UGM Journals, OAI Repository
Not a member yet
12430 research outputs found
Sort by
PENGEMBANGAN DAN PERANCANGAN PROSES PRODUKSI KECAP BERBAHAN BAKU KEDELAI KUNING LOKAL
Get PDFLocal yellow soybean is rarely used as raw material for kecap (soy sauce) production. The aim of this research is to design a kecap production process using local yellow soybean as the raw material. Production wasstarted by cooking the local yellow soybean in dilute acid solution to adjust the pH to be 4.5. This condition was very important for fungal growth and to prevent a lot of colloid produced during cooking. Mixed culture starter of Asperaillus orvzae and Aspergilus soiae was used for koji fermentation. Moromi fermentation was tried by using 3 different methods. In the first method, fermentation was carried out as the ordinary kecap fermentation. In the second method, Pediococcus halofJhvluswas inoculated in the beginning of the moromi fermentation, and after 1.5 months, halophylic yeast was inoculated into the moromi mash. In the third method, fermentation was carried out as the second method, but after 1.5 months, moromi was filtered, and halophylic yeast wasinoculated for further fermentation until 3.5 months. Thefilter cake was fermented further by incubation in room temperature until the product has tauco flavor. The results indicated that the second method produced the best kecap flavor compared to the others. The filtration in the third method has benefit if the production will be conducted in an industrial scale, in order to have an easier material handling
Sengketa Perebutan Divestasi Saham Newmont Nusa Tenggara: Analisis Ekonomi Politik (2008-2012)
Get PDFCompetition to become the sole owner of Newmont Nusa Tenggara shares is very intense. Central government, local government, and house of representative are participating to obtain 31% shares of Newmont Nusa Tenggara, multinational corporation that operates in copper and gold mines. House of representatives is try to blocked the purchase of Newmont shares by government, with asking help from supreme audit agency (BPK) to support their claim. Specifically,based on this case, new tendency emerges in state capitalism in Indonesia, which is the emergence of capitalist and local government. This fierce competition between these actors proves that in Indonesia, the struggle to manage resource is not run by economic sense, but also political one.
Kompetisi sengit terjadi guna memperebutkan kepemilikan saham di Newmont Nusa Tenggara. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dewan perwakilan rakyat berlomba untuk menguasai jatah 31% saham dari Newmont Nusa Tenggara, perusahaan multinasional yang bergerak di bidang tambang emas dan tembaga. DPR berusaha menghambat pembelian 7% saham Newmont dengan mengadukan hal ini kepada BPK untuk mendukung argumen DPR. Secara khusus, berdasarkan kasus ini, muncul kecenderungan baru dalam kapitalisme negara Indonesia, yakni adanya aliansi antara kapitalis dengan pemerintah daerah. Kompetisi yang sengit antar aktor ini membuktikan bahwa di Indonesia, upaya untuk mengelola sumber daya alam bukan hanya berdasarkan logika ekonomi, namun juga logika politik
PERMASALAHAN YURIDIS YANG TIMBUL TERKAIT LISENSI MEREK TERKENAL
Get PDFExclusive rights on trademark also cover the right to give permission to others to use the mark. Rights licensing is a licensing agreement. It takes two main principles of contract law, namely freedom of contract and good faith to enforce the contract. Strengthening the principles as the basis for the creation and implementation of a mark license agreement is required given the continuity of the implementation of a Mark licensing agreement is highly dependent on the good will of the parties to implement the agreement. Strengthening of the principles can be achieved when the parties are honest and fully undertake to honour the agreement which they had agreed together.
