73 research outputs found
Pendaftaran hak milik atas tanah karena pemecahan,pemisahan dan penggabungan di kantor pertanahan kota Bandar Lampung [skripsi]
No full textBibliografhi Hal:67-68 +CD66 hlm. :il.;30 cm. .-- Lamp (11 lembar
Aspek Hukum dalam Pemberdayaan Kelompok Wanita Pesisir Cungkeng dalam Rangka Peningkatan Penjualan Produk Serta Daya Saing di Kota Bandar Lampung
Full text linkThis research was motivated by the absence of legal aspects in order to increase product sales on the Cungkeng Coast, Bandar Lampung City. This research aims to explain the legal aspects of empowering the Cungkeng Coastal Women\u27s Group in order to increase product sales and competitiveness in the city of Bandar Lampung. The method used in this research is a qualitative research method with a field study approach. Data collection techniques using field studies and literature studies. The collected data is processed and analyzed and conclusions are drawn. The results of this research explain that 1) The strategy for increasing capacity through legal aspects in improving processed squid cracker products on the Cungkeng coast includes maintaining product quality, increasing the strength of product branding, improving product quality and providing product guarantees if the product is damaged or unsuitable, and 2 ) Legal aspects in order to increase product sales on the Cungkeng Coast, Bandar Lampung City through several important aspects, including having a business registration number, distribution permit and halal regulations so that coastal nona squid cracker products on the Cungkeng Coast can be better known and trusted by the public
ANALISIS KASUS MENGENAI PROBLEMATIKA PERSAMAAN LOGO STARBUCKS DENGAN AHLI KOPI LAMPUNG (AKL) TERKAIT SOMASI MEREK DALAM HKI
No full textIndonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki pengetahuan, tradisi dan budaya dan iklim tropis yang menghasilkan berbagai macam barang/produk yang mempunyai potensi ekonomi yang tinggi sudah seharusnya Indonesia mempunyai suatu konsep perlindungan hukum atas barang/produk yang ada sehingga dengan nilai ekonomi yang ada dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyatnya. Permasalahan yang terjadi di bidang Kekayaan Intelektual di beberapa Indonesia, sangat menginginkan perlindungan hukum atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan dimaksud agar pemilik Kekayaan Intelektual baik perorangan, kelompok atau badan usaha dapat menggunakan haknya atau mengeksplorasi kekayaannya dengan aman yang pada gilirannya dapat menciptakan iklim ekonomi dari hasil yang dikaryakannya dan dapat menciptakan iklim ekonomi juga bagi negara sehingga dapat memberikan manfaat dan kesejahteraan bagi bangsanya karena adanya perlindungan. Memberikan perlindungan Kekayaan Intelektual kepada masyarakat merupakan suatu konsep dari rechtstaat, yang mengutamakan prinsip wetmatigheid. Selain konsep rechtstaat ada juga konsep the rule of law yang memberikan perlindungan bagi HAM melalui pelembagaan peradilan yang bebas dan tidak mengikat, dengan mengutamakan equality before the law. Dan adapun metodelegi dalam pengumpulan data dan metode penelitian dalam penulisan ini yaitu mengunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian di lakukan terhadap perturan perundang-undangan dan norma-norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Dan permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu bagaimana upaya penyelesaian sengketa logo ahli kopi lampung (AKL) dengan starbucks terkait somasi dalam merek HKI, dan bagaimana keadilan hukum yang diterima oleh ahli kopi lampung dalam penyelesaian sengketa logo ahli kopi lampung (AKL) dengan starbucks terkait somasi dalam merek HKI. Penyelesaian sengketa melalui alternative penyelesaian sengketa yang dilakukan dalam bentuk negosiasi bisa dilakukan untuk menjaga reputasi lembaga dan juga reputasi perusahaan. damai dari kedua belah pihak dalam penyelesaian perselisihan merek. Starbucks mencabut somasi yang diberikan pada pemilik Ahli Kopi Lampung, Karena tidak ditemukannya unsur Persamaan antara kedua logo tersebut
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN PERUSAHAAN EKSPEDISI DALAM PENGIRIMAN BARANG MENURUT PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 58 TAHUN 2001 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN KONSUMEN
