Electronic theses of IAIN Ponorogo
Not a member yet
17836 research outputs found
Sort by
Tinjauan Normatif Terhadap Strategi Markerting Praktik Fake Order Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia (Studi Kasus pada Platform Lazada, Shopee, dan TikTok Shop)
No full textNurhidayah, Alvia 2024. Tinjauan Normatif Terhadap Strategi Marketing Praktik Fake Order Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Kasus pada Platform E-Comerce Lazada, Shopee, dan TikTok Shop). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Soleh Hasan Wahid, M.H.
Kata Kunci/Keywords: Hukum Islam, Perlindungan Konsumen, Fake Order, Platform E-Commerce
Akad ijārah bil al-amāl dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu dari syarat akad ijārah adalah manfaat dari objek yang disewakan harus sesuatu yang diperbolehkan oleh syarak. Tidak hanya dalam hukum Islam, dalam UU Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang merupakan dasar hukum utama bagi transaksi perdagangan yang menggunakan media elektronik. Pasal 9 UU ITE menjelaskan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Sementara itu, pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19998 mengatur hak-hak konsumen. Namun dalam transaksi jual beli online, pembeli yang tidak dapat melihat kondisi barang secara langsung dan harus bergantung pada review yang diberikan konsumen lain untuk melihat kualitas toko tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia terhadap pelaku usaha yang menggunakan strategi marketing fake order? Bagaimana straregi platform e-commerce dalam mengatasi pelaku usaha yang menggunakan strategi marketing melalui kebijakan internal dan sistem penilain perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field reseacrh) dengan pendekatan normatif dan pendekatan etnografi digital. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dalah metu induktif.
Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi strategi fake order dalam akad ijārah bil al-amāl tidak sesuai dengan rukun dan syarat ijārah bil amāl. Sedangkan dalam perlindungan konsumen hak konsumen, melanggar kewajiban pelaku. Strategi kebijakan e-commerce yang diterapkan oleh ketiga platform e commerce telah memenuhi prinsip akad ijārah bil al-amāl dan telah memenuhi penyelenggara sistem elektronik pada UU ITE
Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Media Digital Terhadap Minat Menikah Di Kalangan Mahasiswa (Studi Atas Fenomena Marriage Is Scary Di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo)
No full textRazdana, Verendhea 2025. Pengaruh Kesadaran Hukum Dan Media Digital Terhadap Minat Menikah di Kalangan Mahasiswa (Studi Atas Fenomena Marriage Is Scary di Kalangan Mahasiswa Fakultas Syari’ah IAIN Ponorogo). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Anis Hidayatul Imtihanah, M.H.I.
Kata Kunci/Keywords: Kesadaran Hukum, Media Digital, dan Minat Menikah
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sosial marriage is scary yang semakin marak dibeberapa platform media digital, yang menyebabkan generasi muda atau mahasiswa merasakan ketakutan terhadap pernikahan sehingga mengakibatkan minat menikah generasi muda atau mahasiswa menurun dengan kurangnya kesadaran hukum dan meningkatnya interaksi mereka di media digital. Tujuannya diadakan penelitian ini adalah untuk menguji apakah kesadaran hukum dan media digital berpengaruh terhadap minat menikah.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaruh kesadaran hukum tehadap minat menikah di kalangan mahasiswa Fasya IAIN Ponorogo dengan adanya tren marriage is scary?, (2) bagaimana pengaruh media digital terhadap minat menikah di kalangan mahasiswa Fasya IAIN Ponorogo dengan adanya tren marriage is scary?, (3) bagaimana pengaruh kesadaran hukum dan media digital secara simultan terhadap minat menikah dengan adanya tren marriage is scary?
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Adapun sampel penelitian ini berjumlah 95 responden. Penentuan sampel dalam penelitiaan ini menggunakan rumus slovin serta menerapkan teknik purposive sampling, dengan perkiraan tingkat kesalahan 10%. Instrumen pengumpulan data berupa kuesioner, dengan skala likert sebagai pengukurannya. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear sederhana dengan uji t dan regresi linear berganda dengan uji F dengan menggunakan bantuan aplikasi IBM SPSS versi 24.
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial atau terpisah, kedua variabel independen yaitu variabel kesadaran hukum dan media digital memiliki pengaruh terhadap variabel dependen yaitu minat menikah. Berdasarkan hasil uji t kesadaran hukum (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menikah. Dengan nilai signifikansi 0,046 < 0,05 dengan besaran 4,2%. Berdasarkan hasil uji t media digital (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menikah. Dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan besaran 16,5%. Sedangkan, hasil uji F kesadaran hukum dan media digital terhadap minat menikah berpengaruh secara simultan dengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05 dengan besaran 17,5%, sehingga termasuk dalam kriteria lemah. Artinya, variabel kesadaran hukum (X1) dan media digital (X2) memiliki pengaruh yang kecil atau lemah terhadap variabel minat nikah (Y)
...(LENGKAPI STEMPEL PADA LEMBAR PERSETUJUAN, UPLOAD ULANG)...TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN BUMDESMA di DHASTRA KALITIDU (Studi Kasus Kelompok Pinjaman Uang Melati dan Bugenfil di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)
No full textABSTRAK
Wahyudin, Luluk 2024. “Tinjauan Maslahah Mursalah Terhadap Praktik Pinjaman BUMDesma Dhastra Kalitidu (Studi Kasus Kelompok Pinjaman Melati dan Bugenfil di Desa Pungpungan Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro)”. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Hj. Rohmah Maulidia, M.Ag.
Kata Kunci/Keywords: Pinjaman, BUMDesma Dhastra, Maslahah Mursalah.
BUMDesma Dhastra Kalitidu merupakan Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berperan sebagai lembaga yang mendukung perekonomian masyarakat pedesaan, terutama dalam hal permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta sebagian nasabah BUMDesma Dhastra yang juga terlilit utang di rentenir tapi lebih tepatnya diperuntukan untuk modal usaha karena agar bisa membayar jasa dengan lancar dan dalam Islam identic dengan Qiradh atau bagi hasil. Dengan Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana praktik pinjaman uang di BUMDesma Dhastra Kalitidu? (2) Bagaimana tinjauan Maslahah Mursalah terhadap sistem jasa atau bagi hasil pinjaman uang di BUMDesma Dhastra Kalitidu?
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan observasi terhadap nasabah kelompok pinjaman Melati dan Bugenfil di Desa Pungpungan.
Berdasarkan hasil penelitian ini BUMDesma Dhastra Kalitidu adalah Badan Usaha Milik Desa Bersama yang memiliki sistem pinjaman tanggung renteng dengan jasa yang tidak terlalu tinggi dan tanpa jaminan barang, untuk membantu masyarakat perdesaan terutama dalam hal permodalan bagi pelaku usaha kecil dan menengah (UMKM) serta sebagian nasabah BUMDesma Dhastra yang juga terlilit utang di rentenir tapi lebih tepatnya diperuntukan untuk modal usaha karena agar bisa membayar jasa dengan lancar dan dalam Islam identik dengan Qiradh atau bagi hasil hanya saja BUMDesma ini belum ada sistem Syariah. Sistem pinjaman di BUMDesma Dhastra Kalitidu dalam perspektif Maslahah Mursalah tergantung pada penggunaan nasabah dari pinjaman tersebut jika diperuntukkan untuk mengelola usaha maka memenuhi kriteria Maslahah Mursalah. Sedangkan jika nasabah menggunakan untuk kebutuhan pribadi bahkan konsumtif maka tidak memenehui ketentuan Maslahah Mursalahnya melainkan Mulgha
..(TAMBAHKAN LEMBAR PENGESAHAN, UPLOAD ULANG)..PENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH, PROFESONALISME GURU DAN TATA KELOLA ADMINISTRASI TERHADAP MUTU PENDIDIKAN DI MTS AL-ISLAM JORESAN, MLARAK, PONOROGO TAHUN AJARAN 2022-2023
No full textPENGARUH KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH, PROFESONALISME
GURU DAN TATA KELOLA ADMINISTRASI TERHADAP MUTU
