JURNAL EKSEKUTIF
Not a member yet
660 research outputs found
Sort by
HUBUNGAN PENGAWASAN MELEKAT DENGAN PELAKSANAAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN DI KANTOR KECAMATAN PAAL 2 KOTA MANADO
Get PDFPengawasan diperlukan agar organisasi pemerintahan itu dapat bekerja secara efektif dan efisien serta ekonomis dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan maupun pembangunan. Pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab seorang pemimpin atau kepala dalam unit kerja. Pelaksanan pengambilan keputusan pimpinan dalam pemerintahan di Kecamatan Paal 2 Kota Manado sering tidak sesuai dengan yang diharapkan pimpinan. Pelaksanan pengambilan keputusan dapat tercapai dengan baik berhubungan dengan antara lain pengawasan melekat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan dan hubungan pengawasan melekat,dengan pelaksanaan pengambilan keputusan di Kantor Kecamatan Paal 2 Kota Manado.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan survey, data yang digunakan yaitu data primer yang diperoleh langsung dari responden dengan menggunakan alat pengumpul data yang berupah daftar pertanyaan atau kuesioner yang telah dipersiapakan. Sedangakan data sekunder diperoleh dari berbagai publikasi resmi pada instansi yang menjadi tempat penelitian. Sebagai sampel responden dalam penelitian ini ialah para pegawai di Kantor Kecamatan dan Kelurahan yang jumlah sampel di tetapkan sebanyak 20 orang. Variabel yang diteliti adalah pelaksanan pengawasan melekat (X) sebagai variabel bebas atau variabel independen, dan efektifitas pelaksanan pengambilan keputusan (Y) sebagai variabel tidak bebas atau variabel dependen. Data di analisis dengan mengunakan model analisis korelasi produc moment untuk melihat hubungan variabel-variabel bebas dengan variabel tergantung.Pelaksanaan pengawasan melekat mempunyai hubungan yang cukup tinggi dengan efektifitas pelaksanaan pengambilan keputusan di Kantor Kecamatan Paal 2 Manado . penerapan pengawasan melekat mempunyai hubungan positif yang tinggi dengan efektifitas pelaksanaan pengmabilan kepustusan di Kantor Kecamatan Paal 2 Kota Manado. Apabila prinsip-prinsip yang terkandung dalam pengawasan melekat dengan baik maka dapat memberikan kontribusi positif dalam pelaksanan keputusan yang di ambil oleh pimpinan di lingkungan Kantor Kecamatan Paal 2 Manado. Pelaksanaan pengawasan melekat memberikan kontribusi positif dalam mendorong semangat kerja para bawahan untuk melaksanakan hasil-hasil keputusan pimpinan.Kata Kunci : Pengawasan Melekat, Pengambilan Keputusan
KUALITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PENGURUSAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KOTA TOMOHON (Studi Kasus : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tomohon)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dijalankan Dinas Penanaman Modal Kota Tomohon dalam mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Metode yang digunakan adalah Metode Deskritif kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, informannya berjumlah 1 orang Kepala Bidang Pelayanan Terpadu, 1 orang Seksi Pelayanan bagian front office, 2 orang masyarakat yang sedang mengurus IMB, 2 orang masyarakat yang sudah mengurus IMB. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan dari teori Parasuraman terdapat lima variabel yaitu: (1) Tangibles. Pada aspek ini sarana dan prasarana telah sesuai dengan harapan, tetapi untuk kenyamanan belum.(2) Reliability Pada aspek ini standar pelayanan sudah jelas dan dijalankan hanya saja untuk keahlian pegawai menggunakan alat bantu belum sepenuhnya. (3) Responsiviness. Aspek ini pegawai telah melayani dengan cepat, tepat dan mudah.(4) Assurance. Aspek ini jaminan biaya dan waktu telah diberikan oleh Dinas Penanaman Modal kepada masyarakat yang mengurus IMB. (5) Emphaty. Aspek ini pegawai melayani dengan sopan santun dan tidak membeda-bedakan, tetapi yang belum yaitu mendahulukan kepentingan pengguna layanan.Kata Kunci : Kualitas, Pelayanan Terpadu, Izin Mendirikan Bangunan
PKM APARAT PEMERINTAH DESA DALAM PEMBERDAYAAN WISATA ARUNG JERAM DI DESA TIMBUKAR KECAMATAN SONDER KABUPATEN MINAHASA PROVINSI SULAWESI UTARA
