1,720,960 research outputs found
Going Beyond Counting First Authors in Author Co-citation Analysis
Get PDFThe present study examines one of the fundamental aspects of author co-citation analysis (ACA) - the way co-citation
counts are defined. Co-citation counting provides the data on which all subsequent statistical analyses and mappings
are based, and we compare ACA results based on two different types of co-citation counting - the traditional type that
only counts the first one among a cited work's authors on the one hand and a non-traditional type that takes into
account the first 5 authors of a cited work on the other hand. Results indicate that the picture produced through this non-traditional author co-citation counting contains more coherent author groups and is therefore considerably clearer. However, this picture represents fewer specialties in the research field being studied than that produced through the traditional first-author co-citation counting when the same number of top-ranked authors is selected and analyzed. Reasons for these effects are discussed
Variations on the Author
Get PDF“Variations on the Author” discusses two of Eduardo Coutinho’s recent films (Um Dia na Vida, from 2010, and Últimas Conversas, posthumously released in 2015) and their contribution to the general question of documentary authorship. The director’s filmography is characterized by a consistent yet self-effacing form of authorial self-inscription: Coutinho often features as an interviewer that rather than express opinions propels discourses; an interviewer that is good at listening. This mode of self-inscription characterizes him as an author who is not expressive but who is nonetheless markedly present on the screen. In Um Dia na Vida, however, Coutinho is completely absent form the image, while Últimas Conversas, on the contrary, includes a confessional prologue that moves the director from the margins to the center of his films. This article examines the ways in which these works stand out in the filmography of a director who offers new insights into the notion of cinematic authorship
Appropriate Similarity Measures for Author Cocitation Analysis
Get PDFWe provide a number of new insights into the methodological discussion about author cocitation analysis. We first argue that the use of the Pearson correlation for measuring the similarity between authors’ cocitation profiles is not very satisfactory. We then discuss what kind of similarity measures may be used as an alternative to the Pearson correlation. We consider three similarity measures in particular. One is the well-known cosine. The other two similarity measures have not been used before in the bibliometric literature. Finally, we show by means of an example that our findings have a high practical relevance.information science;Pearson correlation;cosine;similarity measure;author cocitation analysis
Dispelling the Myths Behind First-author Citation Counts
Get PDFWe conducted a full-scale evaluative citation analysis study of scholars in the XML research field to explore just how different from each other author rankings resulting from different citation counting methods actually are, and to demonstrate the capability of emerging data and tools on the Web in supporting more realistic citation counting methods. Our results contest some common arguments for the continued
use of first-author citation counts in the evaluation of scholars, such as high correlations between author rankings by first-author citation counts and other citation
counting methods, and high costs of using more realistic citation counting methods that are not well-supported by the ISI databases. It is argued that increasingly available digital full text research papers make it possible for citation analysis studies to go beyond what the ISI databases have directly supported and to employ more
sophisticated methods
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 8/PID-SUS- ANAK/2023/PN.PRP): PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NOMOR : 8/PID-SUS- ANAK/2023/PN.PRP)
No full textABSTRAK
Banyak kasus persetubuhan terhadap anak yang telah terjadi merupakan sebuah masalah hukum yang perlu dikaji lebih mendalam kembali. Negara memberikan perlindungan terhadap anak sesuai dengan aturan yang sudah tercantum dalam konstitusi. Pengertian anak dalam konteks ini didasarkan pada Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap tindak pidana persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp, dan Bagaimana Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana Persetubuhan Anak dibawah umur putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian ini ialah Bentuk perlindungan hukum Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp adalah: Bagi pelaku : pelaku mendapatkan hak-haknya selama proses pemeriksaan selama persidangan