UGM Journals, OAI Repository
Not a member yet
12430 research outputs found
Sort by
Efek suplementasi vitamin A pada ibu nifas terhadap pertumbuhan bayi umur 0-4 bulan = Effect of vitamin A supplementation for mothers at parturition period to growth of ...
No full textBackground: Vitamin A defi ciency is a nutritional problem in infants since breastmilk insuffi ciently contains vitamin A. Therefore it is necessary to study the effect of vitamin A supplementation to mothers at parturition period on growth and morbidities of infants at 0-4 months of age.
Objective: To identify the effect of vitamin A supplementation to mothers at parturition period on growth and morbidities of infants at 0-4 months of age.
Method: We conducted a randomized controlled trial from March-July 2009 at Province of Lampung. We recruited 90 mothers that were grouped into vitamin A supplementation group and socialization about vitamin A group during parturition period. The outcomes of this study were growth in WHZ and morbidities of infants at 0-4 months of age measured as duration of acute diarrhea and upper respiratory infections. Statistical analysis was performed by using Chi-Square and t-test.
Results: The growth of infants of 0-4 months from vitamin A supplemented mothers was not signifi cantly different from the socialization group. Duration of diarrhea and acute respiratory tract infection of infants from supplemented mothers at parturition period was signifi cantly shorter than of infants from socialization group.
Conclusion: The growth of infant at 0-4 months of age from vitamin A supplemented mothers at parturition period were not signifi cantly different from those who were from education group. Duration of diarrhea and acute respiratory tract infection of infants from vitamin A supplemented mothers at parturition period were shorter than those who were from education group.
Latar belakang: Salah satu penyebab kurang gizi pada bayi adalah kekurangan vitamin A karena ASI tidak cukup mengandung vitamin A. Perlu dilakukan penelitian untuk mengevaluasi pengaruh pemberian suplementasi dan penyuluhan vitamin A pada ibu nifas terhadap pertumbuhan dan morbiditas bayi umur 0-4 bulan.
Tujuan: Mengetahui pengaruh pemberian suplementasi vitamin A dan penyuluhan vitamin A pada ibu nifas terhadap pertumbuhan dan morbiditas bayi umur 0-4 bulan.
Metode: Penelitian dengan rancangan randomized controlled trial ini dilaksanakan pada bulan Maret-Juli 2009 di Provinsi Lampung dengan mengikutsertakan 90 ibu yang dibedakan dalam 2 kelompok yaitu kelompok suplementasi vitamin A dan kelompok penyuluhan vitamin A. Pertumbuhan bayi dinyatakan dengan perubahan berat badan menurut panjang badan (BB/PB) atau weight for length and weight for height z-score (WHZ) bayi umur 0 - 4 bulan dan diukur setiap bulan sekali selama 4 bulan sedangkan morbiditas diukur berdasarkan durasi diare dan infeksi pernapasan akut. Analisis statistik dilakukan dengan menggunakan uji Chi-Square dan t-test.
Hasil: Pertumbuhan WHZ bayi dari umur 0-4 bulan pada kelompok bayi dari ibu nifas yang mendapat suplementasi vitamin A tidak berbeda bermakna dibandingkan dengan kelompok bayi dari ibu yang mendapat penyuluhan vitamin A (p>0,05). Durasi diare dan ISPA kelompok bayi dari ibu nifas yang mendapat suplementasi vitamin A lebih rendah secara bermakna dibandingkan dengan bayi dari ibu nifas yang mendapat penyuluhan vitamin A (
KAJIAN PENGUATAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH
Full text linkThis study aims to disect Presidential Instruction No. 2 of 2002 and the Minister of Home Affairs Regulation No. 11 of 2006 by employing hermeneutic-juridical approach where we performed textual analysis of \u27legal aspirations\u27 and put it in the context of contemporary condition. We think fortification of the Local Intelligence Community must be attempted. Optimal coordination among Kominda members and coordination between security personnel and common society in responding to threats might affect the stability of local security. Synergic steps among several Kominda members are needed to improve their performance and strengthen the institution. Improvement of performance as well as reinforcement of Kominda members is needed to instill the sense of intelligence.
Kajian ini bertujuan menelaah Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2002 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.11 Tahun 2006 dalam rangka penguatan Komunitas Intelijen Daerah. Dalam kajian ini digunakan metode hermeneutik yuridis. Menafsirkan "kehendak hukum" terhadap makna teks dalam konteks suasanakekinian. Optimalisasikoordinasi di antara anggota Komindadan adanya kerjasamayang baik antara masyarakat dan aparat keamanan dalam mengantisipasi ancaman, akan membawa dampak pada stabilitas keamanan daerah. Diperlukan langkahyang sinergisdari beberapa anggota Komindauntuk dapat memperbaiki kinerja dan penguatan institusi. Perbaikan kinerja dan penguatan anggota Kominda perlu dilakukan agar memiliki sense of intelligence
CREDITOR PROTECTION WITHIN CORPORATE GROUP INSOLVENCY
Full text linkCreditors of corporations in corporate groups are in a vulnerable position when the corporations become insolvent. The application of separate entity and limited liability principles makes the liability of the parent company for the debts of its subsidiary is limited to the amount of its shareholding in the subsidiary, even though in the commercial reality corporate groups are design for the interests of the group as a whole. The existing law in Indonesia has not provided adequate safeguards to creditors\u27 interests.
