Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia : JKKI
Not a member yet
400 research outputs found
Sort by
Integrasi Upaya Pencegahan HIV dan Perlindungan Anak: Menuju Pencapaian Target 3.3 dan 3.8 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Full text linkStudi ini mengulas penularan Human Immunodeficiency Virus (HIV) pada anak akibat kekerasan seksual, menggunakan pendekatan kualitatif dengan dasar analisis data kuantitatif. Desain penelitian ini dipilih untuk mendalami isu tersebut, dengan sumber data kuantitatif dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan situs web Kementerian terkait. Temuan studi menunjukkan hubungan antara kekerasan seksual dan peningkatan penularan HIV pada anak, terutama melalui kontak seksual. Kondisi fisik yang belum matang membuat anak lebih rentan terhadap penyakit menular seperti HIV. Upaya pemerintah untuk menanggulangi penularan HIV atau Acquired Immuno Deficiency Syndrome (AIDS) melibatkan regulasi, kampanye pencegahan, tes HIV, program Antiretroviral Therapy (ART), dukungan psikososial, dan peningkatan akses ke layanan kesehatan bagi anak-anak yang terkena HIV/AIDS
Kepemilikan Jaminan Kesehatan di Kalangan Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2023
Full text linkBadan Perencanaan Pembangunan Nasional RI (Bappenas RI) menargetkan kepemilikan jaminan kesehatan penduduk Indonesia mencapai angka 98% pada tahun 2024. Namun per Maret 2023 hanya sekitar 72,38% penduduk yang memiliki jaminan kesehatan. Masyarakat dengan status ekonomi tinggi yang mempunyai jaminan kesehatan mencapai 83,08%, sedangkan pada penduduk miskin yang memiliki jaminan kesehatan hanya sebanyak 63,19% dimana seharusnya angka tersebut lebih tinggi dengan adanya program jaminan kesehatan khusus penduduk dengan status ekonomi rendah yang biayanya ditanggung pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab rendahnya kepemilikan jaminan kesehatan di kalangan penduduk miskin di Indonesia tahun 2023. Data yang digunakan adalah rawdata yang bersumber dari Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret (Susenas) 2023, dengan menerapkan Regresi Logistik Biner sebagai metode analisis. Hasil penelitian menemukan bahwa umur, jumlah anggota rumah tangga, dan keluhan kesehatan yang mengganggu kegiatan sehari-hari memengaruhi status kepemilikan jaminan kesehatan penduduk miskin Indonesia
Analisis Faktor Pendorong Penggunaan Rokok Elektrik oleh Mahasiswa dan Implikasinya terhadap Kebijakan Pengendalian Tembakau
Full text linkRokok elektrik, atau yang dikenal sebagai Electronic Nicotine Delivery System (ENDS), pada dasarnya mirip dengan rokok tembakau. Namun, alih-alih menggunakan tembakau, rokok elektrik menggunakan pelepasan logam yang membawa energi dari baterai untuk menghasilkan uap. Metode penelitian menggunakan observasi perpustakaan yaitu menelusuri jurnal-jurnal penelitian di beberapa database dengan menggunakan kata kunci dan kriteria tertentu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir 2020-2025. Hasil pencarian diperoleh 15 jurnal (6 artikel internasional dan 9 artikel nasional) tentang pengguna vape (rokok elektrik). Jurnal ilmiah/jurnal kesehatan yang ber-ISSN, Google Schoolar, Portal Garuda, Sciencedirect, Oxford Academic. Literatur review sudah melalui kaji etik dengan nomor kode 10.076.C/KEPK-FKMUMJ/V/2025. Hasil kajian literatur menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendorong pegunaan vape kebanyakan ingin mengikuti trendy masa kini, dan pengaruh lingkungan sekitar. Hasil penelitian menemukan adanya hubungan yang signifikan (p<0,05) terhadap kecemasan, keluarga, lingkungan, dan teman sebaya, terhadap faktor yang mendorong penggunaan rokok elektrik pada siswa. Peneliti juga menemukan adanya hubungan (p<0,05) dampak kesehatan terhadap penggunaan rokok elektrik dan e-liquid yang berbahaya bagi tubuh. Vape terbukti memiliki dampak buruk terhadap kesehatan, seperti kerusakan paru-paru, paparan logam berat, peningkatan risiko pradiabetes dan diabetes, serta keterkaitan dengan gangguan mental. Saran dalam penelitian ini diperlukan adanya penelitian secara langsung
Scheme of Government Policy in Accelerating COVID-19 Vaccination for Elderly Groups in Indonesia
No full textCOVID-19 vaccination must be given to the elderly group (> 60 years) because it is at high risk of being infected with COVID-19 with a high mortality rate. This study aims to analyze the implementation of government policies in reducing the spread of COVID-19 through accelerating vaccines for the elderly ( elderly) in Indonesia, and this study used a qualitative research method. The data sources for this research were online news media and the Nvivo 12 plus application as software for data analysis. The results of the study showed that the factors causing the slow process of vaccination for the elderly were lack of socialization regarding COVID-19 vaccination, hoax news related to vaccination, limited access to vaccine services, and comorbidities or comorbidities for the elderly. Vaccination for the elderly group was carried out by classification. Tasks through the central Government were then handed over to the provincial Governor and district and city governments, according to the bureaucratic structure such as the UPTD puskesmas in every region in Indonesia