No full textProses pengiriman barang yang dilakukan oleh perusahaan ekspedisi, sering terjadi suatu keadaan yang menyebabkan barang-barang yang diantarkan tidak sampai di tangan pembeli ataupun barang yang dikirimkan rusak. Pada penelitian ini akan dibahas peran pemerintah dalam pengawasan pertanggungjawaban perusahaan ekspedisi terhadap barang pengiriman dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen yang mengalami kerugian akibat pengiriman barang oleh perusahaan ekspedisi. Denganmenggunakan metode penelitianyuridis normatif, disimpulkan: . 1. Peran pemerintah dalam usaha penyelenggaraan pengawasan perlindungan konsumen adalah tanggung jawab Menteri dan/atau menteri teknis terkait sesuai dengan PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlidungan Konsumen. 2.Tanggung jawab perusahaan pengangkutan atau perusahaan ekspedisi mempunyai dua bentuk tanggung jawab yakni: Pertama, bertanggung jawab atas barang yang hilang atau dicuri dan memberikan ganti kerugian yang diderita pemilik barang. Kedua, bertanggung jawab terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan pekerjanya (Employment Tort). Selain itu jalan yang dapat dilakukan adalah melakukan upaya hukum terhadap perusahaan ekspedisi tersebut sebagai berikut: Melakukan gugatan keperdataan atas perbuatan melawan hukum atau wanprestasi
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELAWAN HUKUM HIBAH YANG BATAL DEMI HUKUM
Full text linkAbstrak Penghibahan termasuk perjanjian dengan sukarela, ditujukan pada hanya adanya prestasi dari satu pihak saja, sedang pihak yang lainnya tidak perlu memberikan kontraprestasi sebagai balasannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memberikan pemahaman tentang prosedur hibah agar mempunyai kekuatan hukum, serta memberikan pemahaman mengenai perbandingan terhadap hibah yang dilakukan dibawah tangan dan hibah yang dilakukan secara resmi di hadapan notaris. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat peneliti simpulkan bahwa dalam contoh perkara pembatalan hibah putusan Nomor 0457/Pdt.G/2020/PA.Tnk, gugatan Penggugat terhadap para Tergugat yang merupakan anak-anak kandung Penggugat tidak lah tepat. Perbuatan hukum Tergugat menerima hibah dari penggugat adalah tidak sah karena pada saat menerima hibah masih di bawah umur dan belum cakap untuk melaksanakan perbuatan hukum yang berkaitan dengan gugatan Penggugat (Pembatalan Hibah) sehingga tidak memenuhi syarat formal sebuah gugatan. Perbuatan hukum antara tergugat dengan penggugat batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Pasal 1685 dan Pasal 1688 KUHPerdata. Maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke). Kata kunci : Perbuatan Hukum, Hibah, Pembatalan Hibah. Abstract Grants which include voluntary agreements, are aimed at only the achievements of one party, while the other party does not need to provide contra-achievements in return. This study aims to analyze and provide an understanding of the grant procedure so that it has legal force, as well as offer the concept of the comparison between grants made under the hands and grants made officially before a notary. Based on the results of the research and discussion, the researcher can conclude that in the example of the case of cancellation of the decision grant No. 0457/Pdt.G/2020/PA.Tnk, the Plaintiff's lawsuit against the Defendants who are the Plaintiff's biological children is not appropriate. The Defendant's legal action in receiving a grant from the plaintiff was invalid because when he received the grant he was still underage and was not capable yet of carrying out legal actions related to the Plaintiff's lawsuit (Grant Cancellation) thus he did not meet the formal requirements of a lawsuit. The legal action between the defendant and the plaintiff is null and void because it does not eligible of the applicable laws and regulations, specifically Article 1685 and Article 1688 of the Civil Code. Hence, the Plaintiff's claim cannot be accepted (Niet Ontvankelijke). Keywords: Legal Acts, Grants, Cancellation of Grant
ANALISIS YURIDIS KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PENYEDIAAN FASILITAS KHUSUS MENYUSUI DAN/ATAU MEMERAH ASI UNTUK MENDUKUNG PROGRAM ASI EKSLUSIF DI PROVINSI LAMPUNG
Full text linkABSTRACTBreastmilk, which is called as Exclusive Breastmilk is given to baby since the day baby is born until 6 (six) months without adding and / or replacing with other foods or beverages. Governments are responsible for setting policy in order to guarantee the right of infants and children to get the exclusive breastmilk. Regulatory Policy Regions in Lampung Province related to exclusive breastfeeding is still less effective. Coverage of babies who get exclusive breastfeeding in Lampung Province in 2015 is amounted to 57.70%, which is still below the figure from the expected target as 80%. The Government policy on provision of special breastfeeding facilities in the workplace and public facilities for its implementation has not been fully implemented in accordance with the provisions prevailing laws and regulations. Particularly in the Province of Lampung, based on the observation of researchers, there is an office providing nursery room, but the standard is not good enough