Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah
Not a member yet
352 research outputs found
Sort by
A Faith-Based Framework for Mitigating Corruption in Nigeria; An Islamo-Christian Perspective
Full text linkThis paper investigates coeruption using Islamo-christain perspectives. It seeks to answer questions like; why the previous anticorruption efforts failed? What causes the failure? And how a lasting solution to the menace can be achieved? The study employed qualitative research methodology and collected data from Islam and christian scriptures, opinions of practicing Muslims and Christians through interviews, articles from academic database and cases of corruption in Nigeria. The data was analysed thematically. It is discovered that negligence of religious injunctions by Muslims and Christian contributed significantly to moral deterioration in Nigeria which consequently led to the corrupt Nigeria. Makalah ini menyelidiki korupsi dengan menggunakan perspektif IslamKristen. Makalah ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti; mengapa upaya-upaya anti-korupsi sebelumnya gagal? Apa yang menyebabkan kegagalan tersebut? Dan bagaimana solusi jangka panjang untuk mengatasi ancaman tersebut dapat dicapai? Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dan mengumpulkan data dari kitab suci Islam dan Kristen, pendapat para pemeluk agama Islam dan Kristen melalui wawancara, artikel dari basis data akademis, dan kasus-kasus korupsi di Nigeria. Data tersebut dianalisis secara tematik. Ditemukan bahwa pengabaian perintah agama oleh umat Islam dan Kristen memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kemerosotan moral di Nigeria yang pada akhirnya menyebabkan Nigeria menjadi negara yang korup
The Nexus Between Islamic Human Development Index (I-HDI), Islamic Social Finance, Governance, and Poverty: A Case Study in ASEAN
Full text linkFaktor kemiskinan bersifat multidimensi. Meskipun negara-negara ASEAN merupakan negara ekonomi Islam global terbaik, instrumen syariah belum dimanfaatkan dengan baik untuk mengatasinya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan instrumen sosial ekonomi syariah dan konvensional dengan menganalisis hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI), keuangan sosial Islam, dan enam indikator tata kelola terhadap kemiskinan. Data sebanyak 540 panel dari tahun 2007 hingga 2021 diambil dengan metode purposive sampling dan diuji dengan Fixed Effect Model. Penelitian ini menunjukkan bahwa I-HDI, filantropi Islam, akuntabilitas suara, dan pengendalian korupsi berpengaruh signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini mengimplikasikan pemerintah di ASEAN untuk menggunakan I-HDI sebagai tolok ukur pembangunan manusia, memaksimalkan filantropi Islam untuk produktivitas, meningkatkan partisipasi publik, dan mengendalikan korupsi untuk kemiskinan anggota. Abstrak:Kemiskinan berasal dari faktor multidimensi. Meskipun negara di ASEAN merupakan negara dengan ekonomi Islam terbesar di dunia, instrumen syariah belum dimanfaatkan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk menggabungkan instrumen sosial-ekonomi syariah dan konvensional dengan menganalisis hubungan antara Indeks Pembangunan Manusia Islam (I-HDI), keuangan sosial Islam, dan 6 indikator tata kelola pemerintahan terhadap kemiskinan. Data yang digunakan merupakan 540 data panel dari tahun 2007-2021 melalui metode purposive sampling dan diuji dengan Fixed Effect Model. Penelitian ini menunjukkan bahwa I-HDI, filantropi Islam, suara akuntabilitas, dan pengendalian korupsi berpengaruh signifikan terhadap pengurangan kemiskinan. Studi ini mengisyaratkan pemerintah di ASEAN untuk menggunakan I-HDI sebagai tolok ukur pembangunan manusia, memaksimalkan filantropi Islam untuk produktivitas, meningkatkan partisipasi publik, dan mengendalikan korupsi untuk mengentaskan kemiskinan
Legal Positivism and Fiqh Muamalah Paradigm’s on Indonesian Sharia Fintech Legal Framework
Full text linkSharia Financial Technology in Indonesia is regulated in OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 Concerning Information Technology-Based Joint Funding Services. According to researchers, enacting these regulations still needs improvement because they are disproportionate to the basic rules for implementing Sharia Fintech in Indonesia. A Fiqh Muamalah study needs to be conducted to reconstruct these rules into proportional rules. This research uses normative legal research methods. This research uses a statutory regulatory approach related to Fintech and DSN MUI Fatwa, as well as the Fiqh Muamalah conceptual approach. The results show that based on the Fiqh Muamalah indicator, OJK Regulation No. 10/POJK.05/2022 still needs to be in harmony with Fiqh Muamalah. The OJK Regulations have no concrete rules regarding what contracts can be used for Sharia Fintech schemes. Abstrak:Financial Technology Syariah di Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Keberlakuan Peraturan tersebut masih perlu di perbaiki karena tidak proporsional sebagai aturan dasar penyelenggaraan. Perlu ada kajian Fikih Muamalah untuk Merekonstruksi aturan tersebut menjadi aturan yang proporsional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan Pendekatan Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Fintech dan Fatwa DSN MUI, serta pendekatan Konseptual Fikih Muamalah. Hasil Penelitian menunjukkan, berdasarkan indikator Fikih Muamalah, Peraturan OJK No. 10/POJK.05/2022 masih tidak harmonis dengan Fikih Muamalah. Dalam Peraturan OJK tidak ada aturan konkret mengenai akad apa yang dapat digunakan untuk skema Fintech Syariah
Good Corporate Governance and Sharia Banking Performance Based on Maqasid Al-Sharia in OIC Countries
No full textThe development of Islamic banking assets in OIC countries requires performance evaluation, but conventional financial ratios are still used. This study aims to explore the relationship between Good Corporate Governance variables (Board of Commissioners, Independent Commissioners, Sharia Supervisory Board, and Audit Committee) and Maqaṣid-based Sharia banking performance. Using the Maqaṣid-Based Performance Evaluation Model (MPEM), data from 22 Islamic banks in 7 OIC countries (2018-2022) with a fixed securities model were analyzed. The findings indicate that the Board of Commissioners and Independent Commissioners influence Maqaṣid-based performance, whereas the Sharia Supervisory Board and Audit Committee do not have a significant impact. The majority of banks have a low Maqaṣid performance index, indicating a reliance on conventional systems despite Sharia compliance. Perkembangan aset perbankan syariah di negara-negara OIC memerlukan evaluasi kinerja, namun rasio keuangan konvensional masih digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi hubungan antara variabel tata kelola perusahaan yang baik (Dewan Komisaris, Komisaris Independen, Dewan Pengawas Syariah, dan Komite Audit) dengan kinerja perbankan syariah berbasis maqaṣid. Penelitian ini menganalisis data dari 22 bank syariah di 7 negara OIC (2018-2022) dengan model sekuritas, menggunakan Model Evaluasi Kinerja Berbasis Maqaṣid (MPEM). Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Komisaris dan Komisaris Independen memengaruhi kinerja berbasis maqaṣid, sementara Dewan Pengawas Syariah dan Komite Audit tidak berpengaruh. Mayoritas bank memiliki indeks kinerja maqaṣid yang rendah, yang menunjukkan masih adanya ketergantungan pada sistem konvensional meskipun sudah sesuai dengan prinsip syariah
Cash Waqf Optimalization of Baitul Maal wat Tamwil in Indonesia: A Business Model Canvas Strategy
Full text linkThis research aims to create a Cash Waqf model using a canvas model approach that can be applied to Islamic microfinance institutions (BMT), taking into account opportunities and challenges. The Analytic Network Process (ANP) method was employed in this research through interviews, Focus Group Discussions (FGD), and questionnaires processed with SuperDecision software. The research results indicate that, first, the researcher proposes a Cash Waqf microfinance fund model for BMT. Second, respondents showed a high level of agreement in selecting the criteria for the Cash Waqf model. Third, in its implementation, BMT will face opportunities such as the use of IT in management systems, the ability to reach out to the poor, special financing schemes, emotional closeness to customers, ease of customer access to offices, and MSME interest in this Cash Waqf micro fund model. The challenges faced include low public trust, lack of management certification, limited customer identification, competition with moneylenders, limited financing amounts, and suboptimal customer identification.Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk membuat model wakaf tunai menggunakan pendekatan model kanvas yang dapat diterapkan pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (BMT), dengan mempertimbangkan peluang dan tantangan. Metode Analytic Network Process (ANP) digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, FGD, dan kuesioner yang diolah dengan software SuperDecision. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, peneliti mengusulkan model dana keuangan mikro wakaf tunai untuk BMT. Kedua, responden menunjukkan kesepakatan yang tinggi dalam memilih kriteria model wakaf tunai. Ketiga, dalam penerapannya, BMT akan menghadapi peluang seperti: penggunaan IT dalam sistem pengelolaan, kemampuan merangkul masyarakat miskin, skema pembiayaan khusus, kedekatan emosional dengan nasabah, kemudahan akses nasabah ke kantor, dan minat UMKM terhadap model dana mikro wakaf tunai ini. Tantangan yang dihadapi meliputi: rendahnya kepercayaan masyarakat, kurangnya sertifikasi pengelola, identifikasi nasabah, persaingan dengan rentenir, keterbatasan jumlah pembiayaan, dan identifikasi nasabah yang belum optimal
Economics Valuation of Mangrove Forest in Supporting the Blue Economy and the Maqasid Al Sharia: A Case Study of Guraping Mangrove Forest, Sofifi, North Maluku
No full textThis research aims to evaluate the economic value of the Guraping mangrove forest in Sofifi, Indonesia, and its alignment with blue economy principles and Maqaṣid al-Sharia objectives. This research uses a mixed-methods approach, combining quantitative and qualitative methods. Data were collected through surveys using questionnaires from 100 tourists, interviews with key informants, observations, and literature reviews. The results of the valuation economy support the concept of the blue economy and Maqaṣid al-Sharia. Guraping\u27s mangrove forests positively contribute to the blue economy with direct and indirect use values. Besides, this economic valuation is also relevant in achieving Maqaṣid al-Sharia goals that emphasize the conservation of nature and sustainable socio-economic well-being. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi nilai ekonomi hutan mangrove Guraping di Sofifi, Indonesia, serta kesesuaiannya dengan prinsip ekonomi biru dan tujuan Maqaṣid al-Sharia. Penelitian ini menggunakan pendekatan campuran, yang menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Data dikumpulkan melalui survei dengan kuesioner kepada 100 wisatawan, wawancara dengan informan kunci, observasi, dan tinjauan pustaka. Hasil penilaian ekonomi mendukung konsep ekonomi biru dan Maqaṣid al-Sharia. Hutan mangrove Guraping memberikan kontribusi positif terhadap ekonomi biru melalui nilai pemanfaatan langsung dan tidak langsung. Selain itu, penilaian ekonomi ini juga relevan untuk mencapai tujuan Maqaṣid al-Sharia yang menekankan konservasi alam dan kesejahteraan sosial-ekonomi yang berkelanjutan
Boosting Islamic Banking Market Share in Indonesia: Prioritized Strategies
Full text linkIn Indonesia, despite having the necessary infrastructure, the Islamic banking sector holds only a 7% market share after 30 years. This study, utilizing the Analytic Hierarchy Process (AHP) with experts from various fields, aims to identify and prioritize strategies to enhance the market share of Islamic banking. The findings highlight three key strategies: first, enhancing regulatory support for Islamic banks; second, cultivating skilled human capital and advancing knowledge in Islamic finance; and third, improving Islamic economic literacy among stakeholders Abstrak:Di Indonesia, meski memiliki infrastruktur yang memadai, sektor perbankan syariah hanya menguasai 7% pangsa pasar setelah 30 tahun. Penelitian yang memanfaatkan Analytic Hierarchy Process (AHP) dengan para ahli dari berbagai bidang ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan strategi untuk meningkatkan pangsa pasar perbankan syariah. Temuan ini menyoroti tiga strategi utama: pertama, meningkatkan dukungan peraturan bagi bank syariah; kedua, menumbuhkan sumber daya manusia yang cerdas dan memajukan ilmu pengetahuan di bidang keuangan syariah; dan ketiga, meningkatkan literasi ekonomi syariah di kalangan pemangku kepentingan
Strengthening the Role of Sharia Banking in Financing Solar Power Plants to Support Sustainable Development in Indonesia
Full text linkThe reluctance of Islamic banking to participate in financing solar power plants is primarily due to higher risk and lower economic value than fossil-based energy. This study proposes a risk management guidance and financing model to strengthen the role of Sharia Banking in financing solar power plants and support sustainable development in Indonesia. There is a significant gap in the study of risk management and the Syariah financing model for solar power plants. We used a qualitative method that involved expert consultations and literature studies to identify the risks of solar power plants. We also derived an equity-based Diminishing Musyarakah for the Sharia financing model. The study’s result is a risk management framework and a Sharia financing scheme for solar power plants. By using this framework Sharia banks can increase their participation in supporting sustainable development. Keengganan perbankan syariah untuk berpartisipasi dalam pembiayaan pembangkit listrik tenaga surya terutama disebabkan oleh risiko yang lebih tinggi dan nilai ekonomi yang lebih rendah daripada energi berbasis fosil. Studi ini mengusulkan sebuah panduan manajemen risiko dan model pembiayaan untuk memperkuat peran Perbankan Syariah dalam pembiayaan pembangkit listrik tenaga surya dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Terdapat kesenjangan yang signifikan dalam studi manajemen risiko dan model pembiayaan Syariah untuk pembangkit listrik tenaga surya. Kami menggunakan metode kualitatif yang melibatkan konsultasi dengan para ahli dan studi literatur untuk mengidentifikasi risiko pembangkit listrik tenaga surya. Kami juga menurunkan Musyarakah yang semakin berkurang berbasis ekuitas untuk model pembiayaan Syariah. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah kerangka kerja manajemen risiko dan skema pembiayaan Syariah untuk pembangkit listrik tenaga surya. Dengan menggunakan kerangka kerja ini, bank-bank Syariah dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam mendukung pembangunan berkelanjutan
Examinating The Effect of Covid-19 on The Efficient Market Hypothesis (EMH) Anomaly of The Islamic Stock Index in Indonesia
Full text linkThis study aims to determine whether Covid-19 affects the return pattern of the Jakarta Islamic Index (JII) and whether the JII return is efficient in accordance with the Efficient Market Hypothesis (EMH). To ensure that the data analysis was in accordance with the objectives, samples were taken from January 1, 2008, to June 28, 2024, with ARCH-GARCH analysis so that the results were consistent and not robust. The findings of this research are as follows: JII returns are efficient because there is no Covid-19 effect and EMH anomaly, where there is no evidence of the day-of-the-week effect, Monday Effect, Friday Effect, or week four effect. In addition, the appropriate model is asymmetric EGARCH (1,1) with non-normal error term distribution. These findings have implications for investors, policy makers, and researchers interested in the performance and behavior of the Islamic stock market, so that in analyzing the stock market more strengthen the fundamental analysis of the company. Penelitian ini bertujuan mengetahui Covid-19 mempengaruhi pola return Jakarta Islamic Index (JII) dan apakah return JII efisien sesuai dengan Efficient Market Hypothesis (EMH). Untuk menjamin bahwa analisis data sesuai dengan tujuan, maka diambil sampel mulai dari 1 January 2008 sampai dengan 28 Juni, 2024 dengan analisis ARCH-GARCH agar hasilnya konsisten serta tidak robust. Temuan penelitian ini adalah: return JII efisien karena tidak diketemukan adanya pengaruh Covid-19 serta anomaly EMH, dimana tidak terbukti adanya the dayof-the-week effect, Monday Effect, Friday Effect dan week four effect. Selain itu, model yang sesuai adalah asymmetric EGARCH (1,1) dengan distribusi error term non normal. Temuan ini memiliki implikasi bagi investor, pembuat kebijakan, dan peneliti yang tertarik dengan kinerja dan perilaku pasar saham syariah, agar dalam menganalisis pasar saham lebih memperkuat analisis fundamental perusahaan
Public Finance From The Perspective Of Contemporary Fiqh Al-Siyâsah
No full text. This article discusses public finance from the perspective of Islamic jurisprudence focusing on fiscal policy. Using the rules of ushul fiqh which emphasizes maqâshid al-syarî\u27ah as the main method in siyâsah syar\u27iyyah. This policy includes the function of managing sources of public income and their distribution or managing public spending as well as the function of financial stabilization. The study found that management of public revenues, such as zakat, waqf, infaq, sadaqah, in addition to jizyah, kharâj, ghanîmah, and fai\u27 is currently not yet practiced, so ulama provides support for the development of a fair tax system and state efforts to manage natural resources sustainably as well as the development of accountable public services. The main priority in preparing the state budget is realizing people\u27s welfare, poverty alleviation, and economic development.Abstrak:Artikel ini membahas keuangan negara atau keuangan publik (al-mâliyyah al-‘âmah) dalam perspektif fikih siyasah, dengan penekanan pada bahasan kebijakan fiskal (al-siyâsah al-mâliyyah). Sumber data atau informasi dalam pembahasan ini adalah Al-Quran, Hadits, dan pendapat ulama, yang dianalisis dengan menggunakan metode ushul fiqh yang menekankan pada maqâshid al-syarî’ah sebagai metode utama dalam siyâsah syar’iyyah. Sejak awal Islam telah memberikan pedoman umum tentang keuangan publik, baik dalam bentuk kebijakan fiskal maupun kebijakan moneter. Kebijakan fiskal ini meliputi fungsi alokasi atau pengelolaan sumber-sumber pendapatan publik (al-mawârid al-mâliyyah) dan fungsi distribusi atau pengelolaan belanja publik (al-infâq al-‘âm) serta fungsi stabilisasi keuangan (al-istiqrâr al-mâlî). Al-Quran dan Hadits telah menyebutkan beberapa bentuk pendapatan publik, yakni: zakat, wakaf, infak, sadaqah, di samping jizyah, kharâj, ghanîmah, dan fai’. Namun pada saat ini sebagian dari sumber-sumber pendapatan ini tidak lagi dipraktikkan. Sebagai gantinya, para ulama mendukung pengembangan sistem pajak secara adil dan usaha-usaha negara untuk mengolah sumber daya alam serta pengembangan pelayanan publik. Dalam penyusunan anggaran belanja negara (publik), prioritas utama adalah untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan serta pertumbuhan dan pengembangan ekonomi