PENDIDIKAN DI MTS AL-ISLAM JORESAN, MLARAK, PONOROGO
TAHUN AJARAN 2022-2023
ABSTRAK
Kata Kunci: Kepemimpinan Kepala Madrasah, Profesonalisme Guru, Mutu
Pendidikan
Kesadaran akan pentingnya mutu pendidikan bagi masyarakat Indonesia semakin
dirasakan dan diperlukan dalam rangka menjawab permasalahan rendahnya mutu
pendidikan nasional dewasa ini yang dapat segera diperbaiki. Adapun beberapa
persoalan yang timbul dikalangan pendidikan sekarang ini diantaranya kurangnya
persiapan perangkat pembelajaran serta masih kurangnya kualitas mutu pendidikan. MTs
Al-Islam merupakan sekolah swasta yang masih memiliki kendala dalam meningkatkan
mutu pendidikan. Beberapa kendala diantaranya beberapa guru belum mampu mencapai
target yang mengakibatkan peserta didik belum bisa mencapai standar nilai oleh sebab
itu Kepemimpinan kepala sekolah dan Profesonalisme guru merupakan salah satu
diantara faktor besar dalam meningkatakan mutu pendidikan.
Penelitian ini bertujuan untuk :1). Mengetahui secara signifikansi pengaruh
kepemimpinan kepala madrasah terhadap mutu pendidikan, 2). Mengetahui secara
signifikansi pengaruh profesionalisme guru terhadap mutu Pendidikan. 3). Mengetahui
secara signifikansi pengaruh tata kelola administrasi terhadap mutu Pendidikan. 4).
Mengetahui secara signifikansi kepemimpinan kepala madrasah, profesionalisme guru
dan tata kelola administrasi berpengaruh secara signifikansi terhadap Mutu Pendidikan
mutu pendidikan.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Dengan jumlah sampel 105
responden. Instrumen pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara serta
dokumentasi sebagai data pelengkap peneliti.
Dari penelitian yang sudah dilakukan didapatkan hasil 1). Kepemimpinan kepala
madrasah secara parsial tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap mutu pendidikan
2). Profesonalisme guru secara parsial tidak berpengaruh secara signifikansi terhadap
mutu pendidikan 3). Tata Kelola Administrasi secara parsial berpengaruh secara
signifikansi terhadap mutu Pendidikan. 4) Kepemimpinan Kepala Madrasah,
Profesionalisme Guru dan Tata Kelola Administrasi secara simultan berpengaruh secara
signifikansi terhadap Mutu Pendidikan mutu pendidika
ILLOCUTIONARY ACTS ANALYSIS IN THE MAIN CHARACTERS' UTTERANCES OF THE SHAWSHANK REDEMPTION MOVIE DIRECTED BY FRANK DARABONT
No full textSpeech acts are a part of pragmatics that deal with the meaning of utterances.
One type is illocutionary acts. In an illocutionary act, the speaker performs an action
by saying something with the right intention and context. Illocutionary acts appear
in everyday life and in literary works, such as movie. One movie that contains
illocutionary acts is The Shawshank Redemption. The movie tells the story of Andy
Dufresne and Ellis Redding as they seek solace and redemption through common
decency. Since the film is an American prison drama, it offers many opportunities
for language teaching.
The purpose of this study are to classify the types of illocutionary acts and
find the dominant type of the main characters' utterances. The researcher focuses
on the two main characters in the film, namely Andy Dufresne and Ellis Boyd
Redding. The study uses John R. Searle's speech act theory.
The researcher used qualitative method. The data come from the movie
script and dialogue of the main characters (Andy and Red), with 161 selected
utterances. The steps were watch the movie, read the movie script, highlight the
utterances related to illocutionary acts, and classify the data based on the types of
illocutionary acts. Content analysis is based on Creswell's theory, the steps are mark
the utterances, classify all marked utterances according to illocutionary types into a
table, quantify each finding, and draw a conclusion.
The findings of this study show that all types of illocutionary acts are
present. There are 78 Representative acts, which constitute 48.4%, 4 Declarative
acts, which constitute 2.5%, 11 Commissive acts, which constitute 6.8%, 50
Directive acts, which constitute 31.1%, and 18 Expressive acts, which constitute
11.2%. In conclusion, Representative acts dominate in The Shawshank Redemption
because the film focuses on the disclosure of personal facts, circumstances, and
beliefs that serve to describe the inner world of the characters, as well as their
physical and social conditions, while Declarative acts are the least common. This
study recommends that teachers consider using movies as an engaging resource for
teaching English, as they can boost student motivation and involvement.
Additionally, the study provides valuable insights into understanding illocutionary
acts and serves as a solid foundation for future research on illocutionary acts
Tinjauan Normatif Terhadap Strategi Marketing Praktik Fake Order Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Kasus pada Platform E-Commerce Lazada, Shopee, dan TikTok Shop)
No full textNurhidayah, Alvia 2025. Tinjauan Normatif Terhadap Strategi Marketing Praktik Fake Order Ditinjau Dari Hukum Islam dan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia (Studi Kasus pada Platform E-Commerce Lazada, Shopee, dan TikTok Shop). Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing: Soleh Hasan Wahid, M.H.
Kata Kunci/Keywords: Hukum Islam, Perlindungan Konsumen, Fake Order, Platform E-Commerce
Akad ijārah bil al-amāl dianggap sah apabila telah terpenuhi syarat dan rukunnya. Salah satu dari syarat akad ijārah adalah manfaat dari objek yang disewakan harus sesuatu yang diperbolehkan oleh syarak. Tidak hanya dalam hukum Islam, dalam UU Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan atas UU Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang merupakan dasar hukum utama bagi transaksi perdagangan yang menggunakan media elektronik. Pasal 9 UU ITE menjelaskan bahwa “Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan”. Sementara itu, pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19998 mengatur hak-hak konsumen. Namun dalam transaksi jual beli online, pembeli yang tidak dapat melihat kondisi barang secara langsung dan harus bergantung pada review yang diberikan konsumen lain untuk melihat kualitas toko tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia terhadap pelaku usaha yang menggunakan strategi marketing fake order? Bagaimana straregi platform e-commerce dalam mengatasi pelaku usaha yang menggunakan strategi marketing melalui kebijakan internal dan sistem penilain perspektif hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen di Indonesia?
Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field reseacrh) dengan pendekatan normatif dan pendekatan etnografi digital. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini dalah metu induktif.
Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi strategi fake order dalam akad ijārah bil al-amāl tidak sesuai dengan rukun dan syarat ijārah bil amāl. Sedangkan dalam perlindungan konsumen hak konsumen, melanggar kewajiban pelaku. Strategi kebijakan e-commerce yang diterapkan oleh ketiga platform e commerce telah memenuhi prinsip akad ijārah bil al-amāl dan telah memenuhi penyelenggara sistem elektronik pada UU ITE
ANALISIS MAQASID AL-SHARIAH TERHADAP SISTEM PENCAIRAN JAMINAN PENSIUN TENAGA KERJA DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN PENSIUN
No full textJaminan Pensiun merupakan jaminan sosial tenaga kerja yang bertujuan untuk mempertahankan derajat hidup yang layak setelah memasuki usia pensiun. Perubahan mendasar yang terjadi dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun adanya sistem pencairan dengan masa tunggu. Pekerja yang telah pensiun belum bisa mendapatkan manfaat jaminan pensiun dikarenakan disharmonisasi usia pensiun perjanjian kerja bersama (PKB) perusahaan dengan Peraturan Pemerintah (PP). Sehingga pekerja yang telah pensiun harus menunggu untuk mendapatkan manfaat pensiun sesuai dengan usia yang ditetapkan oleh PP tersebut.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana analisis maqasid al-shariah terhadap usia penerima manfaat pensiun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun? 2) Bagaimana analisis maqasid al-shariah terhadap mekanisme pencairan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun? Adapun skripsi ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian pustaka (library research) dengan pendekatan hukum normatif. Sedangkan teknik pengumpulan data dengan menggunakan editing, organizing, dan penemuan hasil penelitian. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduktif. Dari penelitian yang dilakukan selama skripsi dapat disimpulkan bahwa usia penerima manfaat pensiun dalam Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2015
Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun menurut analisis tidak sesuai dengan konsep maqasid al-shariah. Perbedaan usia penerima manfaat pensiun dengan usia pensiun (berhenti bekerja) memiliki dampak negatif yaitu masa tunggu
5-10 tahun. Argumen pemerintah tentang pengembangan dana selama masa tunggu juga dinilai tidak sesuai. Sehingga pekerja menjadi kesulitan ekonomi pascapensiun (berhenti bekerja) dan mendapatkan mudharat yang lumayan besar ketika mereka tidak segera menerima manfaat pensiun. Mekanisme pencairan jaminan pensiun khususnya mekanisme pencairan secara berkala dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 45 tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun menurut analisis tidak sesuai dengan konsep maqasid al-shariah. Dikarenakan dengan mekanisme pencairan secara berkala aset ekonomi tidak bisa didapatkan secara utuh pascamasa tunggu dibandingkan dengan mekanisme pencairan secara langsung yang lebih sesuai dengan konsep pemeliharaan harta karena lebih sesuai dengan kondisi pekerja sekarang
(MOHON DILENGKAPI TANDA TANGAN PADA PERNYATAAN PUBLIKASI) Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Motor Perorangan dan Pemanfaatan Barang Gadai (Studi Kasus di Desa Sangen Kecamatan Geger Kabupaten Madiun
No full textGadai motor perorangan menjadi pilihan yang populer karena prosesnya yang cepat dan sederhana. Seseorang dapat mengajukan pembiayaan kepada pihak penerima gadai dengan menjaminkan kendaraan bermotor sebagai aset berharga. Nilai kendaraan bermotor yang relatif tinggi membuatnya menjadi aset yang menarik untuk dijadikan jaminan dalam transaksi gadai. Fokus penelitian ini adalah untuk mengkaji bagaimana transaksi gadai dilakukan serta menilai apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, terutama terkait keadilan dan transparansi dalam akad rahn, serta pemanfaatan barang gadai oleh murtahin (penerima gadai).
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik gadai kendaraan bermotor di Desa Sangen dalam perspektif hukum Islam? Bagaimana hukum menggunakan manfaat dari barang gadai ditinjau dari hukum Islam?
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (field research). Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait, yaitu rāhin (pemberi gadai), murtahin (penerima gadai), dan beberapa warga yang mengetahui praktik tersebut, serta melalui observasi langsung di lokasi penelitian.
Hasil penelitian menunjukkan ditemukan pelanggaran terhadap prinsip hukum Islam, khususnya dalam pemanfaatan barang gadai. Murtahin tidak hanya menggunakan barang gadai tanpa izin, tetapi juga menyewakannya kepada pihak lain untuk memperoleh keuntungan. Dalam hukum Islam, pemanfaatan barang gadai yang bertujuan untuk perawatan diperbolehkan, selama tidak bersifat komersial dan dilakukan secara bertanggung jawab
Tinjauan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Nikah Siri (Studi Di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi)
No full textABSTRAK
Hidayad, Taufiq 2025. Tinjauan Kesadaran Hukum Terhadap Praktik Nikah Siri (Studi di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi). Skripsi Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Niswatul Hidayati, M.H.I.
Kata Kunci/Keywords : Kesadaran Hukum, Praktik Nikah Siri
Nikah siri adalah pernikahan yang dilakukan secara agama tetapi tidak dicatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi berwenang lainnya. Dalam konteks Islam, nikah siri dianggap sah secara agama jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali, saksi, ijab kabul, dan mahar. Namun, karena tidak dicatat dalam administrasi negara, pernikahan ini tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Pada umumnya praktik nikah siri hanya dilangsungkan di hadapan tokoh masyarakat dan kiai. Faktor-faktor yang memengaruhi hal ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Fenomena ini dapat ditemui di Desa Majasem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Ngawi, yang mana praktik nikah siri semakin meningkat setiap tahunnya.