Get PDFMitra dalam pelaksanaan PKM adalah Aparat Pemerintah Desa Timbukar, Kelompok Arung Jeram Waraney dan Arung Jeram Karapi Di Desa Timbukar Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Permasalahan mitra yaitu pengetahuan pengelola dan anggota kelompok-kelompok arung jeram dalam manajemen pelayanan para tamu serta pemanfaatan potensi desa di Desa Timbukar Kecamatan Sonder kurang maksimal dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan kurang professional dalam menggarap potensi wisata. Metode pendekatan yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra tersebut di atas adalah memberikan penyuluhan dan pelatihan serat sosialisasi kepada mitra berdasarkan teori-teori manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan pariwisata. Melalui kegiatan PKM diharapkan bermanfaat bagi kelompok-kelompok Arung Jeram, pemerintah desa serta untuk meningkatkan pengetahuan kelompok-kelompok Arung Jeram sehingga meningkatkan pendapatan dalam pengelolaan usaha Arung Jeram; sebagai bahan ilmiah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) Unsrat; dan Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL Unsrat serta Tim Pelaksana. Melalui kegiatan PKM dengan penyelenggaraan pemberian penyuluhan dan pelatihan kepada mitra memberikan kontribusi yaitu : Meningkatkan pengetahuan/pemahaman bagi aparat pemerintah desa dan kelompok-kelompok Arung Jeram dan masyarakat dalam menunjang potensi wisata Arung Jeram di Desa Timbukar, meningkatkan kunjungan wisata, fasilitas penunjang serta meningkatkan kenyamanan pelayanan. wisata Arung Jeram di Desa Timbukar. Meningkatkan pendapatan kelompok, serta masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan pendapatan desa.Kata kunci : Pemberdayaan Wisata
ETIKA PEMERINTAHAN DALAM PELAYANAN PUBLIK (Studi di Kantor UPTD Samsat Tondano Kabupaten Minahasa)
Get PDFEtika merupakan landasan berpikir dan bertindak seorang aparat penyelenggara pemerintahan atau yang biasa disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada saat masyarakat luas tidak merasa terpenuhi atas pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah, biasanya masyarakat akan merasa tidak puas, dan akan menggugat nilai atau standar etika apa yang dipakai aparat dalam memberikan pelayanan tersebut. Dalam kaitannya dengan pembangunan aparatur pemerintah memberikan arahan bahwa “pembangunan aparatur pemerintah diarahkan pada peningkatan kualitas, efisiensi dan efektivitas seluruh tatanan penyelenggara pemerintahan termasuk peningkatan kemampuan dan disiplin, pengabdian, keteladanan dan kesejahteraan aparatnya, sehingga secara keseluruhan makin mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan sebaik-baiknya, khususnya dalam melayani, mengayomi serta menumbuhkan prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan, serta tanggap terhadap kepentingan dan aspirasi masyarakat. Dijalankannya etika pemerintahan oleh aparatur pemerintah akan berimplikasi langsung pada penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan akan berjalan lancar dan sukses apabila perilaku aparat birokrasi menjalankan tugasnya berdasarkan nilai-nilai etika. Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan oleh peneliti, ditemukan fenomena-fenomena yang terjadi terkait etika pemerintah yang belum professional dalam menjalankan tugas tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan pada samsat tondano harus ada keseimbangan antara pertumbuhan wajib pajak dengan penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan pada Samsat Tondano, termasuk system/prosedur pelayanan dan informasi bagi masyarakat/wajib pajak.Berangkat dari informasi yang dialami dan di dengar langsung dari masyarakat, maka melalui penelitian ini akan mengkaji lebih mendalam etika ASN dalam memberikan pelayanan publik pada Samsat Tondano. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui etika Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan public di kantor Samsat Tondano.Kata Kunci : Etika Pemerintahan,Pelayanan Publi
Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Pelayanan Administrasi di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi masalah nyata proses pelayanan Administrasi, terutama pengurusan serta pengantar pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dimana ASN saat melayani masyarakat yang membutuhkan pengurusan KTP terlihat menunda-nunda penyelesaian berkas yang dibutuhkan tersebut, yang seharusnya bisa selesai dalam batas waktu setengah jam menjadi dua (2) hari. Juga dalam prosedur kepengurusan Surat Akta Jual Beli Tanah, Camat yang merupakan PPAT dirasakan tidak mampu menyelesaikan berdasarkan target waktu yang telah ditentukan sesuai dengan TUPOKSI dari ASN itu sendiri yang termuat dalam SKP (Sasaran Kerja Pegawai) Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui disiplin kerja Aparatur Sipil Negara dalam pelayanan administrasi di Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara. Metode penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata, data dan prilaku yang di amati. Disiplin kerja Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Kecamatan Belang Kabupaten Minahasa Tenggara sebagian besar masih tergolong baik. Hendaknya seluruh Aparatur Sipil Negara di kantor kecamatan Belang mampu meningkatkan kinerja dalam melayani setiap masyarakat tanpa memandang status sosial, suku, agama, dan ras.Kata Kunci: Disiplin, ASN, Pelayanan Administrasi
SISTEM PENDIDIKAN BERBASIS BUDAYA DALAM MEMPERTAHANKAN IDENTITAS DI TENGAH ARUS GLOBALISASI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAYBRAT
Get PDFPembelajaran berbasis budaya merupakan strategi penciptaan lingkungan belajar dan perancangan pengalaman belajar yang mengintegrasikan budaya sebagai bagian dari proses pembelajaran. Sehingga perlu ada suatu kebijakan yang berbasis budaya dalam rangka menjaga keaslian budaya local dari tantangan luar atau menjaga kesimbangan budaya local dan budaya luar. Hasil penelitian oleh peneliti mengabil kesimpulan bahwa sampai saat ini belum ada proses pembelajaran mata pelejaran Muatan Lokal di setiap SD dan SMP di Kabupaten Maybrat yang berkaitan dengan budaya local dan juga masih banyak Kendala dari tenaga guru, terkait dengan  guru yang profesi sebagai guru Mata Pelajaran Muatan Lokal,  sehingga  sistem  pembelajarannya masih bersifat umum atau tidak tepat pada sasarannya, dan juga sarana-sarana-penujungan belum memadai di setiap Sekolah-sekolah di Kabupaten maybrat.Kata Kunci : Sistem, Pendidikan, Berbasisis, Budaya, Identitas, Globalisasi
FUNGSI PENGAWASAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TERHADAP PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DI DESA KUSU KECAMATAN KAO KABUPATEN HALMAHERA UTARA
Get PDFPemerintah desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, olehnya sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagai bagian dari pemerintah desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja di semua tingkatan pemerintah, khususnya pemerintah desa harus di arahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan sosial dalam masyarakat. Penelitian ini bertujan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan tugas pokok dan fungsi pengawasan badan permusyawaratan desa terhadap pelaksanaan pembangunan desa belum optimal. Dari penelitian ini dilakukakan untuk mengetahui konsep baru terkait fungsi badan permusyawaratan desa dalam hal pengawasannya, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan menggunakan metode observasi wawancara dengan informan, studi dokumen, analisis data ini dilakukan sepanjang penelitian ini berlangsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola hubungan dan sikap mental merupakan masalah yang perlu di benahi bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa di rasa penting untuk di angkat mengingat sebagian anggota BPD memiliki sikap kurang baik, hal ini di cerminkan dari organisasi pribadi yang menilai negatif terhadap fungsi BPD serta selanjutnya kepala desa apabila melanggar dari berbagai ketentuan yang ada, pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Desa Perlu ada regulasi dalam bentuk Undang-Undang terkait pengawasan Badan Permusyawaratan Desa terhadap pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Desa, yang nantinya akan menjadi sebuah aturan yang benar-benar dapat di taati baik itu dari Pemerintah desa maupun oleh BPD itu sendiri, komunikasi yang terbangun dalam internal BPD bahkan dengan Pemerintah Desa itu sendiri belum efektif. Sehingga dalam proses pelaksanaan pengawasan pembangunan Desa tidak di jalankan dengan baik bahkan sudah di sampaikan kepada pemerintah Desa tetapi hanya pada tahap pembicaraan, untuk pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Desa belum di laksanakanKata Kunci : Fungsi, Pengawasan, Badan Permusyawaratan Desa, Pembangunan