Kebijakan Pemerintah dalam Mengatasi Masalah Stunting di Kota Tangerang
No full textStunting masih menjadi masalah serius di indonesia termasuk kota tangerang. Oleh sebab itu pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengatasi masalah stunting. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah stunting di Kota Tangerang. Dalam penelitian ini, saya melakukan analisis terhadap kebijakan yang telah diimplementasikan oleh pemerintah Kota Tangerang dalam upaya mengatasi masalah stunting. Metode penelitian yang digunakan meliputi studi dokumentasi dan analisis kebijakan, dengan mengumpulkan data dari dokumen kebijakan, laporan terkait, dan sumber informasi lainnya yang relevan. Sumber data saya dapatkan dari beberapa jurnal nasional dan juga wawancara di dinas kesehatan kota tangerang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Kota Tangerang dalam mengatasi masalah stunting telah memberikan langkah-langkah yang penting dalam upaya penanggulangan stunting. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk mengatasi tantangan yang ada dan memastikan keberlanjutan program-program penanggulangan stunting di masa depan
Pengaruh Mandatory Spending Terhadap Jasa Pelayanan Kesehatan: Literature Review
No full textKesehatan merupakan hak dasar bagi semua warga yang harus dijamin oleh negara, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi, khususnya UUD RI 1945 Pasal 28H ayat (1). Pasal ini dengan tegas menyatakan bahwa setiap individu berhak untuk hidup sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, lingkungan hidup yang sehat, serta menerima layanan kesehatan yang memadai. Oleh karena itu terdapat Undang-undang Dasar yang Menyusun dan membahas tentang pembelanjaan wajib untuk Kesehatan. Metode yang digunakan dalam literatura review ini adalah menelaah beberapa jurnal yang telah terindeks nasional maupun internasional yang terpublish secara luas di Google Scholar, PubMed dan Science Direct dengan jangka umur jurnal dari 2016-2022. Hasil yang telah didapat dari literatur review ini ialah pembelanjaan anggaran kesehatan yang diatur pemerintah sangatlah berpengaruh dalam jasa pelayanan kesehatan, dari pembelanjaan obat, logistik, pembayaran tenaga kesehatan serta aspek pembelanjaan yang lainnya. Dengan ini UU Kesehatan no 17 tentang penghapusan mandatory spending di Indonesia bisa berdampak yang tidak orang ketahui kedepannya
Analisis Kebijakan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi Melalui Program 1000 HPK
No full textAnalisis kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi ini bertujuan menganalisis kebijakan (analysis for policy) terkait Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 melalui program 1000 HPK beserta evaluasi dalam memberikan alternatif pemecahan masalah kebijakan yang berlaku. Terdapat kendala dalam gerakan 1000 HPK seperti belum adanya penggalangan komitmen khusus, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program, dan belum maksimalnya dalam melakukan monitoring evaluasi kegiatan terkait program. Mengacu pada SUN Framework, sebagian besar dari 13 intervensi di bidang gizi yang terbukti paling cost effective sudah dilaksanakan, namun hasilnya tidak efektif. Hal ini terutama karena masalah gizi sementara ini dianggap sebagai tanggung jawab sektor kesehatan semata. Perlu adanya sinergitas dari seluruh sektor dalam mendukung kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi untuk mencapai keberhasilan dari program yang telah dicanangkan pemerintah.Kata kunci: Analisis kebijakan; perbaikan gizi; peraturan presiden; 1000 HPKAnalisis kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi ini bertujuan menganalisis kebijakan (analysis for policy) terkait Peraturan Presiden No. 42 tahun 2013 melalui program 1000 HPK beserta evaluasi dalam memberikan alternatif pemecahan masalah kebijakan yang berlaku. Terdapat kendala dalam gerakan 1000 HPK seperti belum adanya penggalangan komitmen khusus, kurangnya partisipasi masyarakat dalam mendukung program, dan belum maksimalnya dalam melakukan monitoring evaluasi kegiatan terkait program. Mengacu pada SUN Framework, sebagian besar dari 13 intervensi di bidang gizi yang terbukti paling cost effective sudah dilaksanakan, namun hasilnya tidak efektif. Hal ini terutama karena masalah gizi sementara ini dianggap sebagai tanggung jawab sektor kesehatan semata. Perlu adanya sinergitas dari seluruh sektor dalam mendukung kebijakan Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi untuk mencapai keberhasilan dari program yang telah dicanangkan pemerintah. Kata kunci: Analisis kebijakan; perbaikan gizi; peraturan presiden; 1000 HP
Analisis Kesiapan Organisasi Dalam Menghadapi Transformasi Digital Kesehatan Di Klinik Bakti Tunas Husada
Full text linkPerkembangan teknologi pada pelayanan kesehatan sudah semakin maju. Peraturan Menteri Kesehatan sudah menetapkan dan menuangkannya dalam sebuah blue print transformasi digital dalam Pelayanan kesehatan khususnya ditingkat primer, dituntut untuk mentransformasikan pelayanan dari perubahan kemampuan sumber daya, menyesuikan proses bisnis yang dimungkinkan secara digital agar dapat menciptakan nilai bagi pasien, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan faktor kesiapan organisasi dalam menghadapi transformasi digital kesehatan di klinik bakti tunas husada. metode penelitian kulaitatif, menggunakan pendekatan studi kasus yang berkaitan dengan Derivation of success factor fremwork for digital transformation, yaitu beberapa faktor suksesnya tranformasi digital, kemudian dilakukan indeep interview terhadap petugas yang diambil secara perposive sampling, disesuaikan dengan tingkatan pengetahuan dan pekerjaan. Hasil Penelitian memperlihatkan bahwasanya klinik BTH secara keseluruhan sudah siap dalam menghadapi transformasi digital dalam pelayanan kesehatan. Walaupun demikian faktor digital platform memiliki kendala dari penyesuaian aplikasi dan perangkat dalam implementasi sistem informasi yang akan digunakan. Harus didukung dengan partnership Network yang kuat, jika keputusan organisasi ingin menggunakan aplikasi open source. Dibutuhkan komunikasi dengan pelayanan kesehatan lain yang sudah menggunakannya, agar dapat mempelajari alur dan tantangan dalam menggunakan aplikasi tersebut
Analisis Case Mix Index FKRTL Kerja Sama BPJS Kesehatan di Provinsi Banten Tahun 2019 - 2022
No full textDalam rangka menjaga suistanibilitas JKN utamanya kecukupan dana JKN terhadap pembiayaan kesehatan bagi peserta JKN, maka kenaikan pembiayaan pelayanan kesehatan dengan sistem INA CBG yang terus meningkat dari tahun ke tahun tersebut harus dilakukan evaluasi dan monitoring secara berkala oleh seluruh ekosistem yang terlibat dalam JKN salah satunya adalah Rumah Sakit dan BPJS Kesehatan. Evaluasi tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan Case Mix Index. Hasil analisa Case Mix Indeks tersebut sebagai evaluasi yang penting artinya bukan hanya bagi rumah sakit namun juga BPJS Kesehatan. Adapun hasil analisa Case Mix Indeks di Provinsi Banten Tahun 2019 – 2022 didapatkan hasil yaitu terdapat perbedaan signifikan antara kelas RS dimana RS dengan tingkatan lebih tinggi memiliki nilai CMI yang lebih tinggi dari pada kelas dibawahnya. Nilai CMI rawat jalan di provinsi Banten tahun 2019 - 2022 dipengaruhi signifikan oleh proporsi kunjungan pasien lanjut usia, segmen kepesertaan PBI , segmen kepesertaan Non PBI hak perawatan kelas tiga dan proporsi kunjungan pasien hak perawatan kelas satu. Sedangkan Nilai CMI rawat inap di provinsi Banten tahun 2019 - 2022 dipengaruhi signifikan oleh proporsi kunjungan pasien lanjut usi
Literature Review : Evaluasi Kebijakan Penurunan Kasus Stunting
No full textTingginya prevalensi kasus stunting di Indonesia yang berada pada urutan kedua menjadi suatu hal permasalahan yang harus ditemukan solusi untuk mengatasinya dengan membutuhkan banyak peran lintas sektor termasuk pemerintah untuk mengeluarkan suatu kebijakan guna menurunkan angka prevalensi stunting. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah tinjauan pustaka dengan melakukan telaah terhadap beberapa jurnal terindeks nasional maupun internasional seperti Google Scholar, NCBI, dan Science Direct dengan rentang terbit jurnal pada tahun 2018-2023. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu dalam beberapa jurnal yang telah ditelaah sebagian besar adanya kekurangan dalam implementasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan stunting, rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat mengenai pencegahan stunting, dan tidak adanya perubahan perilaku yang signifikan oleh masyaraka sehingga dapat disimpulkan bahwa evaluasi dalam suatu kebijakan Penurunan kasus gizi buruk stunting meliputi penilaian terhadap target yang telah dicapai seperti target penurunan tingkat kasus stunting, tingkat asupan gizi yang dikonsumsi dan target peningkatan akses pelayanan kesehatan. Dengan demikian, perlu adanya kehancuran dalam kebijakan penerapan demi terwujudnya penurunan kasus stunting