Kreditor perseroan pada perusahaan grup berada pada posisi yang rentan apabila perseroan menjadi pailit. Penerapan prinsip badan tersendiri dan tanggung jawab terbatas menjadikan tanggung jawab induk perusahaan pada utang anak perusahaannya dibatasi sejumlah kepemilikan sahamnya pada anak perusahaan, meskipun pada kenyataannya perusahaan grup didesain untuk kepentingan grup secara keseluruhan. Hukum yang berlaku di Indonesia saat ini belum memberikan perlindungan yang memadai bagi kepentingan para kreditor
INTELLECTUAL PROPERTY LAW IN INDONESIA AFTER 2001
Full text linkThis paper reviews the major changes of intellectual property condition in Indonesia after 2001. In that year, Indonesia, which has become a member of the Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRiPS) since 1994, was ready to meet its commitment under TRiPS. To do so, Indonesia has made changes in the areas of legislation, administration, court proceedings, and law enforcement. The paper also discusses problematic issues surrounded the implementation of such changes in Indonesia.
Tulisan ini melihat kembali perubahan-perubahan besar dalam bidang hak kekayaan intelektual di Indonesia setelah tahun 2001. Pada tahun tersebut, Indonesia, yang telah menjadi anggota Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRiPS) sejak 1994, siap untuk memenuhi komitmennya dalam TRIPS. Untuk memenuhi komitmen tersebut, Indonesia telah membuat perubahanperubahan dalam bidang legislatif, administratif, tata cara pengadilan dan penegakan hukum. Tulisan ini juga membahas permasalahan di seputar pelaksanaan perubahan-perubahan tersebut
UNITED KINGDOM AND USA\u27S LEGISLATIONS TO CLEAN HISTORIC CONTAMINATION
Full text linkThe industrial revolutionaries have left harmful residues on and in the land. Dealing with such contamination, the UK introduces Part 2A of the Environmental Protection Act (EPA) 1990 and the USA has legislated CERCLA 1980. This essay is going to discuss both provisions in cleaning up the contamination in each jurisdiction. We reach into a conclusion that both EPA 1990 and CERCLA 1980 govern the cost of cleaning up historic contamination, provide broad definition for the meaning of liable persons, and retognise the retroactivity principle. Wefind that there is a bifurcation of polluters classification in UK laws. This bifurcation is absent in US laws.
Revolusi industri telah menyisakan bahan yang berbahaya baik di atas maupun di bawah permukaan tanah. Untuk mengatasi pencemaran bahan berbahaya tersebut, Inggris telah menerbitkan Bagian 2A EPA 1990 Sementara Amerika Serikat telah mengesahkan CERCLA 1980. Tulisan ini mengkaji kedua aturan negara tersebut. Disimpulkan bahwa baik EPA 1990 maupun CERCLA 1980 sarna-sarna memiliki ketentuan yang mengatur perihal biaya pembersihan kontaminasi historis, mendefinisikan makna \u27orang yang bertanggungjawab secara luas, dan mengakui prinsip retroaktifitas. Hukum Inggris mengklasifikasikan pencemar, namun hukum Amerika Serikat tidak memiliki sistem klasifikasi tersebut
EVALUASI POTENSI AIRTANAH BEBAS UNTUK PENYEDIAAN AIR DI KALASAN DAN PRAMBANAN
Full text linkTujuan penelitian ini adalah 1) mengkaji ketersediaan, kualitas dan pola pemanfaatan airtanah bebas untuk kebutuhan air bersih, serta 2) mengevaluasi kondisi dan tingkat kekrilisan airtanah bebas untuk penyediaan air bersih di Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman. Penelitian dilakukan dengan pendekatan penelitian deskriptif dengan cara penelitian survei (lapangan), pengambilan data dan sampel, serta analisis laboratorium. Pengumpulan data primer dengan observasi, quesioner, analisis laboratorium. Penelitian lapangan dengan teknik sampling yaitu 1)purposive sampling untuk sumur gali dan sampel kualitas airtanah dan 2) randomsampling untuk wawancara. Analisis data secara matematis, kualitatif, skoring, dan spasial. Daerah penelitian terdiri atas 3 jenis sistem Akuifer, yaitu : a. Sistem Akuifer Merapi dengan potensi airtanah bebas sangat tinggi dan tinggi, dan kualilas tercemar ringan - baikb. Sistem Akuifer Dataran Bokoharjo dengan potensi airtanah bebas tinggi - sedang, dan kualilas tercemar ringan - baikc. Sistem Akuifer Perbukitan Bokoharjo dengan potensi airtanah bebas sangat rendah, dan kualitas tercemar ringan. Jenis sistem akuifer di daerah penelitian berpengaruh terhadap ketesediaan dan pola penggunaan, akan tetapi tidak berpengaruh pada kualitas airtanah bebas. Kualilas airtanah bebas dipengaruhi oleh kondisi sanitasi lingkungan dan aktivitas manusia. Pada tahun 2020, Kecamatan Prambanan sudah mengalami kekritisan air bersih.
