Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Dampak Implementasi Kebijakan Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Prostitusi terhadap Program Penanggulangan HIV AIDS di Kabupaten Jember
Get PDFBackground: The Regency Decree Number. 188.45/39/012/ 2007 on “The Closing of the Transition Social Services Place of the Commercial Sex Worker and Prostitution Closure” in Jember district, has adverse impacts in the implementation of HIV/AIDS transmission prevention especially through sexual transmission. The aim of this research is to analyze the impact of policy implementation of closing the transition social services place for the commercial sex workers and prostitution closure to the HIV/AIDS countermeasures program. Methods: This research is a descriptive analytic research using secondary data from the report of HIV/AIDS program in Jember Regency at 2012. Collected data is analyzed descriptively with table and narration. Result: The impacts of the Regency Decree on closing the transition social service place for the sex worker in Puger, Jember district include: 1) The prostitution closure and the transition social service place closure lead to increased and widespread of illegal sex worker in Jember district, 2) Health coaching and behavior change communication to the sex worker become harder to conduct, and 3) the number of HIV/ AIDS cases each year might be higher. In 2004, the number of HIV/AIDS cases is 1 and it increased annually until in 2012 when the cumulative amount cases of HIV/AIDS in Jember district reach 822. According to the data, the recorded case according to the highest risk factor is sexually transmitted through heterosexual transmission which is 685 cases (83.3 %). This suggests that the transmission occurred from the sex worker to the consumer and also from the consumer to the sex worker. The transmission to the housewives would also be increased, followed by the mother-to-baby transmission. Conclusion: Jember district Government needs to conduct an evaluation review of this closure regulation (the Regency Decree Number 188.45/39/012/2007). Latar Belakang: Kabupaten Keputusan No. 188.45/39/012/ 2007 mengenai Penutupan Tempat Layanan Sosial Transisi untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Pelacuran di Kabupaten Jember , memiliki dampak merugikan dalam pelaksanaan pencegahan penularan HIV/AIDS terutama melalui transmisi seksual keberatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi kebijakan Dampak transisi pelayanan sosial penutupan tempat untuk pekerja seks komersial dan penutupan prostitusi terhadap program penanggulangan HIV/AIDS. Metode: Penelitian ini adalah metode deskriptif analitik menggunakan data sekunder dari laporan program HIV/AIDS di Kabupaten Jember pada 2012. Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif dengan tabel dan narasi. Hasil: Dampak dari Surat Keputusan Bupati pada penutupan transisi tempat pelayanan sosial untuk pekerja seks di Puger , Kabupaten Jember meliputi: 1) Penutupan prostitusi akan memimpin transisi tempat pelayanan sosial untuk pekerja seks ilegal untuk ditingkatkan dan lebih tersebar di kabupaten Jember, 2) pembinaan kesehatan dan perilaku perubahan komunikasi dengan pekerja seks menjadi lebih keras, dan 3) jumlah kasus HIV/AIDS setiap tahun mungkin lebih tinggi. Pada tahun 2004, jumlah kasus HIV/AIDS adalah 1 dan meningkat setiap tahun sampai tahun 2012 ketika kasus jumlah kumulatif HIV/AIDS di Kabupaten Jember mencapai 822. Dengan data kasus menurut faktor risiko tertinggi, sebagian besar ditularkan melalui penularan heteroseksual yang adalah 685 kasus (83,3%). Hal ini menunjukkan bahwa penularan terjadi dari pekerja seks ke konsumen dan juga dari konsumen untuk pekerja seks. Transmisi ke ibu rumah tangga juga akan meningkat, diikuti oleh penularan dari ibu ke bayi. Kesimpulan: Pemerintah Kabupaten Jember perlu melakukan kajian ulang dan evaluasi terkait Surat Keputusan Bupati Nomor. 188.45/39/012/2007 pada Transisi Pelayanan Sosial Tempat Penutupan untuk Pekerja Seks Komersial dan Penutupan Pelacuran di Kabupaten Jember yang telah ditentukan sebelumnya
Analisis Lingkungan Rumah Sakit Umum Bethesda Serukam Kalimantan Barat sebagai Dasar Pemilihan Strategi dalam Menghadapi Sistem Jaminan Sosial Nasional
Get PDFBackground: Universal Health Coverage known as Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) started at 1st January 2014 managed by the Social Security Administrative Bodies (BPJS). Bethesda General Hospital is a class C hospital that located in Bengkayang Regency, West Borneo. This hospital does not have any strategic plan which requires an analysis to map the issues needed to join in JKN system. The analysis can become a recommendation for the hospital strategic plan. Objective: To describe the analysis of the health insurance for patient service unit in the hospital and giving a recommendation for the hospital strategic planning. Method: The study design is a case study with a single-case embedded design. The informant are Head Regency, Health Office, Hospital Directors of other hospital, Bethesda General Hospital worker, Bethesda Serukam Foundation and World Venture Mission. The data taken from observation, in-depth interview, FGD and secondary data. Result: The hospital has the opportunities that come from government support, cooperation with other surrounding hospital which helped the hospital to gain a good reputation and many patients with UHC. The threats are the unclear of UHC socialization, and market competition with other surrounding hospitals and hospital