JURNAL MERCATORIA
Not a member yet
252 research outputs found
Sort by
Kajian Hukum Pemberlakuan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 Perspektif Utilities Theory
Full text linkPemerintah Kota Medan memiliki kedudukan sebagai pemerintah daerah dan berperan penting dalam memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat dan menjamin kesejahteraan sosial masyarakat setiap lapisan sosial dan ekonomi tanpa terkecuali. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemisan serta Praktek Susila di Kota Medan tidak memberikan dampak positif dalam pengurangan masyarakat yang berprofesi sebagai pengemis, hanya sebagai landasan hukum bagi pemerintah Kota Medan dalam melakukan upaya Represfif pada masyarakat yang mengemis dijalanan sehingga pada Prinsipnya Peraturan Daerah tersebut belum mendatangkan manfaat bagi masyarakat yang termarjinalkan baik secara sosial maupun ekonomi
TANAH NEGARA, TANAH TERLANTAR DAN PENERTIBANNYA
Full text linkSetiap orang memerlukan tanah untuk kehidupan mereka karena tanah memiliki fungsi yang begitu strategis. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Maka masyarakat harus meninggalkan tanahnya sehingga tanah tersebut menjadi terlantar. Ada empat cara untuk penertiban tanah terlantar antara lain inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian tanah yang terindikasi terlantar, peringatan terhadap pemegang hak dan penetapan tanah terlantar yang didasarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar kemudian tanah ini dapat dijadikan seperti semula. Sehingga dapat dikatakan bahwa penertiban terhadap tanah terlantar untuk memberikan kesadaran terhadap pemegang hak bahwa penelantaran tanah merupakan tindakan yang tidak berkeadilan, yang dapat menyebabkan hilangnya peluang untuk mewujudnyatakan potensi ekonomi tanah
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INDUSTRI TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL DALAM NEGERI MELALUI TINDAKAN PENGAMANAN (SAFEGUARD) DI INDONESIA RELEVANSINYA DENGAN MEA 2015
Full text linkPengamanan perdagangan (safeguard) terhadap industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri dalam perundang-undangan di Indonesia saat ini masih belum efektif memberikan kemajuan yang besar bagi industri tekstil dan produk tekstil dalam negeri.Hal ini terlihat dari masih kurang dapat bersaingnya produk tekstil Indonesia di pasar internasional. Tindakan pengamanan (safeguard) berfungsi untuk melindungi industri dalam negeri dari ancamankerugian ataupun kerugian atas terjadinya lonjakan impor. Namun, menurut aturan ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA) tidak diperbolehkan lagi melakukan perlakuan yang berbeda terhadap produk dalam negeri dengan produk asing.Hal ini lah yangmenimbulkan pertanyaan mengenai peraturan di Indonesia yang mengatur tentangtindakan pengamanan perdagangan (safeguard)
Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam
Full text linkUndang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi hanya diatur tentang korupsi material dan keuangan. Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 terhadap pelaku tindak pidana korupsi bagi penyelenggara negara dalam perspektif hukum Islam dilaksanakan karena sesuai dan sejalan dengan maqasid al-tasyri’ dalam artian tetap mempertimbangkan kepentingan umum yang berorientasi pada kemaslahatan dan menolak segala kemungkaran. Oleh karena itu, yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi menurut hukum positif di Indonesia dalam hukum. Teori hukum pidana Islam yaitu mengenai pembagian dan operasionalisasi jinayah atau jarimah serta penerapan sanksi-sanksinya. Untuk memberantas korupsi ada empat usaha yang harus segera dilakukan, yaitu: pertama, Memaksimalkan hukuman. Hukuman dalam bentuk fisik perlu diwacanakan dan kalau bisa diterapkan bahkan kalau perlu sampai hukuman mati. Kedua, Penegakan Supremasi Hukum. Hukum harus tegak dan diberlakukan adil tanpa pandang bulu termasuk kalaupun korupsi dilakukan oleh para pejabat tinggi yang memiliki power dan pengaruh yang kuat. Ketiga, Perubahan dan perbaikan sistem. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif. Hasil penelitian menyimpulkan, korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam suatu jabatan sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir
Pelaksanaan Pasal 1131 KUHPerdata atas Jaminan Benda Milik Debitur
Full text linkKreditur memberikan dana kepada debitur tanpa adanya jaminan atas pembayaran kembali utang. Suatu utang disebut tanpa jaminan apabila transaksi itu tidak dijamin dengan benda atau barang tertentu yang sengaja diberikan debitur untuk menjamin pemenuhan kembali pembayaran utang. Dalam pemenuhan kembali pembayaran utang oleh debitur kepada kreditur adakalanya lancar dan juga tidak lancar. Penyelesaian utang debitur yang tidak lancar inilah pada akhirnya akan menyita harta benda atau kekayaan debitur yang menjadi jaminan utangnya. Cara yang dapat ditempuh kreditur apabila debitur wanprestasi melalui gugatan ke Pengadilan Negeri dan kreditur meminta Pengadilan Negeri terhadap harta kekayaan debitur diletakkan sita jaminan. Apabila debitur tidak melaksanakan isi putusan secara sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri harus menegur debitur supaya menjalankan putusan. Jika teguran tidak ditanggapi debitur, maka harta kekayaan yang telah diletakkan sita jaminan barang tidak bergerak merupakan milik kreditur
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG DAN BARANG MILIK PENUMPANG DALAM JASA PENGANGKUTAN UDARA
Full text linkThe arrangements regarding the legal protection of passengers and goods on the transport of air, is set out in legislation, agreements, and habits. The air transport law is keperdataan, the provision of air transport to be found in the laws of positive air in Indonesia are: Air Transportation Ordinance Stbl. 1939 No. 100, law No. 1 of 2009, and the Statute No. 8 1999. The responsibility of carrying on the safety of passengers and goods in the implementation of air transportation The principle of presumption of liability /presumtion of/ presumtion fault of negligence. The carrier is responsible for loss suffered by passengers or goods because the sender of a passenger wounded or killed, his baggage or damaged or lost, or damage to goods transfers and the delay in coming, while the principle of limitation of liability. The responsibility of the carrier is limited to a certain amount, this principle which encourages the carrier to resolve the problem by peaceful means. And the principle of absolute liability or strict liability. The carrier is considered to be always responsible without any possibility of freeing themselves unless the aggrieved innocent or were responsible for the losses on him. Compensation given by air carriers is a number of nominal value of money as a form of responsibility for accidents that caused deaths or injuries, lost baggage and flight delays. Legal efforts for passenger who feel or losses can file a lawsuit or claim to the airline, lawsuit or dispute settlement can be reached through two channels, namely the courts and lanes outside the court
KEWENANGAN PENGADILAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN PT. TELEVISI PENDIDIKAN INDONESIA (PT. TPI) YANG MEMUAT KLAUSUL ARBITRASE (Studi Kasus Putusan Nomor 238 PK/Pdt/2014)
Full text linkThe existence ofthe arbitration clause in an agreement to hold the rights of the parties to submit the settlement of disputes to the Court. District Court was not authorized to adjudicate disputes which the parties have been bound in the arbitration agreement. District Courtmust reject and will not intervene in the dispute resolution in case established through arbitration. Similarly,`regarding a dispute that has been set by arbitration. Likewise ,a dispute concerning the ownership of PT. Televisi Pendidikan Indonesia where in the investment treaty arbitration agreement contained arbitration clause. This research study of its kind to examine the application of normative juridical and this research is descriptive analytical. Over ownership of PT. Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) is in the field of traded is putes that there klausula arbitration. The parties in writing to the treaty have included the arbitrationas a dispute resolution forum for that in this case the attitude of the court that received the settlement of disputes ownership of PT. Televisi Pendidikan Indonesia (PT. TPI) has violated the provisions of Law No.30 of 1999 on arbitration and alternative dispute resolu
PENYELESAIAN SENGKETA TANAH HAK GUNA USAHA PT. EMHA DENGAN KELOMPOK TANI SEKAR RUKUN DI KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATUBARA
Full text linkThe goal is for people to live a decent to cultivate land for farming. Status of land given is working on with the results. From the evidence of authentic evidence obtained in this study indicate lack of clarity and inaccuracies of data data about the status of the land and the agreement made, then there is the impression created by the origin of data. Weakness conducted by farmer groups Sekar Pillars is a land dispute was later abandoned due to land into a swamp, while the agreement was made clear when abandoned land will be taken over by the government. Other facts obtained in the field that the land will be taken over by the government were not followed up after a while the land is abandoned, with the reasons and circumstances to bring this dispute to PT. Emha as holder of leasehold land bordering the dispute. Clarity of the government in this case the Minister of Agrarian / Head of National Land Agency have nothing to say that the land has been given to PT. Emha, this is what triggers the problem after PT. Emha enter eskapator to process and flatten the land dispute
PERAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI DAN HUKUM ISLAM
No full textIndonesia wants to achieve political and economic modernization as well as protect people from suffering which arice as a result of the industrialization of life at the same time. One of product legislation that push the economic growth is Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. This law gives equal opportunities to all the people of Indonesia to develop its economic potential. Prohibition monopoly practices and unfair competition is business practices that should be avoided because of the effect it has is quite heavy as not efficiens market, market distortions, which will eventually lead to disserved not only for consumers but also for producers, especially the middle class and small. In turn, the country will also be harmed because it is not supported by a solid economic foundation. Monopoly Practices and unfair competition is contrary to the values of justice and welfare, as an intrinsic human values that can lead to business activities intended to bring prosperity will not materialize at all
PENERAPAN HUKUMAN MATI BAGI KORUPTOR DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI INDONESIA
Full text linkThe application of the death penalty in Indonesia is the most severe punishments were applied to cases which are considered an extraordinary crime (extra-ordinary crime) as the case Terrorists, Drug, Makar and Corruption, the death penalty has a foundation as stipulated in Article 10 letter a figure 1e of the Code of Penal. In corruption cases are death penalty as stipulated in Article 2 paragraph (2) of Law No. 31 of 1999 amended by Law No. 20 of 2001 on Corruption Eradication. Despite the threat of the death penalty for criminals, but in fact until now none of the Decision of the Court of Corruption (Corruption) in Indonesia who dared break the criminals with death sentences, but quite clearly both national law or in the perspective of Islam to justify the enactment of punishment die for criminals who commit corruption under certain circumstances and the perpetration of crimes that can be destructive to the life of the nation