Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan
Not a member yet
442 research outputs found
Sort by
Institution and Change on Community Access Right in Mangrove Forest Management in East Sinjai, South Sulawesi
Get PDFABSTRACTMangrove forests in Tongke-tongke is an example of success story of natural resources self governing. The research aims to describe the dynamic of local institution development and its effectiveness in mangrove management growing on accretion land in Tongke-tongke village, East Sinjai, South Sulawesi. This is a qualitative research by using case study method. The results showed that even without government support, collective action in mangrove management can be realized through various rules and agreements formulated collectively by local institution. Achievement of its management was evaluated by using design principles of Ostrom. Norms and rules agreed by the community has functioned as guideline in mangrove management following enforcement of sanctions for noncompliance. Accretion land under Act No. 16 of 2004 is state property but due to late support and government attendance has caused state property status becomes illegitimate. Ambiguity in tenurial status causing property typology of mangrove forests in East Sinjai can not be classified strictly. This then instigate multilayer property status for different types of products and services produced impying changes in access right to mangrove forest. The success of communities to manage mangrove sustainably in Eastern Sinjai should be supported with the provision of legal access to the public.Keywords: acccess right, accreting land, institution, mangrove, property status,ABSTRAKHutan mangrove di Tongke-tongke merupakan success story kemandirian masyarakat dalam melakukan pengelolaan sumberdaya alam secara lestari. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan dinamika perkembangan serta efektivitas kelembagaan lokal dalam pengelolaan mangrove yang tumbuh pada tanah timbul di Desa Tongke-tongke, Sinjai Timur, Sulawesi Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun tanpa dukungan pemerintah, aksi kolektif untuk menanam mangrove dapat diwujudkan melalui berbagai aturan dan kesepakatan yang dirumuskan secara kolektif melalui kelembagaan lokal yang dievaluasi menggunakan desain prinsip Ostrom. Norma dan aturan yang disepakati telah berperan menjadi patokan tindak masyarakat dalam menjaga tegakan mangrove berikut upaya penegakan sangsi bagi yang melanggar. Meskipun tanah timbul secara de jure menurut Undang-undang No 16 Tahun 2004 berstatus lahan negara (state property), namun negara yang terlambat hadir menyebabkan status state property menjadi tidak legitimate. Ambiguitas dalam status property menyebabkan tipologi property hutan mangrove di Sinjai Timur tidak dapat diklasifikasikan secara tegas sehingga menghasilkan status property yang berlapis (multilayer property) untuk berbagai jenis produk dan jasa yang dihasilkan yang kemudian berimplikasi pada perubahan hak akses masyarakat terhadap hutan mangrove. Keberhasilan masyarakat dalam mengelola mangrove secara lestari di Sinjai Timur perlu didukung dengan pemberian akses secara legal kepada masyarakat..Kata kunci: hak akses, kelembagaan, mangrove, status property, tanah timbu
Involvement of The Actors in Conversion Control of Agricultural Land (Case Study in Tabanan District, Bali Province)
Get PDFABSTRACTThe purpose of this research is to know how the role of government actors, private or investors and indigenous institutions (Subak and Pakraman) in the management of land resources (including water) so that the conversion of agricultural land can be prevented. The study was conducted in Tabanan, Bali Province. Depth interview techniques and stakeholder analysis as an approach of this research. A stakeholder analysis is instrumental to understand the social and institutional context of a program or project activities. The purpose of stakeholder analysis is to determine interests and their authority in preventing the conversion of agricultural land. The results showed that there are two forces actors (stakeholders) in the management of land resources (including water). The government in collaboration with investors and has a role as a player, while Subak and Pakraman have a role on the position of the object. Power relations are played by actors of government is still dominant compared to indigenous institutional Subak and Pakraman. Investors who have the capital strength and enthroned as the ‘king’ always pave the spatial plannings are on ‘profit-seeking’ biggest for himself. Power is seen as a mechanism of domination which is a form of power against the other in a relationship dominated by dominated or powerfull by the powerless. The duality of land governance (including water) between actors is the dualism solution. The duality that lies in the fact, that he could be seen as rules that a principle for action in a wide range of space and time, while it is the result (outcome) and means looping action thus overcoming space and time. Duality of land governance (including water) shows that in the future that is necessary is to put Subak and Pakraman in a position of political strength parallel to desa dinas and other government institutions.Keywords: indigenous institutions (Subak, Pakraman), conversion of agricultural land, stakeholder analysis, duality of land governanceABSTRAKTujuan dari penelitian ini adalah mengetahui bagaimana peran aktor pemerintah, swasta atau investor, dan kelembagaan lokal (subak dan desa pakraman) dalam pengelolaan sumber daya lahan (termasuk air) sehingga konversi lahan pertanian dapat dicegah. Penelitian dilakukan di Kabupaten Tabanan, Propinsi Bali. Teknik wawancara yang mendalam dan analisis stakeholder sebagai pendekatan penelitian ini. Analisis stakeholder merupakan instrument untuk memahami konteks social dan kelembagaan dari program atau kegiatan proyek. Tujuan dari analisis stakeholder adalah untuk menentukan minat dan kewenangan mereka dalam mencegah konversi lahan pertanian. Hasil memperlihatkan bahwa terdapat dua kekuatan aktor (stakeholder) dalam pengelolaan sumberdaya lahan (termasuk air). Pemerintah berkolaborasi dengan investor dan memiliki peran sebagai pemain, sedangkan subak dan desa pakraman memiliki peran pada posisi objek. Relasi kuasa yang dimainkan oleh aktor pemerintah masih bersifat dominan dibandingkan kelembagaan lokal subak dan desa pakraman. Aktor investor yang memiliki kekuatan modal dan bertahta sebagai ‘raja’ selalu melicinkan perencanaan-perencanaan tata ruang yang memberikan ‘profit seeking’ terbesar bagi dirinya. Kekuasaan dipandang sebagai mekanisme dominasi yang merupakan bentuk kekuasaan terhadap yang lain dalam relasi yang mendominasi dengan yang didominasi atau yang berkuasa dengan yang tidak berdaya. Dualitas tata kelola lahan (termasuk air) antar para aktor merupakan pemecahan dualism tersebut. Dualitas itu terletak dalam fakta, bahwa ia bisa dipandang sebagai aturan yang menjadi prinsip bagi tindakan di berbagai ruang dan waktu, sekaligus ia merupakan hasil (outcome) dan sarana perulangan tindakan yang karenanya mengatasi ruang dan waktu. Dualitas tata kelola lahan (termasuk air) ini menunjukkan bahwa kedepan yang diperlukan adalah menempatkan subak dan desa pakraman pada posisi kekuatan politik yang sejajar dengan desa dinas dan kelembagaan pemerintah lainnya.Kata kunci: kelembagaan lokal (subak, desa pakraman), konversi lahan pertanian, analisis stakeholder, dualitas tata kelola laha
Subsistence Ethics of Smallholder Coffee Grower: Understanding the Dynamics of Agroforestry Development in the Upland of South Sumatra
Get PDFABSTRACTThe importance of agroforestry for smallholder farmers has been the discourse and policies of many parties worldwide. However, agroforestry development through land rehabilitation, reforestation and community forests for traditional coffee growers in the uplands has not shown success yet. In fact, some of the innovations that come from the outside can be received by farmers. The study aims to describe the innovation adoption experienced by traditional coffee farmers in Semende, with a focus on the development of agroforestry program. The research was conducted with descriptive phenomenological approach. The research findings indicate that the cautious attitude of farmers in accepting the innovation brought by the government congruent with the concept of Scott’s subsistence ethics, but in a different context. For coffee farmers, subsistence ethics is a perspective on collateral sufficiency cash income to meet the needs of food and other necessities of life, so it does not depend on other people and socially can follow the life of the village, not only a security for could still life. Traditional coffee farmers in Semende just planted a few trees in the garden to avoid risks that could reduce the guarantee to live independently. We suggest that the policy of land rehabilitation, reforestation and agroforestry in coffee plantations plateau (upstream) as in Semende designed based on the principles that strengthen the self-reliance of farmers.Keywords: agroforestry, land rehabilitation, coffee farmers, subsistence ethicsABSTRAKNilai penting agroforestri bagi petani kecil telah menjadi wacana dan kebijakan banyak pihak di seluruh dunia. Namun, pengembangan agroforestri melalui program rehabilitasi lahan, penghijauan dan hutan rakyat bagi petani kopi tradisional di dataran tinggi belum menunjukkan keberhasilan. Pada kenyataannya, beberapa inovasi yang datang dari luar dapat diterima petani. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan adopsi inovasi yang dialami petani kopi tradisional di Semende, dengan fokus terhadap program pengembangan agroforestri. Penelitian dilaksanakan dengan pendekatan fenomenologis deskriptif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sikap hati-hati petani dalam menerima inovasi yang dibawa oleh pemerintah sebangun dengan konsep Scott tentang etika subsistensi, namun dalam konteks yang berbeda. Bagi petani kopi, etika subsistensi adalah perspektif tentang jaminan kecukupan pendapatan tunai untuk memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan hidup lainnya, sehingga tidak tergantung kepada orang lain dan secara sosial dapat mengikuti kehidupan desa, bukan sekedar jaminan untuk tetap dapat hidup. Petani kopi tradisional di Semende hanya menanam sedikit pohon dalam kebun untuk menghindari resiko yang dapat mengurangi jaminan hidup mandiri. Kami menyarankan agar kebijakan rehabilitasi lahan, penghijauan dan agroforestri di kebun kopi dataran tinggi (hulu DAS) seperti di Semende dirancang berdasarkan prinsip yang menguatkan keswadayaan petani.Kata kunci : agroforestri, rehabilitasi lahan, petani kopi, etika subsistens
The Effect of Gender Inequality on Household Survival Strategies of Poor Agricultural Labourer in Cikarawang
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketimpangan gender terhadap strategi bertahan hidup pada rumah tangga buruh tani miskin di Desa Cikarawang. Penelitian ini juga menganalis pengaruh ketimpangan gender terhadap tingkat kemiskinan, pengaruh tingkat kemiskinan terhadap strategi, dan pengaruh ketimpangan gender terhadap strategi bertahan hidup. Pengamatan dilakukan pada rumah tangga buruh tani miskin di Desa Cikarawang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketimpangan gender berhubungan dan berpengaruh dengan jumlah strategi bertahan hidup, ketimpangan gender berhubungan dan berpengaruh dengan tingkat kemiskinan, dan tingkat kemiskinan berhubungan dan berpengaruh dengan strategi bertahan hidup. Kata kunci : bertahan, buruh tani, gender, kemiskinan, ketimpangan, rumah tangga, strateg
Gender Analysis in Women’s Group Saving and Loans Program (SPP)
Get PDFProgram simpan pinjam untuk kelompok perempuan (SPP) merupakan program pengembangan ekonomi yang diimplementasikan bagi perempuan. Analisis gender yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Teknik Analisis Harvard untuk menganalisis profil aktivitas atau curahan waktu kerja responden berdasarkan kegiatan produktif, sosial, dan reproduktif, dan menganalisis profil akses dan kontrol terhadap sumberdaya dan manfaat. Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan didukung dengan data kualitatif. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis curahan waktu kerja laki-laki dan perempuan serta pola pengambilan keputusan terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha pada rumah tangga, mengetahui pengaruh karakteristik responden terhadap curahan waktu kerja dan pola pengambilan keputusan rumah tangga terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha, menganalisis kondisi sosial-ekonomi rumah tangga peserta SPP sebelum dan sesudah mengikuti program, dan mengetahui pengaruh curahan waktu kerja serta pola pengambilan keputusan rumah tangga terhadap pemanfaatan dana pinjaman dan pengelolaan usaha peserta SPP terhadap kondisi sosial-ekonomi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tipe pengambilan keputusan dalam peminjaman dan pengelolaan usaha didominasi oleh perempuan. Kata kunci : Kondisi Sosial Ekonomi, Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan, Teknik Analisis Harvar
Relationhip between Fishers in Jepara and Karimunjawa to Use Fisheries Resource in Karimunjawa Nasional Park
Get PDFTujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis pengelolaan sumberdaya perikanan oleh Taman Nasional Karimunjawa dan Pemerintah Lokal Jepara; (2) untuk mengidentifikasi dan menganalisis modal sosial menyambung antara nelayan di Karimunjawa dan Jepara; (3) untuk mengetahui, mengidentifikasi, dan menganalisis hubungan antara modal sosial dan pandangan konflik antara nelayan di Karimunjawa dan Jepara. Modal sosial menyambung terdiri dari tiga aspek, jaringan diluar komunitas, keikutsertaan dan keanggotaan dalam kelompok diluar komunitas, dan tingkat kepercayaan terhadap komunitas luar. Penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara modal sosial menyambung dan pandangan konflik. Rendahnya modal sosial menyambung antara nelayan Karimunjawa dan Jepara menyebabkan tingginya pandangan konflik diantara nelayan. Kata kunci : konflik, modal sosial menyambung, pengelolaan perikanan Taman Nasiona
The Local Institutional Effectiveness in the Democratic’s Practice at the Desa Kelangdepok, Pemalang, Central Java
Get PDFEfektivitas kelembagaan desa dalam praktik pemilihan kepala daerah dipengaruhi oleh empat faktor, yaitu faktor kelembagaan, faktor anggota kelembagaan, faktor sarana/fasilitas pendukung, dan faktor sosialmasyarakat. Pada efektivitas kelembagaan, faktor mana yang lebih berpengaruh pada tingkat efektivitas. Kemudian, pada masing-masing tingkatan dan keseluruhan praktik pemilihan kepala daerah, akan terlihat faktor yang paling dominan. Akan terlihat bahwa keanggotaan kelembagaan adalah faktor yang paling efektif diantara anggota formal dan informal. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dan kualitatif data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor anggota kelembagaan mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap tingkat efektivitas. Pada tahap persiapan, faktor yang memiliiki pengaruh paling signifikan adalah faktor sarana/fasilitas pendukung. Sementara itu, pada tahap penerapan. Keempat faktor tersebut tidak berpengaruh signifikan. Untuk keseluruhan praktik, faktor sarana/fasilitas pendukung merupakan faktor yang paling berpengaruh sama seperti pada tahap persiapan. Kinerja anggota yang lebih efektif pada keseluruhan praktik adalah anggota formal. Berdasarkan hasil penelitian, anggota informal diperkirakan menjadi lebih dilibatkan lagi dan anggota formal kinerjanya lebih ditingkatkan. Kata kunci : demokrasi, desa, kelembagaa
Mining and Structural Poverty of Islet Community (A Case Study of Community Sarakaman, Kotabaru, South Kalimantan)
Get PDFThis research was conducted in the village of Sarakaman, District of Sebuku Island, Kotabaru, South Kalimantan. There are two mining industry corporations in Sebuku Island. They are PT Bahari Cakrawala Sebuku (PT BCS) and PT Sebuku Iron Lateritic Ores (PT SILO). PT BCS was established since 1997 and PT SILO was established 2004. In 2010 PT BCS and PT SILO expand the exploitation area in Sarakaman. Sarakaman community was the subject of this research. The purpose of this research were: (1) To analyze the process of mining industrialization in Sebuku Island and (2) To analyze the dynamics of the community poverty as the impact of mining industrialization in Sebuku Island. The data were collected through participant observation, indepth interviews, focus group discussions, the study of literature/documents and participation in community activities. This research concluded: (1) permits of mining industry corporations given by local government without local communities agreement, (2) compensation of land acquisition and residential communities conducted by mining industry corporations was fairly large, but not comparable to the community socio-economic sustainability, (3) Acquisition of land and residential communities by mining industry corporations reduce the accessibility of resources agrarian society, (4) in limited of agrarian resource access, the community survive with their livelihood strategies, (5) environmental damage as the effect of the mining industry activities make difficult the activity and subsistence of communities. Key words: accessibility, islet community, mining industrialization, structural povert
Impacts of Megapolitan Development on Socio-Economic and Ecological Change of the Local Community
Get PDFSkema perencanaan pembangunan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan perkotaan seperti kota Mamminasata jelas mempengaruhi perubahan sosial dalam masyarakat setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis dampak pembangunan Mamminasata menjadi sosio-ekonomi, sosio-budaya dan sosio-ekologis pada masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didukung oleh pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) konversi lahan dan transaksi lain dan komposisi dalam mengambil hunian di perkotaan dengan masyarakat lokal Samata dan Borongraukang memiliki peningkatan masing-masing. (2) Masyarakat lokal dari Samata lebih dipengaruhi oleh keberadaan penduduk perkotaan lebih dari Borongraukang, yang bisa membawa deklinasi kolektivitas antara masyarakat setempat. (3) Perubahan Sosial ekologi akibat dari konversi lahan, gangguan penyaluran air irigasi dan proses kering gabah (padi) adalah bentuk keterasingan terhadap masyarakat setempat (4) Ketergantungan pada sisi lain telah menyebabkan negara keterbelakangan dalam perbedaan sosial, munculnya komunitas individu (Gesselschaft), difusi lembaga perkotaan dan ketergantungan akses permodalan di daerah perkotaan. Kata kunci: mamminasata, masyarakat setempat, ketergantungan, pembangunan, perubahan sosial, reproduksi ketergantunga
Influencing of Organizational Climate Communication to Job Performance in Situ Udik Rural Government
Get PDFPermintaan terhadap pelayanan umum guna memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini semakin menjadi isu yang semakin berkembang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis iklim komunikasi organisasi, menganalisis praktik penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, kinerja aparatur, dan menganalisis pengaruh iklim komunikasi terhadap kinerja aparatur di lingkungan Pemerintahan Desa Situ Udik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan didukung oleh pendekatan kualitatif untuk 69 responden melalui metode penelitian sensus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Iklim komunikasi organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur, terutama pada variabel kepercayaan, pembuatan keputusan bersama, keterbukaan dalam komunikasi ke bawah, mendengarkan dalam komunikasi ke atas. Aspek penerapan tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh signifikan terhadap kinerja aparatur pada seluruh variabel (keterbukaan, tanggung jawab, dan hukum). Berdasarkan hasil uji analisis regresi statisti, nilai alpha < 0.05 yang menunjukkan bahwa iklim komunikasi organisasi berpengaruh 33.8 persen terhadap kinerja aparatur dan praktik peneraan tata kelola yang baik berpengaruh 16.9 persen terhadap kinerja aparatur Kata kunci : iklim komunikasi, tata kelola yang baik, kinerja aparatu