and also the facilities in it are not yet eligible. In line with that, the nursery room which exist in public places like terminal, shopping center, tourist attractions, hotels still do not provide specific facilities for breastfeeding activity. The law enforcement against the disfunction of working places and public places which do not provide nursery room like private sector, government offices, regional government as well is still going on. As the conclusion, the lack of opportunity given by the respective institutions still reflect that breastfeeding mothers still have no proper opportunity to deliver their rights in using the facilities. It also could be said that the regulation has not been running the way it should be regarding the existing regulations
Eksistensi Hukum Adat Daerah dalam Sebambangan Yang Berkaitan Dengan Peranan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Berdasarkan Hukum Perdata Nasional
No full textMasyarakat Indonesia masih terdapat berbagai macam tradisi yang masih dilakukan dengan baik maupun telah hilang. Tradisi-tradisi tersebut mengandung nilai-nilai budaya dan moral yang memiliki tujuan baik untuk menciptakan masyarakat yang berakhlak baik dan berperadaban, Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma positif dalam sistem perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini, Akibat hukum dari perkawinan antara suami istri menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah diatur dengan jelas dan gampang dipahami, ketika adanya niat yang baik dalam menegakkan dan menghormati Undang-Undang. Suatu perkawinan yang dilangsungkan secara sah menurut hukum akan menimbulkan berbagai akibat hukum, yang pada pokoknya ada tiga hal penting yang perlu diperhatikan, yaitu : Hubungan antara suami istri, Hubungan orang tua dengan anak sebagai ahli waris dan dengan kekerabatannya, Hubungan anak-anak dengan kedua orang tuannya dan dengan kerabat ayah ibuny. Salah satu materi hukum adat asli yang dimasukkan dalam Undang-Undang perkawinan adalah pengaturan hukum harta perkawinan. Penyelesaian prodan kontra dalam masyarakat dilakukan secara kekeluargaan dan secara adat. Beda halnya kalau ada paksaan," terang Rusdi, Juma. Dalam adat Lampung, Rusdi mengatakan, memang berlaku adat kawin lari yang telah berlangsung secara turun-temurun. "Tapi kembali lagi ke tata cara itu. Ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Misalnya ada uang tali pengendur dan surat tenepik," dan pembayaran uang jujur yang menjadi salah satu syarat sebambangan dalam adat Lampung
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK YANG DIRUGIKAN AKIBAT KEJAHATAN SKIMMING DITINJAU DARI UNDANG - UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
No full textBank sebagai lembaga utama di bidang keuangan diharapkan dapat menjaga kepercayaan masyarakat atas simpanan yang ditanamkan kepadanya. Mengingat tugas tersebut memiliki sifat yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan dan norma-norma. Perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penulisan ini. Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/1/PBI/2014 tentang Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. Perlindungan Konsumen Jasa Sistem Pembayaran yang selanjutnya disebut Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada Konsumen Jasa Sistem Pembayaran. pertanggungjawaban yang dilakukan pihak. Adapun kerugian hilangnya dana nasabah adalah pihak bank memberikan ganti rugi terhadap dana nasabah yang hilang tersebut, maka pihak bank tidak wajib mengembalikan kerugian yang dialami nasabah. Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan penggandaan kartu ATM antara lain: upaya hukum yang dapat dilakukan pihak nasabah apabila mengalami kerugian atas hilangnya dana simpanan; menurut Pasal 19 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, konsumen yang merasa dirugikan dapat menuntut secara langsung penggantian kerugian kepada produsen dan produsen harus memberi tanggapan dan/atau penyelesaian dalam jangka waktu 7 hari setelah transaksi berlangsung; dan setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan umum ataupun penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan (UUPK Pasal 45 ayat (1)) atau diluar pengadilan berdasarkan dengan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa (UUPK Pasal 45 ayat (2)
PENERAPAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA TURUT SERTA DALAM MENAWARKAN LAYANAN SEKSUAL (HUMAN TRAFFICKING) (Studi Putusan No 39/PID.SUS/2019/PN MET)
