UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
141 research outputs found
Sort by
Problematika Geng Motor di Kabupaten Kuningan dalam Prespektif Sosiologi Hukum
Get PDFBrutality motorcycle gang is due to the social phenomenon of metamorphosis and development of information technology then is not filtered and not accommodated komferhensip about how pencegahanya action , it is the analysis that the majority of gang members are children that have motors and often commit crimes and violate social norms there . As a result of the brutal and unlawful actions that ultimately the future of motorcycle gang members tend to be aged under child protection laws they are still called the future of their children because they have to face a bleak life in bars and deprived of their freedom of expression , it is different with children outside bars detainees who have the freedom to express and execute education as befits a normal child his age . Factors behind them consists of internal factors and external factors , internal factors such as for some is not healthy mental attitude of a motorcycle gang members , disharmony in the family , an outlet disappointment , the economy needs a boost , aberrant learning process , lack of attention and affection as well as low levels of education among them while external factors , namely the need for law enforcement officers to always take preventive actions in handling cases motorcycle gangs and local community participation in order to swiftly carry out preventive.measures.as.well. Keywords: Problems , Gank , Motorcycle , Sociologica
Reformasi Birokrasi Bidang Perizinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Studi di Kabupaten Bogor)
Get PDFAbstrak Keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari reformasi birokrasi yang pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahaan sehingga tercapai tujuan reformasi birokrasi yaitu untuk mempercepat tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik dan upaya memperbaiki dukungan terhadap pemerintah daerah dalam meningkatakan kinerjanya. Reformasi birokrasi berjalan terdiri dari reformasi kelembagaan, sumber daya manusia dan reformasi manajemen dukungan teknologi informasi. Reformasi birokrasi perizinan penanaman modal di kabupaten Bogor sudah dan sedang berjalan dalam upaya meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sehingga tata kelola perizinann yang baik di rasakan oleh masyarakat luas. Reformasi manajemen dukungan teknologi informasi dalam proses perizinan yaitu meningkatkan keterbukaan informasi melalui keterbukaan manajemen dalam mempublikasikan hal-hal yang berkaitan dengan proses perizinan mulai dari syarat, proses tahapan dan biaya dengan dukungan teknologi informasi.Kata kunci : Birokrasi , Informasi, Keterbukaan, Perizinan, Reformasi.. BUREAUCRATIC REFORM OF LICENSING IS BASED ON LAW NO. 25 OF 2009 ON PUBLIC SERVICE (STUDIES IN BOGOR REGENCY) Abstract Disclosure of information is an important part of the reform of the bureaucracy which in essence is an attempt to reform and fundamental changes to the systems of governance in order to reach the goal of bureaucratic reform is to accelerate the achievement of good governance and efforts to improve support to local governments by increasing its performance . Reform of the bureaucracy runs consisting of institutional reform , human resources and information technology support management reform . Investment licensing bureaucracy reform in Bogor district already up and running in an effort to improve service to the public so that good governance licensing felt by the wider community . Information technology support management reform in the licensing process is to increase transparency through disclosure of information management in publishing matters relating to the licensing process ranging from requirements , process stages and the cost of information technology support .Keywords: Bureaucracy, Disclosure, Information, Licensing, Reform
Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Karya Tulis Pada Media Internet
Get PDFThe cases of Copyright infringement in the form of plagiarism is done on the internet at the current often take place between them on social media, blogs and websites done by academics and non-academics by internet users. Copyright infringement is very harmful form of plagiarism is certainly given to copyright are moral rights and economic rights that need to be protected, and should receive protection. This study was conducted to examine and analyze the legal protection of the papers on the internet media if the legal consequences of copyright infringement against papers on the internet media and remedies that can be done if the creators of written works was plagiated by others . In order to achieve the objectives and obtain the data, this research using normative juridical approach qualitatively using secondary data in the form of legislation , legal documents and other legal materials. The results of this study stated that the papers found on the internet is protected by Article 12 of the Law of Copyright and reinforced by Article 25 of the Law on Information and Electronic Transactions . If plagiarism is used by a person or a group of academics then used Minister of Education Regulation No. 40 of 2010 regarding the prevention of plagiarism . Due to the law of copyright infringement can be a claim for damages , fines and or imprisonment in accordance with the rules of the Copyright Act and, where academics will be subject to administrative sanctions and when done in social media it will be socially sanctioned . Legal remedies that can be done by the creators of the paper when his rights are violated can be through settlement through litigation and non-litigation in accordance with the rules of the Copyright Act . Keywords : Protection Law , Papers , Media Interne
PEMAHAMAN OTONOMI DAERAH DALAM PERSFEKTIF UNDANG-UNDANG DASAR 1945 PASAL 18 TERHADAP KEUTUHANNKRI (Study Tentang Tingkat Keberhasilan Pelaksanaan Otonomi Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah III Cirebon)
Get PDFOtonomi daerah menjadi sesuatu yang disakralkan pasca reformasi 1998. Banyaknya perdebatan seputar otonomi daerah sebagai manifestasidari desentralisasi kekuasaan pemerintahan mendorong pemerintah untuk secara sungguh-sungguh merealisasikan konsep otonomi daerah secara jujur, penuh kerelaan dan konsekwen mengingat wacana dan konsep otonomi daerah memiliki sejarah yang sangat panjang seiring berdirinya republik Indonesia ini.Munculnya UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang disempurnakan dengan UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah merupakan jawaban atas berbagai pertanyaan seputar rekonstruksi hubungan Pemerintah pusat dan daerah. Produk-produk hukum tersebut menjadi suatu formulasi yang akan memberi warna baru dalam upaya memperbaiki hubungan Pemerintah pusat dan daerah. Secara substansial dari Undang-undang tersebut menyatakan besarnya keinginan politik (political will) Pemerintah untuk menyelenggarakan kebijakan otonomi daerah yang benar-benar nyata, luas dan bertangung jawab.Tujuan penelitian ini adalah pertama, Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota di Wilayah III Cirebon menurut Pasal 18 UUD 1945 Amandemen ke-II jo UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.kedua, Untuk mengetahui pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota di Wilayah III Cirebon dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia Menurut UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagai implementasi Pasal 18 UUD 1945 amandemen ke II.ketiga, Untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan otonomi daerah kabupaten/kota di Wilayah III Cirebonmenurut UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam presfektif Pasal 18 UUD 1945 amandemen ke II dapat berdampak terhadap keutuhan NKRI. Kata Kunci : Otonomi, Daerah, NKRI
Konsekuensi Dekonsentrasi Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur
Get PDFPro dan kontra pemilihan gubernur langsung dalam ujud dekonsentrasi otonomi daerah di tingkatan provinsi. Otonomi pada dasarnya mempunyai wilayah, kewenangan mengurus urusan pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Kabupaten/kota sebagai bentuk otonomi memiliki desentralisasi secara kewilayahan. Dekonsentrasi merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah pusat kemudian dilimpahkan kepada daerah secara administratif. Kewenangan secara administratif dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana kewenangan secara administratif ada pada gubernur. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan/atau kepada kepala intansi vertikal di wilayah provinsi. Dekonsentrasi, merupakan penyelenggaraan tugas yang kewajibannya dipegang oleh pemerintah pusat dan memiliki implikasi sosial kemasyarakatan dalam aplikasinya. Konsekuensi desentralisasi memposisikan gubernur sebagai wakil pusat di daerah provinisi yang membawah beberapa kabupaten/kota. Gubernur mempertanggung jawabkan segala tindakannya pada Presiden sebagai pemerintah pusat. Konsekuensinya presiden memiliki kewenangan untuk mengangkat ataupun memilih gubernur yang diajukan oleh masyarakat ataupun wakil masyarakat. Dengan menggunakan penelitian kepustakaan, mencoba mencari titi ideal teori dekonsentrasi yang ada di Indonesia. Kemudian mencoba memberikan bentuk ideal dari sebuah teori yang dianut tersebu
Perlindungan Hukum Nasabah terhadap Kerugian Akibat Pengalihan Asset Berdasarkan Prinsip Penyingkapan Tabir Perseroan ((Piercing The Corporate Veil) dalam kaitannya dengan Pertanggung Jawaban Komisaris ( Studi PT. Bank Century.,Tbk)
Get PDFAgainst a Limited Company in Banking in accordance with the form of business entity and legal entity that is the Law No.. 40 of 2007 on Limited Liability Company and the Law No.. 10 of 1998 concerning Banking can be used as a basis for assessing the application of the principle of legality Piercing The Corporate Veil in the case of PT. Bank Century Tbk. and organs Piercing The Corporate Veil aims for the creation of wealth and prosperity not only for organ (direksi, shareholders, and the commissioner) of the company, but also for all stakeholders (customers, investors, creditors, employees). After reviewing the case of PT. Bank Century Tbk is known that there are some legal issues that occurred and resulted in the company and stakeholders at a disadvantage, in which the organ PT. Bank Century Tbk together misusing authority and take advantage of banks to personal self-interest. The problems that can be identified are as follows: How does the function and position of commissioner of PT Bank Century Tbk in order to protect customer funds users, the commissioners responsibility for customer losses by shifting assets on the basis of the company's attitude veil (piercing the corporate veil), the effort commissioners should be done along with other directors to deal with customer losses caused by the transfer of assets. Results of research that has been done shows that PT. Bank Century Tbk proven to have committed an unlawful act of the early establishment of PT. Bank Century Tbk. Efforts should be made in the application of the responsibility to the stakeholders, namely with the implementation of the principle of piercing the corporate veil. The principle of piercing the corporate veil is one of the efforts of the Government to provide justice to the stakeholders, which saw the implementation of the responsibility of the company personally organ came to abolish private property with limited liability of the organ (limited liability). This is a descriptive analytical study aimed to obtain a thorough and systematic application of the principle of piercing the corporate veil of PT Bank Century Tbk associated with the statutory provisions. The method used is normative, the research focuses on the study of literature in the form of secondary data to determine how the application of the principle of piercing the corporate veil in PT. Bank Century Tbk.Keywords : Piercing The Corporate Veil, Bank, Company Limited
Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Sudi di Polres Kuningan)
Get PDFArticle 1 (1) of the 1945 Constitution states that, Indonesia is the law of the State in the form of Republic. Therefore, the provisions of the applicable legislation and set the life of the Indonesian nation comes from the law, whether written or unwritten law. One runway is used as basic guidelines in order to achieve justice for all Indonesian people, especially in the field of law, set forth in Article 27 paragraph (1) of the Act of 1945, which reads, "All citizens are equal before the law and government and must uphold the rule of law and without exception. " Protection of witnesses reporting the crime of pornography, the identity of a witness, obviously very secret and confidential examined by the police, even on a trial judge has no right to bring a witness, before the trial because the reporter's identity confidentiality is strictly protected by the Law No. 44 Year 2008 on pornography. Factors that became penghamabat the police to provide protection against the crime of pornography reporting, that one of the eligibility period and the cost to hold the protection of witnesses and victims must require substantial funds, although basically the police have been very ready to implement the law , subject to the government in terms of a special budget for the program of protection, especially for operational costs in the field.  Keywords: Crime, Pornography, Witness, Protection.Â
PERTANGGUNGJAWABAN TERHADAP KONSUMEN ATAS IKLAN-IKLAN YANG MENYESATKAN DI ERA GLOBALISASI
Get PDFBiro iklan sebagai pendesain iklan hanya mengkonsentrasikan diri pada bagaimana membuat iklan yang memuaskan sesuai dengan permintaan kliennya tanpa berupaya membuktikan apakah yang disampaikan oleh iklan itu sesuai dengan kenyataannya atau tidak.Dari uraian di atas dapat dikemukakan permasalahan antara lain bentuk pertanggungjawaban terhadap konsumen atas informasi yang menyesatkan dalam dunia periklanan serta upaya konsumen dalam menanggulangi dampak iklan yang menyesatkan.Jadi dengan adanya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan gugatan kepada pelaku usaha berupa ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum serta Pasal 1243 KUHPerdata yaitu tentang wanprestasi.Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Konsumen, Globalisasi
KEBIJAKAN TATA RUANG DALAM PENERAPAN PUSAT KEGIATAN LOKAL DI KABUPATEN KUNINGAN UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
Get PDFPenetapan Cilimus sebagai Pusat Kegiatan Lokal diharapkan dapat mendukung Kabupaten Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi, juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi pada tataran implementasi kebijakan yang dibuat tidak berpedoman pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan sehingga terjadi pelanggaran alih fungsi peruntukan. Rumusan masalah yang dikaji bagaimanakah penerapan Pusat Kegiatan Lokal Di Kecamatan Cilimus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah?dan benarkah telah terjadi inkonsistensi kebijakan alihfungsi peruntukan kawasan dalam pelaksanaan kebijakan Pusat Kegiatan Lokal di Kecamatan Cilimus? Tujuannya untuk menganalisis implementasi kebijakan Pusat Kegiatan Lokal dan untuk menganalisis terjadinya pelanggaran alihfungsi peruntukan kawasan dalam kebijakan Pusat Kegiatan Lokal di Kecamatan Cilimus. Metode penelitian bersifat non doktrinal dengan pendekatan socio-legal, karena mengkaji hukum dalam perspektif sosial. Pemerintah Daerah menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Cilimus sebagai implikasi penetapan Pusat Kegiatan Lokal. Dalam RDTR Cilimus tersebut Pusat Kegiatan Lokal Cilimus dibagi menjadi empat pengembangan kawasan. Namun ketika ketentuan hukum tersebut diberlakukan terdapat kekuatan sosial dan personal dalam proses implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2011, hal ini menunjukan bahwa Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai pemegang peran, dalam perilakunya tidak saja ditentukan oleh hukum melainkan juga oleh faktor sosial lainya, yaitu faktor ekonomi, faktor politik dan faktor sosial budaya. Kata kunci : Kebijakan, Pusat Kegiatan Lokal, Pendapatan Asli DaerahÂ
Analisis Pertanggungjawaban Tenaga Medis yang melakukan Tindak Pidana Malpraktek menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
No full textA defense against criminal liability of a health worker who commit criminal acts of malpractice can be argued that the criminal liability lies in the form of omission errors or omissions when power kesehatantersebut their profession . As a result of mistakes resulting in death or injury , an element of health personnel mistakes made in this case is the gross negligence or culpa lata which will be requested a defense response of the consequences of his actions . In the application of the criminal law against the perpetrators of malpractice , the application of positive law for perpetrators of malpractice contained in Article 361 and Article 359 of the Code of Criminal Law and Law no . 36 of 2009 on Health . But in the application of these articles dilemma arises in understanding the elements of negligence which measures whether the health worker negligence or not in terms of their profession , to the order of the Book  of the  Law is  being revised  Criminal Law should  regulate the issue of negligence is regulated in detail and.clear.Keywords : Health , Criminal , Malpractice