UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum
Not a member yet
141 research outputs found
Sort by
STUDI KOMPARATIF TENTANG ASPEK ONTOLOGI PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT JAWA
Get PDFAbstract In the socio-anthropological study, Islam embraced by the indigenous people of Java were quite influential in many aspects of their lives. Even in reality, has always found a dialogical relationship between Islamic law and customary law Java. In connection of that, this article attempts to examine and analyze the similarities and differences on aspects of ontology division of inheritance according to Islamic law and customary law Java. Despite these similarities, especially in the type and status of the estate but it also found differences in the using and distribution of the estate, class of heirs, as well as part of the child. Key Word: ontology, the division of inheritance, islamic inheritance law, customary law Java. Abstrak Dalam telaah sosio-antropologis, agama Islam yang dianut oleh masyarakat Jawa ternyata cukup berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Bahkan dalam realitas, selalu ditemukan hubungan yang dialogis antara hukum Islam dan hukum adat Jawa. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, artikel ini mencoba untuk mengkaji dan menganalisis persamaan dan perbedaan tentang aspek ontologi pembagian waris menurut hukum Islam dan hukum adat Jawa. Walaupun terjadi kesamaan terutama dalam jenis dan status harta warisan, tetapi ternyata juga ditemukan perbedaan dalam hal pemanfaatan dan pembagian harta waris, golongan ahli waris, serta bagian anak. Kata Kunci: ontologi, pembagian waris, hukum waris Islam, hukum adat Jawa
The Effectiveness of Village Consultative Body in Kuningan District in Implementing Legislative Function
Get PDFVillage Government has a very significant role in managing social processes in the society. The purpose of this research is to examine the process of village regulations making in Kuningan District and the effectiveness of the Village Consultative Body (BPD) in implementing legislative function. The method used in this research was a juridical-empirical research method. A rational analysis based on juridical references was then conducted through literature and field research. The results showed that the Village Consultative Body as a legislative institution at the lower level has an important role in establishing government legal products to realize checks and balances system and accommodating the society’s aspirations. Normatively, the establishment of village regulations in Sukaharja village is not running properly, and in its implementation, the establishment of village regulation in Sukaharja has not fully contained the principles of good regulations making based on Law Number 12 of 2011 concerning Establishment of Legislation. In its process, there are some stages which are not implemented by both village head and BPD so that the regulation is less effective for the society. The Village Consultative Body has three main functions, namely legislation, supervision, and aspiration. Here, the Village Consultative Body is still less effective in implementing those three functions, especially the legislative function. It can be seen from the period of 2010-2015 in which the legal products produced by the BPD are very low, whereas there are many provisions that should have a legal umbrella in order to create legal certainty for the society. This situation happens because there is a lack of human resources in forming the village regulation draft, and the village government does not understand what the contents of the village regulations that should have a legal umbrella in village regulations making.Pemerintah Desa memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengelolaan proses sosial di dalam masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana proses pembentukan peraturan desa di Kabupaten Kuningan dan evektifitas Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsi legislasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-empiris selanjutnya dilakukan analisa rasional berdasarkan acuan yuridis melalui penelitian kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian bahwa Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga legislatif di tingkat bawah yang mana memiliki peranan penting dalam pembentukan produk hukum pemerintahan desa untuk mewujudkan sistem check and balences dan penyambung lidah masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Secara normatif pembentukan perdes di desa Sukaharja belum sesuai, namun dalam tarap implementasinya dalam pembentukan peraturan desa