This research aims at assessing the avialability, quality and usage of unconfined groundwater, evaluating the conditions and the critical level of unconfined groundwater for water availability in those areas. n", study was conducted by descriptive approach by means of survey research (in field), dahl and sample collection, and laboratory analysis. The primary data were collected through observation, quesioner, laboratory analysis, field research by sampling techniques are 1) purposive-sampling Jor dug wells and groundwater quality samples and 2) random-sampling (for the interview method), and data analysis with: mathematical, qualitative scoring, and spatial. Kalasan Subdistrict and Prambanan Subdistrict as our research areas, consists oj 3 types of aquifer systems namely: (a) Merapi Aquifer System which has unconcined groundwater\u27s potential category very high and high categories and its quality status from the light polluted - well, (b) Bokoharjo Plain Aquifer System which has a high unconcined groundwater\u27s potential category and its quality status from the light polluted - well, (c) Bokoharjo Hills Aquifer System which has a very low unconcined groundwater\u27s potential, and its quality is light polluted. Those types of aquifer systems affects on avialability and usagepatterns, but had no effect on groundwater\u27s quality itself. In 2020, Prambanan Subdistrict will be experienced the critical clean water condition
Isolasi, Identifikasi dan Uji Sensitivitas Staphylococcus aureus terhadap Amoxicillin dari Sampel Susu Kambing Peranakan Ettawa (PE) Penderita Mastitis Di Wilayah Girimulyo, Kulonprogo, Yogyakarta = Isolation, Identifica
Full text linkStaphylococcus aureus is the main bacteria causing mastitis of the Ettawa crossbreed goat. The mastitis causes significant economic losses due to decreasing of milk production. Mastitis in goat could threat the survival rate of her kids because decrease in quality and quantity of milk products. The toxin produced by S. aureus can also cause the death of their mothers. The present research is aimed to isolate and identify S. Aureus from mastitis milk sample of Ettawa crossbreed goat, and does its sensitivity to amoxicillin as well. The milk samples were collected from the mastitis crossbreed Ettawa goat at Girimulyo area, Kulonprogo, Yogyakarta. In the present study, 20 milk samples of Ettawa crossbreed goat were used to isolate and identify S. aureus based on the culture, Gram staining, biochemical and sugar tests. The isolates then tested for their sensitivity to amoxicillin. Nine isolates in the present study identified as S. aureus in which they grew on MSA, formed round cells cluster, Gram +, fermented manitol, lactose and maltose. They coagulated the rabbit plasma and reacted positively to the clumping factor and Voges Proskouer test. Based on the results of the sensitivity test to 10 Ilg amoxicillin is known that 8 isolates (88,89%) are sensitive to amoxicillin. Therefore, it can be concluded that there are 9 isolates from 20 mastitis milk samples of Ettawa crossbreed goat identified as S. aureus. Staphylococcus aureus isolates are mostly sensitive to amoxicillin
COMPARATIVE EVALUATION OF CONVENTIONALVERSUS RAPIDMETHODS FOR AMPLIFIABLE GENOMIC DNA ISOLATION OF CULTUREDA zospirillum sp. JG3
Full text linkAs an initial attempt to reveal genetic information of Azospirillum sP. JG3 strain, which is still absence despite of the strains\u27 ability in producing valued enzymes, two groups of conventional methods: lysis-enzyme and columnkitand two rapid methods: thermal disruption and intact colony were evaluated. The aim is to determine the most practical method for obtaining high-grade PCR product using degenerate primers as part of routine-basis protocols for studying the molecular genetics of the Azospirillal bacteria. The evaluation includes the assessment of electrophoresis gel visualization, pellet appearance, preparation time, and PCR result of extracted genomic DNA from each method. Our results confirmed that the conventional methods were more superior to the rapid methods in generating genomic DNA isolates visible on electrophoresis gel. However, modification made in the previously developed DNA isolation ,protocol giving the simplest and most rapid method of all methods used in this study for extracting PCR-amplifiable DNA of Azospirillum sP. JG3. Intact bacterial cells (intact colony) loaded on electrophoresis gel could present genomic DNA band, but could not be completely amplified by PCR without thermal treatment. It can also be inferred from our result that the 3 to 5-min heating in dH20 step is critical for the pretreatment of colony PCR of Azospirillal cells.
