Jurnal Mahasiswa Perpajakan
Not a member yet
280 research outputs found
Sort by
POTENSI PAJAK PENERANGAN JALAN DAN KONTRIBUSINYA PADA PAJAK DAERAH KOTA MALANG PERIODE 2011-2013
Full text linkThe research method of this research is closely related to the approach procedure quantitative methods and quantitative descriptive research type. This study has two objectives, namely to describe data and research findings concluded in the form of quantitative findings. The analysis is about revenue potential of RPM, tax effectiveness analysis, and analysis of street lighting tax contribution.The result of this research shown that the potential of street lighting tax in Malang on a estimates 2011-2013 has increased. Potential increases is caused by the installation of new power by people's homes and street lighting tax industri. Efectivity of street lighting in Malang City on a estimates 2011 until 2013 alwayss have effective category.Whereas the contribute of street lighting tax to local tax revenues Malang in fiscal year 2011-2013 the categoryis still minus Keywords: Street Lighting Levy, Contribution to local taxes, Potential Taxes ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi pendapatan PPJ pada pajak daerah Kota Malang, untuk mengetahui efektivitas PPJ di Kota Malang, untuk mengetahui kontribusi dari PPJ di Kota Malang. Metode analisis yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan model presentase.Pemilihan sampel.Instrumen penelitian yang digunakan berupa wawancara.Hasil perhitungan potensi pajak penerangan jalan Kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya.Peningkatan potensi tersebut disebabkan adanya pemasangan listrik baru oleh rumah-rumah penduduk dan perkembangan industri.Efektivitas pajak penerangan jalan di Kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 selalu memiliki kategori efektif.Kontribusi pajak penerangan jalan terhadap pendapatan pajak daerah Kota Malang pada tahun anggaran 2011-2013 dikatakan kurang. Kata kunci: Pajak Penerangan Jalan, Pajak Daerah, Potensi Paja
ANALISIS POTENSI PAJAK AIR TANAH DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA KEDIRI (Studi Pada Dinas Pendapatan Kota Kediri Tahun 2012-2014)
Full text linkLocal tax and levies Act No. 28 of 2009 about the addition and transfer of taxes and levies be an opportunity for local governments to be able to maximize its local income. Groundwater Tax is one of the new tax transferred from the center to the district / city. So as well as information regarding the potential of extracting ground water tax in Kediri be one factor in increasing local tax revenue. The purpose of this study was to determine the potency, effectiveness, contribution and growth rate of groundwater tax in Kediri during 2012-2014. This research uses descriptive method with a focus on the potential, effectiveness, contribution and growth rate of groundwater tax in Kediri. The research location is at the Department Revenue of Kediri. Excavation potential of groundwater tax in Kediri produce a very good percentage, in 2012-2014 the average potential exploration reached 90%. The effectiveness of the groundwater tax revenue in 2012-2014 necessarily produce very effective results that always exceeded 100% in every year. Tax contribution of groundwater in 2012-2014 is at most 1.54%, in 2012. The growth rate of the groundwater tax yield and dominant volatile ride. Keywords: Groundwater Tax, Potential, Contributions ABSTRAK Munculnya Undang-Undang PDRD Nomor 28 Tahun 2009 tentang penambahan dan pelimpahan jenis pajak dan retribusi daerah menjadi peluang bagi pemerintah daerah untuk dapat memaksimalkan pendapatan daerahnya. Pajak air tanah adalah salah satu pajak yang baru dilimpahkan dari pusat ke kabupaten/ kota. Oleh karena itu, penggalian potensi serta informasi mengenai pajak air tanah di Kota Kediri menjadi salah satu faktor dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui potensi, efektivitas, kontribusi serta laju pertumbuhan pajak air tanah di Kota Kediri selama periode 2012-2014. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan fokus penelitian terhadap potensi, efektivitas, kontribusi dan laju pertumbuhan pajak air tanah di Kota Kediri. Lokasi penelitian berada pada Dinas Pendapatan Kota Kediri. Penggalian potensi pajak air tanah di Kota Kediri menghasilkan persentase yang sangat baik, pada tahun 2012-2014 penggalian potensi rata-rata mencapai 90%. Efektivitas penerimaan pajak air tanah tahun 2012-2014 selalu menghasilkan hasil sangat efektif yakni selalu melebihi angka 100%. Kontribusi pajak air tanah paling besar adalah 1,54% yaitu pada tahun 2012. Laju pertumbuhan pajak air tanah menghasilkan hasil fluktuatif dan dominan naik. Kata kunci : Pajak Air Tanah, Potensi, Kontribus
EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan)
Full text linkTax collection system applied in Indonesia is self assessment system. This system opens up a gap for the taxpayer to be dishonest in filling SPT. Tax directorate general obligation to supervise and guidance on tax compliance through administrative controls and through tax audits. Destination of this study is measure the level of tax audit effectiveness based SP2 settlement and based on actual receipts tax audit.This research uses descriptive research methods with a qualitative approach. The analytical method used data analysis model of Miles and Huberman. This Research location is in KPP Pratama South Malang. The results showed that the effective implementation of the settlement of tax audits based on realization of revenue from the tax examination in KPP Pratama South Malang in 2012 including ineffective criteria, 2013 including very effective criteria, 2014 including very effective criteria, and in 2015 including in the very effective criteria. Factors affecting tax audits on KPP pratama south malang are the coorporative taxpayer, tax inspectors, limited times, different physiology of taxpayers, office facilities are available, good communication, leadership are supporting, and have good cooperation between divisions. Keywords : Effectiveness, Tax Audit, Tax Revenue, Factors AffectingTax Audits. ABSTRAK Sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia adalah self assessment system. Sistem ini membuka celah bagi Wajib Pajak untuk tidak jujur dalam pengisian SPT. Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kepatuhan Wajib Pajak baik melalui pengawasan administratif maupun melalui pemeriksaan pajak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan penyelesaian SP2 dan berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode analisis yang digunakan adalah metode analisis data model Miles and Huberman. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Malang Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pelaksanaan pemeriksaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pemeriksaan pajak di KPP Pratama Malang Selatan tahun 2012 termasuk dalam kriteria tidak efektif, 2013 termasuk dalam kriteria sangat efektif, 2014 termasuk dalam kriteria sangat efektif, dan tahun 2015 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pemeriksaan pajak antara lain sikap Wajib Pajak, petugas pemeriksa pajak, waktu pemeriksaan yang singkat, psikologi Wajib Pajak, fasilitas kantor, komunikasi, serta dukungan dari pimpinan dan kerjasama yang baik antar bagian. Kata Kunci : Efektivitas, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Faktor-Faktor Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak
EVALUASI PELAKSANAAN VERIFIKASI LAPANGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN ATAS NILAI TRANSAKSI YANG TIDAK SESUAI (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA BATU)
Full text linkField verification is performed to determine whather data submitted by the taxpayers is in conformity with the actual circumstances. This research is done there are many taxpayers the Regional Revenue Office of Batu City reported their value of the transaction is lower than the market value and taxable value of land and building tax. Implementation field verification already well underway and this field ought to be continued implementation, however response of taxpayers do not support the implementation of the field verification because do not want to pay too much tax. Obstacles encountered in the form of taxpayers do not want in the field verification, remote location of the object of taxation and compassion many taxpayers who filed an objection. Steps to be taken is to approach personalization, scheduling and distribution of field verification officer, and go to the location to tax several times. The alternative is created a regulation for implementation of field verification, cooperation with employee appraiser of property, as well as raising the taxable value of land and building tax annually so its value is not different from the market price. Key words : Field Verification, Tax on Acquisition of Land and Building, Revenue Department, Batu City ABSTRAK Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui apakah data yang disampaikan oleh wajib pajak sudah sesuai dengan keadaan sesungguhnya. Penelitian ini dilakukan mengingat masih banyak wajib pajak Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu melaporkan nilai transaksinya lebih rendah dari nilai pasar dan Nilai Jual Objek Pajak. Pelaksanaan verifikasi lapangan sudah berjalan dengan baik dan patut untuk diteruskan pelaksanaannya, namun respon dari wajib pajak kurang mendukung pelaksanaan verifikasi lapangan dikarenakan tidak mau membayar pajak terlalu besar. Hambatan yang ditemui berupa wajib pajak tidak mau di verifikasi lapangan, terpencilnya lokasi objek pajak dan masih banyak wajib pajak yang mengajukan keberatan. Langkah yang ditempuh adalah melakukan pendekatan personalisasi, membuat jadwal dan pembagian petugas verifikasi lapangan, dan mendatangi lokasi objek pajak beberapa kali. Alternaltifnya adalah membuat regulasi pelaksanaan verifikasi lapangan, bekerjasama dengan petugas penilai properti, serta menaikkan Nilai Jual Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan setiap tahunnya supaya nilainya tidak jauh dengan harga pasar. Kata Kunci : Verifikasi Lapangan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Dinas Pendapatan Daerah, Kota Bat
