JURNAL CITA HUKUM
Not a member yet
403 research outputs found
Sort by
Legal Policies for Non-Subsidized Hajj Financing in Indonesia
Get PDFAdditional quotas for hajj have not been resolved, particularly in regard to the financing of hajj, which requires subsidies. The state\u27s goal of distributing subsidies to those who are unable to afford them has not been met, and the state\u27s concept of welfare democracy has not been realized. Accordingly, this investigation employs normative legal research in order to focus on government policies as well as developing issues related to Hajj financing. A constitutional practice that has gradually become law is revealed in this study, namely the existence of subsidies created by the existence of benefit value instruments and the practice of subsidies that have been carried out previously in an indirect manner by the Minister with agreement from the DPR in determining BPIH by applying a 50% discount to the real cost of the hajj. As long as the constitutional practice is carried out in order to complete, perfect, and revitalize the legislation, this is normal. A formal legislative body or statutory regulation is required if there are any actual or potential constitutional issues with the practice of constitutional law.Keywords: Open Legal Policy; Hajj Financing; Non-Subsidized Hajj; Hajj Category Kebijakan Hukum Pembiayaan Haji Non Subsidi di Indonesia Abstrak.Banyaknya tambahan kuota haji belum teratasi, terutama perihal pembiayaan haji yang memerlukan subsidi. Target subsidi yang seharusnya menjangkau masyarakat yang tidak mampu secara finacial dan konsep demokrasi kesejahteraan melalui instrumen subsidi yang digunakan oleh negara dalam hal ini belum terpenuhi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus sehingga analisis penelitian lebih menekankan kepada kebijakan pemerintah dan permasalahan yang berkembang mengenai pembiayaan haji. Temuan penelitian ini yakni, keberadaan subsidi yang tercipta dengan adanya instrumen nilai manfaat dan praktik subsidi yang secara tidak langsung, telah dilakukan sebelumnya melalui penetapan BPIH dengan besaran 50% dari real cost biaya haji yang dilakukan oleh Menteri dengan kesepakatan DPR, secara tidak langsung menjadi kebiasaan yang praktik ketatanegaraan yang telah berangsur-angsur lama menjadi hukum. Hal ini adalah lumrah, karena selama kebiasaan ketatanegaraan dilakukan demi melengkapi, menyempurnakan, menghidupkan kaidah-kaidah hukum perundang-undangan, hal tersebut konstitusional. Namun jika praktik ketatanegaraan tersebut justru mengalami permasalahan atau potensi konstitusional, maka hal tersebut harus dipertegas dalam sebuah legis formal atau peraturan perundang-undangan.Kata Kunci: Open Legal Policy; Pembiayaan Haji; Haji Non Subsidi; Kategori Haji Правовая политика для не субсидируемых Финансирование хаджа в Индонезии Абстрактный.Дополнительные квоты на хадж не решены, особенно в отношении финансирования хаджа, который требует субсидий. Задача государства по распределению субсидий среди тех, кто не может их себе позволить, не была достигнута, а концепция государственной демократии всеобщего благосостояния не была реализована. Соответственно, в этом расследовании используются нормативно-правовые исследования, с тем чтобы сосредоточить внимание на государственной политике, а также на разработке вопросов, связанных с финансированием хаджа. В этом исследовании раскрывается конституционная практика, которая постепенно стала законом, а именно наличие субсидий, созданных наличием инструментов оценки выгоды, и практика субсидий, которые ранее осуществлялись косвенным образом министром с согласия ДНР. при определении БПЖ путем применения 50% скидки к реальной стоимости хаджа. Пока конституционная практика осуществляется с целью дополнения, совершенствования и оживления законодательства, это нормально. Официальный законодательный орган или законодательное регулирование требуется, если есть какие-либо фактические или потенциальные конституционные проблемы с практикой конституционного права.Ключевые Слова: открытая правовая политика; финансирование хаджа; хадж без субсидий; категория хаджа
Judicial Trend in Protecting Human Rights of Persons in Police Custody
