12595 research outputs found
Sort by
Digitalisasi Realisasi Anggaran di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik
No full textv,30p.:ills.; 29 cm (+lampiran
Penerbitan dan Penerapan SOP Mikro Pengumpulan Data (SOP MI KEDA KEPO) : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik
No full textKepala Subbagian Data sesuai Peraturan Menteri Koordinator Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja mempunyai tugas pokok melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan ada 18 unit kerja yang harus mengumpulkan datanya pada Subbagian Data. Kondisi saat ini pengumpulan data msaih belum berjalan lancar. Dari hasil identifikasi masalah dapat ditarik kesimpulan bahwa belum lancaranya pengumpulan data dari kedelapan belas unit kerja di Kemenko Polhukam karena belum adanya SOP Mikro Pengumpulan Data merupakan Instuksi tertulis sebagai acuan dalam pengumpulan data.SOP mikro Pengumpulan Data di implementasikan dalam kegiatan pengumpulan data dan dapat menjawab sekaligus inovasi sebagai aksi perubahan maupun dalam pelaksanaan tugas pada subbagian data.Inovasi yang sekaligus merupakan aksi perubahan kiranya dapat meningkatkan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data sekaligus sebagai memenuhi kebutuhan data secara efektif dan efisien di Lingkungan kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.Output daripada Aksi perubahan ini adalah penerbitan SOP Mikro PengumpulanData Kemenko Polhukam disingkat SOP MIPEDA KEPO.vi,57p.:ills.; 29 cm (+lampiran
Komunikasi penyuluhan pertanian
No full textKomunikasi merupakan hal mendasar dalam kehidupan manusia, bahkan ketika manusia belum bisa bicara komunikasi telah terjalin. Komunikasi antar individu, golongan, organisasi, bangsa, bahkan komunikasi dengan hati nurani. Buku ini membahas tentang seluk beluk komunikasi, bentuk dan jenis kamunikasi, komunikasi organisasi, penyuluhan pertanian, komunikasi dalam penyuluhan pertanian serta adopsi dan difusi inovasi penyuluhan pertanian.ix, 95 hlm.; ilus.: 26 cm
Laporan Magang: Inventarisasi Serangga Dan Penyakit Pada Tanaman Melon (Cucumis meloL.) Serta Pemanfaatan Agensia Hayati
No full textxi + 36 hlm; 21 x 29,5 c
Teori & Strategi Perubahan Sosial
No full textperubahan sosial merupakan suatu proses perubahan dalam berbagai aspek sosial, pada kehidupan masyarakat yang terjadi dalam kurun waktu tertentu. Terdapat berbagai betu perubahan sosial yang diantaranya evolusi, revolusi, dialekta, dipaksa/tidak terencan dan terencana. memahami perubahan sosial diperlukan agar kita dapat melihat berbagai strategi, peluang, motif dan ancaman sehingga kita dapat menghadapi dan mengakomodir perubahan itu sendiri dengan baik. Isi buku ini dimulai dari konsep dari perubahan sosial, perubahan sosial dalam perspektiof sosialogi, perkembangan masyarakat dan perubahan sosial, Perubahan sosial masyarakat industri 4.0, kesadaran sosial dan perubahan sosial, globalisasi komunikasi dan perubahan sosial, teori-teori perubahan sosial, strategi perubahan sosial serta perubahan sosial di Indonesia dan hambatannya.x +218 hal.: ilus.; 21 c
Sistem Informasi dan Monitoring Layanan Prioritas Karantina Pertanian (SIM LPKP) untuk penguatan Pengawasan Karantina Pertanian di Balai Besar Karantina Pertanian Tanjung Priok Tahun 2020 : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi
No full textLayanan Prioritas Karantina Pertanian (LPKP) yang telah diterapkan di Balai Besar Karantina Pertanian (BBKP) Tanjung Priok merupakan suatu bentuk pelayanan terpadu yang diberikan kepada pengguna jasa karantina. Bentuk pelayanan yang diberikan berupa Quarantine Auto Release (QAR) dan Quarantine Rush Handling (QRH). Evaluasi yang dilakukan secara terus menerus sebagai upaya penyempurnaan pelaksanaan LPKP. Beberapa kekurangan yang ditemukan antara lain : 1) Sistem Pengawasan dan Monitoring belum optimal karena belum tersedianya sistem database sehingga rekam jejak kepatuhan belum terdokumentasi; 2) Laporan dan dokumen terkait LPKP belum tertata dan dikelola dengan baik;Untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan layanan prioritas di BBKP Tanjung Priok, perlu dikembangkan dan dibangun sistem informasi dan monitoring. Sistem Informasi dan Monitoring Layanan Prioritas Karantina Pertanian (SIM LKPKP) merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk memperkuat pelaksanaan tindakan karantina pengawasan di BBKP Tanjung Priok. Aplikasi SIM LPKP sangat penting perannya bagi Petugas Karantina dan Pengguna Jasa Karantina karena merekam jejak kepatuhan serta penilaian dan evaluasi kepatuhan yang dilaksanakan dengan lebih efisien, efektif, transparan dan akuntabel. Penerapan SIM LPKP diharap akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan LPKP BBKP Tanjung Priok.Penerapan Aplikasi SIM LPKP di BBKP Tanjung Priok terbagi menjadi tiga proses, yaitu : jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Proses jangka pendek yaitu penerapan Aplikasi SIM LPKP di BBKP Tanjung Priok berlangsung dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Selama pelaksanaan proses jangka pendek dilakukan penyusunan Aplikasi SIM LPKP oleh Petugas Sosialisasi SIM LPKP kepada Petugas Karantina; Penilaian penggunaan Aplikasi SIM LPKP oleh Petugas dan Pengguna Jasa. Proses penerapan SIM LPKP akan terus dilanjutkan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Penerapan SIM LPKP dalam jangka menengah dilakukan untuk menyediakan database jejak rekam kepatuhan pengguna jasa. Dalam jangka panjang, Aplikasi SIM LPKP diharapkan dapat bermanfaat untuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang lain
Agrina Inspirasi Dan Peluang Agribisnis Indonesia (Vo.16 No.307 Januari 2020)
No full text58 hlm; 21 x 28 c
Peningkatan Tata Kelola Penyediaan Pusat Data untuk meningkatkan Kinerja Pengembangan Florikultura : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi
No full textSalah satu tujuan dari tugas dan fungsi yang dilaksanakan Direktorat Buah dan Florikultura yaitu mendorong peningkatan produksi dan daya saing produk buah dan florikultura dengan melakukan strategi pengembangan kawasan memenuhi skala ekonomi dan terintegrasi dari hulu ke hilir. Kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan tersebut adalah belum optimalnya penyediaan data yang cepat dan akurat untuk bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan evaluasi serta pengendalian.Inovasi yang dilakukan dalam aksi perubahan adalah Menetapkan variabel data yang mencakup seluruh kegiatan pengembangan florikultura dengan membuat alur yang sistematis mulai dari perencanaan,pelaksanaan samapai movev dan pelaporan serta menyediakan tools dalam bentuk aplikasi INTERN HORTI yaitu data kegiatan Lingkup Direktorat Buah dan Florikultura yang dapat diakses secara mudah oleh pimpinan. Aksi Perubahan adalah Peningkatan Tata Kelola Penyediaan Data untuk meningkatkan kinerja Pengembangan Florikultura.Tujuan aksi perubahan adalah meningkatkan kinerja dalam penyediaan data melalui peningkatan tata kelola layanan pusat data internal sebagai dasar pelaksanaan pengendalian internal dan pengambilan kebijakan pimpinan dalam pengembangan buah dan florikultura.vi,48p.:ills.;29 cm (+lampiran
SIMOLEN aplikasi Peningkatan Kinerja Pelayanan Penerbitan Nomor Pendaftaran PSAT : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Organisasi
No full textPeraturan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2018 tentang keamanan dan mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) telah mengatur PSAT yang diedarkan dalam bentuk terkemas wajib didaftarkan. Mekanisme pendaftaran PSAT sebagai bentuk penjaminan keamanan pangan segar bagi masyarakat. Sebagai konsekuensi dari peraturan tersebut, Pemerintah harus memberikan pelayanan terhadap proses Permohonan Registrasi PSAT sebelum diedarkan. Dalam rangka memberikan pelayanan terbaik kepada pelaku usaha, maka kinerja pelayanan di OKKP (Otoritas Kompeten Keamanan Pangan) perlu ditingkatkan. Penerbitan Sertifikat PSAT asal impor dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu : 1) penunjukkan auditor; 2) Audit dokumen; 3) Audit lapang dan uji laboratorium; 4) sidang Komisi Teknis; dan 5) Penerbitan Sertifikat; Untuk memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha, maka tahapan-tahapan dalam menerbitkan pendaftaran tersebut perlu terus dievaluasi dan ditingkatkan kinerjanya sesuai dengan SOP Penerbitan Nomor Registrasi PSAT. Penerbitan Nomor Pendaftaran PSAT tersebut seringkali mendapatkan hambatan, baik dari pihak internal (auditor) maupun dari pihak eksternal (pelaku usaha) karena kurang optimalnya Sistem Monitoring Pelayanan PSAT. Aksi Perubahan adalah aplikasi SIMOLEN (Sistem Informasi Monitoring dan Pelaporan).Dengan adanya aplikasi SIMOLEN ini setiap tahapan proses pelayanan penerbitan Nomor Pendaftaran PSAT menjadi terpantau dan dapat meningkatkan kinerja pelayanan.vi,45p.:ills.; 29 cm (+lampiran
