SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i
Not a member yet
745 research outputs found
Sort by
Pengguna Jasa Angkutan Umum Jenis Angkot Di Jakarta Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen
Get PDFAbstract:In reality, consumer as users and passenger’s public transportation (Angkot) have not received legal protection and maximum service that should be given regarding the application of minimum service standards. Besides, there are still problems related to public transportation service sector in the form of the decision of public transportation tariff that has not been matched by the availability of public transportation, the proper of public transportation and consumer safety from crime over public transportation. The result of this study explains that public transportation (Angkot) still has many weaknesses especially related to the implementation of minimum service standards.Keywords: Public Transportation, Angkot, Consumer Protection. Abstrak:Konsumen sebagai pengguna jasa maupun penumpang angkutan umum jenis angkot pada realitasnya belum mendapat perlindungan hukum dan pelayanan maksimal yang seharusnya diberikan berupa penerapan standar pelayanan minimal. Disamping masih adanya persoalan mengenai sektor pelayanan angkutan umum berupa: penetapan tarif angkutan umum yang belum atau tidak diimbangi dengan ketersediaan jumlah angkutan umum; kelaikan kendaraan angkutan umum; dan keamanan konsumen dari kejahatan di atas kendaraan angkutan umum. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa selama ini pelayanan angkutan umum jenis angkot ini masih memiliki banyak kekurangan terutama menyangkut penerapan standar pelayanan minimal.Kata Kunci: Angkutan Umum, Jenis Angkot, Perlindungan Konsumen
Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1991
No full textHuman Rights are natural rights that must be respected by everyone.Human rights are given from God. Nevertheless, fulfilling the human rights need statepolicy to commit and to implement human rights. Moreover, if the state declarerechstaat, the state must fullfill and respect the human rights as the requirement ofRechstaat. In Indonesia, the development and the history of fullfilling and respectingthe human rights happened in such important periode. Means, to respect and to fulfillthe human rights depend on the state policy even the human rights given from God. DOI: 10.15408/sjsbs.v3i3.786
Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia
No full textAbstract:The regulation of the education system in Indonesia is contained in the constitution of the Indonesian republic. Communities are given the right to education and teaching that is fair and equitable. In addition, the state is also obliged to educate the lives of the Indonesian people, as stated in the opening of the Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia, even becoming the ideals of the Indonesian nation after its independence.Keywords: Education, Constitution, Rights of citizens Abstrak: Pengaturan tentang sistem pendidikan di Indonesia termaktub dalam konstitusi republik Indonesia. Masyarakat diberikan hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran yang adil dan merata. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk mencerdaskan kehidupan masyarakat Indonesia, sebagaimana tertuang dalam pembukaaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahkan menjadi cita-cita bangsa Indonesia pasca kemerdekaannya. Kata Kunci: Pendidikan, Konstitusi, Hak warga Negar
KOMPETENSI DOSEN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA DALAM PELAKSANAAN EVALUASI PEMBELAJARAN: TELAAH ATAS KONSTRUKSI SOAL UAS PERSPEKTIF HIGHER EDUCATION
Get PDF Abstract: Competency of Lecturers at Islamic State University (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta in implementing the Teaching Evaluation. Before teaching, the important things that lecturer should do are to design teaching’s competence and decide the topics of the subject, choose the method and make authentic evaluation. In deciding teaching’s competence, lecturer’s competence in constructing the material of final examination (UAS) is essential. This article is aimed to identify the form of aforementioned materials constructed by the lecturer and to evaluate the conformity the materials with the “higher education” principles and also to identify efforts’ of leader in university in increasing lecturer’s competence. Population of the Research are all the lecturer of UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, academic year 2013/2014 110 lecturer from ten Faculties (13,10 %) with the purposive sampling technic and quota sampling. This research use descriptive analysis method with content analysis approach.Key Words: lecturer’s competence, material of final examination’s construction and higher education Abstrak: Kompetensi Dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dalam Pelaksanaan Evaluasi Pembelajaran. Sebelum melakukan pembelajaran hal penting yang harus disiapkan dosen adalah merumuskan kompetensi pembelajaran, menentukan materi, memilih metode yang tepat, dan melakukan evaluasi autentik. Saat menentukan evaluasi pembelajaran, kompetensi dosen dalam mengkonstruksi soal UAS menjadi sangat urgen. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bentuk-bentuk soal yang dikontruksi oleh dosen, mengevaluasi kesesuaian butir-butir soal tersebut dengan kaidah-kaidah higher education, dan mengidentifikasi usaha-usaha pejabat dalam peningkatan kompetensi dosen. Populasi penelitian ini adalah seluruh dosen UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun akademik 2013/2014 yang tersebar di sebelas fakultas yang berjumlah 833 orang (527 laki-laki dan 306 perempuan), dengan sampel sebanyak 110 orang (13,10 %) dengan teknik Purposive Sampling dan Quota Sampling. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif analisis dengan pendekatan content analysis. Kata Kunci: Kompetensi dosen, Konstruksi Soal, dan Higher Education DOI: 10.15408/sjsbs.v2i1.225
Masalah dan Solusi Patologi Sosial Di Kota Tangerang Selatan
Get PDFMasalah dan Solusi Patologi Sosial di Kota Tangerang Selatan Dalam perspektif Islam, patologi sosial dipandang sebagai sesuatu yang sangat urgen untuk dibersihkan dari tengah kehidupan umat Islam. Adanya beberapa aturan dalam kitab suci al-Qur’an dan hadits Nabi Muhammad saw yang secara eksplisit mengharamkan umat Islam untuk mendekati zina, mengonsumsi minuman yang memabukan, dan berjudi, sangat jelas membuktikan adanya kepedulian Islam yang begitu tinggi terhadap upaya pencegahan dan penanggulangan berbagai penyakit sosial dari tengah kehidupan publik. Kata Kunci: Patologi sosial, Kota Tangerang Selatan, vaksin sosial. Abstract: Problem and Solution of Social Pathology in South Tangerang City In Islamic perspective, social pathology is seen as something very urgent to be cleaned from the lives of Muslims. The existence of multiple rules in the the Koran and and Hadith that explicitly forbids Muslims to approach adultery, consuming alcoholic beverages, and gamble, clearly proving of the high of Islamic awareness on the need of prevention and control of various of social pathologies from the public life. Keywords: Patologi sosial, Kota Tangerang Selatan, vaksin sosial.
PERAN ADVOKAT DALAM PENEGAKAN HUKUM EKONOMI DI INDONESIA
Get PDFAbstract: The Role of Advocates in Law Enforcement Economy in Indonesia. Law enforcement is the job of an advocate and it is the mission of the profession. An Advocates must have the integrity in carrying out their duties, strong characteristics, and of course the high intellectual quality. n addition, advocates should be courageous, because it is an important attribute, even more important than the skill or vision that he had. In terms of law enforcement in the Indonesian economy, advocates have a great share. Because the system is considered an important economic laws and ordinances related to the laws that govern the rules of justice and order in the association of living together. Keywords: The Role of Advocates, Law Enforcement, Economic Law Abstrak: Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Ekonomi di Indonesia. Penegakan hukum adalah pekerjaan advokat dan itu merupakan misi profesinya. Seorang Advokat dalam menjalankan tugasnya harus memiliki integritas, karakteristik yang kuat, dan tentunya kualitas intelektual yang tinggi. Selain, advokat harus memiliki keteguhan hati, sebab ia bagi seorang advokat merupakan atribut yang teramat sangat penting, bahkan lebih penting ketimbang kecakapan atau visi yang dilakoninya. Dalam hal penegakan hukum ekonomi di Indonesia, advokat memiliki andil yang besar. Karena tata hukum ekonomi dirasa penting dan memiliki keterkaitan dengan tata hukum yang mengatur kaidah-kaidah keadilan dan ketertiban dalam pergaulan hidup bersama. Kata Kunci: Peran Advokat, Penegakan Hukum, Hukum EkonomiDOI:10.15408/sjsbs.v1i1.152
Praktik Restorative Justice Pada Lembaga Pemasyarakatan (LP) Di Perancis, New Zealand dan Arab Saudi: Sebuah Perbandingan
Get PDFThe description of the article below will discuss the practice of restorative justice in correctional institutions in three countries: France, New Zealand and Saudi Arabia. The selection of these three countries is based on two reasons, first: the three countries represent three different legal systems: the continental legal system, the anglo saxon system and the Islamic legal system. Second, the three countries mentioned above have the capacity to represent the ideas developed by their respective legal systems. France is an old country that has contributed a lot in building the idea of restorative justice. New Zealand is an Anglo Saxon country that has successfully implemented restorative justice in its correctional institutions. Meanwhile, Saudi Arabia is a country that is considered an Islamic country that is the most consistent in implementing Islamic criminal law which also has a concept of restorative justice.Keywords: Restorative Justice; Correctional Institution; France; New Zealand; Saudi Arabia Abstrak:Paparan tulisan dibawah ini akan membahas praktik restorative justice pada Lembaga Pemasyarakatan di tiga negara: Perancis, New Zealand dan Arab Saudi. Pemilihan tiga negara ini