Get PDFA person is not liable to be arrested merely on the suspicion of complicity in an offence. The date and time of arrest shall be recorded in the memo which must also be countersigned by the arrestee. The right to counsel begins when a person is being interrogated and continues through pre-trial stages to trial and into appeal since it is an essential ingredient of the reasonable, fair, and just procedure. It would be prudent for the police officer to allow a lawyer where the accused wants to have one at the time of interrogation if he wants to escape the censure that the interrogation is carried on in secrecy by physical and psychic torture. However, these formalities are not followed in all cases and all countries. The higher police officials, even though they may privately be critical of the actions of the lower officials, are tending to protect their fellowmen or the government from civil liability.Keywords: Arbitrary Arrest; Custodial Death; Judicial Review; Torture, Victim Tren Peradilan dalam Melindungi Hak Asasi Manusia dalam Penahanan Polisi AbstrakSeseorang tidak bertanggung jawab untuk ditangkap hanya karena dicurigai terlibat dalam suatu pelanggaran. Tanggal dan waktu penangkapan harus dicatat dalam memo yang juga harus ditandatangani oleh orang yang ditangkap. Hak atas nasihat dimulai ketika seseorang diinterogasi dan berlanjut melalui tahap pra-peradilan hingga persidangan dan naik banding karena ini merupakan unsur penting dari prosedur yang masuk akal, adil, dan adil. Akan lebih bijaksana bagi petugas polisi untuk mengizinkan pengacara di mana terdakwa ingin memilikinya pada saat interogasi jika dia ingin menghindari kecaman bahwa interogasi dilakukan secara rahasia dengan penyiksaan fisik dan psikis. Namun, formalitas ini tidak diikuti di semua kasus dan semua negara. Pejabat polisi yang lebih tinggi, meskipun mereka secara pribadi mengkritik tindakan pejabat yang lebih rendah, cenderung melindungi sesamanya atau pemerintah dari pertanggungjawaban perdata.Kata Kunci: Penangkapan Sewenang-wenang; Penahanan Mati; Peninjauan Kembali; Penyiksaan; Korban Судебные Тенденции В Защите Прав Человека При Содержании Под Стражей В Полиции Аннотация Никто не может быть арестован только по подозрению в причастности к преступлению. Дата и время ареста должны быть записаны в памятной записке, которая также должна быть подписана арестованным. Право на консультацию начинается с допроса человека и продолжается на досудебной стадии до суда и апелляции, поскольку это важный элемент разумной и справедливой процедуры. Было бы разумно, если бы полицейский допустил адвоката, которого обвиняемый хочет иметь во время допроса, если он хочет избежать критики в связи с тем, что допрос проводится тайно с применением физических и психологических пыток. Однако эта формальность соблюдается не во всех случаях и не во всех странах. Высокопоставленные полицейские, даже если они лично критиковали действия низших должностных лиц, как правило, защищали себя или правительство от гражданской ответственности.Ключевые Слова: Необоснованный Арест; Смерть В Условиях Содержания Под Стражей; Судебный Пересмотр; Пытки, Жертв
Health Rights of Refugees, Immigrants and Asylum Seeker
Get PDFIt has been widely documented that refugees are one of the most vulnerable layers of society to health problems due to poor access to social services, as well as difficulties in housing and nutrition, poor living conditions, and abuse. The health services provided to IDPs are often inadequate and appropriate. Refugees and immigrants have difficulty accessing health care services, medicines, counselling, diagnosis, treatment and rehabilitation services almost all over the world. Today, inequality, regional struggles, and global shifts strongly reflect the ongoing problems of refugees and migrants and their future escalation. This study uses a qualitative research method with a literature approach. The results of the study stated that the settlement of matters regarding their stay, nutrition, accommodation and health services must be prepared in advance, and especially human rights must be respected. In this regard, the actions of governments, civil society organizations and universities at the regional and global levels will contribute to a better future of immigration.Keywords: Refugees and Immigrants; International Immigration; Health Law; Health problems; Health services; Convention Regarding the Status of Refugees Hak Kesehatan Pengungsi, Imigran dan Pencari Suaka AbstrakTelah banyak didokumentasikan bahwa pengungsi adalah salah satu lapisan masyarakat yang paling rentan terhadap masalah kesehatan karena buruknya mendapat layanan sosial, selain karena kesulitan dalam perumahan dan gizi, kondisi hidup yang buruk, dan adanya pelecehan. Pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengungsi seringkali tidak cukup dan layak. Pengungsi dan imigran mengalami kesulitan mengakses layanan perawatan kesehatan, obat-obatan, konseling, diagnosis, pengobatan dan layanan rehabilitasi hampir terjadi di seluruh dunia. Saat ini, ketidaksetaraan, perjuangan regional, dan pergeseran global sangat mencerminkan masalah pengungsi dan migran yang terus berlanjut dan eskalasi mereka di masa depan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literatur. Hasil penelitian menyatakan bahwa penyelesaian urusan tentang masa tinggal mereka, nutrisi, akomodasi dan layanan kesehatan harus disiapkan terlebih dahulu, dan terutama hak asasi manusia harus dihormati. Dalam hal ini, tindakan pemerintah, organisasi masyarakat sipil dan universitas di tingkat regional dan global akan berkontribusi pada masa depan imigrasi yang lebih baik.Kata Kunci: Pengungsi dan Imigran; Imigrasi Internasional; Hukum Kesehatan; Masalah kesehatan; Pelayanan kesehatan; Konvensi Terkait Status Pengungsi Права на здоровье беженцев, иммигрантов и просителей убежища АннотацияШироко задокументировано, что беженцы являются одним из наиболее уязвимых слоев общества с точки зрения проблем со здоровьем из-за плохого доступа к социальным услугам, а также трудностей с жильем и питанием, плохих условий жизни и жестокого обращения. Медицинские услуги, предоставляемые беженцам, часто неадекватны и не соответствуют требованиям. Беженцы и иммигранты почти во всем мире испытывают трудности с доступом к услугам здравоохранения, лекарствам, консультациям, диагностике, лечению и реабилитации. Сегодня неравенство, региональная борьба и глобальные сдвиги во многом отражают текущие проблемы беженцев и мигрантов и их будущую эскалацию. В этом исследовании используется качественный метод исследования с литературным подходом. Результаты исследования показали, что решение вопросов, касающихся их пребывания, питания, проживания и медицинского обслуживания, должно быть подготовлено заранее, и особенно должны соблюдаться права человека. В этом отношении действия правительств, организаций гражданского общества и университетов на региональном и глобальном уровнях будут способствовать лучшему будущему иммиграции.Ключевые Слова: Беженцы и иммигранты; международная иммиграция; закон о здоровье; проблемы со здоровьем; медицинские услуги; конвенция о статусе беженце
Public Administration as One of the Forms for Exercising State Power
Get PDFThe problematic issues related to the definition of public administration as one of the forms of exercising state power are considered. The level of how the quality of public administration processes affects the functioning of the state system and its key mechanisms is analyzed. An important emphasis is placed on the fact that the most useful of the successful practices of public administration in developed countries can be adopted for the state system of Ukraine. Modern problems and ways of their effective solution at different levels of state and local administration are actualized. The analysis of the basic structural elements of qualitative public administration, the level of their influence on processes of realization of the state-power powers within functioning of the state system is offered. For example, it explains whether transparency and impartiality do have a significant impact on the efficiency of public administration. The efficiency (effectiveness) of various, "non-traditional" ways and means of realization of public-administrative activity is established. The conclusions of both leading scholars are analyzed, and the author\u27s assessment of the extent to which the adoption of strategies and tactics of management activities borrowed from other areas of socially useful activity are useful for the field of public administration. First of all, this applies to the sphere of private business. After all, the analyzed experience of developed countries proves that Ukraine can borrow a lot of useful solutions and practical effective tools from private industries.Keywords: Public Administration; State Power; Public Administration; Effective Activity Administrasi Negara Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelenggaraan Kekuasaan Negara AbstrakIsu-isu problematik terkait dengan definisi administrasi publik sebagai salah satu bentuk pelaksanaan kekuasaan negara yang patut dipertimbangkan. Tingkat bagaimana kualitas proses administrasi publik mempengaruhi fungsi sistem negara dan mekanisme kuncinya dianalisis. Penekanan penting ditempatkan pada fakta bahwa praktik administrasi publik yang paling berguna dan yang berhasil di negara maju dapat diadopsi untuk sistem negara Ukraina. Masalah modern dan cara penyelesaiannya yang efektif di berbagai tingkat administrasi negara bagian dan lokal diaktualisasikan. Analisis elemen-elemen struktural dasar administrasi publik kualitatif, tingkat pengaruhnya terhadap proses realisasi kekuatan-kekuatan negara dalam fungsi sistem negara ditawarkan. Misalnya, menjelaskan apakah transparansi dan ketidakberpihakan memang memiliki dampak signifikan terhadap efisiensi administrasi publik. Efisiensi (efektivitas) dari berbagai, "non-tradisional" cara dan sarana realisasi kegiatan administrasi publik didirikan. Kesimpulan dari kedua cendekiawan terkemuka dianalisis, dan penilaian penulis tentang sejauh mana penerapan strategi dan taktik kegiatan manajemen yang dipinjam dari bidang lain dari kegiatan yang bermanfaat secara sosial berguna untuk bidang administrasi publik. Pertama-tama, ini berlaku untuk bidang bisnis swasta. Bagaimanapun, pengalaman yang dianalisis dari negara-negara maju membuktikan bahwa Ukraina dapat meminjam banyak solusi yang berguna dan alat praktis yang efektif dari industri swasta.Kata kunci: Administrasi Publik; Kekuasaan Negara; Ilmu Pemerintahan; Aktivitas Efektif Государственное управление как одна из форм осуществления государственной власти Аннотация В статье рассматриваются проблемные вопросы, связанные с определением публичного администрирования как одной из форм реализации государственной власти. Проанализирован уровень влияния качества процессов государственного управления на функционирование государственной системы и ее ключевых механизмов. Важный акцент делается на том, что именно полезного из успешных практик функционирования публичного администрирования в развитых странах можно перенять для государственной системы Украины. Актуализируются современные проблемы и пути их эффективного решения на разных уровнях государственного и местного управления. Предлагается анализ основных структурных элементов качественного публичного администрирования, уровень их влияния на процессы реализации государственно-властных полномочий в пределах функционирования государственной системы. Например, объясняется, действительно ли прозрачность и беспристрастность оказывают значительное влияние на эффективность публичного администрирования. Устанавливается эффективность (действенность) различных, «нетрадиционных» способов и средств реализации публично-административной деятельности. Анализируются выводы как ведущих ученых, так и предлагается авторская оценка того, в какой степени для сферы публичного администрирования полезно заимствование стратегий и тактик осуществления управленческой деятельности. Прежде всего это касается сферы частного бизнеса, поскольку опыт развитых стран доказывает, что Украина может позаимствовать немало полезных решений и практически эффективных инструментариев именно из частных отраслей.Ключевые слова: Публичное Администрирование; Государственная Власть; Общественное Управление; Государственная Систем
Jus Cogens: Problem of the Role in Treaty Interpretation
Get PDFDue to their specific legal nature, the jus cogens rules occupy a special place and have conceptual significance in international law system in the vein that their non-compliance may, in fact, sabotage foundations of the international legal system based on states consent. Since the entry into force of the VCLT, jus cogens concept in international law has moved closer to international legal practice. A paradoxical situation exists - jus cogens concept in international law is generally accepted, there is also a normatively established definition of such a rule, but its specific framework and content remain unclear. The ICJ has repeatedly addressed the issue of jus cogens norms, but a detailed concept on jus cogens has not been formed. It is analyzed that the problem of establishing jus cogens is difficult to solve in abstractio. The reason lies not only in the absence of a single official list of norms jus cogens – the criteria for including norms in such a list are not defined. Opinions of representatives of the doctrine and the international judiciary on this issue differ significantly. Addressing the problem of the role and significance of jus cogens, general international law imperative rules, for the observance and interpretation of treaties, it should be noted that treaties are to be interpreted in a format compatible with the imperative norms. The considerations presented in the research indicate a special, if not decisive, role in the observance of jus cogens in treaties interpretation.Keywords: International Law; VCLT; Treaties; Imperative Rules Jus Cogens: Masalah Peran dalam Interpretasi Perjanjian AbstrakAturan Jus Cogens menempati tempat khusus dan memiliki makna konseptual dalam sistem hukum internasional dikarenakan sifat hukumnya yang spesifik, selain karena ketidakpatuhannya dapat menyabot fondasi sistem hukum internasional berdasarkan persetujuan negara. Sejak berlakunya VCLT, konsep Jus Cogens dalam hukum internasional semakin mendekati praktik hukum internasional. Situasi paradoks terjadi - konsep Jus Cogens dalam hukum internasional diterima secara umum. Ada juga definisi yang ditetapkan secara normatif dari aturan semacam itu, tetapi kerangka kerja dan isinya yang spesifik masih belum jelas. ICJ telah berulang kali membahas masalah norma Jus Cogens, tetapi konsep rinci tentang Jus Cogens belum terbentuk. Dianalisis bahwa masalah pembentukan Jus Cogens sulit dipecahkan secara abstrak. Alasannya tidak hanya terletak pada tidak adanya satu daftar resmi norma Jus Cogens – kriteria untuk memasukkan norma dalam daftar tersebut tidak didefinisikan. Pendapat perwakilan doktrin dan peradilan internasional tentang masalah ini berbeda secara signifikan. Mengatasi masalah peran dan pentingnya Jus Cogens, aturan umum hukum internasional imperatif, untuk ketaatan dan interpretasi perjanjian. Perlu dicatat bahwa perjanjian harus ditafsirkan dalam format yang kompatibel dengan norma-norma imperatif. Pertimbangan yang disajikan dalam penelitian ini menunjukkan peran khusus, jika tidak menentukan, dalam ketaatan Jus Cogens dalam interpretasi perjanjian.Kata kunci: Hukum Internasional; VCLT; Perjanjian; Aturan Imperatif Jus Cogens: Проблема Роли В Толковании Договора Aннотация Нормы jus cogens вследствие своей специфической правовой природы занимают особое место, имеют концептуальное значение в системе международного права в том смысле, что их несоблюдение может фактически подорвать основы международной правовой системы, которая опирается на согласие государств. Со времени своего включения в Венскую конвенцию о праве международных договоров 1969 г., концепция международного права jus cogens подошла к международной юридической практике. Доказано, что имеет место парадокс – концепция jus cogens в международном праве общепринятая, также существует нормативно-закрепленное понятие такой нормы, при этом ее рамки и содержание остаются неточными. МС ООН неоднократно касался проблематики норм jus cogens, однако не дал системного видения данного вопроса. Проблему определения jus cogens решить in abstracto сложно. Причина не только в отсутствии единого официального перечня норм jus cogens – не определены критерии включения норм в такой перечень. Мнения представителей доктрины и международного судейского корпуса по этому поводу существенно различаются. Приведенные в исследовании соображения свидетельствуют об особой, если не решающей, роли jus cogens в процессе интерпретации международных договоров.Ключевые слова: Jus cogens, международное право, интерпретация международных договоров, ВКПМ
International Standards of Social Protection of Internally Displaced Persons: Administrative and Criminal Aspects
Get PDFThis article reveals the problem of social security of internally displeased persons. The scope of social protection directed at this category of population is not the same in different countries. Taking into account the origin of the authors of the article, the questions of social protection of internally displaced persons in Ukraine are described in detail. Conclusions. Special attention was paid to the need to provide people with the opportunity to exercise their rights and freedoms as well as the proper conditions for social rehabilitation, that has arisen before the state. As a result of the research – ways how to strengthen the social security, increase the level of social protection and make it more effective are proposed. The European standards of social protection of internally displaced persons are a set of norms fixed in the acts of the Council of Europe, the European Union, decisions of the European Court of Human Rights, which, as a result of their implementation in the internal law of the states become mandatory for implementation and determine the decent living conditions of internally displaced persons, the responsibilities of the state in this area for ensuring security and full decent development of personality. In the system of European standards for social protection of internally displaced persons, the relevant norms developed by various institutions of the Council of Europe are extremely important.Keywords: Social Protection; Social Security; Internally Displaced Persons; Displacement Standar Internasional Perlindungan Sosial Bagi Pengungsi Internal: Aspek Administratif dan Criminal Abstrak. Artikel ini mengungkapkan masalah jaminan sosial orang-orang yang tidak senang secara internal. Cakupan perlindungan sosial yang ditujukan pada kategori penduduk ini tidak sama di berbagai negara. Mempertimbangkan asal usul penulis artikel, pertanyaan tentang perlindungan sosial bagi para pengungsi internal di Ukraina dijelaskan secara rinci. Kesimpulan. Perhatian khusus diberikan pada kebutuhan untuk memberikan orang kesempatan untuk menggunakan hak dan kebebasan mereka serta kondisi yang tepat untuk rehabilitasi sosial, yang telah muncul sebelum negara. Sebagai hasil penelitian diusulkan cara bagaimana memperkuat jaminan sosial, meningkatkan tingkat perlindungan sosial dan membuatnya lebih efektif. Standar Eropa tentang perlindungan sosial bagi pengungsi internal adalah seperangkat norma yang ditetapkan dalam tindakan Dewan Eropa, Uni Eropa, keputusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa, yang, sebagai hasil dari implementasinya dalam hukum internal. negara menjadi wajib untuk implementasi dan menentukan kondisi kehidupan yang layak dari orang-orang yang dipindahkan secara internal, tanggung jawab negara di bidang ini untuk memastikan keamanan dan pengembangan kepribadian yang layak sepenuhnya. Dalam sistem standar Eropa untuk perlindungan sosial bagi pengungsi internal, norma-norma relevan yang dikembangkan oleh berbagai lembaga Dewan Eropa sangat penting.Kata kunci: Perlindungan Sosial; Jaminan Sosial; Pengungsi Internal; Pengungsian Международные стандарты социальной защиты внутренне перемещенных лиц: административные и уголовные аспекты Аннотация. В статье раскрывается проблема социальной защищенности внутренне недовольных. Объем социальной защиты, направленной на эту категорию населения, в разных странах неодинаков. С учетом происхождения авторов статьи подробно освещены вопросы социальной защиты внутренне перемещенных лиц в Украине. Выводы. Особое внимание было уделено необходимости предоставить людям возможность реализовать свои права и свободы, а также создать соответствующие условия для социальной реабилитации, которые возникли перед государством. В результате исследования - предложены способы, как усилить социальную защищенность, повысить уровень социальной защиты и сделать ее более эффективной. Европейские стандарты социальной защиты внутренне перемещенных лиц - это совокупность норм, закрепленных в актах Совета Европы, Европейского Союза, решениях Европейского суда по правам человека, которые в результате их имплементации во внутреннее право государств становятся обязательными для реализации и определяют достойные условия жизни вынужденных переселенцев, обязанности государства в этой сфере по обеспечению безопасности и полноценного достойного развития личности. В системе европейских стандартов социальной защиты внутренне перемещенных лиц чрезвычайно важны соответствующие нормы, разработанные различными учреждениями Совета Европы.Ключевые слова: Социальная Защита; Социальное Обеспечение; Внутренне Перемещенные Лица; Перемещени
Customary Law Before Religion and State Laws Regarding Marriage In Manggarai, Eastern Indonesia
Get PDFThis article explores the position of customary law before state law and Catholic religious law regarding marriage in Mangggarai, Flores, Indonesia. This study applied a critical analytic approach. This study found that the legal position of Manggarai adat concerning marriage is weaker and tends to be marginalized. It happened because state law explicitly Law No. 1 of 1974 concerning Marriage merely accepting the legality of marriage based on religious law and not customary law. Meanwhile, religious law, in this case, Catholicism, does not provide space for customary law in matters of marital legality. As a result, many married couples who have been bound their marriage according to customary law experienced injustice as their marriage was considered illegitimate according to religious and state law. However, this research found many positive contributions of customary law to the process, legality, and integrity of marriage. Therefore, this study recommends that the Indonesian Marriage Law and Catholic Religious Law need to accommodate customary law in marriage, taking into account human rights and justice principles. Both laws need to be revised so that they can place local customary law in an equal position.Keywords: Marriage; Manggarai; Customary law; Religious law; State law Hukum Adat di hadapan Hukum Agama dan Negara Tentang Pernikahan Di Manggarai, Indonesia Timur AbstrakArtikel ini mengeskplorasi posisi hukum adat di hadapan hukum negara dan hukum agama Katolik mengenai perkawinan di Mangggarai, Flores, Indonesia. Melalui pendekatan kritikal analisis, penelitian ini menemukan bahwa posisi hukum adat Manggarai berkaitan degan perkawinan lebih lemah dan cenderung dipinggirkan. Hal ini disebabkan oleh karena hukum negara, khususnya UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya menerima legalitas perkawinan berdasarkan hukum agama dan bukan hukum adat. Sementara itu hukum agama, dalam hal ini agama Katolik, tidak memberi ruang kepada hukum adat dalam urusan legalitas perkawinan. Akibatnya banyak pasangan yang menikah legal secara hukum adat mengalami ketidakadilan karena dianggap tidak sah menurut hukum agama dan negara. Padahal penelitian ini menemukan banyak kontribusi positif hukum