12595 research outputs found
Sort by
Pengelolaan Penomoran Nota Dinas melalui pemanfaatan Aplikasi QR-CODE dalam rangka meningkatkan pelayanan publik Sub Bagian Tata Usaha Deputi IV / Kesatuan Bangsa : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik
No full textHingga saat ini, proses pengelolaan penomoran dan penyimpan berkas Nota Dinas di Deputi VI/Kesbang Kemenko Polhukam masih dilakukan secara manual, yaitu Nota Dinas dicatat dalam buku manual dan arsip masih berupa fisik dan tersimpan dalam binder di rak penyimpanan yang mengakibatkan temu kembali berkas nota dinas dalam pencarian masih tergolong lambat serta penyimpanan yang memakan banyak ruang, sehingga kurang efektif dan efesien, terlebih dalam masa pandemic covid19 saat ini, yang mengharuskan untuk tidak banyak menyentuh benda benda disekitar serta adanya kebijakan WFH.Untuk itu, Kasubbag Tata Usaha mencoba menata terkait masalah tersebut diatas, dengan system pengelolaan penomoran dan penyimpanan melalui pemanfaatan aplikasi QR-code dalam rangka meningkatkan pelayanan publik sub bagian Tata Usaha Deputi VI/ Kesatuan Bangsa.Aplikasi QR Code memiliki keuntungan, alasan utama popularitas adalah karena kepraktisan. Ia mampu menyimpan informasi yang cukup panjang dan berguna seperti alamat situs yang umumnya panjang dan sulit diingat sehingga akan merepotkan dan memakan waktu untuk dicatat secara manual. Dengan hanya bermodalkan kamera ponsel dan QR Code scanner atau pemindai QR Code, informasi pada QR Code akan bisa diakses dan disimpan dengan cepat dan mudah.Aksi perubahan ini, merupakan salah satu upaya perbaikan sistem di sekretariat Deputi VI/Kesbang untuk meningkatkan pelayanan public bagi stakeholder internal maupun ekternal serta sebagai bentuk penerapan e- government pada tata kelola pemerintahan di Kemenko Polhukam, karena dengan sistem ini, maka pencarian nota dinas dapat dilakukan pada saat WFH.x,49p.:ills.; 29 cm(+lampiran
Pembangunan dan pemanfaatan SIMONTOK (Sistem Monitoring KKP / Kartu Kredit Pemerintah) studi kasus pada Sub Bagian Perbendaharaan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik
No full textSalah satu inisiatif strategis reformasi birokrasi dan transformasi kelembagaan di bidang keuangan adalah pengelolaan likuiditas keuangan dengan instrumen keuangan modern. Kementerian Keuangan melakukan inovasi dalam layanan Pembayaran APBN, yakni penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).Kemenko Polhukam selaku Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan Perjanjian Kerjasama dengan PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. cukup aktif menggunakan KKP mulai tahun anggaran 2019. Potensi KKP di Kemenko Polhukam dihadapkan kepada permasalahan dimana Uang Persediaan KKP (UP KKP) didistribusikan dan dipegang oleh 27 Pemegang KKP dengan background pendidikan dan latar belakang pengalaman pengelolaan anggaran yang sangat beragam. Ke-27 KKP tersebut tersebar di: Kemenko Polhukam, Kompolnas, Komjak RI dan Saber Pungli. Merujuk Permenko Polhukam Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam Pasal 66 Ayat 2 disebutkan Sub Bagian Perbendaharaan mempunyai tugas melaksanakan perbendaharaan. Dihadapkan kepada potensi dan permasalahan terkait Kartu Kredit Pemerintah di Kemenko Polhukam, Sub Bagian Perbendaharaan diharapkan dapat mampu mengidentifikasi masalah, memilih alternatif srtategi pemecahan masalah dan menyusun inovasi/terobosannya. Hal ini sesuai dengan Permenpan RB Nomor 28 Tahun 2019 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional disebutkan bahwa Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana. Berdasarkan hal-hal tersebut merujuk unan Draft Laporan HasilMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembayaran dengan Kartu Kredit Pemerintah analisis atas masalah utama, akibat, penyebab, akarmasalah melaui USG Analisis dilanjutkan memilih strategi penyelesaian masalahmelalui Spider Web Analisis.Hasil akhir dari Aksi Perubahan adalah Inovasi/Terobosan dalam bentuk Pembangunan dan Pemanfaatan Sistem Monitoring KKP/ Kartu Kredit Pemerintah Kemenko Polhukam berbasis Android.Realisasi capaian Aksi Perubahan pada milestone jangka pendek dapat terlaksana sesuai dengan target yang dijadwalkan, beberapa tahapan milestone jangka menengah dapat ditarik/dilaksanakan di jangka pendek. Kerbehasilan tersebut tidak terlepas dari Peran Pelaksana Aksi Perubahan, Dukungan Pimpinan dan Komitmen Tim Efektif. Selain itu terdapat pergeseran positif pada Peta Stakeholder, yakni dari Kuadran Latent menjadi Promoters yang meliputi Pimpinan Unit Kerja, PPK, BPP, Pemegang KKP & Administrator KKP serta Developer Pembangun Aplikasi. Keberhasilan ini tidak lepas dari strategi komunikasi yang telah dilaksanakan. Kendala dan Hambatan Koordinasi dan Komunikasi di Masa Pandemi COVID-19 dapat diantisipasi melalui rapat koordinasi tatap muka, rapat secara virtual, media perpesanan yang kesemuanya dilaksanakan sesuai dengan dengan protokol kesehatan.xxviii,116p.:ills.; 29 cm(+lampiran
Sistem Database Pemantauan Kinerja dan Anggaran berbasis mobile (D-MOBILE) : Laporan Aksi Perubahan Kinerja Pelayanan Publik
No full textBerdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, bahwa Deputi Bidkoor Hukum dan HAM memiliki tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/ Lembaga yang terkait dengan isu di Bidang Hukum dan HAM. Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi nya, Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM juga mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sesuai dengan Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dari hal tersebut dibutuhkan pemantauan terhadap kinerja dari Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM melalui Subbagian Pemantauan dan Evaluasi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan rencana, program, dan anggaran serta penyusunan laporan akuntabilitas kinerja Deputi. Kondisi yang terjadi saat ini adalah proses pemantauan kinerja dan anggaran di Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM masih belum optimal dikarenakan belum terdapatnya database pemantauan kinerja dan anggaran. Dengan dibangunnya system database pemantauan kinerja dan anggaran berbasis mobile (D-Mobile) ini, maka diharapkan dapat memenuhi kebutuhan stakeholder dan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait pencapaian kinerja dan anggaran Kedeputian Bidkoor Hukum dan HAM. Proses pemantauan kinerja dan anggaran tersebut dapat diakses secara mobile dikarenakan aktivitas dan mobilitas stakeholder yang sangat tinggi sehingga sangat tepat menyediakan sebuah system yang dapat mempermudah dalam memantau kinerja dan anggaran dan juga dapat mempermudah dalam penyusunan laporan kinerja.99p.:ills.; 29 cm (+lampiran
Penyuluhan Pertanian : Seri I
No full textPenyuluh pertanian merupakan salah satu kata kunci dalam setiap kebijakan untuk kemajuan bidang pertanian. Aneka kebijakan pertanian akan lebih mudah dicapai bila melibatkan penyuluh pertanian. Karenanya pemerintah selalu berusaha meningkatkan pemberdayaan penyuluh pertanian. Buku penyuluh pertanian seri I ini membahas tentang dasar-dasar penyuluhan pertanian, metode pendidikan orang dewasa, komunikasi dalam penyuluhan, serta teknik dinamika kelompok.xv, 131 hlm.; ilus.: 20 cm
Pengantar Ilmu Pertanian : Agraris, Agrobisnis, Agroindustri dan agrotelnologi
No full textBuku ini memberikan gambaran tentang kondisi pertanian di Indonesia pada umumnya. Selain hal itu tulisan dalam buku ini sebagai pengantar para pembaca khususnya mahasiswa yang akan mempelajari/mendalami ilmu-ilmu pertanian secara umum. Materi ulasan dalam buku ini diantaranya tentang profil usaha tani di Indonesia, kegiatan-kegiatan usaha tani (agraris), distribusi, analisa atau perhitungan modal usaha dan perencanaan usaha (agrobisnis), target-target yang hendak diwujudkan dalam pembangunan usaha tani (Agrobisnis/agroindustri),serta kemajuan-kemajuan yang telah dicapai dalam pembangunan usaha tani (Agroteknologi) di Indonesia. Kiranya buku ini tidak hanya diperuntukkan bagi setiap mahasiswa yang bermaksud mendalami ilmu pertanian tetapi penting bagi siapa saja yang berkompeten dalam bidang pertanian, seperti penggiat agrobisnis/agroindustri yang ingin mengembangkan usahanya.xviii +418 hal.: ilus.; 23 c
Ceritaku dan Alam Semesta
No full textAlam semesta dan isinya sangat menarik untuk dipelajari namun sulit untuk dapat cepat domegeti oleh anak-anak. Buku ini berisi berbagai pengetahuan tentang 4 elemen dasar alam (tanah, api air dan udara) serta pengetahuan tentang fenoma di bumi dan luar angkasa. dikemas dengan cerita-cerita menarik sehingga mudah difahami oleh anak-anak.148 hal.: ilus.; 19 c
Dongeng si kancil
No full textPetualangan yang sru, akalnya yang cerdik serta sifatnya yang nakal membuat kita tidak bosan menikmati kisah kancil. Tak hanya seru, namun juga pelajaran yang sangat berharga dari kisah-kisah tersebut .79 hal. ilus.; 26,6 c
Metode Penelitian Pendidikan : kuantitatif, kualitatif, mixed method, dan research and development
No full textPenelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan suatu prosedur yang didasarkan atas filsafat ilmu dan paradigma tertentu sehingga memunculkan berbagai macam metode. Metode merupakan suatu cara yang dipilih ileh peneliti sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Buku ini menyuguhkan hal baru yang dikhususkan bagi para peneliti di bidang ilmu pendidikan yang menjelaskan paradigma, metode, pendekatan-jenis penelitian, konsepsi sebuah permasalahan, proses tahapan yang harus dilakukan dan disajikan secara sistematis dan komprehensif berbasis pada penyelesaian masalah.xii +296 hal.: ilus.; 23 c