MERIT SISTEM DALAM PENINGKATAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD (Studi di Badan Kepegawaian Daerah)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Merit Sistem Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Talaud (studi di Badan Kepegawaian Daerah).Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud sebagai informan lima orang pegawai ASN sebagai informan pendukung. Penelitian ini menunjukkan Merit Sistem Dalam Peningkatan Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Kepulauan Talaud (studi di Badan Kepegawaian Daerah) dinilai berdasarkan Kebijakan Penilaian Prestasi Kerja, Penghasilan, Karir, dan Pelatihan. Berdasarkan (1) kebijakan penilaian prestasi kerja, bahwa seorang pegawai yang memiliki prestasi kerja yang baik biasnya pegawai tersebut akan mendapatkan penghargaan dan promosi jabatan namun harus memperhatikan unsur-unsur kepangkatan (2) Penghasilan atau kompensasi merupakan imbalan jasa berupa uang yang diberikan kepada para pegawai sebagai pengganti kontribusi jasa mereka. (3) Karir, keseluruhan jabatan yang dapat diduduki oleh seseorang selama kehidupan kerjanya. (4) pelatihan, suatu proses dalam mengubah perilaku karyawan dalam suatu arah guna meningkatkan tujuan-tuuan organisasional.Kata kunci : Merit Sistem, Kinerja, Aparatur Sipil Negara
KEPEMIMPINAN CAMAT DALAM MENINGKATKAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PADA KANTOR CAMAT SORONG TIMUR
Get PDFTujuan dari penilitian ini adalah untuk mendeskripsikan dn menganalisis Kepemimpinan Camat Dalam Kinerja Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Sorong Timur Kota Sorong. Hasil dari peneliatian ini menjelaskan bahwa Camat selaku suatu pemimpin organisasi dikatakan Sebagian Telah Mampu Menjalankan tugas nya mempengaruhi Pegawainya.Camat juga menjalankan Peran kepemimpinan dalam memotivasi pegawai. Pada peran antarpribadi Camat telah dapat meningkatkan kinerja antar pegawainya dengan sesama pewai. Namun masih perlu mengambangkan hubungan yang positif dengan staf. Selanjutnya pada kepemimpinan imformasional Camat telah menjalankan kepemimpinannya dalam hal penyampayan informasi kepada pegawai,sedangkan pengambilan keputusan camat telah menjalankan kepemimpinan dalam hal pengambilan keputusan.adapun faktor-faktor yang mendukung adalah dukungan staf srana dan prasarana kerja sedangkan faktor-faktor yang menghambat yaitu karakteristik pegawai yang berbeda beda, Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki Kantor Kecamatan Sorong Timur masih kurang,pegawai masih belum menanamkan rasa tangung jawab atas pekerjan yang dibebankan kepadanya serta sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.Kata Kunci : Kepemimpinan, Prestasi Kerja, Aparatur sipil Negara
EVALUASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2018 (STUDI DI DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA)
Get PDFPemerintah Indonesia saat ini sangat berupaya dalam meningkatkan pembangunan nasional, daerah, kota, dan desa guna tercapainya keseimbangan dan pemerataan dalam pembangunan. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup untuk kesejahteraan masyarakat. Alokasi Dana Desa merupakan hak desa sebagaimana pemerintah daerah Kabupaten/Kota memiliki hak untuk memperoleh anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Kebijakan Alokasi Dana Desa adalah kebijakan pengalokasian dana oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber dari bagian Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten /Kota.Alokasi Dana Desa adalah Dana perimbangan yang diterima oleh kabupaten/kota paling sedikit 10% dikurangi Dana Alokasi Khusus. Hasil yang diharapkan dengan adanya Alokasi Dana Desa yaitu dengan terciptanya keuangan desa yang lebih baik untuk membiayai program-program pemerintah desa, baik operasional desa maupun pemberdayaan masyarakat desa agar supaya dapat meningkatkan pelayanan pemerintahan desa, pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan teori evalauasi kebijakan dari William Dunn dalam Riant Nugroho (2014:713) dengan enam kriteria evaluasi kebijakan yaitu efektivitas, efisien, kecukupan, pemerataan, reponsivitas, dan ketepatan. Fokus penelitian yakni Evaluasi Kebijakan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2018 (Studi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa). Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan alokasi dana desa yang ada di Kabupaten Minahasa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa perlu peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan peningkatan pengawasan ke desa-desa yang ada di Kabupaten Minahasa.Kata Kunci : Evaluasi Kebijakan, Alokasi Dana Desa, Pemerintaha