adat terhadap proses, legalitas dan keutuhan perkawinan. Karena itu, studi ini merekomendasikan agar UU Perkawinan RI dan Hukum Agama Katolik perlu mengakomodir hukum adat di dalam perkawinan, dengan memperhatikan prinsip Hak Asasi Manusia dan keadilan. Kedua hukum tersebut perlu direvisi agar bisa menempatkan hukum adat lokal pada posisi yang sejajar. Kata Kunci: Perkawinan; Manggarai; Hukum Adat; Hukum Agama; Hukum Negara Обычное право перед правом религии и государства относительно брака в Мангарае, Восточной Индонезии АннотацияВ этой статье исследуется положение обычного права перед правом государства и католической религией в отношении брака в Мангарае, Флорес, Индонезия. В этом исследовании применен критическо-аналитический подход. Это исследование показало, что правовое положение обычного права в Мангарае в отношении брака слабее и имеет тенденцию к маргинализации. Это связано с тем, что право государства, особенно Закон № 1 от 1974 года о браке, признает законность брака только на основе религиозного, а не обычного права. Между тем религиозное право, в данном случае католицизм, не уступает обычному праву в вопросах законности брака. В результате, многие пары, состоящие в законном браке в соответствии с обычным правом, сталкиваются с несправедливостью, поскольку считаются незаконными в соответствии с религиозными правами и правами государства. Фактически, это исследование обнаружило множество положительных вкладов обычного права в процессе, законности и целостности брака. Таким образом, в данном исследовании рекомендуется, чтобы индонезийскиое право о браке и католическое религиозное право учитывали нормы обычного права в браке с учетом прав человека и принципов справедливости. Оба права необходимо пересмотреть, чтобы уравнять местное обычное право с религиозным.Ключевые Слова: брак; Мангарай; обычное право; религиозное право; государственное прав
Responsibility of Airlines Company to the Passenger After The Ratification of the Montreal Convention 1999 by Indonesia
Get PDFAviation is a strategic business owned by a country, whether managed by a state company or a private company. In Indonesia, airplanes are the most important transportation. It is said to be able to connect every city, province, and inter-island very quickly compared to land and sea transportation. The importance of air transportation must be accompanied by regulations that guarantee the safety and security of airlines and passengers who are users of air transportation services. Security and safety are regulated through national and international rules which must be followed by every airline and passenger for the creation of a good aviation business. The main problem in the aviation business is aircraft accidents which result in aircraft destruction and death to all passengers and crew members. This cannot be avoided because the cause of the accident could be from aircraft engine damage, weather, or error from the pilot. This aircraft accident, not only damage airlines that have planes worth billions of rupiah but can damage passengers and heirs. Due to the risks involved in the aviation business. Although it is said that air transportation is very safe because the technology used by aircraft is the latest, accidents can not be avoided if it occurs.Keyword: Responsibility; Airlines Company; Passenger; Montreal Convention 1999 Pertanggungjawaban dari Maskapai Penerbangan kepada Penumpang berdasarkan Ratifikasi Montreal Convention 1999 oleh Pemerintah Indonesia AbstrakPenerbangan merupakan salah satu bentuk usaha strategis dalam sebuah negara, baik dikelola oleh perusahaan negara sendiri, maupun oleh perusahaan swasta. Di Indonesia sendiri, perusahaan penerbangan merupakan transportasi yang paling penting karena jenis transportasi ini dapat menghubungan setiap kota, provinsi, dan antar pulau dengan cepat dibandingkan dengan transportasi darat maupun laut. Pentingnya transportasi udara ini, tentu harus dibarengi dengan aturan yang menjamin keamanan dan kesalamatan maskapai penerbangan serta penumpang yang menjadi pengguna jasa transportasi udara. Keamanan dan keselamatan tersebut, diatur melalui aturan nasional dan aturan internasional yang wajib diikuti oleh setiap perusahaan penerbangan dan penumpang demi terciptanya bisnis penerbangan yang baik. Permasalahan utama dalam bisnis penerbangan adalah kecelakaan pesawat terbang yang seringkali mengakibatkan hancurnya pesawat terbang dan kematian kepada seluruh penumpang dan juga kru pesawat. Hal ini tidak bisa dihindarkan dikarenakan penyebab kecelakaan tersebut bisa dari kerusakan mesin pesawat, cuaca, maupun kesalahan dari pilot. Kecelakaan pesawat terbang ini tidak hanya merugikan maskapai penerbangan yang memiliki pesawat