2 research outputs found
Studi komparasi antara guru sertifikasi dengan non sertifikasi terhadap proses pembelajaran pendidikan agama Islam di SMP negeri 1 Wringin
No full textABSTRAK
Adi, Muhamad, Setio. NIM. 2010911029. 2024. Studi Komparasi Antara Guru Sertifikasi Dengan Non Sertifikasi Terhadap Proses Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SMP Negeri 1 Wringin. Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Jember. Pembimbing: (I) Dr. Sofyan Rofi, M.Pd.I, (II) Dr. Dhian Wahana Putra, M.Pd.I.
Kata Kunci: Pendidikan Agama Islam, Sertifikasi guru, Studi komparatif
Pendidikan memainkan peran krusial dalam pengembangan individu, di mana guru sebagai pendidik profesional memiliki peran sentral. Sertifikasi guru di Indonesia telah diperkenalkan untuk meningkatkan standar profesionalisme dan kualitas pengajaran. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki perbedaan dalam proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam antara guru yang telah bersertifikasi dan yang belum di SMP Negeri 1 Wringin, Jawa Timur. Menggunakan pendekatan kualitatif komparatif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan observasi langsung. Hasilnya menunjukkan bahwa guru PAI yang bersertifikasi cenderung menerapkan pendekatan blended learning dengan integrasi teknologi seperti presentasi digital, sementara guru yang belum bersertifikasi lebih condong pada metode pengajaran konvensional. Perbedaan ini mencakup strategi perencanaan pembelajaran, manajemen kelas, interaksi dengan siswa, dan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Temuan ini menggaris bawahi pentingnya investasi dalam pelatihan dan pengembangan profesional guru untuk memajukan mutu pendidikan dan hasil belajar siswa secara menyeluruh. Kesimpulannya, sertifikasi guru memberikan dampak positif yang signifikan dalam praktik pengajaran dengan meningkatkan inovasi dan efektivitas pembelajaran
A Chronicle of Indonesia’s Forest Management: A Long Step towards Environmental Sustainability and Community Welfare
No full textIndonesia is the largest archipelagic country in the world, with 17,000 islands of varying sizes and elevations, from lowlands to very high mountains, stretching more than 5000 km eastward from Sabang in Aceh to Merauke in Papua. Although occupying only 1.3% of the world’s land area, Indonesia possesses the third-largest rainforest and the second-highest level of biodiversity, with very high species diversity and endemism. However, during the last two decades, Indonesia has been known as a country with a high level of deforestation, a producer of smoke from burning forests and land, and a producer of carbon emissions. The aim of this paper is to review the environmental history and the long process of Indonesian forest management towards achieving environmental sustainability and community welfare. To do this, we analyze the milestones of Indonesian forest management history, present and future challenges, and provide strategic recommendations toward a viable Sustainable Forest Management (SFM) system. Our review showed that the history of forestry management in Indonesia has evolved through a long process, especially related to contestation over the control of natural resources and supporting policies and regulations. During the process, many efforts have been applied to reduce the deforestation rate, such as a moratorium on permitting primary natural forest and peat land, land rehabilitation and soil conservation, environmental protection, and other significant regulations. Therefore, these efforts should be maintained and improved continuously in the future due to their significant positive impacts on a variety of forest areas toward the achievement of viable SFM. Finally, we conclude that the Indonesian government has struggled to formulate sustainable forest management policies that balance economic, ecological, and social needs, among others, through developing and implementing social forestry instruments, developing and implementing human resource capacity, increasing community literacy, strengthening forest governance by eliminating ambiguity and overlapping regulations, simplification of bureaucracy, revitalization of traditional wisdom, and fair law enforcement