Hak eksklusif pada hak atas merek termasuk hak untuk memberi izinpada orang lainuntuk menggunakan merek. Hak pemberian izin tersebut merupakan perjanjian lisensi. Diperlukan dua prinsip utama hukum kontrak, yakni prinsip kebebasan berkontrak dan prinsip itikad baik untuk menegakkan kontrak yang disepakati. Penguatan prinsip kebebasan berkontrak dan itikad baik sebagai dasar pembuatan dan pelaksanaan perjanjian lisensi merek diperlukan mengingat keberlangsungan pelaksanaan .perjanjian lisensi merek sangat tergantung pada niat baik para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian. Penguatan terhadap kedua prinsip itu dapat tercapai manakala para pihak secara jujur dan penuh tanggungjawab melaksanakan isi perjanjian yang telah mereka sepakati bersama
A HISTORICAL \u27NARRATIVE AND CRITICAL ANALYSIS OF THE ROOTS AND CAUSES OF CONFLICT IN THE SOUTHERN PHiliPPINES
Get PDFThis paper highlights a chronology of significant historical events since pre-colonial times up to the present that have significantly contributed t the conflict in Southern Philippines. It also describes and analy, zes the roots and causes of the conflict and how these are being addressed at the moment both by the Philippine government and the different Islamic liberationist groups who are the main actors and players in the conflict.
This paper employs both historical and structural analysis to obtain a much broader and complete picture of the historical as well as socio-political, cultural, and economic r ealities reigning in the Southern Philippines. The study shows that the problem of conflict in Mindanao is quite complex and complicated. Thus, it requires a much broader and careful under standing and analysis of the problem, as well as solutions hat can be agreed upon by contending groups and factions toward a peaceful and negotiated approach to the Mindanao peace process
UNIFYING DIVERSITIES: EARLY INSTITUTIONAL FORMATION OF THE INDONESIAN NATIONAL EDUCATION SYSTEM C. DECEMBER 1949 -AUGUST 1950
Get PDFTulisan ini mengulas proses penyatuan sistem persekolahan di Indonesia dari Desember 1949
hingga Agustus 1950. Penyatuan sistem pendidikan dalam kurun waktu delapan bulan mencerminkan dinamika pembentukan Negara Indonesia pada tahapnya yang paling dini. Proses indonesianisasi ini dikendalikan o/eh kaum nasionalis dari pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta. Perihal campurtangan
negara dalam pengajaran agama dan posisi sistem persekolahan bagi anak-anak non-Indonesia yang masih ada ketika itu mencuat sebagai dua dari persoalan paling serius yang menyertai proses sentralisasi kebijakan pendidikan. Tujuan tulisan ini adalah menelisik proses awal terbentuknya negara Indonesia melalui pembentukan sistem pendidikan nasional. Tulisan memanfaatkan arsip-arsip ko/eksi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai sumber data
PERBAIKAN SIFAT MEKANIK DAN LAJU TRANSMISI UAP AIR EDIBLE FILM DARI PATI GANYONG TERMODIFIKASI DENGAN MENGGUNAKAN LlLIN LEBAH DAN SURFAKTAN
Get PDFEdiblefilm pati ganyong sebelum dan setelah dimodifikasi ditambahkan surfaktan CMCdan lesitin. Karakteristik edible film yang diamati ada1ahlaju transmisi uap air dan sifat mekanik (kuat tekan dan persen pemanjangan). Penambahan CMC dengan konsentrasi 2 % dan 1esitin 1% menurunkan laju transmisi uap air \u27ediblefilm pati ganyong. Kuat tekan ediblefilm pati ganyong mengalami penurunan, namun masih memenuhi standar ns 1975minimal50gf. Nilai persen pemanjangan ediblefilm pati ganyong meningkat tetapi belum memenuhi standar ns 1975.
