Jurnal Administrasi Publik
Not a member yet
74 research outputs found
Sort by
Relevansi “Semangat” Birokrasi Lokal Tradisional Dalam Merevitalisasi Birokrasi Lokal Modern Indonesia Di Era Otonomi Daerah: Kasus Birokrasi Dalam Masyarakat Tradisional Batak Toba Di Sumatera Utara
No full textSejarah Negara Indonesia membuktikan bahwa universalitas birokrasi yang dirancang secara sentralistik kurang, mampu mengaspirasi kepentingan lokal, sehingga menjadi kurang efektif. Dalam era desentralisasi ini, efektifitas birokrasi lokal modern sangat ditentukan oleh sejauh mana birokrasi tersebut mampu mengapresiasi dan mengadopsi unsur-unsur positif birokrasi tradisional lokal yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Paper ini merupakan hasil penelitian yang mencoba menggali nilai-nilai birokrasi tradisional “Sisingamangaraja” dalam masyarakat Batak Toba.Ada dua akar ideologi masyarakat Batak Toba, pertama, ideologi Agama (Hindu) dimana harmoni tercipta melalui tiga dimensi makrokosmos yaitu banoa ginjang (dunia atas), banoa tonga (dunia tengah) dan banoa toru (dunia bawah). Masing-masing dunia dikuasai seorang dewata yang merepresentasi sifat-sifat kebaikan tertentu yang dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian kehidupan. Ideologi kedua adalah kekerabatan, yaitu marga dan etnisitas yang bersifat komunal yang terpola dalam Dalihan Nan Tolu (Tungku nan Tiga). Setiap tungku mencerminkan posisi atau unsur yang harus ada dalam setiap kegiatan. Setiap individu yang sudah menikah melekat dalam ketiga posisi tersebut.Implikasi kedua ideologi di atas dalam masyarakat Batak Toba, melandasi hubungan antara Raja (pemimpin) dan Rakyat, rakyat dengan rakyat dengan kewajiban sesuai dengan posisinya. Raja merupakan pemimpin karismatik dan sekaligus pemimpin tradisional. Sebagai pemimpin karismatik, raja dianggap jelmaan dari dewata yang harus mempunyai sifat-sifat kebaikan dewa serta memiliki kekuatan magis. Sebagai pemimpin tradisional raja mempunyai legitimasi yang tinggi karena dipilih oleh rakyat sehingga harus mampu memenuhi tujuan kolektif (sesuai keinginan rakyat). Kepatuhan rakyat pada pemimpinnya (raja) ditentukan oleh kedua sifat kepemimpinan tersebut. Hubungan rakyat dan rakyat (sosial) didasarkan pada ketiga tungku yang bersifat seimbang dan totalitas. Setiap unsur dituntut menjalankan fungsinya sehingga tercipta tertib sosial dalam masyarakat.Sistem ideologi agama dan kekerabatan tersebut menciptakan birokrasi pemerintahan dan masyarakat yang demokratis berdasarkan keseimbangan fungsi sosial dan kedudukan masing-masing. Legitimasi pemimpin ditentukan oleh sejauh mana ia mampu menjalankan fungsinya. Dalam hubungan vertikal (rakyat dan pemimpin) dan hubungan lateral (masyarakat) diterapkan budaya konsultatif dalam pengambilan keputusan khususnya keputusan yang menyangkut publik, seperti pemilihan raja. Budaya-budaya di atas merupakan nilai-nilai positif yang bisa diadopsi dalam sistem pemerintahan lokal pada masa kini, untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan tinggi, sehingga berjalan efektif dan efisien.Sejarah Negara Indonesia membuktikan bahwa universalitas birokrasi yang dirancang secara sentralistik kurang, mampu mengaspirasi kepentingan lokal, sehingga menjadi kurang efektif. Dalam era desentralisasi ini, efektifitas birokrasi lokal modern sangat ditentukan oleh sejauh mana birokrasi tersebut mampu mengapresiasi dan mengadopsi unsur-unsur positif birokrasi tradisional lokal yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat. Paper ini merupakan hasil penelitian yang mencoba menggali nilai-nilai birokrasi tradisional “Sisingamangaraja” dalam masyarakat Batak Toba. Ada dua akar ideologi masyarakat Batak Toba, pertama, ideologi Agama (Hindu) dimana harmoni tercipta melalui tiga dimensi makrokosmos yaitu banoa ginjang (dunia atas), banoa tonga (dunia tengah) dan banoa toru (dunia bawah). Masing-masing dunia dikuasai seorang dewata yang merepresentasi sifat-sifat kebaikan tertentu yang dibutuhkan dalam menjaga keseimbangan dan kelestarian kehidupan. Ideologi kedua adalah kekerabatan, yaitu marga dan etnisitas yang bersifat komunal yang terpola dalam Dalihan Nan Tolu (Tungku nan