tendency to accept severe diagnosis. The hospital strengths are equity service in organization culture, teamwork and support from mission/donor. The weaknesses are lack of quality and budget control, no clinical pathway, the health information system is not running well, lack of human resources and competence, also unclear organization structure. Conclusion and recommendation: The SWOT resulted from hospital environment helps to formulate the strategy toward universal health coverage. The general strategic suggested is the growth strategy in healthcare services. Latar belakang: Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sejak 01 Januari 2014. RSU Bethesda Serukam adalah RS kelas C, terletak di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. RSUB belum memiliki rencana strategis. Dibutuhkan suatu analisis lingkungan yang dapat memetakan isu-isu yang akan dihadapi RS dalam menyambut era BPJS. Tujuan: Mendeskripsikan dan menganalisis situasi lingkungan unit pelayanan pasien Askes dan Jamkesmas RSUBS, serta memberikan rekomendasi strategi untuk penyusunan rencana strategi. Metode: Jenis penelitian adalah studi kasus dengan desain kasus tunggal terjalin. Responden penelitian adalah Bupati Bengkayang, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang, Direktur RS sekitar RSUBS, pejabat struktural dan fungsional RSUBS, perwakilan Yayasan Bethesda dan misi World Venture. Sumber data dari observasi, wawancara mendalam dan pedoman diskusi kelompok terarah serta data sekunder rumah sakit. Hasil dan pembahasan: Peluang RSUBS adalah dukungan pemerintah kabupaten, kerjasama dengan RS sekitar, nama RS yang sudah dikenal baik dan banyak pasien berobat dengan JKN. Ancamannya adalah sosialisasi pelayanan JKN yang belum jelas, serta persaingan dengan RS sekitar serta kecenderungan RS menerima pasien sulit. Kekuatan RSUBS adalah budaya RS yang tidak membeda-bedakan pelayanan, kerjasama tim dan dukungan donatur misi. Kelemahannya adalah kurangnya kendali mutu dan biaya, belum ada clinical pathway, SIRS belum berjalan baik, kurangnya SDM dan struktur organisasi yang tidak jelas. Kesimpulan dan saran: Analisis lingkungan rumah sakit menghasilkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman untuk formulasi strategi dalam menghadapi SJSN. Strategi umum yang tepat untuk RSUBS dalam menghadapi perubahan SJSN adalah strategi pertumbuhan dalam kegiatan pelayanan kesehatan.
ANALISIS KEBIJAKAN DALAM MENGATASI KEKURANGAN BIDAN DESA DI KABUPATEN NATUNA
Get PDFBackground: Geographical condition of Natuna Islands whichis not in accordance with health development affects thequantity and availability of midwives distributed in villages inthe District of Natuna. In fact, the ratio between the number ofvillages and the number of midwives in the district has not metthe standard proposed by the Ministry of Health. Unfortunately,there are still around 13 villages from 51 villages that have nomidwives serving in those villages. The location of 13 villagesare separate Island, and it caused lack of provide access toquality health care services. One of efforts done by the localgovernment is to attract midwives’ interest through a varietyof strategies and policies in several fields such as financing,incentive, regulation, organization, and stakeholders’ behaviors.Method: This was a descriptive study with study-case designby using qualitative method. Study case in this study was asingle holistic study case. The informants were head of healthoffice, head of health empowerment and promotion division,head of general affairs and employment sub division, head ofBKD, head of Local Development Planning Agency, theCommission Two of Local Legislative, heads of communityhealth centers, and village midwives. The study case designaimed to know policies in overcoming the lack of midwives inthe District of Natuna.Results: The local government financing policy allocated thebudget or health less than 15%, which was only 3-4% usedfor improving the health workers’ capacity. The incentive givingfor midwives was relatively small compared to the incentiveregulated by the Ministry of Health. There was no specificregulation from the local government, so that the policy wasconsidered not optimal. In the organizational level, the role ofstakeholders was in accordance with their duty and provision;however, the f inal decision was dependent upon LocalLegislative and the local government’s leader. Lastly, midwives’low interest to work in Natuna was caused by its geographicalcondition.Conclusion: Local government’s policy in the field of financing,incentive, organization, regulation, and behavior in overcomingthe lack of village midwives was considered not optimalbecause of the absence of specific policy from the localgovernment in this matter. In addition, midwives’ low interest towork in Natuna contributed the lack of midwives in this district.Keywords: policy analysis, the lack of village midwive
Proses Pembentukan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Medan Tahun 2013