di desa Sukaharja belum sepenuhnya memuat asas-asas pembentukan peraturan yang baik menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam prosesnya masih terdapat tahapan-tahapan yang tidak dijalankan baik oleh kepala desa maupun BPD, sehingga peraturan tersebut kurang berdaya guna bagi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa memiliki tiga fungsi yaitu legislasi, pengawasan, dan menampung aspirasi masyarakat. Dalam menjalankan fungsi legislasi tertutama dalam hal ini masih kurang efektif dilihat dari kurun waktu tahun 2010-2015 produk hukum yang dihasilkan oleh BPD sangat rendah, seyogianya banyak ketentuan yang harus dibuatkan payung hukum agar terciptanya kepastian hukum bagi masyarakat setempat. Hal tersebut terjadi karena masih minimnya sumber daya manusia dalam menyusun draf rancangan perdes, serta pemerintah desa belum memahami apa saja materi muatan dari peraturan desa yang harus dibuat payung hukum dalam pembuatan perdes
Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi di Kabupaten Kuningan)
Get PDFAbstrak : Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan fakor-faktor yang menjadi kendala Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kepada pemerintah desa di Desa Sukaharja, Kecamatan Cibingbin, Kabupaten Kuningan. Metode penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggunakan data primer dan sekunder dan dianalisis dengan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu BPD memiliki hak untuk mengawasi dan meminta informasi tentang administrasi desa kepada pemerintah desa; menyampaikan pendapat tentang pelaksanaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pengembangan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat pedesaan; serta mendapatkan biaya operasional untuk pelaksanaan tugas dan fungsi anggaran pendapatan dan belanja desa serta faktor-faktor yang menjadi kendala yaitu dalam menerapkan fungsi supervisi kepada pemerintah desa terbagi menjadi 2 (dua) : faktor internal termasuk: sarana yang tidak memadai, pola komunikasi tidak berjalan dengan baik, dan anggota BPD tidak mengerti fungsi sedangkan faktor eksternal meliputi: masyarakat tidak mengerti fungsi BPD, ada sosialisasi pemerintah desa terkait fungsi Badan Permusyawaratan Desa , dan faktor sumber daya manusia masyarakat desa. Kesimpulan adalah kewenangan BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu BPD yang berhak mendapat pertanggungjawaban kepala desa dan meminta informasi kepada pemerintah desa.Kata kunci: Otoritas, BPD, Pengawasan, dan Pemerintahan Desa. THE IMPLEMENTATION OF AUTHORITY OF VILLAGE CONSULTATIVE AGENCY IN RUNNING CONTROL FUNCTIONS ON VILLAGE GOVERNMENT (STUDY IN KUNINGAN REGENCY) Abstract : The writer conducted this research with background to know the authority of Village Consultative Agency (Badan Permusyawaratan Desa) in implementing supervision function to village government. The purposes of writing this research are to know the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village and what factors that become obstacles are faced by Village Consultative Agency in implementing supervision function to village government in Sukaharja Village, Cibingbin District, Kuningan Regency. This research used descriptive analysis research with juridical-normative approach. Stage of research is through literature research using primary and secondary data collected through documentation and analyzed descriptive qualitative method. The result of this research was the authority of Village Consultative Agency in implementing supervisory function according to Law Number 6 of 2014 namely VCB has the right to supervise and request information about the administration of village administration to village government; to express opinions on the implementation of village governance, implementation of village development, village community development, and empowerment of rural communities; as well as obtaining operational costs for the execution of duties and functions of the village income and expenditure budget. The factors that into two: internal factor including: inadequate means, communication patterns were not working properly, and members of Village Consultative Agency do not understand the functions while external factors include: the community does not understand the functions of Village Consultative Agency, there was a socialization of the village government related to the function of Village Consultative Agency, and the human resource factor of the village community. The conclusion of paper was the authority of Village Consultative Agency in implementing supervision function according to Law Number 6 of 2014 about Village namely VCB was entitled to hold accountability of village head and ask for information to village government.Keywords: Authority, VCB, Supervision, and Village Government
