32 research outputs found
Organisasi sektor publik dan audit kinerja
No full textBuku ini membahas masalah sektor publik; tata kelola organisasi sektor publik; organisasi sektor publik di Indonesia; model tata kelola sektor publik; transparansi dan akuntabilitas; value for money; audit kinerja; audit kinerja sektor publik; audit universe, penilain resik
Akuntansi sektor publik konsep dan teori
No full textAkuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggungjawab
Reformasi akuntansi pemerintah daerah menuju full accrual
No full textBasis Akuntansi Perubahan yang signifikan dari akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi akrual (cash toward accrual). Hal ini mengacu kepada praktik akuntansi pemerintahan di berbagai negara yang sudah mengarah kepada akuntansi berbasis akrual. Perubahan dari basis kas menjadi basis akrual dalam akuntansi pemerintahan merupakan bagian dari bangunan yang ingin dibentuk dalam reformasi di bidang keuangan negara seperti yang diamanatkan dalam UU No. 17 tahun 200
Akuntansi pemerintahan
No full textAkuntansi sektor publik adalah sistem akuntansi yang dipakai oleh lembaga-lembaga publik sebagai salah satu alat pertanggungjawaban kepada publik. Sekarang terdapat perhatian yang semakin besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga publik, baik akuntansi sektor pemerintahan maupun lembaga publik nonpemerintah. Lembaga publik mendapat tuntutan dari masyarakat untuk dikelola secara transparan dan bertanggungjawab
Sistem pengawasan keuangan negara di Indonesia
No full textPengawasan merupakan sebuah kebutuhan hakiki. Manusia dan sistem manajemen sekecil dan sebesar apapun pasti memerlukan pengawasan. Karena itu, pengawasan harus dijadikan sebagai nilai dan norma dalam menjalankan roda kehidupan dan roda manajemen. Melalui buku ini, kita diajak untuk memahami serta mempraktikkan pengelolaan dan pengawasan keuangan negara secara tepat sesuai dengan undang-undang
AUDIT KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT STUDI PADA KABUPATEN BADUNG, TABANAN DAN KOTA DENPASAR TAHUN 2013
No full textBased on Article 23 UUD 1945, state finance management is addressed for the prosperity of people. Economic and non-economic welfare are two elements that form the prosperity of the people. This study aimed to see the relationship between financial audit and the welfare of the people in the Regencies of Badung, Tabanan and the City of Denpasar. This study use descriptive methodology to describe the relationship between the financial audit with the people's welfare through comparative techniques and scatter plots. The study result shows that economic welfare indicators in Bali are generally better than the national average. In addition, this study proved empirically that there is no strong relationship between financial audit particularly with people's welfare.
KEYWORDS:
people's prosperity, people's welfare, financial audit, descriptive methodology
ABSTRAK
Berdasarkan pasal 23 UUD 1945, pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan non ekonomi merupakan dua elemen yang membentuk kemakmuran rakyat. Kajian ini ditujukan untuk menghubungkan antara audit keuangan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Provinsi Bali. Metodologi deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara audit keuangan dengan kesejahteraan rakyat melalui teknik komparasi dan scatter plot digunakan dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa indikator kesejahteran ekonomi di Bali secara umum lebih tinggi dari ratarata nasional. Selain itu dalam kajian ini dibuktikan bahwa secara empiris belum ada hubungan yang kuat antara audit keuangan khususnya dengan kesejahteraan rakyat.
KATA KUNCI:
kemakmuran rakyat, kesejahteraan rakyat, audit keuangan, metodologi deskripti
AUDIT KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT STUDI PADA KABUPATEN BADUNG, TABANAN DAN KOTA DENPASAR TAHUN 2013
No full textBased on Article 23 UUD 1945, state finance management is addressed for the prosperity of people. Economic and non-economic welfare are two elements that form the prosperity of the people. This study aimed to see the relationship between a financial audit and the welfare of the people in the Regencies of Badung, Tabanan, and the City of Denpasar. This study uses descriptive methodology to describe the relationship between the financial audit with the people's welfare through comparative techniques and scatter plots. The study result shows that economic welfare indicators in Bali are generally better than the national average. In addition, this study proved empirically that there is no strong relationship between financial audit particularly with people's welfare. ABSTRAKBerdasarkan pasal 23 UUD 1945, pengelolaan keuangan negara ditujukan untuk sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Kesejahteraan ekonomi dan kesejahteraan non ekonomi merupakan dua elemen yang membentuk kemakmuran rakyat. Kajian ini ditujukan untuk menghubungkan antara audit keuangan dan kesejahteraan rakyat di Kabupaten Badung, Tabanan dan Kota Denpasar Provinsi Bali. Metodologi deskriptif untuk menggambarkan hubungan antara audit keuangan dengan kesejahteraan rakyat melalui teknik komparasi dan scatter plot digunakan dalam kajian ini. Hasil kajian menunjukkan bahwa indikator kesejahteran ekonomi di Bali secara umum lebih tinggi dari rata-rata nasional. Selain itu dalam kajian ini dibuktikan bahwa secara empiris belum ada hubungan yang kuat antara audit keuangan khususnya dengan kesejahteraan rakyat.</jats:p
Legal Implications of the Articles of Association in Foundation Governance
Full text linkFoundations play a significant role in supporting social missions, and understanding their legal obligations, as stated in the Articles of Association, is essential to ensuring their sustainability. This research examines the legal framework governing foundations in Indonesia, specifically focusing on Law Number 28 of 2004, which outlines the requirements for foundation establishment and operation. The study uses a qualitative, normative juridical approach to analyze the legal implications of mismanagement in foundation operations that deviate from the Articles of Association. The research highlights how non-compliance with these guidelines—especially the Articles of Association—along with the failure to submit financial reports and adhere to governance standards, can lead to serious legal and socio-economic consequences. The findings emphasize that mismanagement can damage a foundation’s credibility, cause internal conflicts, and result in legal claims from stakeholders. The study also explores the importance of effective government oversight, particularly by the Ministry of Law, in ensuring foundations comply with legal regulations. To address violations, the research suggests several approaches, including internal resolutions, legal reporting, and stronger supervision. Its further advocates for increased legal awareness and training for foundation managers to prevent violations and safeguard the foundation's integrity
Optimising Regional Financial Performance through Capital Expenditure and Regional Revenue in Bengkalis Regency 2017-2020
Full text linkLocal Government Governance in Improving Regional Financial Performance on the Analysis of Capital Expenditure and Regional Revenue from 20017 to 2020 proves that the Quality and Allocation of Expenditure has not been seen due to the Pattern of Leadership Culture and Geopolitics of Bengkalis Regency. Capital Expenditure has not been prepared to build infrastructures related to the community’s economic growth, which will ultimately impact increasing Regional Original Revenue (PAD). This research is a qualitative descriptive type, intending to know the work of regional finance; there are 5 (five) elements, namely: 1) Degree of Decentralisation; 2) Financial Dependence on the Central Government; 3) Financial Independence; 4) Effectiveness of local revenue; 5) Degree of BUMD Contribution. This paper proves that optimal and effective capital expenditure and the ability to develop an integrated revenue-raising program can improve regional financial performance