No full textHuman Trafficking in Indonesia at this time is not only related to downstream issues within the scope of the policy on the implementation of trafficking in persons, such as the low response and commitment of the state, prevention and control measures are more reliant on the means of punishment, handling and enforcement much colored by dirty games and the lack of intensive and effective cooperation within the country and across national borders bilaterally, regionally and internationally. The problem that arises in the study is why do perpetrators of criminal acts participate in offering sexual services (Human Traficking) based on decision number 39 / PID.SUS / 2019 / PN Met? How does the application of law by judges against criminal offenses participate in offering sexual services based on decision number 39 / PID.SUS / 2019 / PN Met? How is the effort to tackle the crime of participating in offering sexual services based on decision number 39 / PID.SUS / 2019 / PN Met? Factors causing criminal acts are economic factors that are often more dominant lack of welfare and the difficulty of getting job vacancies makes people justify any means to get profit, someone to commit a crime that is prohibited and threatened with crime, habit factor is a characteristic of someone who like excessive life or luxury, then the shortcut he committed a crime and the opportunity factor is a factor that can also deliver someone to commit a crime. The application of the law by judges against criminal offenses participates in offering sexual services based on Decision Number 39 / PID.SUS / 2019 / PN Met. The Panel of Judges said that heeded the provisions of Article 30 Jo Article 4 Paragraph (2) of RI Law No.44 of 2008 concerning Pornography Jo Article 55 Paragraph (1) of the Criminal Code, Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law and Legislation other laws and regulations, the Metro City District Court Judge Board of Judges declared that the defendant has been legally proven and convincingly guilty of committing criminal offenses in participating in offering sexual services and convicting of Defendant I Hendi Bin M Lisin and Defendant II Lala Rizky Septiani Bint Muzirzain with imprisonment for 1 year each and a fine of Rp.250,000,000.00 (two hundred and fifty million rupiah). Recommendations, based on the factors that cause the perpetrators to commit criminal acts in offering sexual services, the Judges in this case in order to provide criminal sanctions against the perpetrators, the decision must be more severe because the actions of the defendant is a form of error that must be accounted for and does not exist justification or justification which eliminates criminal liability for the defendant. The judge should provide a fair criminal verdict for the defendant meaning that it is intended to provide a deterrent impact on the perpetrators of the crime, so that it cannot repeat the same crime in the future. The government is expected to provide easy access to education for the community specifically for Metro City, providing verified employment, so as to reduce the growth of criminal offenses participating in offering sexual services
PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA MENGEDARKAN HASIL PENGELOLAAN BENIH LOBSTER KELUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA
Full text linkTindakan mengedarkan benih lobster keluar wilayah Negara Republik Indonesia masuk dalam kategori penyelundupan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Apakah faktor terjadinya tindak pidana mengedarkan hasil pengelolaan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan putusan Nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk, Bagaimana pertanggungjawaban terhadap tindak pidana mengedarkan hasil pengelolaan benih lobster ke luar wilayah Republik Indonesia berdasarkan putusan Nomor 731/Pid.B/LH/2019/PN.Tjk. Metode Penelitian yang digunakan adalah,pendekatan Yuridis Normatif dan pendekatan Empiris. Prosedur pengumpulan data terdiri dari studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research). Sedangkan pengolahan data dilakukan dengan metode editing, sistematisasi, dan klasifikasi data. Analisis yang digunakan adalah kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian faktor terjadinya tindak pidana mengedarkan hasil pengelolaan benih lobster didasari pada faktor internal pelaku tidak mengetahui larangan mengedarkan benih lobster dan faktor eksternal didasari atas ekonomi. Kemudian pertanggungjawaban terhadap pelaku tindak pidana mengedarkan hasil pengelolaan pelaku divonis berdasarkan Pasal 88 juncto Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 tentang Perikanan dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan hukuman denda sebesar Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah). Saran dalam penelitian ini adalah, Pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan untuk menggantikan sumber mata pencaharian masyarakat. Kemudian direkomendasikan kepada penegak hukum untuk melakukan upaya prefentif atau pencegahan
- …