Edible film from ganyong starch without and with modificationwere incorporated by CMC and lecithin as surfactants.Edible film were characterized with respect to water vapor transmission rate and mechanical properties. Incorporation of CMC 2 % and lecithin 1% as surfactants decreased water vapor transmission rate. Puncture strength decreased but still fulfill Japanese Industrial Standard (JIS) 1975 min 50 gf. Elongation of edible film increased and not fulfill JIS 1975 min 70 %
BUGIS-MAKASSAR SEAMANSHIP AND REPRODUCTION OF MARITIME CULTURAL VALUES IN INDONESIA
No full textTopik penulisan ini diangkat sebagai upaya mengembangkan fokus studi antropologi maritim yang selama ini dalam kondisi statis dan cenderung menyentuh sisi permukaan fenomena kehidupan kebaharian belaka. Dengan aplikasi asumsi reproduksi etos budaya kemaritiman untuk menjelaskan pengalaman pelayaran dan interaksi kemaritiman para pelaut Bugis-Makassar. beberapa unsur nilai budaya maritim mereka dapat ditemukenali. Sikap dan nilai-nilai utama seperti perigetahuan dan ketrampilan navigasi, adaptasi lingkungan fisik dan sosial budaya, konsep ruang perairan. keberanian berpetualang. kerja keras dan kompetitif, jujur dan terpercaya, setia dan bertanggung jawab. keterbukaan dan kebebasan, religious, dan kolektivisme yang diterapkan dalam kegiatan dagang dan pelayaran oleh mereka diPahami sebagai nilai-nilai budaya maritim. Nilai budaya maritim berciri ke-Indonesiaan-an mereka pelaut Bugis-Makassar juga dalam bentuk kesadaran akan keberagaman kebudayaan dan hubungan antaretnik, cinta pada negara, bahasa nasional, dan kebangsaan. Tulisan ini berbasis pada keterangan sejarah kepelayaran Bugis-Makassar dan data penelitian lapangan dari Bira (Kabupaten Bulukumba) dan Paotere (Kota Makassar) yang dikoleksi dari bulan April hingga September 2010
DINAMIKA POLA PIKIR ORANG JAWA DI TENGAH ARUS MODERNISASI
Get PDFYogyakarta is regarded as one of the center of Javanese culture, but the mindset of the people of Yogyakarta nowadays has remarkably changed from the general image of Javanese community. This dynamics could not be separated from the development of modern educational institutions which have
been disseminating rationalism that gradually shifts mysticism as the basis of ideology and culture. Nevertheless. the remnants of Javanese beliefs are still seen in some traditional rituals that mostly have lost much of their ideologicalsignificance.Suchculturalcredosalso often reappearwhen rationality
is unable to offer a definitive answer to a problem. Keywords: change of mindset. mysticism. rationality. Yogyakarta. Jav
ASAS HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG UNDANG-UNDANG MIGAS DAN KETENAGALISTRIKAN
Get PDFThis research conclude that economic law principle on Article 33 Constitution (UUD NRi Tahun 1945) is referred by Constitutional Court Decision No. 001/PUU-I/2003 (judicial review of Act No. 200f2002 on Electricity) and Constitutional Court Decision No. 002/PUU-I/2003 (judicial review of Act No. 22 of 2001 on Natural Oil and Gas). Economic law principle based on Article 33 Constitution does not release all economic activities to the market mechanism or individuals or private parties. The fields that relevant with public interest and public welfare are the naturally controlled by the state and used for maximum prosperity of the people.
Keywords: economic legal principle, constitutional court decisions
LEGISLASI FIKIH EKONOMI PERBANKAN: SINKRONISASI PERAN DEWAN SYARIAH NASIONAL DAN KOMITE PERBANKAN SYARIAH
Get PDFThe purpose of this research is to further see the implementation of duties and functions of the National Sharia Board and Sharia Banking Committee and its relations to the legislation of economic bankingfiqh. In the development of Sharia Banking, synchronization between National Sharia Board and Sharia Banking Committee have been done by involving the National Sharia Board in the Committee Meeting to make Committee Recommendation to further be implemented as a Bank Indonesia Regulation. This researchfinds that the National Sharia Board has conducted its duties andfunctions in thefield of sharia economy in compliance with the DSN-MUI Decision 1/2000 on the Basic Guideline of National Sharia Board Indonesian Council of Ulema and DSN-MUI Decision 2/2000 Bylaws of the National Sharia Board Indonesian Council of Ulema.
Keywords: sharia banking, Bank Indonesia regulation