Tiga). Setiap tungku mencerminkan posisi atau unsur yang harus ada dalam setiap kegiatan. Setiap individu yang sudah menikah melekat dalam ketiga posisi tersebut. Implikasi kedua ideologi di atas dalam masyarakat Batak Toba, melandasi hubungan antara Raja (pemimpin) dan Rakyat, rakyat dengan rakyat dengan kewajiban sesuai dengan posisinya. Raja merupakan pemimpin karismatik dan sekaligus pemimpin tradisional. Sebagai pemimpin karismatik, raja dianggap jelmaan dari dewata yang harus mempunyai sifat-sifat kebaikan dewa serta memiliki kekuatan magis. Sebagai pemimpin tradisional raja mempunyai legitimasi yang tinggi karena dipilih oleh rakyat sehingga harus mampu memenuhi tujuan kolektif (sesuai keinginan rakyat). Kepatuhan rakyat pada pemimpinnya (raja) ditentukan oleh kedua sifat kepemimpinan tersebut. Hubungan rakyat dan rakyat (sosial) didasarkan pada ketiga tungku yang bersifat seimbang dan totalitas. Setiap unsur dituntut menjalankan fungsinya sehingga tercipta tertib sosial dalam masyarakat. Sistem ideologi agama dan kekerabatan tersebut menciptakan birokrasi pemerintahan dan masyarakat yang demokratis berdasarkan keseimbangan fungsi sosial dan kedudukan masing-masing. Legitimasi pemimpin ditentukan oleh sejauh mana ia mampu menjalankan fungsinya. Dalam hubungan vertikal (rakyat dan pemimpin) dan hubungan lateral (masyarakat) diterapkan budaya konsultatif dalam pengambilan keputusan khususnya keputusan yang menyangkut publik, seperti pemilihan raja. Budaya-budaya di atas merupakan nilai-nilai positif yang bisa diadopsi dalam sistem pemerintahan lokal pada masa kini, untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan tinggi, sehingga berjalan efektif dan efisien
What Can Indonesia Learn from American Federalism?
No full textAs Indonesia is moving from an authoritarian state to a democratic political system, there is a growing debate whether it is more suitable for the country to adopt a federal system in order to make sure that political power is brought closer to the people in the regions. The paper argues that the American federal system can be a source of some important lessons for Indonesia. However, it is necessary to note that a belief that a federal system may lead to a more equitable distribution of development resources should be read as a theoretical statement rather than an empirical description of reality. After all, some developing countries which adopt federal system like Brazil and Nigeria showed no convincing evidence about a better performance in the national distribution of development resources
The Politics of Civil Society in the Post-Suharto Indonesia: NGOs and CSOs Relations
No full textHopes for democratization in Indonesia runs high, especially among political observers both at home and abroad. However, the elitist character of Indonesian politics have produced surprises and volatile changes that in the long run may jeopardize democracy itself. When decentralization was introduced, the power falls into the hands of the local bosses whose greed control on local resources have brought local political system into stalemate. When most parts of the society took laws into their own hands, the concept of civil society is inflated and mischievousness enters the local politics
Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa
No full textThe meaning and understanding of democracy along the histories of Indonesian government give specific meaning for the development of democracy in Indonesia. There are a lot of democracy paradox or democracy irony that happened in the orde lama era, orde baru era and reformasi era. The process and the development of democracy, finally face to face with the interest of power in the contexts of political trap that is true undemocratic. General election 2004 and Directly Regional Head Election 2005 are being momentum in the implementation of democratic governance, also challenge for political actors and community to raise cultural and structural democracy. By the way, Indonesian democracy still left some questions, that is, whether we prepare and capable to develop democracy without any irony or paradox.Kata kunci : paradox demokrasi, pilkada, membangun demokras