dari awal hingga akhir, identitas pelaku dilindungi dari pemberitaan, mendapat pendampingan rehab. Bagi korban: mendapatkan bantuan perlindungan hukum dengan dipenjaranya pelaku itu sendiri, kemudian mendapatkan bantuan pendampingan mental dan kesehatan, serta dilindungi identitas dalam pemberitaan, dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Persetubuhan anak dibawah Umur Putusan Nomor.8/Pid-Sus- Anak/2023/PN.Prp adalah: Pertimbangan yang memberatkan adalah perbuatan Anak merusak pola pikir Anak Korban, Perbuatan Anak Pelaku telah merusak masa depan Anak Korban, Perbuatan anak pelaku membuat anak korban merasakan trauma yarg mendalam sehingga mempengaruhi tingkah laku dan kesehatannya, dan Pertimbangan yang meringankan adalah anak mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya dm berjanji tidak mengulanginya lagi, Anak belum pernah dipidana, Anak masih ingin melanjutkan sekolahnya
RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK SEBAGAI PERWUJUDAN KEADILAN DI INDONESIA
Get PDFSetiap tahun anak yang berkonflik dengan hukum semakin meningkat sehingga perludilakukan menangani alternatif dalam upaya menegakkan keadilan restoratif. RUU Nomor 11 0f 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang diakomodir untuk ditangani Kenakalan remaja untuk diversi. Peraturan ini mendefinisikan pengalihan adalah pengalihan penyelesaian anak hingga proses peradilan pidana di luar pidana proses peradilan. Diversi wajib dilakukan oleh petugas mulai dari kepolisian penyidik, penuntut umum sampai hakim. Pentingnya penanganan diversi Proses penanganan anak yang berkonflik dengan hukum membutuhkan komitmen dari setiap orang petugas untuk menerapkan proses diversi. Di sisi lain, pendidikan dan pelatihan harus diberikan kepada setiap petugas khususnya penyidik polisi, penuntut umum bahkan hakim terkait penanganan anak yang berkonflik dengan hukum. Hukum Progresif tidak melihat hukum-hukum sebagai produk final, melainkan produk yang secara terus-menerus masih harus dibangun (law in the making). Para pelaku hukum progresif dapat melakukan perubahan dengan melakukan pemaknaan yang kreatif terhadap peraturang yang ada, tanpa harus menunggu perubahan (changing the law). Peraturan yang buruk tidak harus menjadi penghalang bagi para pelaku hukum progresif untuk menghadirkan keadilan bagi rakyat dan pencari keadilan karena mereka dapat melakukan interprestasi secara baru setiap kali terhadap suatu peraturan. Agar hukum dapat lebih dirasakan manfaatnya, dibutuhkan jasa para pelaku hukum yang kreatif untuk menerjemahkan hukum dalam kepentingan-kepentingan social yang memang harus dilayaninya.
Â
Â
Â
Â
koamabayili/VECTRON-author-checklist: VECTRON author checklist
No full textWe have done our best to complete the author checklist relating to the use of animals in the hut study. Note that the objective for the hut study was to evaluate the IRS treatment applications for residual efficacy against Anopheles mosquitoes, including the local An. coluzzii mosquito population. Cows were only used to attract mosquitoes into the huts and no tests were carried out directly on the cows. The author checklist is intended for use with studies where experiments are carried out on animals, which is why we have had such difficulty in completing this for the hut study, as many of the questions do not relate to how the cows were used
PARADOKS RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DESA ANTARA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DAN KEPASTIAN HUKUM: PARADOKS RESTORATIVE JUSTICE DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DESA ANTARA PEMULIHAN KERUGIAN NEGARA DAN KEPASTIAN HUKUM
No full textABSTRAK
Tulisan ini membahas paradoks penerapan Restorative Justice dalam perkara tindak pidana korupsi di tingkat desa, khususnya yang melibatkan kepala desa dalam pengelolaan keuangan dan tanah kas desa. Restorative Justice pada dasarnya bertujuan memulihkan kerugian dan memulihkan hubungan sosial, namun dalam praktik hukum pidana korupsi muncul persoalan: apakah pengembalian kerugian negara secara sukarela dapat menghapus tindak pidana atau hanya menjadi alasan meringankan hukuman. Jurnal ini menganalisis dilema tersebut melalui pendekatan yuridis normatif dengan membandingkan praktik peradilan, doktrin hukum pidana, serta kebijakan legislasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa penggunaan Restorative Justice dalam perkara korupsi desa berpotensi melemahkan kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan substantif bagi masyarakat desa, meskipun secara pragmatis dapat mempercepat pengembalian kerugian negara. Oleh karena itu, dibutuhkan batasan normatif yang ketat agar penerapan Restorative Justice tidak menimbulkan impunitas terhadap pelaku korupsi.Kata Kunci: hukum pidana, korupsi desa, restorative justice, kerugian negara, kepastian hukum
- …