PENGARUH PENGHINDARAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi pada Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal)
Full text linkThe implementation of self assessment tax system has not been able to change the taxpayer to perform activities independently and fair taxation. Tax planning is the first step in tax management. At this step to collect and research of tax laws in order to be selected types of tax saving do to the behavior of tax avoidance and tax evasion in the society is appearing. Tax avoidance belongs to every taxpayer’s right, however Taxpayers do not mean that tax evasion could escape from tax sanction. Sanctions burdensome and unfair to taxpayers who are trying to find a gap or even violate the law are expected to be obedient. This study uses explanatory research with quantitative approach. The population used is Taxpayer registered at the Tax Office Primary Tegal and the sample used 100 respondents with accidental sampling technique. The result of this study partially variable is not significant effect of tax avoidance and tax sanction variable is significant effect. Variable of tax avoidance and tax sanction simultaneously have a significant influence on the Taxpayer Compliance. The most dominant variable influencing variables Taxpayer Compliance is variable taxation sanctions. Keywords : Tax avoidance, tax sanction, and tax compliance ABSTRAK Penerapan sistem perpajakan secara self assessment belum dapat merubah Wajib Pajak untuk melakukan kegiatan perpajakannya secara mandiri dan jujur. Perencanaan Pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang dilakukan sehingga memunculkan perilaku Penghindaran Pajak dan Penyelundupan Pajak dari masyarakat. Tindakan penghindaran pajak merupakan hak dari setiap Wajib Pajak, meskipun begitu Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak bukan berarti bisa lepas dari sanksi perpajakan. Pemberian sanksi yang memberatkan dan adil kepada Wajib Pajak yang mencoba mencari celah atau bahkan melanggar undang-undang diharapkan dapat menjadi patuh. Penelitian ini menggunakan metode Explanatory Research dengan pendekatan kuantitatif. Populasi yang digunakan yaitu Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tegal dan sampel penelitian ini sebanyak 100 responden dengan teknik accidental sampling. Secara parsial variabel penghindaran pajak berpengaruh tidak signifikan dan variabel sanksi perpajakan berpengaruh signifikan. Secara simultan variabel pengindaran pajak dan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel yang paling dominan adalah variabel Sanksi perpajakan. Kata kunci: Penghindaran pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan wajib paja
REALISASI PAJAK RESTORAN DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN PAJAK DAERAH KOTA MADIUN (Studi tentang Peningkatan Realisasi Pajak Restoran di Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun)
Full text linkTaxes are one source of state revenue that is used to carry out the development to all the Indonesians. Taxes levy on the citizens of Indonesia and become one of the obligations that can be imposed billing by the public together with the government. Therefore the role of the people of each region in the financing of regional development should grow by increasing public awareness about their obligation to pay taxes. This study aims to determine the contribution of restaurant tax, restaurant tax effectiveness, as well as the efforts made by Dinas Pendapatan Daerah to increased Restaurant Taxes. This research applies descriptive study with qualitative approach. The results show the average contribution of tax revenue to the local tax restaurant Madiun for five years at 7.57%, which means much less contribution. Through the analysis of effectiveness, Tax Restaurants are at an average of 123.88%, which indicates a very effective criteria. Dinas Pendapatan Daerah makes several attempts intensification and extension of tax the taxpayer, but these efforts have not been maximized. Keywords: Restaurant Tax, Local Tax, Contribution, Effectiveness. Abstrak Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya oleh masyarakat bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu peran masyarakat masing-masing daerah dalam pembiayaan pembangunan daerah harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi Pajak Restoran, efektivitas Pajak Restoran, serta upaya yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Madiun dalam melakukan peningkatan penerimaan Pajak Restoran. Penelitian ini mengarah pada penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap pajak daerah Kota Madiun selama lima tahun sebesar 7,57% yang artinya sangat kurang kontribusinya, dikarenakan target pajak restoran kurang valid. Melalui analisis Efektivitas, Pajak Restoran berada pada rata-rata 123,88% yang menunjukkan kriteria sangat efektif. Dinas Pendapatan Daerah melakukan beberapa upaya intensifikasi pajak dan ekstensifikasi wajib pajak, namun upaya tersebut belum maksimal. Kata kunci: Pajak Restoran, Pajak Daerah, Kontribusi, Effektivitas