Get PDFBackground: The number of smokers in Indonesia is still high and in the absence of serious attention by government, then this problem would be a time bomb in the future. Results of previous studies have shown a variety of diseases associated with cigarette consumption. Medan city as the capital of North Sumatra province has been concerned with this problem and have proposed smoke- free zone regulation since 2010. However, the enactment of smoke-free zone regulation requires a long process and a strong commitment from the local government. Methods: The study design was a case study with a qualitative approach. Informants of this studyis the city of Medan legislators in charge of health, industry, labor, trade and agriculture. Data is collected using in-depth interview techniques to explore the views of relevant legislative regulation on smoke-free zone. Results: Stages of the process of establishing regulations smoke-free zone are: 1) the initiation stage than has been started since 2010 and was initiated by the Health Ministry, assisted by the city of Medan Indonesia Heritage Foundation, which is one of the NGOs involved in the protection of children and women. 2) discussion stage, which has been proposed (ranperda) until 2011 and has not been a priority for Parliament, because there is no political will to protect the public from the dangers of cigarette smoke. A discussion process regulation is the most crucial step to achieve a common understanding among the members of the legislature. 3) determination phase. After going through the long process through meetings (paripurna) in the decision making process and consent on smoke-free zone then the regulation is validated by approved by allfactions. 4) Promulgation phase, which is the issuance of Regulation No.3 of 2014 on smoke-free zone, which consists of 16 chapters 47 subchapters; and 5) Dissemination, socialisation of smoke free zone Regulation. Conclusion: The process of forming regulation of smoke- free zone through several stages, which initiated in 2010 by the Ministry of Health that began to organize activities related to problems of cigarettes. In the early stage, smoke-free zone regulation was not a priority to be discussedin meetings in Parliament, due to arising pros and cons. Commitment from the local government and community support are the factors that made this regulation be processed so that in December 2013 the Parliament plenary meeting pass the regulation and in January 2014 Regulation No.3 about smoke-free zone is issued. Recommendation: There are many challenges ahead after the issuance of regulation smoke-free zone. The regulation should be implemented effectively, with the involvement of relevant stakeholders, also society (citizens-based smoke- free zone enforcement). In addition, cross-sectoral cooperation in the application of smoke-free zone regulation needs to be improved. Ministry of Health as a driving force of smoke-free zone policies should support the necessary monitoring and evaluation. LatarBelakang: Jumlah perokok di Indonesia masih tinggi dan tanpa adanya perhatian serius pemerintah maka permasalahan ini akan menjadi bom waktu di masa depan. Hasil penelitian terdahulu sudah membuktikan berbagai penyakit terkait konsumsi rokok. Kota Medan sebagai ibukota Provinsi Sumatera Utara sudah sejak tahun 2010 menaruh perhatian terhadap masalah ini dan sudah mengusulkan Ranperda Kawasan Tanpa Rokok. Namun, hingga keluarnya perda KTR ini membutuhkan proses yang cukup lama dan komitmen yang kuat dari peme- rintah daerah. Metode:Desain penelitian ini adalah studi kasus dengan pen- dekatan kualitatif. Informan penelitian ini adalah anggota DPRD Kota Medan yang membidangi kesehatan, perindustrian, ketena- gakerjaan, perdagangan dan pertanian. Pengumpulan data de- ngan menggunakan teknik wawancara mendalam untuk meng- gali pandangan anggota legislatif terkait Perda KTR Kota Medan. Hasil: Tahapan proses pembentukan perda KTR Kota Medan adalah: 1) Tahap inisiasi yang sudah dimulai sejak tahun 2010 dan diprakarsai oleh Dinas Kesehatan Kota Medan dengan didampingi oleh Yayasan Pusaka Indonesia, yang merupakan salah satu NGO yang bergerak dalam perlindungan anak dan wanita. 2) Tahap pembahasan, ranperda yang sudah diusulkan hingga tahun 2011 belum merupakan prioritas bagi parlemen, karena belum ada political will untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok. Proses pembahasan suatu ranperda merupakan tahap yang paling krusial untuk mencapai pema- haman yang sama di antara anggota legislatif. 3) Tahap pene- tapan, setelah melalui proses yang panjang maka melalui rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan dan persetu- juan bersama tasranperda KTR Kota Medan maka ranperda ini disahkan dengan disetujui oleh seluruh fraksi yang ada. 4) Tahap pengundangan, dikeluarkannya Perda No 3 tahun 2014 tentang KTR di Kota Medan, yang terdiri dari 16 bab 47 pasal; dan 5) Tahap Penyebarluasan melalui Seminar Pembela- jaran Implementasi Regulasi KTR di Indonesia. Kesimpulan: Proses terbentuknya Perda KTR di Kota Medan melalui beberapa tahap yang dimulai sejak tahun 2010 dimana Dinas Kesehatan mulai mengadakan kegiatan-kegiatan terkait permasalahan rokok. Pada tahap awal, ranperda KTR belum menjadi prioritas untuk dibahas dalam rapat-rapat di DPRD, karena timbul pro dan kontra terhadap ranperda ini. Adanya komitmen dari pemerintah daerah dan dukungan dari masyarakat agar perdaini segera diproses sehingga pada bulan Desember 2013 dalam rapat paripurna DPRD perdaini disahkan dan pada bulan Januari tahun 2014 telah dikeluarkan Perda KTR No 3 tentang KTR di Kota Medan. Rekomendasi :Tantangan kedepan setelah dikeluarkannya Perda KTR Kota Medan adalah agar perda ini dapat diimple- mentasikan secara efektif, dengan melibatkan para stakeholder terkait juga masyarakat (penegakan KTR berbasis warga). Selain itu juga kerjasama lintas sektoral dalam penerapan Perda KTR perlu ditingkatkan. Dinas Kesehatan sebagai motor penggerak implementasi Perda KTR perlu melakukan monitor- ing dan evaluasi
DAPATKAH KITA BERPERAN SERTA MENJAWAB TANTANGAN KEBUTUHAN KEBIJAKAN BERBASIS BUKTI?
Get PDFPara pembuat kebijakan perlu mempertimbangkanbanyak faktor untuk membuat kebijakan sistemkesehatan (misalnya, hambatan kelembagaan, konflikkepentintangn para pemangku kepentingankepentinganyang dipengaruhi oleh suatu kebijakan,dan nilai-nilai serta preferensi publik), namun hasilpenelitian empiris juga dapat membantu. Hasil penelitianempiris dapat menyediakan dukungan buktiatas apa yang efisien dan efektif dan apa yang tidakefisien dan tidak efektif serta strategi apa yang direkomendasikanuntuk mengatasinya. Dengan katalain, hasil penelitian empiris akan memberitahu merekauntuk memperkuat atau memperbaiki secaraterus menerus upaya reformasi sistem kesehatanagar mencapati efektivitas dan efisiensi program,layanan, dan obat-obatan secara optimal untuk masyarakattarget yang membutuhkan. Harapannya,kebijakan yang dihasilkan dengan mendapatmasukan dari penelitian empiris akan merupakankebijakan berbasis bukti.Oleh karena itu, para pembuat kebijakan danpara stakeholder memerlukan akses langsung keberbagai jenis penelitian empiris untuk mengambilkeputusan berdasarkan informasi yang lengkap tentangberbagai pertanyaan dan masalah yang merekamiliki mengenai sistem kesehatan, tata kelola danstrategi implementasi. Di lain pihak, para penelitikebijakan dan lembaga penelitian perlu mendukungdan mengupayakan penggunaan hasil penelitianempiris pada tingkat masyarakat, penyedia, organisasi,dan pembuat kebijakan. Namun, adanya hasilpenelitian empiris dan adanya akses terhadap hasilpenelitian empiris tidak serta merta menjawab kebutuhanpara pengambil kebijakan. Ketepatan waktudari hasil penelitian adalah salah satu dari dua faktoryang penting. Para peneliti dan lembaga penelitianperlu secara sistematis mengidentifikasi gap didalam pengetahuan dan literature tentang sistemkesehatan kemudian melakukan serta menghasilkanmasukan penelitian baru sesuai dengan konteksnyadan tepat waktu.Faktor kedua yang juga penting adalah: parapembuat kebijakan akan menilai seberapa banyakkepercayaan dapat mereka tempatkan terhadapkualitas dari penelitian tersebut, local applicabilitynya,serta nilai tambah (value added) dari hasil penelitiantersebut dibanding penelitian-penelitian sejenislain atau sebelumnya.Dengan demikian, upaya lebih besar harus diarahkanpada beberapa prioritas untuk meningkatkankegunaan dari penelitian tentang sistem kesehatandan dukungan yang diperlukan oleh para pembuatkebijakan dan para pemangku kepentingan. Pertama,ada kebutuhan untuk mendukung upaya-upayasistematis untuk melakukan penelitian kontekstualyang tepat waktu secara teratur. Kedua, perlunyaupaya advokasi hasil penelitian empiris untukmemastikan bahwa para pembuat kebijakan dan parastakeholder memiliki akses ke terbaru terhadap hasilpenelitian empiris. Ketiga, ada kebutuhan untuk meningkatkankualitas dari penelitian itu sendiri. Terakhir,ada kebutuhan untuk ketersediaan serangkaianberbagai topik-topik yang berhubungan dengantata kelola, keuangan dan pelayanan di dalam sistemkesehatan termasuk topik-topik yang selama ini masihkurang ‘disentuh’ misalnya pelayanan long termcare, geriatric, dsb, serta strategi implementasi yangdapat mendukung perubahan dalam sistemkesehatan.Sepanjang tahun 2012-2013 ini, Pusat Kebijakandan Manajemen Kesehatan telah melangsungkanpelatihan berbasis web bagi para peneliti kebijakankesehatan. Penelitian telah berlangsung untuk beberapaangkatan. Pelatihan mencakup pengenalanterhadap konsep penelitian kebijakan, perspektif penelitiankebijakan, serta advokasi hasil penelitiankebijakan. Dari setiap angkatan yang mengikuti pelatihanini, telah dipilih lima peserta yang mendapatkandukungan dana untuk melakukan penelitiankebijakan sesuai proposal yang disusunnya. Parapemenang kemudian disaring lagi untuk menentukansiapa yang memperoleh beasiswa untuk mempresentasikanhasil penelitiannya di Forum NasionalIV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia di Kupangpada bulan September 2013. Namun, bagi yangbelum terpilih untuk melakukan presentasi, tetap diberisarana untuk mendiseminasikan hasil penelitianmereka yaitu melalui edisi JKKI kali ini dan edisiberikutnya.Walau pun masih jauh dari sempurna, namunini merupakan sebagian kecil dari sumbangsih untukmenjawab empat tantangan yang telah diuraikan sebelumnya, dengan cara (1) mendukung dilakukannyapenelitian kontekstual yang tepat waktu, (2) menyediakansarana untuk diseminasi dan advokasihasil penelitian kebijakan, (3) berupaya meningkatkankualitas penelitian kebijakan, dan (4) memastikantersedianya berbagai ragam topik penelitiankebijakan. Semoga terselenggaranya kegiatan inimendorong dan memotivasi para peneliti kebijakandan lembaga penelitian kesehatan untuk terus memperjuangkanupaya perbaikan sistem kesehatan.Selamat membaca
KEBIJAKAN UNTUK DAERAH DENGAN JUMLAH TENAGA KESEHATAN RENDAH
Get PDFKetidakmerataan distribusi tenaga kesehatan(khususnya, namun tidak terbatas pada dokter dandokter spesialis) di Indonesia merupakan salah satuhambatan dalam upaya peningkatan akses terhadaplayanan kesehatan. Tenaga kesehatan menumpukdi daerah urban sementara Daerah Terpencil, Perbatasandan Kepulauan (DTPK) mengalami resesi tenaga.Pemerintah Indonesia telah mencoba mengatasihal ini dengan berbagai kebijakan. Situasi ini sebenarnyatidak hanya terjadi di Indonesia. Di Negaramaju seperti Prancis pun, fenomena ini terjadi.Menteri Kesehatan Perancis menyebut beberapadaerah di region-region pedalaman Perancismengalami “les déserts médicaux” (gurun pasir tenagakesehatan). Secara keseluruhan jumlah dokterdi Perancis memang bertambah 30% dalam 20 tahunterakhir, ratio saat ini adalah 337 dokter per 100,000penduduk. Perancis memiliki sistem gatekeepingyang ketat dan sistem kesehatan difokuskan padaakses terhadap dokter umum. Rata-rata jarak yangditempuh untuk menemukan dokter umum adalah 5km (8 menit dengan kendaraan). Hanya di regionpedalaman tertentu saja (biasanya di daerah pegunungan)dibutuhkan waktu tempuh 15 menit berkendarauntuk menemukan dokter umum, misalnya diregion Alps atau Pyrenees.Namun tidak berarti Perancis bebas dari isudistribusi tenaga medis. Densitas tertinggi ada diregion urban Île-de-France (367 dokter per 100,000penduduk), sementara terendah ada di pedalaman,misalnya di region Eure (118 dokter per 100,000 penduduk).Perbandingannya rata-rata adalah 1:2 untukdokter umum (1 dokter di daerah pedalaman, 2dokter di daerah urban), dan 1:8 untuk dokterspesialis (1 dokter spesialis di daerah pedalaman,8 dokter spesialis di daerah urban). Akibatnya adalahtingginya antrian untuk konsultasi di daerah yangtermasuk dalam les déserts médicaux, dibutuhkanwaktu tunggu 18 hari untuk konsultasi dengan dokteranak, 40 hari untuk konsultasi dengan dokter obsgyn,dan 133 hari untuk dokter mata.Hal ini diperparah dengan dua fakta, bahwa: 1)25% dari jumlah dokter saat ini akan pensiun dalam5 tahun ke depan, dan 2) hasil riset di kalangan mahasiswakedokteran menunjukkan 63% mahasiswakedokteran tidak berniat untuk bekerja di daerahpedalaman. Pada bulan Desember 2012 lalu, MenteriKesehatan Perancis mengumumkan bahwa pemerintahsedang membuat beberapa kebijakan baru untukmengatasi hal ini. Pengumuman ini disampaikan dihadapanasosiasi walikota Perancis (AMF). Beberapakebijakan lama yang bersifat binding dikoreksidan akan diganti oleh kebijakan baru yang bersifatmemberi insentif. Misalnya: 1) Tersedia alokasi untuk200 dokter pemula yang akan ditempatkan didaerah pedalaman dengan gaji bersih €55,000/tahununtuk kontrak dua tahun (bandingkan dengan gajibersih dokter pemula di rumah sakit yang adalah€40,645/tahun), 2) Pengunaan véhicules santé pluriprofessionnelsyaitu tim multiprofesi (dokter umum,ophthalmologists, cardiologists, perawat, physiotherapists)yang akan melayani daerah-daerah denganakses terbatas, 3) Menciptakan profesi baru: AgentManagement And Interface (AGI) sebagai tenagaadministrative/kesekretariatan yang mengambil alihbeban administrasi dari dokter di pedalaman. TenagaAGI ini akan dibiayai sebagian oleh sécurité socialedan sebagian oleh dokter, dan 4) Pembentukan komitenasional telemedicine untuk mendukung pelayanandi daerah pedalaman.Pengumuman ini mendapat sambutan baik dariAMF. Sambutan baik juga datang dari berbagai asosiasiprofesi dan asosiasi mahasiswa kedokteran,yang disampaikan melalui media social termasukakun twitter milik Menteri Kesehatan. Beberapaminggu setelah itu, Menteri Kesehatan mengundangberbagai asosiasi profesi dan asosiasi mahasiswakedokteran untuk melakukan dialog dan brainstormingmengenai rumusan kebijakan tersebut. Dialogtersebut, telah terkumpul beberapa usulan, antaralain: 1) Usulan untuk disediakannya insentif bagi doktersenior yang tertarik untuk pensiun di daerah pedalaman.Beberapa dokter senior telah mengemukakankeinginan mereka untuk memiliki kualitas hidup lebihbaik di pedalaman, karena mereka ingin mengurangibeban kerja dan sudah tidak ingin lagi melayani 60-70 pasien per hari, 2) Usulan untuk mendelegasikanwewenang tindakan ke profesi tenaga kesehatan lain;hal ini mengantisipasi kesulitan menempatkan 1dokter di setiap desa, dan 3) Usulan perbaikan kondisi perumahan untuk dokter di daerah pedalaman,dan fasilitas di rumah sakit daerah yang perluditingkatkan (diusulkan untuk setara dengan rumahsakit pendidikan).AMF juga menekankan keinginan mereka untukdilibatkan dalam rencana implementasinya untuklebih me’lokal’kan beberapa pendekatan yang terdapatdalam kebijakan nasional. AMF mengakui perlunyaperan mereka dalam meningkatkan perekonomianlokal untuk lebih meluaskan lapangan kerja sehinggasuami/istri dokter bisa memperoleh pekerjaandi daerah. Di sisi lain, AMF juga mengusulkan untuklebih membatasi kebebasan dokter di daerah perkotaanuntuk memilih skema dua (tariff di luar ambangreimbursement oleh sécurité sociale) untuk mengurangikesenjangan pendapatan dokter di perkotaandan dokter di pedalaman.Sebagai catatan, tarif yang dikenakan dokterdan rumah sakit di Perancis untuk pelayanan apapun terdiri dari tiga pilihan: 1) skema 1, yaitu tarifyang ditetapkan oleh sécurité sociale, artinya, pasienakan menerima full reimbursement dari biaya yangdikeluarkannya, 2) skema 2, yaitu tarif di atas ambangyang ditetapkan oleh sécurité sociale, artinya,pasien harus ditanggung sebagian oleh sécuritésociale dan sebagian lagi oleh asuransi pribadi, dan3) skema 3, yaitu tarif private, artinya, pasien tidakmenerima reimbursement apa pun dari sécuritésociale. Kebebasan dokter untuk memilih skema 2dibatasi oleh beberapa persyaratan yang telah ditetapkanpada tahun 1998, tidak semua dokter diperbolehkanmengenakan skema 2. Sebagai gambaran,92.3% dari dokter umum berada di skema 1, 6,8%berada di skema 2, dan hanya kurang dari 1% yangberada di skema 3 (di luar sistem sécurité sociale).Pada sisi lain, pemerintah juga akan mengambilbeberapa kebijakan pada tingkat Nasional untukmemperbaiki sistem sécurité sociale di tahun 2013ini. Sebagai contoh, harga obat dan pemeriksaanlab akan turun sekitar 7%. Sécurité sociale juga mendorongdokter dan rumah sakit untuk lebih banyakmenggunakan obat generik, dan one-day surgery.Peningkatan anggaran untuk Sécurité Sociale akandiambil dari kenaikan pajak tembakau dan pajakmiras. Pada awal bulan Februari 2013, muncul rekomendasipokja yang dibentuk di Senat untuk membahaskebijakan mengatasi les déserts médicaux.Rekomendasi tersebut bertolakbelakang denganusulan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatanpada bulan Desember 2012 lalu. Rekomendasi pokjalebih mengambil pendekatan ‘coercive’, yaitu: 1)Membatasi praktek pribadi dokter yang telah melebihijumlah tertentu di suatu daerah. Hal ini telahditerapkan untuk profesi medis lain (perawat, farmasi,fisioterapis, bidan, dll) dan telah terbukti meningkatkanpenempatan perawat di daerah sebanyak 30%dalam 3 tahun terakhir, 2) Menetapkan wajib kerjadi daerah selama minimal 2 tahun untuk dokter spesialisyang baru lulus, dan 3) Mulai mensosialisasikepada mahasiswa kedokteran bahwa mereka akanmenjalani wajib kerja di daerah apabila masalah lesdéserts médicaux tidak teratasi.Pada Minggu lalu, Perdana Menteri Perancistelah menegaskan kembali komitmennya untukmengambil kebijakan mengatasi masalah les désertsmédicaux ini. Dari sudut pandang analisis kebijakan,dinamika dan dialog kebijakan yang terjadi di Perancisdalam hal ini cukup menarik untuk diikuti. Kitamelihat berbagai aktor yang terlibat dalam mencobamengatasi masalah les déserts médicaux di daerahpedalaman. Menarik pula untuk melihat spectrumkebijakan yang diambil dan saran yang diberikanoleh para aktor kebijakan ini.Pada edisi Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia(JKKI) kali ini, beberapa artikel membahaskebijakan untuk penempatan tenaga kesehatan didaerah terpencil. Topik ini pula menjadi salah satutopik yang diangkat dalam Annual Scientific Meeting(ASM) di Fakultas Kedokteran Universitas GadjahMada. Jelaslah bahwa kita semua menyadari pentingnyamengambil langkah strategis untuk mengatasimasalah ini.*) Semua data diolah dari situs Kementrian Sosialdan Kesehatan Perancis, dan dari Direction de larecherche, des études, de l’évaluation et desstatistiques (DREES)
Kebijakan Pembakaran Limbah Medis Padat dengan Insenerator di RSUD Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin
Get PDFBackground: Hospital activities produce waste that can be the medium of transmission of diseases and environmental pollution. The waste should be destroyed. RSUD Dr. H. Moch. Saleh Ansari Banjarmasin have solid medical waste destruction policy use incinerator. Many things qualify for solid medical waste management is good and does not cause adverse effects to workers, patients, the public and environment. Objective: To determine how the use of an incinerator, waste management procedures, the efforts made to minimize the risk arising from operational incinerator at RSUD Dr. H. Moch. Saleh Ansari Banjarmasin. Methods: This study is a qualitative using case study design. Result: RSUD Dr. H. Moch. Saleh Ansari Banjarmasin established the policy implementation as refers to the government regulations. Although the separation of medical and non-medical wastes has been done, but building an incinerator close to several building. This can cause negative effects, especially for staff working close to incinerator building. Ash disposal using open dumping system. Separation of medical and non medical waste has been done. Transportation using special trolley. Transporting and burning activities are recorded and reported. Utilization of solid medical waste is carried out by former utilization infusion bottles. Officer of the incinerator only one person, sometimes not fuel available, the capacity of the incinerator and sometimes less damage. Disturbance of operational incinerator fumes and odors, especially in the mental ward. Conclusion: Some things should be included in the planning of the hospital incinerator repositioning away from the room, routine monitoring and inspection of the quality of incinerator ash and gas, manufacturing waste incinerator ash landfills are safe and supervision is supported by the decisive and obvious regulations. Latar Belakang: Kegiatan rumah sakit menghasilkan berbagai limbah yang dapat menjadi media penularan penyakit dan sumber pencemaran lingkungan. Limbah tersebut harus dimusnahkan, salah satu caranya adalah dengan insenerator. RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin menetapkan kebijakan pemusnahan limbah medis padat melalui pembakaran dengan insenerator. Banyak hal dipersyaratakan untuk pengelolaan limbah medis padat yang baik sehingga tidak menimbulkan dampak buruk bagi petugas, pasien, masyarakat dan lingkungan. Tujuan: Mengetahui bagaimana pemanfaatan insenerator, prosedur pengelolaan limbah, dampak serta upaya yang dilakukan untuk memperkecil resiko yang ditimbulkan dari operasional insenerator di RSUD. Dr. H. Moch. Ansari Saleh Banjarmasin. Metode: Merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Hasil: RSUD Dr. H. Moch. Saleh Ansari Banjarmasin menetapkan kebijakan pelaksanaan pengelolaan limbah yang mengacu kepa- da peraturan pemerintah. Walaupun pemisahan limbah medis dan non medis telah dilakukan, tetapi bangunan insenerator berdekatan dengan beberapa ruangan. Hal ini dapat menimbul- kan dampak buruk terutama bagi petugas yang bekerja dekat dengan bangunan insenerator apalagi pembuangan abu hasil pembakaran menggunakan sistem open dumping. Pengang- kutan menggunakan troli khusus, kegiatan pengangkutan dan pembakaran dicatat dan dilaporkan. Pemanfaatan limbah medis padat yang dilakukan adalah dengan memanfaatkan bekas botol infus. Kendala dalam pengelolaan limbah adalah jumlah operator insenerator hanya satu orang, bahan bakar kadang tidak tersedia serta kondisi insenerator yang mempunyai kapa- sitas pembakaran kurang dan kadang mengalami kerusakan. Gangguan yang ditimbulkan dari operasional insenerator berupa asap dan bau terutama di ruang perawatan jiwa Kesimpulan : Beberapa hal sebaiknya dimasukkan dalam perencanaan rumah sakit yaitu penempatkan insenerator yang jauh dari ruangan, pemantauan dan pemeriksaan rutin kualitas abu dan gas buangan insenerator, pembuatan tempat pembuangan abu yang aman serta pengawasan yang di dukung dengan peraturan pengelolaan limbah medis padat yang tegas dan jelas
Evaluasi Program Desa Siaga Sehat Jiwa (DSSJ) di Wilayah Puskesmas Galur II Kabupaten Kulon Progo Yogyakarta
Get PDFBackground: Community-based mental health services is a solution to bridging the limited access of the society to the healthcare facilities. Calculation of utilization of mental health healthcare at primary health care, secondary healthcare, and tertiary healthcare levels revealed a disparity of 90%. It means that only 10% of the mental health patients had been cared for by the healthcare facilities. Accordingly, primary healthcare facilities have become the spearhead in the implementation of mental healthcare since they can easily be accessed by the community due to geographical proximity, avoid the risk of stigma, and reduced the required cost. DSSJ program was an implementation of primary healthcare with the concept of community mental health nursing. Objective: The objective of the research is to describe implementation of DSSJ program in the working area of Puskesmas Galur II, Kulon Progo Regency. Method: This was a qualitative research using case study design. Informants were those individuals related to the DSSJ program from the planning to the implementation phase. The data were collected through in-depth interviews and observation. The research was conducted from November 2012 to January 2013. Results: Planning of the program was limited to the technical implementation phase and there is no plan for any annual monitoring and evaluation program. In general, no program had been implemented to improve human resource capacity at the level of both Health Center and Mental Hospital. The program was faced with some obstacles, including limited human resource, limitation on communication, fund, regionalism, and policy. The study found that the program could run consistently and continuously at the time when there are some university students had community internship at the Health Centers. Conclusion: The planning phase did not identify local human resource potentials and thus implementation was not optimum. Participation of educational institutions should be planned more thoroughly in line with DSSJ program for sustainability of the program. Latar belakang. Pelayanan kesehatan jiwa berbasis komunitas merupakan salah satu solusi untuk menjembatani keterbatasan akses masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Berdasarkan perhitungan utilisasi layanan kesehatan jiwa di tingkat primer, sekunder, dan tersier terdapat kesenjangan pengobatan sebesar 90%. Pelayanan kesehatan dasar ( puskesmas) merupakan ujung tombak dalam mengimplementasikan pelayanan kesehatan jiwa yang dapat dengan mudah dijangkau masyarakat karena akses yang dekat, mengurangi stigma, dan mengurangi biaya. DSSJ merupakan salah satu implementasi primary health care dengan pendekataan konsep community mental health nurse. Tujuan. Untuk mengetahui pelaksanaan program DSSJ di Wilayah Puskesmas Galur II Kabupaten Kulon Progo. Metode. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus. Informan penelitian ini adalah pihak- pihak yang terkait dalam program DSSJ berjumlah 16 orang. Data penelitian diambil dengan wawancara mendalam dan observasi. Penelitian dilakukan November 2012-Januari 2013 Hasil : Perencanaan program di RSG baru pada tahap pelaksanaan teknis kegiatan. Peningkatkan kapasitas SDM baik di puskesmas maupun RSG belum dilakukan. Terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaan program, diantaranya adalah faktor SDM, komunikasi, dana, kewilayahan, dan kebijakan. Penelitian menemukan bahwa program dapat berjalan secara konsisiten dan kontiyu pada saat mahasiswa institusi pendidikan melakukan praktek komunitas di puskesmas. Kesimpulan Perencanaan DSSJ belum mengidentifikasi potensi sumber daya setempat secara lebih luas dan tidak merencanakan monitor evaluasi tahunan. Implementasi belum dilaksanakan secara optimal. Adanya keterlibatan institusi pendidikan menjadikan program DSSJ lebih sustainable
Evaluasi Besaran Alokasi DAK Bidang Kesehatan Subbidang Pelayanan Kefarmasian Tahun 2011 – 2012
Get PDFBackground: In this era of decentralization , access and provision of drugs for people in the local area is the responsi- bility of local governments. Because the limitations of the local budget, the central government is obliged to guarantee the availability of drugs in the area. Financing sources of drugs from central and local government have not reached the stan- dard of WHO i.e. 2 dollars per capita. To cover demand of financing drug, a Specific Allocation Fund (DAK) proposed state budget that funds given to certain areas to fund special activities that are regional affairs and in accordance with na- tional priorities. General criteria to consider certain areas (re- gional fiscal capacity), specific criteria (regional characteris- tics) and technical criteria (policy formulation from Ministry of Health). Since drug financing is allocated in DAK in 2010, there is a need to evaluate the drug financing at the local level. The purpose: to evaluate the amount of DAK for Pharma- ceutical services in 2011 and 2012. Methods: The study used secondary data from 2010 and 2011 consist of 6 (six) factors: fiscal capacity, character of the area, population number, proportion of poverty , local bud- get for drugs and prediction for the remaining stock of the drug. The analysis statistics uses chi-square and multiple regression. Qualitative interviews is conducted with manag- ers of pharmacy in 2 districts with high financial capability. Results: Result from multiple regression test of the 6 factors used in the allocation of SAF 2011 and 2012 shows only 3 factors that really affects the allocation which are the number of population, the poor and the prediction of the remaining stock of the drug . However, the highest factor is the popula- tion. Result for qualitative with 2 respondents shows that since they got DAK they reduced local budget for drugs, because the drug financing is sufficient from DAK. Conclusion: local sense of ownership towards the health budget in the area is low resulting in reliance on the central health budget. The effeciency of the central budget causes reduction of health budget both in central and local level. Latar belakang: Dalam era desentralisasi ini, akses dan penyediaan obat bagi masyarakat di daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Namun keterbatasan anggaran daerah maka pemerintah pusat berkewajiban menjamin ketersediaan obat di daerah. Sumber pembiayaan obat di daerah melalui APBN dan APBD belum mencapai standar WHO, 2 dol- lar per kapita. Untuk menutupi kekurangan pembiayaan obat, diusulkan DAK yaitu dana APBN yang diberikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Daerah tertentu mempertimbangkan kriteria umum (kemampuan fiskal daerah), kriteria khusus (karakteristik daerah) dan kriteria teknis (rumusan kebijakan Kementerian Kesehatan). Sejak kebijakan obat melalui DAK pada tahun 2010, perlu dilakukan evaluasi besaran DAK Bidang Kesehatan untuk Kefarmasian tahun 2011 dan 2012. Tujuan: tujuan penelitian ini adalah melakukan evaluasi besaran DAK Bidang Kesehatan untuk Kefarmasian 2011 dan 2012. Metode: Penelitian menggunakan data sekunder 2010 dan 2011 yang terdiri 6 faktor yaitu; kemampuan fiskal, karakter wilayah, jumlah penduduk, penduduk miskin, anggaran obat dalam APBD dan prediksi sisa stok obat untuk pengalokasian DAK 2011 dan 2012. Uji analisis menggunakan chi square dan multipel regresi. Kualitatif dengan wawancara pengelola farmasi di 2 kabupaten dengan kemampuan keuangan tinggi. Hasil: Dari uji multiple regresi terhadap 6 faktor yang digunakan dalam pengalokasian DAK 2011 dan 2012 hanya 3 yang mempengaruhi alokasi yaitu jumlah penduduk, penduduk miskin dan prediksi sisa stok obat. Namun yang paling tinggi adalah jumah penduduk. Untuk kualitatif pada 2 responden, sejak mendapat DAK terjadi pengurangan anggaran obat di APBD, karena pembiayaan obat cukup dengan DAK. Kesimpulan: daerah belum memahami ownership anggaran kesehatan di daerah sehingga masih mengandalkan anggaran dari pusat, dimana ketidakstabilan anggaran pusat dengan ef isiensi menyebabkan pemotongan merata anggaran kesehatan di pusat dan daerah
KEBIJAKAN NASIONAL DALAM KONTEKS LOKAL: TANTANGAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA SIAGA DAN RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN PAPUA
Get PDFBackground:One of the policies in health to achieve IndonesiaSehat 2010 was the development of desa siaga that wasbased on Decree of Ministry of Health number 564/MENKES/SK/VIII/2006 regarding the guidance on the implementation ofDesa Siaga. Desa Siaga is a community based health effortthat involved community self funding agency such as PKK,religious organization, and private sector.Method:This was a qualitative descriptive research that usedexplanatory analysis with case study design. The researchinformant was district government, health office, communityleaders and public figure as well as health care provider. Thedata was collected with interview, observation anddocumentation. Data analysis was conducted with case studyanalysis.Result: This research showed that the implementation of DesaSiaga was with top–down method that used social mobilizationapproach. The district government and community was verymuch supporting the policy of Desa Siaga. Difficult geographiclocation, limited human resources in health and limited fundingwere the main obstacles in the implementation of Desa Siagapolicy and health service referral. The main problem of referralimplementation was transportation and funding. The readinessof community and village aparatur to assist the poor communitywas still very minimum.Conclusion: This research proven that Desa Siaga programwas very important for community in the district of Yapenarchipelago. Nevertheless, difficulties in geographiccondition,limited human resources in health as well as limited fundinghas resulted in difficulties in the implementation of Desa Siagapolicy and health service referral in the district of Yapenarchipelago. The regional and central government have notbeen able to respond to the needs of Desa Siaga.Keyword: Policy Implementation, Desa siaga, Papua