e-SOSPOL
Not a member yet
198 research outputs found
Sort by
Diplomasi Vaksin Republik Rakyat Tiongkok di Asia Tenggara
Get PDFAt the end of 2019, the emergence of a virus outbreak that in a short time became a pandemic has become a threat to the world, this outbreak has forced many aspects of life and the world's systematics to change as well. This virus is named Coronavirus Disease-19 which is abbreviated as COVID-19. Meanwhile, after the emergence of the COVID-19 pandemic, China faced 'xenophobia' and racism from many parties regarding the first case of COVID-19 appearing in Wuhan City, Hubei Province in China, with no exception even from Southeast Asian nations. This paper will discuss the goals of the People's Republic of China in carrying out Vaccine Diplomacy in the Southeast Asian Region. With the decline of China's image, xenophobia and racism have emerged, and China has taken the initiative to carry out diplomacy to improve its image. In the current era of the COVID-19 pandemic, a new term has developed called Vaccine Diplomacy which in the implementation of Diplomacy of a vaccine country is used as a medium for its approach
Pelaksanaan Kolaborasi dalam Pengelolaan Sampah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan pelaksanaan kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Tujuan dari kolaborasi ini adalah menyediakan sistem dan model pengelolaan sampah dan menanggulangi pencemaran. Maka dari itu fokus penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisa pelaksanaan kolaborasi pengelolaan sampah di Desa Tembokrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi dan dokumentasi, keabsahan data yang didapat diperikasa dengan teknik triangulasi. Berdasrkan hasil dan analisis data yang telah terkumpul dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan kolaborasi ada beberapa tahap pertama perencanaan tata kelola dan pembuatan kebijakan terkait pengelolaan sampah. kedua sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat desa Tembokrejo terkait dengan pengelolaan sampah. ketiga yaitu pengumpulan, dengan mengambil sampah keempat pengolahan di TPST 3R, sampah yang dikumpulkan dari rumah warga lalu diolah
Penentuan Wilayah Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah Kabupaten Kediri Jawa Timur
Get PDFThis study was conducted to determine the location of the final waste disposal site in Kediri Regency. The district has a very large potential for waste generation, on the other hand it only has one landfill location, while the location is close to the airport development plan, thus requiring a new location that is adequate, strategic, economical and environmentally friendly. The methodology used is a qualitative research method, using primary and secondary data, with data collection techniques through observation, interviews, literature study and documentation. Determination of the location of an adequate, strategic, economical and environmentally friendly waste landfill site is carried out through regional analysis, allowance analysis and determination. Based on this analysis, alternative locations for landfills in Kediri Regency are generated in four villages located in two sub-districts, namely Mojo Village and Sukoanyar Village in Mojo District and Selopanggung Village and Sidomulyo Village in Semen District
MEMBANGUN CITRA POSITIF MASYARAKAT TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA PILKADA DALAM UPAYA MEMPERKUAT LEGITIMASI
Get PDFSengketa pilkada bagian dari rangkaian penyelesaian dan pemulihan atas terjadinya pelanggaran dalam pilkada. Pelanggaran pilkada bisa terjadi dari awal perencanaan, persiapan, serta tahapan hingga perhitungan suara hasil pilkada. Pelanggaran pilkada adalah berupa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana. Permasalahan tersebut berimplikasi pada daftar pemilih, hak memilih, dan perhitungan suara. Tidak terdaftarnya seseorang dalam daftar pemilih dapat berimplikasi terhadap hilangnya hak pilih sebagai masyarakat atau warganegara yang berdemokrasi. Lalu daftar pemilih yang tidak terdaftar dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan yaitu penggelembungan suara untuk memenangkan paslon yang sudah terikat kerjasama dengan lembaga penyelenggara pilkada. Melihat permasalahan diatas, dirumuskan suatu masalah yaitu bagaimana membangun citra masyarakat terhadap penyelesaian sengketa pilkada dalam upaya memperkuat legitimasi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Sengketa Pemilu terbagi dua: sengketa dalam proses Pemilu dan sengketa pada tahapan akhir yaitu perselisihan hasil Pemilu. Tindak Pidana Pemilu ditangani pengawas Pemilu, ditindaklanjuti ke kepolisian, dilimpahkan kepada kejaksaan, dan diputuskan oleh pengadilan. Pelanggaran administrasi pemilu ditangani pengawas Pemilu, lalu ditindaklajuti ke KPU dan KPU daerah, lalu KPU dan KPU daerah menjatuhkan sanksi administrasi. Sedangkan pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu disidang dan diputuskan oleh DKPP. Selanjutnya, perselisihan antarpeserta Pemilu atau antar calon diselesaikan oleh pengawas Pemilu; peselisihan administrasi Pemilu diselesaikan oleh Bawaslu dan banding bisa diajukan ke PTTUN, sedangkan perselisihan hasil pemilu diselesaikan oleh MK
Membangun Pola Komunikasi Peringatan Dini (Early Warning System) Banjir DAS Kalijompo Kabupaten Jember
Get PDFArtikel dengan berjudul “Membangun Pola Komunikasi Peringatan Dini Daerah Aliran Sungai (DAS) Kali Jompo Kabupaten Jemberâ€, dilatar belakangi oleh DAS Kali Jompo yang hampir setiap musim penghujan terjadi peristiwa banjir. Di sisi lain F PRB Kali Jompo sebagai Forum Pengurangan Risiko Bencana (F-PRB) pada DAS Kali Jompo program pengurangan risiko belum terstruktur terutama praktik kesiapsiagaan Peringatan Dini (Early Warning System). Tujuannya adalah memperkuat praktik komunikasi peringatan dini banjir pada DAS Kali Jompo yang lebih terstruktur dan efektif. Teori yang digunakan adalah komunikasi model Harol Laswell “Who says what in which channel to whom with what effectâ€. Teknik pengambilan data primer melalui observasi partisipan dan teknik Focus Group Discussion (FGD), sedangkan pengambilan data sekunder melalui dokumentasi. Teknik analisis menggunakan deskriptif kualitatif. Hasilnya adalah; pertama, komunikator dan komunikan adalah para petugas pos pantau sebanyak 9 (sembilan) titik yang tersebar mulai hulu sampai hilir DAS Jompo. Kedua, pola komunikasi peringatan dini antar pos pantau berlangsung secara timbal balik/dialog. Ketiga, Informasi dari pos pantau hulu yang diterima oleh pos pantau hilir disebarkan kepada masyarakat sekitar titik pantau dan masyarakat melakukan respon atas informasi yang diterima. Keempat, para petugas pos pantau menggunakan media komunikasi Hand Phone android, oleh karena Hand Phone android dapat mengirim pesan baik dalam rupa suara, tulisan, dan gambar sehingga pesan lebih aktual. Kelima, proses komunikasi pos pantau fluktuatif linier dengan dinamika ancaman
UPAYA QATAR DALAM MENINGKATKAN KETAHANAN PANGAN PASCA BLOKADE TAHUN 2017: (Qatar’s Efforts To Improve Food Security After Blockade In 2017)
Get PDFQatar is a rich-developed country but low in food sources. It is nearly impossible to do agricultural or farming activities as Qatar located in arid and water-stress area. Local food production contributes for about 10% to the domestic food needs, therefore, Qatar heavily dependent on food imports for almost 90%. This situation leads Qatar’s food supply relying to the stability of the region and global market price. When the four Arab countries decided to impose embargo in June 5th 2017, the imports to Qatar were stopped. Qatar was forced to find food scources from other countries. This research aims to analyze how Qatar undertake to improving it’s food security as the blockade occur. This research shows Qatar’s ability to improve its food security mainly constructed by the implementation of integrated food security policy and partnership of each actor in government. Qatar managed to make policies that able achieve four aspects of food security: availability, access, utilization, and stability.
Keywords: Qatar, Food Security, Blockade, Food Policy, GC
Dinamika Kelembagaan dalam Tata Kelola Pekerja Migran Indonesia
Get PDFKeterlibatan banyak institusi dalam tata kelola Pekerja Migran Indonesia (PMI) di satu sisi menunjukan adanya perhatian serius pemerintah dalam memberikan layanan yang terbaik kepada PMI sebagai pahlawan devisa. Namun di sisi lain, potensi konflik kelembagaan kerap terjadi, khususnya Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) yang dalam praktiknya sama-sama berperan sebagai regulator dan sekaligus operator sehingga kerang mimbulkan tabrakan kebijakan dan kegamangan pada kelembagaan pengelola PMI di daerah. Tujuan kajian adalah menganalisis dinamika kelembagaan dalam tata kelola PMI. Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah studi literatur. Studi literatur adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengelolah bahan penelitian (Zed, 2008:3) yang relevan dengan topik penelitian, yaitu tentang dinamika kelembagaan dalam tata kelola PMI.Berdasarkan hasil pembahasan dapat ditarik kesimpulan bahwa: Pertama, kebijakan tentang tata kelola PMI yang dibuat karena adanya kepentingan politis melahirkan disharmoni kelembagaan antar pengelola PMI yang berdampak pada tidak optimalnya implementasi UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Kedua, adanya dualisme institusi pengelolaan PMI – Kemnaker dengan BP2MI – melahirkan kerancuan dalam tata kelolanya di tingkat lapangan atau daerah, karena secara organisasi fungsi komando Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah berada di bawah Kemnaker. Akan tetapi dalam menangani PMI, OPD tidak bisa hanya mengikuti kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja saja, karena dalam implementasinya BP2MI-lah yang lebih aktif melakukan terobosan dalam tata kelola PMI, sehingga OPD harus peka dan mengikuti juga ritme kebijakan yang dilakukan oleh BP2MI dalam tata kelola PM
Implementasi Kebijakan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di Universitas Jember
Get PDFCorona Virus Disease (Covid 19) is a virus is spreads to almost all countries, including Indonesia. The spread of Covid-19 has had an impact on various fields, one of which is education. One of the government's efforts to overcome this impact is to implement policies to prevent the spread of Covid-19 in universities. In accordance with this policy, the Chancellor of the University of Jember issued the rector's circular letter number 4687/UN25/LL/2020 regarding the prevention of the spread of Covid-19. The purpose of this study is to describe the policy of preventing the spread of Corona Virus Disease (Covid-19) at the University of Jember. This type of research is descriptive qualitative research with the type of data consisting of primary data and secondary data obtained by interviews, observation and documentation. The results of this study indicate that the University of Jember has implemented policies to prevent the spread of Corona Virus Disease (Covid-19) well in terms of communication, resources, disposition and organizational structure. So that students can still get the right to carry out learning and still comply with health protocol
Penolakan Parlemen Inggris Terhadap Kebijakan Backstop Irlandia
Get PDFThe Irish Backstop is a protocol in the 2018 (rejected) draft of the Withdrawal Agreement, which would leave the UK (in general) in the EU Customs Union and Northern Ireland (in particular) in some aspects of the European Single Market, until a solution is found to prevent hard borders. The aim is not to compromise the Good Friday Agreement and to maintain the integrity of the European Single Market. It will enter into force only if no other solution exists by the end of the (agreed upon) transition period, and will remain in effect until such a solution is found and agreed to be practical. However, the backstop policy was rejected by the British Parliament which resulted in the resignation of Theresa May as British Prime Minister. By using constructivism and postfunctionalism theory, the author analyzes the reasons for the British Parliament's rejection of the Backstop Policy
Efektivitas Program pada Pelayanan Publik E-Parking di Taman Bungkul Kota Surabaya
Get PDFThis study aims to describe the level of program effectiveness in e-parking publik services at Taman Bungkul Surabaya City which was launched by the Surabaya City Government through the Surabaya City Transportation Service. E-parking is an e-government program launched with the hope of being able to meet the needs of the people of Surabaya in the parking sector. The reason underlying this research is that the Surabaya City Government answers various parking problems that are complained by the community by implementing a technology-based parking service program, namely parking meters. With this parking meter, he hopes to be able to provide solutions to parking problems in the city of Surabaya. Therefore, there are indications of wasting the regional budget (APBD) if this program does not run in accordance with what the Surabaya City government wants. This study uses a descriptive method with a quantitative approach. Respondents in this study amounted to 100 people. The sampling technique used is incidental sampling technique. In this study, researchers used 4 (four) data collection techniques, namely questionnaires, observation, interviews and documentation. The data obtained were then tested for validity through the product moment correlation test using the SPSS 26 application, then the data that were declared valid were presented and analyzed. The data analysis technique in this study uses frequency distribution. The data evidence is in the form of respondent's questionnaires, photos, and also interview transcripts. Based on the research results, it is known that the e-parking service program implemented by the Surabaya City Transportation Service is declared effective. Based on the results of the calculation of the frequency distribution, it shows significant results that the implementation of the e-parking service program is in the Good category with a total frequency of 47% with a total of 47 respondents. Based on the results of calculations carried out in measuring the effectiveness of the e-parking service program in the city of Surabaya, it can be concluded that it is effective or in the good categor