PENGARUH PELAYANAN FISKUS TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK MELALUI KEPUASAN WAJIB PAJAK (STUDI PADA WAJIB PAJAK DI WILAYAH KERJA KPP PRATAMA BLITAR)
Full text linkTax is a national income with very important role in supporting national economic, precisely helping to develop national financing by the goal toward people welfare. The nation is demanded to provide the best service and to ensure that the community will participative actively taxation activity. The objective of research is to understand the direct influence of fiscus service is on taxpayer obedience and how far the indirect influence of both variables is through intervening variable of taxpayer satisfaction. Method of research is explanatory research. Questionnaire is used as data collecting tool which is distributed to 100 taxpayers in Blitar City. Data analysis technique includes descriptive analysis and path analysis. Result of path analysis Fiscus Service (X1) has influenced Taxpayer Obedience (Y2) with Taxpayer Satisfaction (Y1) as the intervening variable. It is also known that Fiscus Service (X1) influences Taxpayer Satisfaction (Y1), Fiscus Service (X1) influences Taxpayer Obedience (Y2), and Taxpayer Satisfaction (Y1) influences Taxpayer Obedience (Y2). Keywords: Taxpayer, Fiscus Service, Taxpayer Obedience, Taxpayer Satisfaction ABSTRAK Pajak merupakan penerimaan Negara yang mempunyai peranan sangat penting dalam menopang perekonomian Negara, yaitu digunakan dalam pembiayaan Negara dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Negara dituntut untuk memberikan pelayanan terbaik agar masyarakat berperan aktif melaksanakan kegiatan perpajakan. Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh langsung variabel pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak dan pengaruh tidak langsung dengan variabel intervening kepuasan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research, menggunakan kuesioner sebagai pengumpul data yang disebarkan kepada 100 orang Wajib Pajak di Kota Blitar. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis jalur. Hasil analisis jalur Pelayanan Fiskus (X1) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y2) dengan variabel Kepuasan Wajib Pajak (Y1) sebagai varibel intervening. Pada penelitian ini diketahui juga bahwa Pelayanan Fiskus (X1) berpengaruh terhadap variabel Kepuasan Wajib Pajak (Y1), Pelayanan Fiskus (X1) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y2), dan Kepuasan Wajib Pajak (Y1) berpengaruh terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y2). Kata Kunci: Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kepatuhan wajib pajak, Kepuasan wajib paja
PENGARUH PEMAHAMAN DAN PENGETAHUAN WAJIB PAJAK TENTANG PERATURAN PERPAJAKAN, KESADARAN WAJIB PAJAK, KUALITAS PELAYANAN, DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (STUDI SAMSAT KOTA MALANG)
Full text linkTax is the main source of state revenues where the activity of countries such as national development funded by tax is difficult to do if there is no revenue from tax sector. To make the effectiveness of development equity, decentralization from the central government to supervise and arrange directly about affairs in the regions is needed that policy, planning, implementation, and financing are given to the regional government. The purpose of this research is to find the influence of the knowledge and understanding of taxpayers about rules taxation, the awareness of taxpayers, the quality of services, and the tax penalty toward taxpayers’ compliance. The method used in this research is explanatory research. Accidental sampling technique is used by spreading questionnaires to one hundred taxpayers’ vehicles registered in Kantor Bersama Samsat Kota Malang. The techniques of data analysis used are the statistical descriptive and multiple of linear regression analysis. The research result indicates that the variable of knowledge and understanding of taxpayers about the rules of taxation, awareness taxpayers, quality of services, and tax penalties have significant impact toward the compliance of taxpayers’ motor vehicles registered in the office. Keywords: taxpayers, tax revenue, local taxes, vehicles, compliance ABSTRAK Pajak adalah sumber utama dari penerimaan negara dimana kegiatan negara seperti pembangunan nasional yang dibiayai dari pajak sulit dilaksanakan jika tidak adanya penerimaan dari sektor pajak. Dalam rangka efektifitas pemerataan pembangunan, Disentralisasi dari pemerintah pusat untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan urusan di daerah sangat dibutuhkan, sehingga kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pembiayaan diberikan kepada pemerintah daerah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah explanatory research. Accidental sampling digunakan dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuisioner kepada 100 orang wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang. Kata Kunci: Wajib Pajak, Penerimaan Pajak, Pajak Daerah, Kendaraan Bermotor, Kepatuha
PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DAERAH (STUDI PADA DINAS PENDAPATAN DAERAH KOTA MALANG)
Full text linkLocal tax revenue is clear evidence participation taxpayer in development and equity regional for the sake of the common interest .The tax revenues can be measured or views based on compliance taxpayer in perform taxation.The purpose of this research is 1) to examine the effect of jointly a compliance taxpayers hotels and restaurants to local tax revenue. 2) to test the effect of partial obedience is obligatory hotel and restaurant taxes to local tax revenue. 3) To know between compliance tax payers from hotel and restaurant that a dominant influence local tax revenue. The results showed that compliance taxpayers hotel (X1), compliance taxpayers restaurant (X2) significant jointly against local tax revenue. In partial compliance taxpayers hotel (X1) have a positive influence and significant against local tax revenue while compliance taxpayers restaurant (X2) in partial having positif influence but didn’t significant influesnce against local tax revenue. Variable compliance taxpayers hotel ( X1) is variable that dominant influence local tax revenue (Y). Keywords: Compliance Taxpayers Hotel, Compliance Taxpayers Restaurant and Local Tax Revenue ABSTRAK Penerimaan pajak daerah merupakan bukti nyata partisipasi wajib pajak dalam pembangunan dan pemerataan daerah demi tercapainya kepentingan bersama. Besarnya penerimaan pajak dapat diukur atau dilihat berdasarkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah. 2) Untuk menguji pengaruh secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan pajak daerah. 3) Untuk mengetahui antara kepatuhan wajib pajak hotel dan restoran yang dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak hotel (X1), kepatuhan wajib pajak restoran (X2) berpengaruh signifikan secara bersama-sama terhadap penerimaan pajak daerah. Secara parsial kepatuhan wajib pajak hotel (X1) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak daerah sedangkan kepatuhan wajib pajak restoran (X2) secara parsial memiliki pengaruh positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak daerah. Variabel kepatuhan wajib pajak hotel (X1) merupakan variabel yang dominan mempengaruhi penerimaan pajak daerah (Y). Kata Kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Kepatuhan Wajib Pajak Restoran dan Penerimaan Pajak Daera
POTENSI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) (STUDI KASUS DI KABUPATEN MALANG DITINJAU DARI PERBEDAAN HARGA PASAR WAJAR DENGAN NILAI JUAL OBJEK PAJAK (NJOP) BUMI YANG BERLAKU)
Full text linkTax of Land and Property of Rural and Urban Sector (PBB-P2) as one of taxes local types has managed by the Local Goverment starts from administration process to tax collection include the exploration of tax potential. Type of this study is descriptive research with qulitative approach. The focus of this study is the factors that influence the potential loss of Tax of Land and Property of Rural and Urban Sector (PBB-P2), the process of determine Land Tax Object Selling Value and the impact of any such establishment. The research site is in the village Mulyoagung of Dau Subdistrict Malang by using several research techniques such as interview, documentation and observation. The results of this research explain that the establishment of procedures and regulations of Land Tax Object Selling Value in Malang is appropriate. However, the differences in report of the value of sales, Malang has lost the potential amount 54%. This means that adjustments amount 54% should be needed to reflect the actual costs with considering some factors exist such as justice, social, economic, political and mindset of society. Keywords: Potency, Tax Object Selling Value (NJOP), Fair Market Price ABSTRAK Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah mulai dari proses administrasi hingga penagihan pajak termasuk penggalian potensinya. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan metodologi kualitatif. Fokus dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi hilangnya potensi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), proses penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan dampak dari adanya penetapan tersebut. Adapun lokasi dan situs penelitian berada di Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang dengan mengambil teknik penelitian berupa wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa secara prosedur dan peraturan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi di Kabupaten Malang sudah sesuai. Akan tetapi, dengan adanya perbedaan pelaporan nilai jual menyebabkan Kabupaten Malang kehilangan potensi sebesar 54%. Hal tersebut berarti bahwa diperlukan penyesuaian sebesar 54% untuk mencerminkan harga yang sesungguhnya dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang ada seperti faktor keadilan, sosial, ekonomi, politis dan pola pikir masayarakat. Kata kunci: Potensi, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), Harga Pasar Waja