Dari latar belakang tersebut sangatlah penting untuk membahas pernikahan siri yang ditinjau dari segi kesadaran hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pernikahan siri pada keluarga pelaku nikah siri dan untuk mengetahui faktor nikah siri di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: pertama, bagaimana tinjauan kesadaran hukum mengenai praktik pelaksanaan nikah siri di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi? Kedua, Bagaimana tinjauan kesadaran hukum mengenai faktor penyebab adanya praktik nikah siri di Desa Majasem Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi?.
Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan yang digunakan sosiologi empiris, karena fokus penelitian adalah pada individu yang berada dalam konteks kehidupan masyarakat. Sumber data utama berasal dari pelaku nikah siri dan tokoh masyarakat sebagai data primer, dan materi tambahan dari media online maupun offline sebagai sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Untuk analisis data, penulis mengumpulkan seluruh informasi yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi dengan cara merekam, mengorganisir data ke dalam kategori, mendetailkan informasi ke dalam unit-unit yang relevan, serta memilih data yang penting untuk dianalisis. Hasil analisis kemudian disusun dalam kesimpulan yang mudah dipahami baik oleh penulis maupun pembaca lainnya.
Praktik nikah siri di Desa Majasem terus berkembang karena para pelaku merasa nyaman dengan praktik yang mereka lakukan. Di sisi lain kesadaran mereka akan pentinya pencatatan pernikahan masih dalam kategori rendah sehingga perlu adanya beberapa tindakan atau solusi untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait pencatatan pernikahan
Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2019-2023
No full textABSTRAK
Oktaviana, Resti Nanda. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit
Ratio (FDR) dan Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap Pembiayaan
Mudharabah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Periode 2019-2023. Skripsi.
2025. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonnomi dan Bisnis Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Ajeng Pipit Fitriani, M.S.A
Kata Kunci : Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR)
Capital Adequacy Ratio (CAR), Pembiayaan Mudharabah.
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah merupakan perintis lahirnya bank syariah
mendahului BUS dan UUS. Namun dalam pelaksanaannya bank ini memiliki
jumlah cabang yang sedikit dan minat pembiayaan yang rendah. Fungsi
penggunaan dana yang terpenting adalah fungsi pembiayaan. Banyak faktor yang mempengaruhi pembiayaan mudharabah diantaranya adalah Dana pihak Ketiga
(DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR), dan Capital Adequacy Ratio (CAR).
Melihat perkembangan pembiayaan Mudharabah lebih rendah dibandingkan
pembiayaan lainnya dari tahun 2019-2023. Adanya ketidaksesuaian pada saat
kenaikan maupun penurunan antara tingkat pembiayaan dengan beberapa faktor
tersebut maka perlu adanya penelitian untuk menghetaui seberapa besar pengaruh
DPK, FDR, dan CAR terhadap pembiayaan mudharabah. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk menganalisis dan menghetaui pengaruh DPK, FDR, dan CAR secara
parsial maupun secara simultan terhadap pembiayaan mudharabah BPRS periode
2019-2023.
Rancangan penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, yaitu data penelitian yang berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah menggunakan
dokumentasi yakni Laporan Keuangan Seluruh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2019-2023. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan DPK, FDR, dan CAR sebagai variabel independen dan Pembiayaan Mudharabah sebagai variabel dependen. Teknik
analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Regresi Linier Berganda
yang diolah melalui SPSS 23.
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara parsial atau individu, Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan Mudharabah dengan nilai signifikansi DPK sebesar 0,001< 0.05. Financing to
Deposit Ratio (FDR) tidak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembiayaan mudharabah dengan nilai signifikansi 0,259>0,05. Sehingga disimpulkan bahwa FDR tidak memiliki pengaruh terhadap pembiayaan mudharabah. Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan tehadap pembiayaan mudharabah dengan nilai signifikansi 0,000<0,05. Sedangkan secara bersama -sama, Dana Pihak Ketiga (DPK), Financing to Deposit Ratio (FDR) Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap
pembiayaan mudharabah dengan nilai signifikasi 0,000<0,05