Sebagai langkah awal untuk mendapatkan informasi genetik strain bakteri Azospirillum sP. JG3 yang masih belum diketahui walaupun kemampuan strain tersebut dalam memproduksi enzim komersial telah teruji, dua kelompok metode konvensional : lisis-enzim dan kolom - kit, serta dua metode cepat: perlakuan termal dan koloni langsung dievaluasi. Tujuannya adalah untuk menentukan metode yang paling praktis untuk mendapatkan produk PCR berkualitas menggunakan primer degenerate sebagai bagian dari protokol dasar dan rutin untuk mempelajari genetika molekuler bakteri Azospirilla. Evaluasi yang dilakukan meliputi penilaian visualisasi gel elektroforesis, tampilan pelet, waktu eksperimen, dan hasil PCR terhadap DNA genom yang diekstraksi dari setiap metode. Hasil yang diperoleh mengkonfirmasi bahwa metode konvensional lebih unggul dibandingkan metode cepat dalam menghasilkan DNA genom isolat yang dapat tervisualisasi pada gel elektroforesis. Namun demikian, modifikasi yangldilakukan terhadap metode perlakuan termal yang telah ada sebelumnya menghasilkan protokol yang palinglsederhana dan paling cepat dari semua metode yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengekstraksi DNA Azospirillum sP. JG3 yang dapat diamplifikasi oleh PCR. Sel bakteri utuh (koloni langsung) yang dilewatkan pada gel elektroforesis dapat menampilkan pita DNA genom, namun tidak dapat sepenuhnya mengamplifikasi produk PCR tanpa perlakuan termal. Dapat disimpulkan juga dari penelitian ini bahwa pemanasan 3-5 menit dalam dH20 merupakan tahapan menentukan dalam pra-perlakuan PCR koloni untuk sel-sel Azospirillal.
REFORMA AGRARIA BERPARADIGMA PANCASILA DALAM PENATAAN KEMBALI POLITIK AGRARIA NASIONAL
Full text linkBasic Agrarian Law Act (BAL) of 1960 which sets out the foundation for agrarian reform fails to solve Indonesia s many land-related problems. In addition to thefact that its mandate has not been implemented, there are a cornucopia of inferior rules under the BAL that run afoul with the Pancasila and the 1945 Constitution. This normative research employs library research method. Library research was carried out by studying documented materials. Wefind that an agrarian reform which encapsulates the paradigm of-Pancasila is yet to be realised given the many irregularities found in the implementation. We conclude that the affirmation and the revitalization of Pancasila values in the national agrarian politics is of utmost necessity
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebagai induk reforma agraria belum mampu menjadi jawaban atas permasalahan agraria di Indonesia. Selain karena banyak amanatnya belum dilaksanakan, banyakjuga aturan-aturan di bawahnya yang bertentangan dengan Pancasila, DUD 1945. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang didasarkanpada penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan merujuk pada bahan-bahan yang didokumentasikan dengan alat studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan reforma agraria berparadigma Pancasila belum mampu diwujudkan karena banyak ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu,sangat mendesak adanya penegasan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila di dalam politik agraria nasional
THE IMPLEMENTATION OF NATURAL DISASTER MANAGEMENT PROGRAM IN INDONESIA BETWEEN 2007 AND 2013
Full text linkThis article focuses on the implementation of the natural disaster management program (NDMP) after the promulgation of Act No. 24 of 2007 on Disaster Management. This implementation will be viewed both from legal and political frameworks. The aim of this article is twofold: First, to assess whether the community-based natural resources management system principle in Act No. 24 of 2007 has been implemented as the core principle for executing the NDMP. Second, to evaluate the hindrance caused by political decentralization to the effective implementation of the NDMP under Act No. 24 of2007 as taken by local governments under the community-based natural resources management system principle.
Artikel ini fokus pada pelaksanaan program penanggulangan bencana alam setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dengan menggunakan Perspektif kerangka hukum dan politik. Tujuan artikel ini ada dua: Pertama, untuk menilai apakah prinsip pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 telah diimplementasikan sebagai prinsip inti untuk melaksanakan program penanggulangan bencana alam tersebut. Kedua, untuk mengevaluasi kendala yang disebabkan oleh desentralisasi politik terhadap keefektifan pelaksanaan program penanggulangan bencana alam menurut Undang-undang Nomor 24 Tabun 2007 sebagaimana ditempuh oleh pemerintah daerah di bawah prinsip sistem pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyaraka