JURNAL MERCATORIA
Not a member yet
252 research outputs found
Sort by
TANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN AHLI WARISNYA DALAM PEMBAYARAN UANG PENGGANTI KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PERDATA (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)
Get PDFMasalah yang dihadapi Jaksa selaku pengacara negara dalam melakukan penuntutan pertanggungjawaban perdata terhadap pelaku tindak pidana korupsi dan ahli warisnya ada dua faktor yaitu faktor yuridis, yaitu tidak adanya surat kuasa dari negara c/q instansi yang dirugikan kepada Jaksa Pengacara Negara karena kesulitan dalam pembuktian, terpidana pelaku korupsi mempergunakan upaya hukum dan grasi, dan Jaksa penyidik tidak melakukan penyitaan terhadap harta benda pelaku tindak pidana korupsi. Kedua faktor non Yuridis, terdiri dari : harta terpidana tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti kerugian negara, tidak tersedianya anggaran biaya untuk mengajukan gugatan dan kurangnya sumber daya manusia yang potensial. Â Instansi pemerintah atau BUMN/BUMD yang menderita kerugian akibat perbuatan korupsi dari pelaku tindak pidana korupsi yang meninggal dunia sebelum sempat mengembalikan kekayaan negara yang dikorupsinya secara tuntas, supaya mengajukan gugatan kepada ahli warisnya sehingga kekayaan negara yang terlanjur dikorupsi pelaku dapat dikembalikan secara maksimal.Â
Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Internasional
No full textSaat ini setiap negara menerapkan berbagai rupa system ekonomi yang cenderung liberal dan mengadopsi ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang ada saat ini ternyata tidak mutlak liberal tetapi mengizinkan peran negara dengan tingkat yang berbeda-beda. Indonesia menerapkan hal ini dengan mengizinkan peran pemerintah yang bertujuan mengkoordinasikan upaya ekonomi yang individual dan yang bersama untuk mencapai tujuan bersama (unified social purpose). Sebagai negara yang berdaulat dan berpartisipasi aktif dalam persaingan internasional maka Indonesia telah memilih untuk ikut terjun dalam pasar persaingan. Sikap ini dibuktikan dengan mempersiapkan kebijakan persiangan (competition policy) yang lebih jelas dan pro investasi serta memberlakukan penegakan Hukum Persaingan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui Komisi Pengawas Persiangan Usaha (KPPU). Kebijakan persaingan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sekarang tentu disesuaikan dengan kondisi dan perekonomian Indonesia saat ini serta aturan rule of law yang berlaku dalam pasar persaingan internasional
KEJAHATAN KERAH PUTIH (WHITE COLLAR CRIME) TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI SUMATERA UTARA
No full textPemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana Illegal logging disebabkan kegiatan illegal logging merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara berkelanjutan yang pada akhirnya berakibat dan membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Sebagai suatu patokann (standar) untuk menilai dan dikenakan sanksi pidana. Oleh karenya memerlukan penanggulangan baik secara preventif maupun represif. Pertanggungjawaban pelaku kejahatan kerah putih terhadap illegal logging adalah penerapan atas hukum yang meminta pertanggungjawaban pelaku tanpa membuktikan adanya unsur kesalahn atau adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan KUH Pidana mengandung unsur adanya asas mens rea (asas kesalahan) dan tentang pertanggungjawbana pidana berorientasi kepada manusia atau orang bukan korporasi istilah “daad-dader straftrecht†artinya hukum pidana yang memperlihatkan segi-segi objektif dari “perbuatan†(daad) dan juga segi-segi subjektif dari orang/pembuat (dader). Sifat hukum demikian akan menggambarkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Upaya penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan illegal logging adalah menggunakan perangkat undang-undang money laundering, hal ini disebabkan perangkat hukum memungkinkan actor intelektual yang mendanai kegiatan tersebut dapat terjerat oleh hukum. Oleh karenanya dalam tindak pidana pencucian uang adanya kerja sama antara Lembaga Penyedia Jasa Keuangan atas indikasi pencucian uang dan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Penyidik (kepolisian) dan Penuntut Umum
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA (PERTAMINA MELAWAN KARAHA BODAS COMPANY LLC)
No full textAlternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini diminati adalah Arbitrase, dimana proses ini para pihak saling mengemukakan masalahnya kepada pihak ketiga yang netral (wasit) dan memberinya wewenang utnuk mengambil keputusan. Arbitrase lebih menguntungkan karena prosedurnya sederhana, waktu cepat, biaya lebih murah, kerahasiaan terjaga, keputusannya cepat, fleksibel dan bebas memilih arbiternya. Disamping itu Arbitrase juga memiliki kelemahan diantaranya tidak ada kewenangan public, kurang power, tidak mengenal preseden hukum (legal precedent). Namun ada satu keistimewaan Arbitrase jika dibandigkan dengan pengadilan adalah proses penyelesaiannya tidak mengenal upaya banding, kasasi ataupun peninjauan kembali karena putusannya bersifat final and binding (upaya terakhir dan mengikat). Pelaksanaan keputusan Arbitrase khususnya putusan Arbitrase Internasional belum sepenuhnya dapat dijalankan di Indonesia, salah satu contoh kasus yang menjadi objek penelitian adalah Kasus PERTAMINA melawan Karaha Bodas Company LLC. Untuk lebih jauh membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan memfokuskan pada studi kasus dan menggunakan pendekatan penelitian hukum normative/doktrinal
PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
Get PDFSetelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketatanegaran Republik Indonesia. Trias politika kekuasaan Negara Indonesia mengalami perubahan baik pergeseran kewenangan maupun penambahan kelembagaan. Di bidang yudikatif, kekuasaan kehakiman tidak lagi dipegang oleh satu mahkamah yakni mahkamah agung semata, terjadi penambahan lembaga baru yakni mahkamah konstitusi, yang memiliki wewenang salah satunya mengadakan pengujian undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif bersama eksekutif terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik secara substansi maupun jiwa dari undang-undang tersebut. Dalam melakukan pengujian undang-undang tersebut, para hakim mahkamah konstitusi dituntut untuk melakukan pengujian dengan sesuai asas hukum, keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum harus terjelma dari putusan mahkamah konsitusi tersebut, selain itu para hakim mahkamah konstitusi dituntunt untuk memiliki pemahaman dan ilmu hukum yang sangat mendalam serta didalam melakukan pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi terkadang para hakim harus menginterprestasikan undang-undang itu agar dapat diuji terhadap undang-undang dasar.Â
KAJIAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN BEBAS TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Medan)
Get PDFKorupsi merupakan salah satu factor yang menyebabkan terhambatnya pertumbuhan ekonomi bangsa. Setiap bentuk tindak pidana terhadap keuangan Negara atau perekonomian Negara harus di cegah dan ditanggulangi seobjektif mungkin. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah penyalah gunaan kepercayaan, amanah, wewenang atau kedudukan publik atau Negara untuk keuntungan pribadi. Penyebab tindak pidana korupsi sulit dibuktikan di dalam persidangan, sehingga Tindak Pidana Korupsi dikategorikan sebagai extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga menimbulkan kendala penuntutannya. Pelaku korupsi dan saksi maupun orang-orang yang terlibat di dalamnya. Penyebab putusan bebas dalam perkara korupsi yakni adanya perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim baik mengenai penerapan hukum maupun penilaian terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan, adanya kekeliruan atau kurang cermatnya penuntut umum dalam menerapkan pasal yang didakwakan termasuk adanya pembahasan yuridis di dalam surat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum kurang optimal sehingga menimbulkan celah bagi hakim untuk menyatakan bahwa penuntut umum tidak dapat membuktikan dakwaannya. Kendala yang dihadapi dalam penuntutan perkara tindak pidana korupsi adanya intervensi dari oknum – oknum tertentu atau aparat pejabat pemerintah/Negara yang ingin membebaskan terdakwa dari tanggungjawab, baik dengan cara menggunakan kekuasaan atau kewenangan jabatan atau imbalan uang atau dengan kekeluargaan.Â
TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGGAN TERHADAP PROGRAM JAMSOSTEK PADA PERUSAHAAN SWASTA DI WILAYAH MEDAN
Get PDFPelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan sudah berjalan dengan baik, walaupun pada beberapa hal masih terdapat kekurangan atau belum sepenuhnya berjalan secara ideal. Perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya pekerja yang terikat dalam perjanjian kerja dengan perusahaan ternyata ditegakkan dalam waktu yang begitu lama. Semenjak jaman penjajahan Belanda sampai sekarang, dan baru benar-Âbenar memiliki payung hukum yang cukup kokoh dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Masih terdapat perusahaan yang belum mendaftarkan sama sekali tenaga kerjanya pada Program Jamsostek, atau kalaupun mendaftarkan masih hanya sebagian jumlah tenaga kerjanya atau sebagian upahnya atau hanya sebagian program yang diikutinya. Hal ini tentu merugikan pihak tenaga kerja
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PERKAWINAN ANAK DI BAWAH UMUR
Get PDFAnak adalah seseorang yang secara fisik dan psikis memiliki terbatasan dalam memahami hak yang dimilikinya. Anak melakukan segala perbuatan berdasarkan pada keinginannya akan tetapi bukan berdasarkan akibat dan tujuan dari perbuatannya. Banyak anak yang melakukan suatu perbuatan pidana tidak memahami bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana. Terkait dengan perkawinan, anak dibawah umum melakukan perkawinan karena keinginan untuk kawin, kondisi ini berbahaya jika orang tuanya tidak memberikan pengarahan untuk anak sebelum melakukan perkawinan. Kekhawatiran yang muncul anak tidak memahami makna tujuan dan hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan yang dilakukan.Â
HUBUNGAN SISTEM PENGUPAHAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN BURUH DI (PT PERSERRO PELINDO 1 CABANG GUNUNG SITOLI
Get PDFPengaturan hukum tentang penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terkait dengan korupsi dalam bidang Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.Oleh karena itu perlu diadakan revisi terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Â
PERSENTUHAN HUKUM TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH PERKEBUNAN DI KECAMATAN SIMANGAMBAT TAPANULI SELATAN
No full textKetidakadilan perlakuan penguasa dalam memberikan status hak atas tanah kepada pihak-pihak tertentu dengan pendekatan kekuasaan telah menimbulkan kecemburuan yang mendorong masyarakat melakukan penggarapan terhadap kawasan Hutan Register 40 yang selanjutnya lahan-lahan tersebut telah beralih fungsi menjadi areal perkebunan ini dipindahtangankan kepada pihak lain dengan tidak mengindahkan pemerintah setempat. Berbagai instrument hukum yang berkenaan dengan tanah di kawasan Register 40 Simangambat tidak berjalan. Penetapan kawasan sebagai hak ulayat dilakukan secara sepihak oleh masyarakat dengan persetujuan Pengetua Adat tidak memiliki dasar hukum sebagaimana ditetapkan dalam surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Masalah Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat