Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah
Not a member yet
352 research outputs found
Sort by
Challenging the Practice of Hilah in Contract Engineering in Islamic Financial Institutions from the Perspective of Islamic Business Ethics
Full text linkTulisan ini bertujuan untuk mengkritisi praktik rekayasa kontrak dengan formula hilah dari perspektif etika bisnis Islam. Beberapa fatwa DSN MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ) terkait akad di lembaga keuangan Islam dianalisis dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Ditemukan bahwa praktik rekayasa kontrak dengan menggunakan hilah telah dilakukan secara berlebihan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Etika bisnis Islam seharusnya menjadi parameter utama dalam praktik bisnis lembaga keuangan Syariah agar tujuan sistem ekonomi Islam dapat terwujud dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.Abstrak:Tulisan ini bertujuan mengkritisi praktik rekayasa akad dengan mekanisme hilah dari peprspektif etika bisnis Islam. Praktik rekayasa akad di lembaga keuangan syariah saat ini menjadi suatu pilihan yang tidak dapat dihindari oleh para pelaku ekonomi syariah, mulai dari DSN-MUI sebagai lembaga yang berwenang merumuskan fatwa hingga lembaga keuangan syariah yang menjalankannya. Rekayasa akad tersebut di satu sisi memberi kemudahan bagi lembaga keuangan syariah untuk menjalankan usahanya namun di sisi lain juga membuat praktik transaksi di lembaga keuangan syariah jika dibandingkan dengan lembaga konvensional hanya berbeda dari sisi kemasan akad, akan tetapi secara substansi bisa dikatakan tidak berbeda. Praktik rekayasa akad tersebut kemudian dianalisis dengan teori etika bisnis Islam yang merupakan ruh sistem ekonomi Islam. Dari hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa praktik rekayasa akad dengan menggunakan hilah telah dilakukan secara berlebihan dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam. Gagasan yang dikemukakan dalam tulisan ini adalah adanya pengarusutamaan etika bisnis Islam dalam praktik bisnis di lembaga keuangan syariah agar ada perbedaan antara lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional sehingga tujuan sistem ekonomi syariah dapat terwujud dan dapat dirasakan oleh masyarakat luas.
Sharia Compliance in the Online-Based Sharia Mutual Funds: Bibit Application
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik reksa dana syariah berbasis daring, Bibit. Aplikasi Bibit merupakan platform digital yang membuka peluang bagi umat Islam untuk berinvestasi di pasar modal berbasis syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal dengan berlandaskan pada berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur akad dan transaksi syariah untuk menganalisis kepatuhan syariah pada aplikasi Bibit. Penelitian ini menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam kepatuhan syariah aplikasi Bibit, yang perlu diperbaiki. Beberapa kesenjangan tersebut antara lain penggunaan bank non-Islam sebagai bank kustodian, ketidaktahuan investor dalam penggunaan dananya, serta sistem yang masih didasarkan pada keuntungan bukan pada prinsip kemitraan. Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik reksa dana Syariah berbasis online, Bibit. Aplikasi Bibit merupakan platform digital yang membuka peluang bagi umat Islam untuk berinvestasi di pasar modal berbasis Syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal, dengan mengandalkan berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur tentang akad dan transaksi Syariah untuk menganalisis kepatuhan Syariah terhadap aplikasi Bibit. Studi ini menemukan bahwa masih terdapat kesenjangan dalam kepatuhan Syariah pada aplikasi Bibit, di mana perbaikan dapat dilakukan. Beberapa kesenjangan tersebut antara lain penggunaan bank non-Islam sebagai bank kustodian, ketidaktahuan investor akan penggunaan dana mereka, dan sistem yang masih berbasis pada keuntungan daripada prinsip kemitraan
Unlocking Creative Economic Development and Halal Tourism Through the Wisdom of Tepo Seliro
Full text linkThis research aims to analyze the development of a creative economy based on the tepo seliro synergy in halal tourism in Petekeyan Village, Jepara. A phenomenological approach was used, with data collected through in-depth interviews with key informants selected via purposive sampling. The analysis focused on six indicators of creative economic development and their connection to the five values of tepo seliro, examining their role in the success of Petekeyan\u27s halal tourism industry. The findings show that creative entrepreneurs in the region uphold the value of tepo seliro, including honesty, not engaging in illegal activities, offering equal job opportunities, helping others, and ensuring security. The synergy of tepo seliro has contributed to the success of halal tourism by fostering a welcoming, safe, and respectful environment for all visitorsPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan ekonomi kreatif berbasis sinergi tepo seliro dalam pariwisata halal di Desa Petekeyan, Jepara. Pendekatan fenomenologi digunakan, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang dipilih secara purposive sampling. Analisis difokuskan pada enam indikator pengembangan ekonomi kreatif dan hubungannya dengan lima nilai tepo seliro, untuk melihat perannya dalam keberhasilan industri pariwisata halal di Petekeyan. Temuan menunjukkan bahwa pengusaha kreatif di wilayah tersebut menjunjung tinggi nilai-nilai tepo seliro, termasuk kejujuran, tidak terlibat dalam kegiatan ilegal, menawarkan kesempatan kerja yang sama, membantu orang lain, dan memastikan keamanan. Sinergi tepo seliro telah berkontribusi pada keberhasilan pariwisata halal dengan menumbuhkan lingkungan yang ramah, aman, dan saling menghormati bagi semua pengunjung
An Effort to Increase Zakat Awareness: The Role of Public Figures
No full textThis research aims to analyze the influence of public figures on the intention to pay zakat. The variables adopted in this research are variables related to the characteristics of public figures: trustworthiness, attractiveness, and expertise. This study succeeded in collecting primary data from 216 respondents which were then analyzed using the Structural Equation Modeling (SEM) method. This research shows that the variables trustworthiness, attractiveness, and expertise positively and significantly influence the intention to pay zakat. Based on the results, zakat institutions are expected to select reliable public figures who can be trusted by the community, have an appeal to the community, and have a good understanding and competence about zakat.Abstrak:Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh public figures terhadap intensi membayar zakat. Variabel yang diadopsi dalam penelitian ini merupakan variabel yang terkait dengan karakteristik public figures yakni variabel trustworthiness, attractiveness, dan expertise. Studi ini berhasil mengumpulkan data primer dari 216 responden yang selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling (SEM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel trustworthiness, attractiveness, dan expertise secara positif signifikan memengaruhi intensi membayar zakat. Berdasarkan hasil penelitian ini, badan/lembaga zakat diharapkan dapat memilih public figures yang dapat diandalkan serta dapat dipercaya oleh masyarakat, memiliki daya tarik bagi masyarakat, serta memiliki pemahaman dan kompetensi yang baik tentang zakat
Effectiveness of Islamic Corporate Governance Mechanisms in Preventing Fraud: A Study of Islamic Commercial Banks in Indonesia, 2014-2023
Full text linkThis study aims to analyze the influence of the Sharia Supervisory Board (SSB), Audit Committee (AUDIT), Board of Commissioners (BOARDSIZE), Independent Board of Commissioners (INBOARD), and External Audit Quality (AUDITQUALITY) on Preventing Fraud (FRAUD) at Islamic Commercial Banks in Indonesia for the 2014-2023 period. The population includes 13 Islamic Commercial Banks registered with the Financial Services Authority. Using purposive sampling, 7 banks were selected. This research uses secondary data. The data analysis model employs multiple linear regression with panel data and is processed using Eviews 13. The results show that SSB, AUDIT, BOARDSIZE, INBOARD, and AUDITQUALITY simultaneously significantly affect Preventing fraud. Partially, SSB, INBOARD, and AUDITQUALITY positively and significantly affect Preventing fraud, while AUDIT and BOARDSIZE have a negative and non-significant effect on Preventing fraud. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Dewan Pengawas Syariah (DPS), Komite Audit (AUDIT), Dewan Komisaris (BOARDSIZE), Dewan Komisaris Independen (INBOARD), dan Kualitas Audit Eksternal (AUDITQUALITY) terhadap Pencegahan Fraud (FRAUD) pada Bank Umum Syariah di Indonesia periode 2014-2023. Populasi adalah 13 Bank Umum Syariah yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Sebanyak 7 bank terpilih secara purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Model analisis data adalah regresi linier berganda dengan data panel dan diolah menggunakan Eviews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS, AUDIT, BOARDSIZE, INBOARD, dan AUDITQUALITY secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Pencegahan fraud. Secara parsial, DPS, INBOARD, dan AUDITQUALITY berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pencegahan fraud, sedangkan AUDIT dan BOARDSIZE berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pencegahan fraud
The Use of Indonesian in International Contracts: Sadd Dzariah\u27s Perspective
No full textBased on Law 24/2009, international contracts made in Indonesia must use Indonesian. What about contracts made with foreign parties without using Indonesian, are they null and void or have binding force? This research is normative research using the statutory regulations approach, the judge\u27s decision approach, and the Sadd Dzariah approach. The research results show that there are differences in decisions made by judges regarding the obligation to use Indonesian in international contracts, causing this obligation to be biased. In Sadd Dzariah\u27s approach, the use of Indonesian in contracts made with foreign parties is mandatory, in line with the regulation in Law 24/2009. This aims to avoid bad faith which could result in default or unlawful actions. Berdasar pada UU 24/2009, kontrak internasional yang dibuat di Indonesia wajib menggunakan bahasa Indonesia. Bagaimana dengan kontrak yang dilakukan dengan pihak asing tanpa menggunakan bahasa Indonesia, apakah batal demi hukum atau mempunyai kekuatan mengikat. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan putusan hakim, dan pendekatan Sadd Dzariah. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat perbedaan putusan yang dilakukan oleh hakim terhadap kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam kontrak internasional, sehingga menyebabkan kewajiban tersebut menjadi bias. Dalam pendekatan Sadd Dzariah, penggunaan bahasa Indonesia terhadap kontrak yang dibuat dengan pihak asing adalah wajib, selaras dengan yang telah diatur dalam UU 24/2009. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya itikad buruk yang dapat mengakibatkan wanprestasi atau tindakan melawan hukum.
Strengthening Zakat Management in Afghanistan: Lessons from Indonesia and Malaysia Legal Frameworks
Full text linkThis research aims to explore the implementation of zakat management models from Indonesia and Malaysia in Afghanistan to enhance zakat effectiveness. The study employs a comparative analysis of successful practices in both countries, focusing on their applicability to Afghanistan\u27s context. Findings indicate that adopting elements from Indonesia\u27s community participation and Malaysia\u27s centralized approach can improve transparency and efficiency in zakat management. The research concludes that Afghanistan must develop a comprehensive legal framework, establish a national zakat authority, and raise public awareness to overcome existing challenges. By integrating these strategies, Afghanistan can maximize zakat\u27s potential to reduce poverty and promote social justice.Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi implementasi model manajemen zakat dari Indonesia dan Malaysia di Afghanistan untuk meningkatkan efektivitas zakat. Studi ini menggunakan analisis komparatif dari praktikpraktik sukses di kedua negara, dengan fokus pada aplikabilitasnya terhadap konteks Afghanistan. Temuan menunjukkan bahwa mengadopsi elemen partisipasi masyarakat dari Indonesia dan pendekatan terpusat dari Malaysia dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam manajemen zakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Afghanistan harus mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif, mendirikan otoritas zakat nasional, dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengatasi tantangan yang ada. Dengan mengintegrasikan strategi-strategi ini, Afghanistan dapat memaksimalkan potensi zakat untuk mengurangi kemiskinan dan mempromosikan keadilan sosial
Multi-Service Ijarah Contract for Umrah Financing: Analysis of Its Compliance with DSN-MUI Fatwa
Full text linkUmrah merupakan salah satu ibadah yang membutuhkan biaya yang cukup besar dari masyarakat luar negeri Arab untuk dapat berkunjung ke Makkah. Di Indonesia, terdapat beberapa perusahaan pembiayaan yang menyediakan pembiayaan bagi jamaah umrah. Akan tetapi, prosedur pembiayaan tersebut masih menjadi pertanyaan karena terkait dengan kepatuhannya terhadap syariat Islam. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji tentang pembiayaan umrah yang dijalankan oleh AMITRA FIFGroup dan kepatuhannya terhadap fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Penelitian ini mengungkap bahwaModel pembiayaan tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Hal ini terlihat dari penetapan ujrah yang dilakukan AMITRA FIFGroup Indonesia tidak menggunakan persentase melainkan nominal. Selain itu, AMITRA FIFGroup Indonesia tidak menggunakan kafalah, melainkan ijarah multijasa dalam pembiayaan umrah.Abstrak:Umroh adalah jenis ibadah yang membutuhkan dana yang tidak sedikit bagi orang-orang dari luar negara Arab untuk mengunjungi Makkah. Di Indonesia, perusahaan pembiayaan menawarkan pembiayaan untuk jamaah umrah. Namun, prosedur pembiayaan tersebut masih dipertanyakan, karena terkait dengan kepatuhan terhadap syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pembiayaan umroh yang dioperasikan oleh AMITRA FIFGroup dan kesesuaiannya dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa model pembiayaan tersebut telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa. Hal ini dapat dilihat dari penetapan ujrah yang dilakukan oleh AMITRA FIFGroup Indonesia tidak menggunakan persentase tetapi menggunakan nominal. Selain itu, AMITRA FIFGroup Indonesia tidak menggunakan akad kafalah, melainkan ijarah multijasa dalam pembiayaan umroh
Promoting Social Welfare: Maqasid Sharia Compliance of Indonesian Hajj Financial Manegement Agency’s Maslahat Program
Full text linkBPKH (Hajj Financial Management Agency) was established based on the mandate of Law Number 34 of 2014 concerning Hajj Financial Management. The purpose of managing hajj finances is to improve the quality of hajj service management, the rationality and efficiency of Hajj Pilgrimage Costs (BPIH), and the welfare of Muslims. To achieve the three goals above, BPKH implements welfare programs in the form of corporate social responsibility (CSR) or "philanthropy" programs that must be in line with Maqaṣid al-Sharia. Based on the results of the study, the welfare programs and activities designed and implemented from 2018 to 2022 have been fully in line with Maqaṣid al-Sharia, so they need to be continued, strengthened, refined, and their scope expanded by complying with the provisions of laws and regulations and the principles of governance, risk, and compliance (GRC) to provide benefits for the Muslim community. BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Tujuan pengelolaan keuangan haji adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pelayanan haji, rasionalitas dan efisiensi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan kemaslahatan bagi umat Islam. Untuk mencapai ketiga tujuan di atas, BPKH melaksanakan program-program kemaslahatan berupa program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) atau “filantropi” yang harus selaras dengan Maqaṣid al-Sharia. Berdasarkan hasil kajian, program dan kegiatan maslahat yang dirancang dan dilaksanakan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 telah sepenuhnya selaras dengan Maqaṣid alSharia, sehingga perlu dilanjutkan, diperkuat, disempurnakan, dan cakupannya semakin diperluas dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip tata kelola, risiko, dan kepatuhan (GRC) untuk memberikan kemaslahatan bagi masyarakat muslim.
The Impact Distribution of Zakat in Alleviating Poverty During COVID-19 Pandemic: Evidence From Indonesia
Full text linkZakat is one of the Islamic socio-economic instruments to improve the welfare of Muslim communities by reducing poverty levels. Between 2020-2022, when the COVID-19 pandemic hit Indonesia, zakat management institutions succeeded in getting 1,145,636 people out of poverty, thereby increasing the achievements of mustahik to muzakki by augmenting individual and household sources of income from zakat recipients. This study uses the CIBEST analysis tool and the BAZNAS Welfare Index (IKB) to measure the impact of zakat distribution by BAZNAS on poverty alleviation during the COVID-19 pandemic in Indonesia. The results of this study indicate that zakat distribution can alleviate the poverty of the Indonesian population by 4.14 percent during the COVID-19 pandemic.Thus, the distribution of zakat funds during the pandemic era significantly reduced Indonesia’s poverty. Abstrak:Zakat merupakan salah satu instrumen sosial-ekonomi Islam yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muslim dengan menurunkan tingkat kemiskinan. Sepanjang tahun 2020-2022, pada masa pandemi COVID-19 melanda Indonesia, Badan Zakat Nasional (BAZNAS) sukses mengentaskan sebanyak 1.145.636 orang keluar dari kemiskinan sehingga meningkatkan pencapaian kemampuan dari mustahik menjadi muzaki dengan menambah sumber pendapatan individu dan rumah tangga dari penerima zakat. Penelitian ini menggunakan analisis alat CIBEST dan Indeks Kesejahteraan BAZNAS (IKB) untuk mengukur dampak dari pendistribusian zakat oleh BAZNAS dalam mengentaskan kemiskinan sepanjang pandemi COVID-19 di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan penyaluran zakat dapat menurunkan tingkat kemiskinan Indonesia sebesar 4,14 persen sepanjang pandemi COVID-19. Dengan demikian, pendistribusian dana zakat pada masa pandemi COVID-19 secara signifikan mampu mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia