Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN (KIAFE)
Not a member yet
1299 research outputs found
Sort by
PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2012-2014
No full textThis study aimed to examine the variables that can affect the capital structure. The variables in question is good corporate governance is proxied by the board of directors, independent directors, institutional ownership, and managerial ownership. The sample in this study is the Sector Consumption Manufacturing Company listed on the Stock Exchange (Stock Exchange Indonesia) in 2012-2014. Data analysis techniques used in this research is multiple regression analysis. The results show that good corporate governance is proxied by the board of directors, independent directors, institutional ownership, and ownership manjerial no significant effect on the capital structure. Therefore, the four variables can not be used as indicators of the company in determining the capital structure. Keywords: good corporate governance, the board of directors, independent directors, institutional ownership, and managerial ownershi
COMPARISON ANALYSIS OF ACCOUNTING-BASED BANKRUPTCY PREDICTION MODELS OF ALTMAN, SPRINGATE, ZMIJEWSKI AND GROVER IN PULP, PAPER AND WOOD FIRMS LISTED IN INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX)
No full textThere is a number of well-established and worldwide-known reliable method that could be used to detect bankruptcy. These prediction models could predict bankruptcy ahead of time, therefore, the firm might take actions to minimize possible risks and loss. This study compared some accounting-based prediction models which are Altman’s Z-score, Springate, Zmijewski and Grover model in pulp, paper and wood firms and analyzed the most significant accounting ratio of each model. The result shows that the most accurate prediction model is Grover (79,56%). Then, it is followed by Altman (74,49%), Zmijewski (73,05%) and Springate (55,92%). In addition, the significant accounting-ratio of each model is found by using pearson product moment correlation. Those significant ratio for Grover, Altman, Zmijewski and Springate respectively are working capital / total assets, market value of equity / book value of total liabilities, current assets / current liabilities and earning before tax / current liabilities. Key words: bankruptcy prediction model, accounting-based prediction model, Altman’s Z-score, Springate, Zmijewski, Grover
PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERDASARKAN SAK ETAP PADA PETERNAKAN AYAM (STUDI KASUS PADA PETERNAKAN AYAM IAN)
No full textBiological assets are plants and animals that have biological transformations. Biological transformation consists of a process of growth, degeneration, production and procreation that cause qualitative and quantitative changes in animal and plant life. This research was conducted at the Chicken Farms Ian that engaged in the field of animal farms. The purpose of this study was to determine the application of the biological asset accounting and the presentation of the financial statements, and how the preparation of financial statements in accordance with SAK ETAP. This research used descriptive method. The data collection was conducted by interviews and direct observation to the farm owners. The results of this study indicated that the animal's biological assets like chicken as inventory with accounts chicken DOC, measured based on market value and presented on the balance sheet. The results of the preparation of financial statements did an income statement, statement of owner equity and the balance sheet. The financial statements are prepared based SAK ETAP and prepared in accordance with accounting cycle. Keywords: Biological Assets, Financial Statements, SAK ETA
ANALISIS PENGENDALIAN SISTEM PENJUALAN KREDIT STUDI KASUS PADA CV. WAHANA SUKSES ABADI
No full textSecara umum perusahaan perdagangan melakukan penjualan produknya secara kredit jika order dari pelanggan telah dipenuhi dengan pengiriman barang atau penyerahan jasa, untuk jangka waktu tertentu perusahaan memiliki piutang kepada pelanggannya. Terhadap adanya piutang ini, perusahaan harus melakukan pengelolaan yang baik sehingga tidak terjadi kredit macet. Penelitian ini membahas masalah bagaimana sistem dan prosedur pemberian serta penagihan kredit pada CV. Wahana Sukses Abadi dan bagaimana penerapan pengendalian internnya. Dengan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana sistem dan prosedur pemberian serta penagihan kredit dan untuk mengetahui bagaimana penerapan pengendalian intern pada CV. Wahana Sukses Abadi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi khusus dengan mengambil objek penelitian pada CV. Wahana Sukses Abadi yang mana berdasarkan metode tersebut digunakan pengumpulan data observasi, wawancara, studi dokumenter, dan studi kepustakaan dengan alat analisis yang digunakan adalah Struktur Organisasi Perusahaan, Flowchart, Internal Control Questioner (ICQ), dan Compliance Test. Hasil penelitian yang didapat adalah sistem dan prosedur pemberian serta penagihan kredit pada CV. Wahana Sukses Abadi telah efektif yang dilihat dari (Flowchart) prosedur order penjualan, prosedur order persetujuan kredit, prosedur pengiriman barang, prosedur penagihan, prosedur pencatatan piutang dan prosedur distribusi penjualan telah berjalan dengan baik. Dan merujuk pada test ketaatan yang telah dilakukan dan dianalisis, dapat dikatakan bahwa efektif dan tidak terdapat bukti yang cacat. Dari analisis berdasarkan ICQ (Internal Control Questioner) diperoleh hasil bahwa sebesar 74,36 % sistem dan prosedurnya telah berjalan dengan baik dan efektif. Dengan demikian pengendalian intern CV. Wahana Sukses Abadi sudah efektif. Key Word: Sistem Pengendalian Internal, Penjualan Kredit, Piutang, ICQ, Compliance Tes
ANALISIS PENERAPAN BASIS AKRUAL TERHADAP PENYUSUNAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2015
No full textM. ROMI ADAM HUTAMA RAMBE (B41111008) ABSTRACT Accounting is a method of financial record that has widely been used in many field of financial management activities. Accounting is also used in goverment agencies better known as govermental accounting. This reseach aim to find out it the Office of Culture and Tourism Sanggau Regency had applied accrual based accounting in the preparation of financial report in accordance with Goverment regulation No. 71/2010 especially PSAP 02 on the budget realization report, and to find out the difficulties encountered in the implementation of accual based accounting. The method use was descriptive qualitative and the data were collected using interview and document review. Research finding showed that the application of Goverment Regulation No. 71/2010 especially PSAP 02 on accrual based budget realization report had not been applied in the 2015 accounting year. It is suggested should implement Goverment Regulation No. 71/2010 especially PSAP 02 in the preparation of its financial report.. Keyword : Govermental accounting, budget realization reports, accrual basis, goverment regulation No. 71/2010
ANALISIS PENERAPAN PSAP NOMOR 2 TENTANG LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN KETAPANG
No full textThe purpose of this study to determine the suitability of the Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Number 2 on the Budget Realization Report on the level of Public Welfare in Ketapang. This research uses descriptive method with qualitative approach. The Data used by the researchers is data obtained directly by the Chief Financial Officer of Ketapang and data that has been in though and are available at the Badan Pusat Statistik Ketapang. Data obtained through questionnaires, archival research and literature study. The results of comparative evaluation of the application of the PSAP Number 2 with evidence of its implementation shows that the Budget Realization Report Ketapang has been applied in accordance with the PSAP Number 2. Human Development Index (HDI) of Ketapang category that has a low HDI group, so that the public welfare of Ketapang is still relatively low. Keywords : Governmental Accounting Standards Board, Budget Realization Report, Publik Welfare, Human Development Index
ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP PROSEDUR PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BARANG PADA MINI MARKET HARUM IKIP-PGRI PONTIANAK
No full textPenerapan sistem akuntansi yang baik perlu didukung usaha yang mengharuskan setiap perusahaan untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan yang ada antara lain peraturan-peraturan pemerintah yang baru, perubahan dalam prinsip akuntansi, kebijakan manajemen dan lain sebagainya. Sejalan dengan perkembangan perusahaan, maka akan timbul masalah yang disebabkan karena meluasnya ruang lingkup dan kegiatan operasi perusahaan. Oleh karena itu diperlukan sistem akuntansi untuk menunjang pencapaian tujuan perusahaan, diperlukan adanya prosedur yang tepat dalam mengelola sistem informasi akuntansi agar dapat sesuai dengan arah dan tujuan perusahaan. Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti melakukan penelitian tentang “Analisis Sistem Pengendalian Intern terhadap Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Barang pada Mini Market Harum IKIP-PGRI Pontianak“. Hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini adalah adanya perangkapan fungsi yang dilakukan oleh bagian penerimaan barang dengan bagian penyimpanan barang (gudang) disebabkan tidak adanya pemisahan fungsi secara jelas dalam bagian ini. Adanya kesalahan dalam hal permintaan, penerimaan dan pengeluaran barang disebabkan karena masih banyak permintaan atau perintah yang dilakukan secara lisan serta kurangnya formulir dan pendistribusian atas formulir tersebut kepada bagian-bagian yang bersangkutan. Selain itu terdapat suatu kesulitan dalam melakukan pengendalian atas persediaan yang ada di dalam perusahaan.
ANALISIS PENGARUH MOTIVASI KUALITAS, MOTIVASI KARIR, MOTIVASI EKONOMI, BIAYA PENDIDIKAN, MASA PENDIDIKAN TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MELANJUTKAN PROGRAM S2 AKUNTANSI
No full textHERIYANTO B41111070 [email protected] ABSTRACT This study attempts to know: ( 1 ) the influence motivation quality against interest students accounting FE UNTAN for continuing their studies to S2 accounting, ( 2 ) the influence motivation career to interest students accounting FE UNTAN for continuing their studies to S2 accounting, ( 3 ) the influence motivation to students economic interest accounting FE UNTAN for continuing their studies to S2 accounting, ( 4 ) the influence perception the a study of interest students accounting FE UNTAN for continuing their studies to S2 accounting, ( 5 ) the influence perception the cost of education to interest students accounting FE UNTAN for continuing their studies to S2 accounting, ( 6 ) the influence motivation the quality, the influence of motivation career, the influence of motivation economic, the influence of perception study period, and influence the cost of education together to interest students accounting FE UNTAN to continue S2 accounting. This research using sample 100 people student accounting FE UNTAN still active until academic year 2011 , 2012 , 2013 , 2014 , and 2015 , better than regular regular A and B .Sample obtained in incidental sampling .Lab data obtained using a questionnaire and then analyzed use regression analysis double by using SPSS version 22 . Which a conclusion can be obtained from the study is the variable motivation the quality and motivation economic significant on variables interest students for continuing their studies to S2 accounting, while motivation career , perception study period and perception the cost of education not significant on variables interest students to continue our to S2 accounting. keyword: interest students continuing their studies to S2 accounting, motivation the quality , motivation career , motivation economic , perception study period , perception the cost of education . ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Pengaruh Motivasi kualitas terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi FE UNTAN untuk melanjutkan studi ke S2 akuntansi, (2) Pengaruh Motivasi karir terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi FE UNTAN untuk melanjutkan studi ke S2 akuntansi, (3) Pengaruh Motivasi ekonomi terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi FE UNTAN untuk melanjutkan studi ke S2 akuntansi, (4) Pengaruh persepsi masa studi terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi FE UNTAN untuk melanjutkan studi ke S2 akuntansi, (5) Pengaruh persepsi biaya pendidikan terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi FE UNTAN untuk melanjutkan studi ke S2 akuntansi, (6) Pengaruh Motivasi kualitas, pengaruh motivasi karir, pengaruh motivasi ekonomi, pengaruh persepsi Masa Studi, dan pengaruh biaya pendidikan secara bersama-sama terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi FE UNTAN untuk melanjutkan S2 akuntansi. Penelitian ini menggunakan sampel 100 orang mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi UNTAN yang masih aktif sampai tahun akademik 2011, 2012, 2013, 2014, dan 2015, baik dari reguler A maupun reguler B. Sampel diperoleh secara incidental sampling. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan kuesioner dan selanjutnya dianalisis mengunakan analisis regresi ganda dengan menggunakan SPSS versi 22. Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah variabel motivasi kualitas dan motivasi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap variabel minat mahasiswa untuk melanjutkan studi ke S2 akuntansi, sedangkan motivasi karir, persepsi masa studi dan persepsi biaya pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel minat mahasiswa untuk melanjutkan sudi ke S2 akuntansi. Kata kunci: minat mahasiswa melanjutkan studi ke S2 akuntansi, motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, persepsi masa studi, persepsi biaya pendidikan
ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP SESUAI PP NOMOR 71 TAHUN 2010 PSAP NO. 07 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (BP3AKB) PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP SESUAI PP NOMOR 71 TAHUN 2010 PSAP NO. 07 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA (BP3AKB) PROVINSI KALIMANTAN BARAT Rendy Pratama Jurusan S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 mengenai aset tetap pada Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinisi Kalimantan Barat dengan cara mengetahui tingkat penerapan klasifikasi, pengakuan, pengukuran aset, penilaian awal.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penulis menggunakan teknik studi kepustakaan,studi lapangan berupa wawancara. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis kesesuaiannya dengan PSAP No. 07 PP No. 71 tahun 2010 dan Bultek 05.Hasil dari penelitian ini dengan menunjukkan seberapa besar tingkat penerapan aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No.07 bahwa belum sepenuhnya menerapkan dengan disertai tingkat pengendalian internal dan tingkat pemahaman yaitu kurang efektif dan efesien. Kata Kunci : Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07, Klasifikasi Aset Tetap, Pengakuan Aset Tetap, Pengukuran Aset Tetap, Penilaian Awal Aset Tetap Abstract :This study aimed to analyze the implementation of Government Accounting Standard (PSAP) No.07 on fixed assets for Women Empowerment, Child Protection and Family Planning (BP3AKB) province ranked West Kalimantan That is the way to know the level of implementation of the classification, recognition, measurement of the assets, an initial assessment.This study used descriptive qualitative method. The author uses the technique of literature studies, field studies in the form of interviews. Data were collected and analyzed for compliance with the PSAP No. 07 PP 71 in 2010 and Bultek 05. The results of this study to show how big the fixed assets implementation by the Government Accounting Standards (PSAP) No.07 that has not been fully implemented, accompanied by the level of internal controls and the level of understanding that is less effective and efficient. Keywords: Government Accounting Standard (PSAP) No. 07, Classification of Fixed Assets, Fixed Assets Recognition, Measurement of Fixed Assets, Fixed Assets Initial Assessment. 1. Latar Belakang Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Government Governance).Kepemerintahan yang baik (Good Government governance) setidaknya ditandai dengan adanya tiga elemen yaitu transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas.Dalam memasuki era reformasi dibidang keuangan Negara, dilakukannya perubahan perubahan diantaranya merubah sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang diharapkan mampu membuat otonomi didaerah masing masing jadi lebih baik lagi guna mewujudkan Good Government Governance. Dalam hal ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah dituntut untuk memperbaiki dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.Dalam akuntansi, suatu data akuntansi dapat memberikan infomasi tentang transaksi transaksi keuangan yang menyakut dalam organisasi pemerintahan.Pentingnya ruang lingkup dan aktivitas organisasi pemerintah, maka diperlukannya akuntansi tersendiri sebagai aktivitas layanan yang dapat menyediakan informasi dalam pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah (Bastian, 2010:6-7). Dengan perkembangan Good Government Governance pada saat ini khususnya dibidang akuntansi telah terjadi perubahan yang signifikan, salah satu perubahan yang terjadi adalah perubahan dalam akuntansi pemerintahan.Perubahan dibidang akuntansi yang diinginkan adalah dengan adanya standar akuntansi pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan yang berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan sesungguhmya ialah untuk meningkatkan laporan keuangan sehingga laporan keuangan yang dimaksud dapat meningkatkan kredibelitas dan akan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolahan keuangan pemerintah daerah. Dan salah satu bagian yang terdapat dilaporan keuangan tersebut adalah aktiva tetap.Dalam PSAK 16 bahwa aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau di bangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan standar akuntansi yang telah dibuat yang dijadikan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan keuangan pemerintah, dimana telah dituangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang terdiri atas sebelas (11) pernyataan, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari dua belas (12) pernyataan, yang merupakan salah satu alasan dalam akuntansi keuangan pemerintah dari akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual penuh.Sesuai dengan standar akuntansi yang telah dibuat yang dijadikan sebagai pedoman untuk mempertanggungjawabkan keuangan pemerintah, dimana telah dituangkan dalam Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang terdiri atas sebelas (11) pernyataan, kemudian diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari dua belas (12) pernyataan, yang merupakan salah satu alasan dalam akuntansi keuangan pemerintah dari akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi akuntansi berbasis akrual penuh. Tabel 1.1 Daftar Aset Tetap Per 31 DesemberTahun 2013 dan 2014 No Kelompok Barang 31 Desember 2013 31 Desember 2014 Unit Jumlah Unit Jumlah I Tanah 12.070.734.001 - 19.435.396.000 1 Tanah Untuk Bangunan Gedung - 0 - 19.435.396.000 2 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah - 11.339.746.000 - 0 3 Tanah Perumahan - 730.988.001 - 0 II Peralatan dan Mesin - 1.453.520.184 - 2.018.190.920 1 Alat-alat Bantu - 0 2 53.326.800 2 Alat Angkutan Darat Bermotor 7 397.308.500 6 856.870.500 3 Alat Kantor - 0 41 152.083.005 4 Alat Rumah Tangga 19 77.727.000 240 498.540.834 5 Komputer 64 278.640.200 51 334.524.031 6 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 270 277.185.684 38 51.051.250 7 Alat Studio 11 64.641.500 14 51.703.200 8 Alat Komunikasi 2 18.347.800 6 20.361.300 9 Peralatan Pemancar - 0 - 0 III Gedung dan Bangunan - 624.973.150 - 2.286.983.504 1 Bagunan Gedung Tempat Kerja - 525.794.150 2.286.983.504 2 Gedung dan Bangunan Lainnya - 99.179.000 0 IV Jalan, Irigasi dan Jaringan - 18.785.390 - 0 1 Instalasi Listrik dan Telepon 164 13.754.190 - 0 2 Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota 1 5.031.200 - 0 V Konstruksi Dalam Pengerjaan - 269.628.964 - 0 1 Konstruksi Dalam Pengerjaan - 269.628.964 - 0 Total Aset Tetap 583 14.437.641.689 398 23.740.570.424 Dari tabel dapat dilihat permasalahannya, nilai aset per unit barang pada akhir tahun 2013 dan 2014 adalah sama, jika terjadi perubahan itu dikarenakan adanya penambahan dan pengurangan unit barang. Nilai yang mengalami perubahan adalah nilai keseluruhan per kelompok barang, sedangkan di dalam tabel diatas nilai keseluruhan per kelompok barang tidak berubah atau sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kantor BP3AKB belum menerapkan metode penyusutan sesuai dengan PSAP No.07. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis ingin membahas penelitian tentang “Analisis Penerapan Akuntansi Aset Tetap Sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010 PSAP No. 07 Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalimantan Barat”. 2. Tinjauan Pustaka 2.1 Landasan Teori dan Kajian Empiris 2.1.1 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah pelaksanaan fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Dasar hukum yang berkalu sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Secara umum Satuan Kerja Perangkat Daerah bertugas untuk membantu dalam menyusun kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan yang menjadi urusan daerah. 2.1.2 Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalimantan Barat BadanPemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 2.1.3 Pengertian Akuntansi Pemerintah Ada beberapa pengertian tentang akuntansi yang dapat diungkapkan oleh penulis dalam penelitian ini untuk menambah pemahaman tentang akuntansi sebelum lebih jauh membahas mengenai akuntansi pemerintah, diantaranya adalah menurut Accounting Principle Board (APB) dalam Halim dan Kusufi (2012:36) bahwa “Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa, fungsinya menyediakan informasi kuantitatif, terutama bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomik dalam membuat pilihan-pilihan yang nalar diantara alternatif arah dan tindakan.” Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 2 menyatakan “Akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penyajian laporan, serta penginterprestasian atas hasilnya“. 2.1.4 Pengertian Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 3 menyatakan Standar Akuntasi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAP, adalah prinsip-prinsip akuntasi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah serta didalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 4 menyatakan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang selanjutnya disingkat PSAP, adalah Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang diberi judul, nomor, dan tanggal efektif. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 atau biasa disingkat PSAP No. 07 adalah mengenai aset tetap.Tujuannya adalah mengatur perlakuan akuntansi untuk aset tetap, yang meliputi pengakuan, penentuan nilai tercatat, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penilaian kembali dan penurunan nilai tercatat aset tetap dan lainnya.PSAP No. 07 ini diterapkan keseluruh lembaga atau organisasi pemerintah dalam menyajikan laporan keuangan untuk tujuan umum dan perlakuan akuntansinya diantaranya pengakuan, penilaian, penyajian, dan pengungkapan yang diperlukan. 2.1.5 Definisi Aset Menurut Halim (2010:111) pengertian aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Menurut Peraturan Menteri keuangan RI No. 238/PMK.05/2011 tentang pedoman umum Sistem Akuntansi Keuangan. 2.1.6 Definisi Aset Tetap PSAP No. 07 Secara umum pengertian aset tetap pemerintah adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.Menurut PSAP No. 07 paragraf 5 mengartikan aset sebagai sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 2.1.6.1 Klasifikasi Aset Tetap Dalam PSAP 07, aset tetap dineraca diklasifikasikan menjadi enam akun sebagaimana dirinci dalam penjelasan berikut ini: a. Tanah, dikelompokkan dalam aset tetap ialah tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan dalam kondisi siap digunakan. b. Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. c. Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. d. Jalan, irigasi, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai yang digunakan manfaatkan oleh pemerintah ataupun masyarakat umum. e. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. f. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. 2.1.6.2 Pengakuan Aset Tetap Untuk dapat diakui sebagai aset tetap merupakan aset berwujud, harus dipenuhi kriteria sebagai berikut : Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan;Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. 2.1.6.3 Pengukuran Aset Tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. 2.1.6.4 Penilaian Awal Aset Tetap Pada PSAP No. 07 paragraf 24-25 dinyatakan bahwa Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai suatu aset tetap pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi sebagai suatu aset tetap pada awalnya harus diukur beradsarkan biaya perolehan.Penilaian kembali ada hubungannya dengan PSAP No. 07 pada paragraf 58 bahwa pada penilaian pelaporan selanjutnya bukan pada saat perolehan awal.Jika aset tetap yang tidak diketahui harga perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.Untuk penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun.Sementara untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, perolehan atas aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada. 2.1.7 Penyajian Aset Tetap Informasi yang harus di ungkapkan dalam penyajian aset tetap menurut (Deddy & Hertianti, 2011:244): Kebijakan akuntansi untuk aset tetapDasar penilaian yang digunakan untuk mencatat aset tetapRekonsiliasi jumlah yang tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan penambahan, pelepasan, akumulasi penyusutan, dan mutasi aset tetap lainnya.Informasi penyusutan yang meliputi: nilai penyusutan, metode penyusutan yang digunakan, nilai manfaat, atau tarif penyusutan yang di gunakan. 2.1.8 Penyusutan Aset Tetap Penyusutan adalah pengalokasian harga perolehan aset tetap menjadi beban ke dalam periode akuntansi yang menikmati manfaat dari aset tetap tersebut (Riahi, 2012). Penyebab penyusutan menurut Horngren & Harrison, (2007) Kecuali tanah, semua aktiva akan usang. Untuk beberapa aktiva tetap kerusakan dan arus merupakan penyebab penyusutan. Penyusutan bukan merupakan proses penilaian. Perusahaan tidak mencatat penyusutan berdasarkan nilai pasar (jual) aktiva.Penyusutan bukan berarti bahwa perusahaan menyisihkan kas untuk mengganti aktiva ketika sudah habis masa pakainya. Penyusutan tidak ada hubungannya dengan kas. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode 2.1.9 Penetapan Nilai Yang Dapat Disusutkan Seluruh nilai aset tetap menyusut dianggap dapat disusutkan, tanpa memperhitungkan nilai residu.Seluruh nilai aset tetap menyusut menjadi nilai yang dapat disusutkan. Berdasarkan PSAP No. 07 paragraf 57 menyatakan metode penyusutan yang dapat dipergunakan oleh pemerintah sebagai berikut : a. Metode garis lurus (straight line method) Penyusutan = Harga Perolehan – Nilai Sisa Masa Manfaat b. Metode saldo menurun ganda (double declining balance method) Penyusutan = 1 x 100% x 2 Umur Ekonomis Metode unit produksi (unit of production method) Penyusutan = Harga Perolehan – Nilai SisaTafsian Hasil Produksi (unit) 2.1.10 Penyajian Penyusutan Tanah xxx xxx Peralatan dan Mesin xxx xxx Gedung dan Bangunan xxx xxx Jalan, Irigasi dan Jaringan xxx xxx Aset tetap lainnya xxx xxx Akumulasi Penyusutan(xxx) (xxx) Nilai Buku Aset xxx xxx Konstruksi dalam Pengerjaanxxx xxx Nilai Aset (Bersih) xxx xxx 2.2 Kerangka Pemikiran Skema Kerangka Pemikiran Good Goverment Governance Pengelolaan dan Pencatatan Aset Tetap Penerapan Kepatuhan PSAP No. 07 Laporan Aset Tetap 3. Metode Penelitian 3.1 Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. 3.2 Sumber Data Data Primer Data yang diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara dengan menemui kepala bagian keuangan dan aset kantor BP3AKB. Data Sekunder Data Sekunder, yaitu data yang bersumber dari berbagai referensi berupa literatur atau buku dan studi kepustakaan dengan mebaca literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti. 3.2.1 Cara Pengumpulan Data Berdasarkan dari metode deskriptif kualitatif diatas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis terdiri dari: Teknik Wawancara(interview) Wawancara yang dilakukan oleh penulis yaitu tanya jawab secara langsung dengan kepala bagian keuangan dan aset kantor BP3AKB. Studi Dokumenter Mempelajari dokumen-dokumen atau bahan yang tertulis yang diberikan oleh pihak kantor bagian keuangan dan aset yaitu berupa Peraturan Gubernur. Studi Kepustakaan Penelitian ini meliputi penelitian terhadap beberapa literatur yang ada, yang dapat memberikan dasar teori bagi penulisan ini antara lain berupa SAP, modul pelatihan SAP, PP Nomor 71 Tahun 2010, Undang-undang yang berhubungan dan dokumen lain yang diperlukan. 3.2.2 Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini bertempat di Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana(BP3AKB) Provinsi Kalimantan Barat dengan pertimbangan bahwa BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat. Letak lokasi Kantor BP3AKB Provinsi Kalimantan Barat berada di Jalan Sutan Syahrir. 3.3 Tahapan Penelitian Tahapan-tahapan analisis data dalam penelitian ini sesuai dengan analisis data kualitatif model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2010:91), yaitu sebagai berikut: Pengumpulan data, yaitu peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan data yang diperoleh dari pihak yang terkait.Reduksi data, yaitu memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian.Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Pengambilan keputusan atau verifikasi, berarti bahwa setelah data disajikan, maka dilakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 1.3.1 Teknik Analisis Data Dalam Penelitian ini digunakan analisis data dengan metode deskriptif.Alat yang digunakan oleh penulis yaitu; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 tahun 2010’ Lampiran Kedua ;Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset TetapBulletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan. 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 4.1 Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 Pada Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Kalimantan Barat Selain berlandaskan penerapan pada Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 pembahasan ini juga mengikuti Buletin Teknis No. 05 Tentang Akuntansi Penyusutan dan Buletin Teknis No. 09 Tentang Akuntansi Aset Tetap yang disusun berdasarkan urutan topik dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) No. 07 yan
ANALISIS PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN NOMOR 07 TENTANG AKUNTANSI ASET TETAP PADA ASET TANAH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
No full textAccording to Government Accounting Standards (GAS) in Indonesia, the government recognizes the fixed assets if there is evidence that there has been a title transfer and/or legal control. Accounting for fixed assets has been regulated in Government Accounting Standard - Statement No. 07. Reliability of land reported in financial statement is a must, due to administrative regulation and anticipation of legal risk. This research paper aims to determine the implementation of GAS Statement No. 07: Accounting for Fixed Assets in Provincial Government of West Kalimantan, particularly the reliability of the recognition of land assets, and efforts made by Financial and Assets Management Board (BPKAD) of West Kalimantan on its responsibility of assets administration, especially in order to improve the reliability of the recognition of land assets. The result showed 98.78% of the total land assets reported on Balance Sheet of the Provincial Government of West Kalimantan as December 31, 2015 had certificate on behalf of the Provincial Government of West Kalimantan, the indication of high reliability. Keywords: PSAP No. 07, Accounting for fixed asset