berdasarkan pada dua alasan, pertama: ketiga negara mewakili tiga sistem hukum yang berbeda: sistem hukum kontinental, sistem anglo saxon dan sistem hukum islam. Kedua, ketiga negara yang disebutkan diatas memilki kapasitas untuk mewakili gagasan yang dikembangkan masing-masing sistem hukum. Perancis merupakan negara tua yang memberikan kontribusi yang tidak sedikit dalam membangun gagasan restorative justice. Adapun New Zealand merupakan negara anglo saxon yang sukses menerapkan restorative justice pada Lembaga Pemasyarakatannya. Sedangkan Arab Saudi merupakan negara yang dianggap sebagai negara islam yang paling konsisten menerapkan hukum pidana islam yang juga memiliki konsepsi restorative justice.Kata Kunci: Restorative Justice; Lembaga Pemasyarakatan; Perancis; New Zealand; Arab Saud
OPTIMALISASI PERAN STRATEGIS AMIL ZAKAT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA
Get PDFAbstract: Optimizing the Strategic Role of Zakat in the Perspective of Islamic Law and the Positive Law in Indonesia. Zakat is a part of the religious pillars that must be enforced. It is an important component that has a vertical and horizontal dimension of worship in order to maintain the benefit of human life. Zakat has a particularly significant role in maintaining the stability of the economy. Hence require good management, it is recommended in the Qur\u27an as Amilin. The Amilin is expected to mediate professionally and seriously to take care of, manage, collect, and distribute zakat. In this paper, zakat is expected to play an optimal role in order to empower the existing charity. So it can contribute to the welfare of mankind. Keywords: Optimizing, Strategic Role, The Amil of Zakat Abstrak: Optimalisasi Peran Strategis Amil Zakat Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. Zakat merupakan bagian dari pilar agama yang harus ditegakkan. Ia merupakan komponen penting yang memiliki dimensi ibadah vertikal dan horizontal guna menjaga kemaslahatan hidup manusia. Zakat memiliki peran yang signifikan terutama dalam menjaga kestabilan perekonomian. Karenanya diperlukan manajemen pengelolaan yang baik, yang dalam hal ini direkomendasikan Alquran dengan sebutan amilin. Pihak ini diharapkan mampu memediasi secara profesional dan serius untuk mengurus, memanage, mengumpulkan, dan mendistribusikan zakat. Dalam tulisan ini, amil zakat diharapkan berperan secara optimal guna memberdayakan zakat yang ada. Sehingga dapat memberikan sumbangsih kesejahteraan bagi umat manusia. Kata kunci: Optimalisasi, Peran Strategis, Amil ZakatDOI:10.15408/sjsbs.v1i1.152
ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA
Get PDFSebagai asas fundamental dalam hukum pidana, asas praduga tidak bersalah berkaitan erat dengan masalah pembuktian. Diperkenankan pembalikan beban pembuktian terhadap kesalahan pelaku akan bersinggungan dengan asas praduga tidak bersalah menjadi asas praduga bersalah, sehingga sangat rawan terhadap pelanggaran HAM. Karena itu, penerapan pembalikan beban pembuktian hendaknya dilakukan secara hati-hati dan selektif serta dilakukan dalam kedudukan sebagai terdakwa, sehingga hanya dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu dan diterapkan terbatas. Selain itu, harus dilakukan secara seimbang dan proporsional antara perlindungan kemerdekaan individu di satu sisi dan perampasan hak individu pelaku di sisi lain. DOI: 10.15408/sjsbs.v2i2.238
Kepemimpinan Transgender dalam Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif
Get PDFAbstract:Everyone has the same rights, regardless of differences in race, birth status, culture and gender. Anyone has the right to become a leader as long as he has the competence in this matter. Judging from gender, Allah SWT only created two genders, namely male and female. However, there are a number of people who are basically real men but in their daily lives they behave and act like women. In Indonesia such people are referred to as transgender, and in the term fiqh they are called mukhannats. This study uses qualitative research with a literature and interview approach. The results of the study state that there are standard rules that govern leadership by providing boundaries to transgender people.Keywords: Leadership; Transgender; Fiqh Siyasah Abstrak:Setiap orang mempunyai hak yang sama, tanpa memandang perbedaan ras, status kelahiran, budaya, dan jenis kelamin. Siapapun mempunyai hak untuk menjadi pemimpin asalkan dia mempunyai kompetensi dalam hal tersebut. Ditinjau dari jenis kelamin, Allah SWT hanya menciptakan dua jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan. Akan tetapi terdapat segelintir orang yang pada dasarnya ia merupakan laki-laki asli tetapi dalam kesehariannya ia bersifat dan bertingkah laku seperti perempuan. Di Indonesia orang seperti ini disebut sebagai transgender, dan di dalam istilah fiqih disebut sebagai mukhannats. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan literature dan wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa ada aturan baku yang mengatur kepemimpinan dengan memberikan batasan kepada transgender. Kata Kunci: Kepemimpinan; Transgender; Fikih Siyasa