Legal Analysis of The Implementation of Child Inmates Coaching in Class II-B Correctional Institution of Langsa City, Indonesia
Get PDFRepublic of Indonesia Law Number 12 of 1995 concerning Corrections assets that correctional coaching is carried out based on several principles, namely: guidance; treatment and service equality; education and counseling; respect for human dignity; and guarantee to keep in touch with families and certain people. Class II-B Correctional Institution of Langsa city is an adult Correctional Institution. The purpose of this study is to analyze the implementation of child inmates coaching in Class II-B Correctional Institution of Langsa city and find out the efforts done to overcome constraints in the implementation of child inmates coaching. The method used in this research was Juridical Empirical research method that examines the implementation of normative legal behavior relating to the implementation of child inmates coaching in Class II-B Correctional Institution of Langsa city. The results showed that the implementation of child inmates coaching does not correspond to childs rights since, in addition to an over capacity of the correctional institution, child inmates do not get personality and self-reliance coaching. In conclusion, the child inmates coaching which is expected to be well implemented is far from the expectations since it does not correspond to childs rights. Therefore, it suggested that the government can immediately build a special Correctional Institution for child inmates with appropriate facilities and infrastructure since children are the next generation of a nationUndang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimana menegaskan pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan beberapa asas yaitu : Pengayoman ; Persamaan perilaku dan pelayanan ; Pendidikan dan pembimbingan ; Penghormatan harkat dan martabat manusia ; Kehilangan kemerdekaan satu-satu nya penderitaan ; Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu . Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Kota Langsa adalah lembaga Pemasyarakatan Dewasa, Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis bagaimana pelaksanaan pembinaan hak-hak narapidana anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas II-B Kota Langsa dan bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan pembinaan narapidana anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini yaitu Metode penelitian yang digunakan yaitu Yuridis Empiris yaitu mengkaji mengenai implementasi ketentuan hukum normatif (perundang-undangan) yang berhubungan dengan pembinaan narapidana anak di lembaga pemasyarakatan Kelas II-B kota Langsa. Hasil penelitian pelaksanaan pembinaan narapidana anak tidak memenuhi hak-hak narapidana anak, karena selain keadaan lembaga pemasyarakatan over kapasitas, kenyataan apa yang diharapkan tidak terealisasi dengan baik, karena narapidana anak tidak mendapatkan pembinaan kepribadian dan pembinaam kemandirian. Simpulan secara faktual pembinaan narapidana anak yang diharapkan tidak terlaksana dengan baik, jauh dari harapan pemenuhan hak-hak narapidana anak., disarankan pemerintah segera membangaun Lembaga pemasyarakatan khusus anak dengan sarana dan prasarana yang layak. Mengingat anak adalah generasi yang berpotensian bagi bangs
The Implication of Pancasila Values on The Renewal of Criminal Law in Indonesia
Get PDFThe current draft of the Criminal Code is inseparable from the idea that the legal characteristics in Indonesia are the adoption of the societys social order which is reflected in the living code of cultural values and social life in Indonesian society which is heterogeneous and plural. The existence of cultural values as a developing law in the society cannot be denied its role in a basic framework for the arrangement of national criminal law in the future. The problem examined in this research is formulated into the following questions: What are the influences of cultural values on the renewal of criminal law? What are the implications of Pancasila values on the development of the current criminal law? The method used in this research was normative legal research method where the law is conceptualized as a method. This research is a legal research using a conceptual and legislation approach that will review the related law. The results of this research provide an understanding to pay attention to the characteristics of criminal law in Indonesia in accordance with the characteristics of Indonesian citizen which is based on the philosophy of Pancasila. It needs to be emphasized since the future renewal of the Criminal Code is expected to be valid in a long term period so that the renewal needs to be done carefully and thoroughly, starting from its substance and structure, legal cultural values, to legal validity. Those aspects should be carefully considered so that the renewal of the Criminal Code is in line with law enforcement efforts which correspond to the societys demands in the reform era. Lastly, this research is expected to provide input to governments, especially to the related lawmakers and law enforcement officers, to make improvements and enhancements in the provisions concerning the influence of Pancasila values on the renewal of criminal law.Konsep Rancangan KUH Pidana yang ada sekarang ini tidak terlepas dari pemikiran bahwa karakteristik hukum di Indonesia merupakan adopsi dari tatanan sosial masyarakat yang tercermin dalam tata laku hidup nilai nilai budaya dan kehidupan sosial dalam keragaman masyarakat Indonesia yang heterogen dan plural. Keberadaan nilai nilai budaya sebagai hukum yang berkembang di masyarakat tidak dapat dipungkiri peranannya dalam suatu kerangka dasar penyusunan hukum pidana nasional di masa yang akan datang. Rumusan masalah yang ditelaah dalam penelitian ini apakah pengaruh nilai nilai budaya terhadap pembaharuan Hukum Pidana ? Apakah implikasi nilai pancasila terhadap perkembangan hukum pidana saat ini ? Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, dimana hukum dikonsepkan sebagai kaedah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan yang akan meninjau kembali Undang-Undang terkait. Hasil penelitian ini memberikan pemahaman agar memperhatikan karakteristik hukum pidana sesuai dengan ciri khas kehidupan masyarakat Indonesia yang hidup berdasarkan falsafah Pancasila. Hal ini perlu ditekankan karena pembaharuan KUH Pidana ke depan diharapkan dapat diperlakukan dalam jangka panjang sehinga perlu digarap dengan cermat dan teliti substansi maupun struktural, nilai budaya hukum, sampai validitas hukum (daya berlaku). semua itu dimaksudkan agar pembentukan KUH Pidana yang baru tersebut tidak menjadi sia-sia dengan upaya penegakan hukum yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dalam era reformasi. Simpulan dan saran dalam penelitian ini diharapkan memberi masukkan kepada pemerintah terutama kepada para pembuat undang-undang dan para penegak hukum terkait untuk melakukan penyempurnaan dan perbaikan dalam ketentuan mengenai nilai-nilai pancasila yang memberikan pengaruh terhadap pembaharuan hukum pidan
The Authority of The Civil Service Police Unit in Handling Beggars, Vagabonds And Derelicts in Kuningan District, Indonesia
Get PDFBeggars, vagabonds and derelicts need to be disciplined by the government in order to maintain public orderliness and peace. The purpose of this research is to analyze the authority of the Civil Service Police Unit in handling beggars, vagabonds and derelicts based on Regional Regulation Number 03 of 2015 and the factors inhibiting the Civil Service Police Unit in handling beggars, vagabonds and derelicts in Kuningan District. The method used in this research was an empirical juridical approach by using primary and secondary data in which the data were collected through field and literary studies. The results showed that the authority of the Civil Service Police Unit in handling beggar, vagabonds and derelicts based on Regional Regulation Number 03 of 2015 is as an organizer of public orderliness and peace related to social orderliness as stipulated in Article 28-30; and the factors inhibiting the Civil Service Police Unit in handling PGOT in Kuningan District, namely internal and external factors, such as PGOT knows when the Civil Service Police Units car comes to discipline them, PGOTs are repeatedly raided, lack of APBD funds, and there is no shelter for PGOT. In conclusion, it is proved that the authority of the Civil Service Police Unit in handling PGOT based on Regional Regulation Number 03 of 2015 concerning public orderliness and peace is repressive where the discipline actions are only in the form of non-judicial acts towards beggars, vagabonds and derelicts.Penulis melakukan penelitian ini dengan latar belakang yaitu untuk mengetahui kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT) berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan masalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan pengemis, gelandangan dan orang terlantar di Kabupaten Kuningan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder serta alat pengumpul data yang digunakan melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan masalah pengemis, gelandangan dan orang terlantar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 adalah sebagai penyelenggara ketertiban umum dan ketentraman masyarakat berkaitan dengan ketertiban sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 28-30; dan faktor-faktor yang menjadi penghambat Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan PGOT di Kabupaten Kuningan yaitu faktor internal dan eksternal PGOT berupa mengetahui ketika mobil Satpol PP datang untuk menertibkannya, PGOT berulang kali terjaring razia, kurangnya dana APBD, dan tidak adanya tempat penampungan bagi PGOT yang terjaring. Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penanganan PGOT berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2015 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum hanya bersifat represif yaitu hanya tindakan berupa penertiban nonyustisial terhadap pengemis, gelandangan, dan orang terlantar
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA
Get PDFPerlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia adalah hal yang sangat penting untuk berkembangnya ekonomi masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia dan Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Elektronik di Indonesia. Metode penelitian adalah yuridis normatif, pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Hasil penelitian yaitu: Pertama, KeabsahanPerjanjian Jual Beli Elektronik di Indonesia diatur Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; Kedua, Perlindungan hukum bagi masyarakat terdapat dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara elektronik di Indonesia diatur secara tegas baik dari sisi pidana maupun perdata. Kata kunci : konsumen, perlindungan hukum, transaksi jual beli elektronik
Limits on The Implementation of Contrario Actus Principle in The Procurement of Civil Servants
Get PDFProcurement of Civil Servants (PNS) which is not in accordance with the legislations and the general principles of good governance have the potential to become State Administration disputes. One of the examples is a civil servant procurement dispute in Dompu District in 2014 where the Judges decided to reject the plaintiffs claim by considering the Contrario Actus Principle. This research was a normative research by using a statute and case approach. The legal materials used in this research were primary and secondary legal materials. Moreover, the data analysis method used was descriptive qualitative. The results showed that in the Civil Servant Procurement Dispute in Dompu District in 2014, the Judges of Mataram Administrative Court judged that the Dompu District Head, in terms of authority and procedure, did not violate the laws and the general principles of good governance. Moreover, in terms of substance, the Judges considered that the Dompu District Heads decision was in accordance with the Contrario Actus Principle. By looking at the decidende ratio and Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration, the limits on the implementation of the Contrario Actus principle in the procurement of Civil Servants are; 1) The withdrawn KTUN is a bound KTUN, 2) The withdrawn KTUN has a defective authority, 3) The withdrawn KTUN has a defective procedure, and/or 4) The withdrawn KTUN has a defective substance which is caused by fraud, coercion, bribe, or error.Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik berpotensi menjadi sengketa Tata Usaha Negara. Salah satu contohnya adalah sengketa pengadaan PNS di Kabupaten Dompu Tahun 2014 dimana Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan penggugat dengan pertimbangan Asas Contrario Actus. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum dan bahan hukum sekunder. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara pengadaan PNS Kabupaten Dompu Tahun 2014, Majelis Hakim PTUN Mataram menilai secara kewenangan dan prosedur Bupati Dompu selaku tergugat tidak melanggar peraturan-perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Sementara secara substansi, Majelis Hakim menilai keputusan Bupati Dompu sudah sesuai dengan Asas Contrario Actus. Dengan melihat ratio decidende dan ketentuan Undang-Undang Nomor No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka batasan penggunaan asas Contrario Actus dalam pengadaan PNS adalah 1) KTUN yang dicabut merupakan KTUN yang bersifat terikat, 2) KTUN yang dicabut terdapat cacat wewenang, 3) KTUN yang dicabut terdapat cacat prosedur, dan/atau 4) KTUN yang dicabut terdapat caca
PENERAPAN ASAS PERLINDUNGAN YANG SEIMBANG MENURUT KUHPERDATA DALAM PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Get PDFPeranan hukum di dalam pergaulan hidup adalah sebagai sesuatu yang melindungi, memberi rasa aman, tentram dan tertib untuk mencapai kedamaian dan keadilan setiap orang. Apabila dalam pergaulan hidup terjadi peristiwa seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal, maka timbulah suatu perjanjian. Demikian juga di bidang pekerjaan, orang melakukan pekerjaan sehingga berakhir adanya perikatan.Jadi dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.Dari perjanjian tertulis tersebut terjadi hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang lazim disebut perikatan. Perjanjian menerbitkan perikatan antara dua orang atau lebih.Suatu perjanjian dinamakan juga persetujuan, karena dua orang atau lebih itu sepakat untuk melakukan sesuatu.Suatu perikatan adalah suatu hubungan antara dua orang atau lebih, yang mewajibkan pihak yang satu untuk memenuhi tuntutan, demikian juga sebaliknya. Syarat pertama dan syarat kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena menyangkut orang atau para pihak, sedangkan syarat ketiga dan syarat keempat disebut sebagai syarat objektif karena menyangkut objek perjanjian. Tidak terpenuhinya syarat subjektif berakibat dapat dibatalkannya sebuah perjanjian oleh salah satu pihak. Artinya sekalipun perjanjian telah ditandatangani maka salah satu pihak yang merasa keberatan atas proses perjanjian itu dapat mengajukan pembatalan isi perjanjian ke Pengadilan, sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum, artinya isi perjanjian itu tidak membawa akibat apapun terhadap kedua belah pihak karena secara hukum perjanjian itu dianggap tidak pernah ada, karena dalam perjanjian pemborongan pekerjaan juga berlaku syarat-syarat subjektif dan syarat objektif, maka perusahaan pengguna tenaga kerja harus memperhatikan dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Kata kunci : perjanjian,perlindungan,tenaga kerj
Human Rights Implementation in The Means of Social Control on Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT) In Indonesia
Get PDFHuman rights applied in Indonesia do not conflict with Pancasila, the 1945 Constitution and religion, and are relative-particularistic. All citizens have the basic rights to freedom. However, the freedom they possess has limits that apply to all citizens without exception, including for lesbian, gay, bisexual, and transgender (LGBT) people. The purpose of this research is to analyze the treatment and views of the society and the implementation of human rights on lesbian, gay, bisexual, and transgender. The method used was non-doctrinal research method. The results of the research showed that the presence of LGBT people is still accepted, but their behavior is not acceptable in society. In conclusion, human right is basically the basic right that every human being has from the womb, born until his death and this right is irrevocable for any reason, except by the Almighty God as the Creator. Indonesia strictly forbids LGBT because it is not in accordance with Pancasila and contradicts with Indonesian cultural values. Yet, in Human Rights Law context, LGBT should get the same rights as other citizens. Human Rights Law in Indonesia protects all citizens’ rights, without exception, especially their civil rights.Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlaku di Indonesia tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945 dan agama, serta bersifat partikularistik relatif. Semua manusia memiliki hak asasi atas kebebasan. Namun, kebebasan yang dimiliki memiliki batas-batas yang berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali, termasuk bagi kaum lesbian, gay, biseksual, transgender (LGBT). Tujuan penelitian ini yaitu merumuskan perlakuan dan pandangan masyarakat serta implementasi hukum hak asasi manusia terhadap lesbian, gay, biseksual, transgender. Metode penelitain yaitu mengunakan penelitian non doktrinal. Hasil dari penelitian yang diperoleh menyatakan bahwa kaum LGBT kehadirannya masih diterima tetapi perilaku mereka tidak dapat diterima di dalam masyarakat. Simpulan yaitu bahwa Pada dasarnya hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki setiap manusia sejak dalam kandungan, lahir sampai kematiannya yang tidak dapat dicabut dengan alasan apapun juga kecuali oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai penciptanya. Indonesia melarang keras LGBT karena tidak sesuai dengan Pancasila dan bersimpangan dengan nilai budaya Indonesia, tetapi dalam konteks Hukum Hak Asasi Manusia, LGBT seharusnya mendapatkan hak yang sama dengan masyarakat lain. Hukum Hak Asasi Manusia di Indonesia melindungi seluruh hak masyarakatnya, tanpa terkecuali, terutama hak sipilnya