atas penyalahgunaan undian
berhadiah oleh pihak lain. Kesimpulan penulis dalam skripsi ini ialah Pada
dasarnya dengan adanya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha, berarti hak
dan kepentingan pelaku usaha diakui dan dilindungi oleh undang – undang,
sehingga mereka dapat menuntut orang yang melanggar hak dan kepentingannya
yang menimbulkan kerugian. Dikarenakan BPSK hanya dapat menangani
penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, jadi dalam kasus ini,
sengketa yang terjadi antara konsumen dan pelaku penyalahgunaan undian
berhadiah, dapat diselesaikan melalui upaya penyelesaian dengan cara menempuh
jalur litigasi, yaitu dengan menuntut ganti rugi kepada pelaku penyalahgunaan
undian berhadiah.
Saran penulis, diperlukannya norma hukum yang meliputi aspek
keperdataan, dan kepidanaan undang-undang yang mengatur undian sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian, hendaknya
perlu dilengkapi dengan norma-norma hukum dari segi keperdataan, segi
administrasi, dan segi pemidanaannya, agar undang-undang tentang undian
tersebut punya kemampuan untuk mengatasi segala masalah yang dihadapi untuk
berfungsinya hukum dalam mengatasi permasalahan undian. Pemerintah
diharapkan dapat memaksimalkan kinerja dari BPSK yaitu dengan memperluas
tugas pokok fungsi dan kewenangan dari BPSK, Seharusnya BPSK juga
menangani penyelesaian antara konsumen dan pihak lain yang merugikannya
Kedudukan Hukum Bagi Pegawai Negeri SIpil (PNS) yang Dijadikan Istri Kedua dalam Ikatan Perkawinan Poligami Perkawindan
No full textBerdasarakan uraian yang telah di jelaskan dalam pembahasan, maka
dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut :
Suatu perkawinan dapat dikatakan sah apabila telah terucap ijab qobul (menurut
islam) namun ketika belum dicatatkan perkawinan tersebut belum sah secara
negara, adapun dalam mencatatkan perkawinan juga harus memenuhi syaratsyarat yang telah ditetapkan. Adapun tidak dipenuhinya syarat kumulatif izin
perkawinan poligami, karena tidak adanya persetujuan dari istri dan tidak adanya
suatu jaminan bahwa si suami mampu bertindak adil baik lahiriah maupun
batiniah, adapun perlunya menjamin tidak hanya pada istri/istri-istrinya melainkan
juga menjamin keperluan-keperluan dari anaknya, dan suami juga harus mampu
berlaku adil. Oleh karena itu pengadilan agama tidak sewenang-wenang
memberikan izin untuk berpoligami, terlabih kepada seorang pegawai negeri sipil
(PNS) yang persyaratannya jauh lebih banyak lagi, termasuk adanya izin dari
atasan. Dan apabila syarat-syarat tersebut tidak di penuhi atau kurang lengkap
maka pengadilan agama tidak dapat mengabulkan izin perkawinan poligami
tersebut.
Di dalam lingkungan Peradaban Barat dan di dalam sebagian
lingkungan Peradaban Bukan Barat, perkawinan adalah disahkan secara formal
dengan undang-undang (yurisprudensi) dan kebanyakan juga secara religius;
menurut tujuan suami istri dan undang-undang, dan dilakukan untuk selama
hidupnya menurut pengertian dari lembaga perkawinan. Dasar-dasar dari
perkawinan ini dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan itu sendiri,
kebutuhan dan fungsi biologik, menurunkan kebutuhan akan kasih sayang dan
persaudaraan, memelihara anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
dan mendidikan anak-anak tersebut untuk menjadi anggota-anggota masyarakat
yang sempurna. Bentuk tertentu dari perkawinan itu tidak diberikan oleh alam,
namun berbagai bentuk perkawinan itu berfungsi sebagai lembaga (pranata).
Seseorang yang telah melangsungkan perkawinan telah dianggap sebagai orang
dewasa (cakap hukum), meskipun ia belum memenuhi kriteria dewasa menurut
ketentuan hukum perdata (BW) yaitu berumur 21 tahun. Orang yang telah
bercerai dan saat perceraiannya ia belum mencapai umur 21 tahun, maka ia tetap
dipandang sebagai orang dewasa dan cakap hukum.
Hakim PTA Bima dalam mempelajari fakta-fakta dalam persidangan
sebelum dan atau dalam menetapkan kebijakan penegakan hukum dalam
memberikan alternatif penyelesaian permasalahan kebutuhan dan kepastian
hukum terhadap nikah sirri melalui Itsbat nikah, karena Nikah sirri telah menjadi
pilihan bagi yang bermaksud beristeri lebih dari satu orang melalui cara
pengesahan nikah (itsbat nikah), dibandingkan dengan prosedur poligami menurut
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini karena Hakim PTA Bima
berpendapat bahwa ada permasalahan terkait itsbat nikah yang diajukan adalah
(1) Mengenai status baru bagi isteri maupun anak hasil nikah sirri ataupun isteri
yang dinikahi secara resmi dan tercatat serta anak-anaknya sehingga Hakim perlu
memperhatikan nasib anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan sirri atau tidak
dicatatkan, satu-satunya jalan dengan menempuh itsbat nikah sebagai solusinya;
(2) Itsbat nikah poligami dalam perkara a quo menurut pendapat Hakim tingkat
banding belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal ini,
(3) Majelis Hakim tingkat banding tidak bermaksud mengesampingkan peraturan
perundang-undangan yang mengatur perkawinan dengan isteri kedua tetapi apa
yang diputuskan semata-mata sebagai suatu langkah darurat sebatas untuk
melindungi status anak-anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang
menurut hukum syar’i adalah sah
- …