yang harganya miliaran rupiah, namun dapat merugikan penumpang dan ahli warisnya, dikarenakan resiko yang ada dalam bisnis penerbangan. Meskipun, dikatakan transportasi yang sangat aman karena teknologi yang digunakan pesawat adalah teknologi yang mutakhir, namun kecelakaan tersebut tidak dapat dihindarkan jikalau terjadi. Artikel ini membahas masalah pertanggungjawaban Pertanggungjawaban dari Maskapai Penerbangan kepada Penumpang setelah adanya Ratifikasi Montreal 1999 oleh pemerintah Republik Indonesia.Kata Kunci: Tanggungjawab; Maskapai Penerbangan; Penumpang; Konvensi Montreal 1999 Ответственность авиакомпании перед пассажирами после ратификации Индонезией Монреальской конвенции 1999 г. АннотацияАвиация - это стратегический бизнес, принадлежащий стране, независимо от того, управляется ли он государственными или частными компаниями. В Индонезии самолеты - самое важное средство передвижения. Говорят, что он может очень быстро соединить каждый город, провинцию и острова по сравнению с наземным и морским транспортом. Важность авиаперевозок должна сопровождаться правилами, гарантирующими охрану и безопасность авиакомпаний и пассажиров, пользующихся услугами авиаперевозок. Охрана и безопасность регулируются национальными и международными правилами, которые должны соблюдаться каждой авиакомпанией и пассажирами, чтобы создать хороший авиационный бизнес. Основная проблема в авиационном бизнесе - авиационные происшествия, в результате которых самолет выходит из строя и гибнут все пассажиры и экипаж. Это неизбежно, потому что причиной аварии могло быть повреждение двигателя самолета, погодные условия или ошибка пилота. Эта авиакатастрофа не только ставит в невыгодное положение авиакомпании, владеющие самолетами на миллиарды рупий, но также может причинить вред пассажирам и их наследникам. Из-за рисков, связанных с авиационным бизнесом, хотя говорят, что воздушные перевозки очень безопасны, поскольку в самолетах используются новейшие технологии, несчастных случаев нельзя избежать, если они происходят.Ключевые Слова: ответственность; авиакомпания; пассажир; Монреальская конвенция 1999
Victimological Prevention of Crimes in the Field of Physical Culture and Sports
Get PDFThe purpose of the article is to analyze the victimological prevention of crimes in the field of physical culture and sports. The authors of the article have carried out a general analysis of victimological prevention of crimes. The authors have defined the list of crimes, the commission of which directly resulted in physical, material or moral damage to athletes, dividing them into crimes: the victims of which are exclusively athletes and the victims of which are both ordinary citizens and athletes. Based on the motivation, the authors have accomplished the classification of athletes who have become victims of criminal encroachments and have offered the directions of victimological prevention of crimes in this sphere. It should be noted that general victimological prevention measures are aimed at identifying victimogenic factors and taking measures to eliminate or neutralize them, i.e. to identify the reasons and conditions of becoming a victim related to protecting the interests of potential victims in general, and to eliminate the causes of their victimization. In general, the problem of protecting the rights and legitimate interests of victims of crimes, effective restoration of their rights, compensation for damage caused by crime, which has been studied since the mid-90s of the last century in connection with the growth rate of crime, remains unresolved, in particular, in the field of physical culture and sports.Keywords: Victimology; Victimological Prevention of Crimes; A Victim; A Sphere of Physical Culture and Sports Pencegahan Viktimologis Kejahatan Di Bidang Kebudayaan Jasmani dan Olahraga AbstrakTujuan dari artikel ini adalah untuk menganalisis pencegahan viktimologis kejahatan di bidang budaya fisik dan olahraga. Penulis artikel telah melakukan analisis umum pencegahan viktimologis kejahatan. Para penulis telah mendefinisikan daftar kejahatan, yang komisinya secara langsung merusak fisik, material, atau moral atlet, membaginya menjadi kejahatan: korbannya adalah atlet eksklusif dan korbannya adalah warga negara biasa dan atlet. Berdasarkan motivasi, penulis telah menyelesaikan klasifikasi atlet yang telah menjadi korban perambahan kriminal dan telah menawarkan arahan pencegahan viktimologis kejahatan di bidang ini. Perlu dicatat bahwa tindakan pencegahan viktimologis secara umum adalah dengan mengidentifikasi faktor-faktor viktimogenik dan mengambil tindakan untuk menghilangkan atau menetralisir, yaitu untuk mengidentifikasi alasan dan kondisi menjadi korban terkait dengan melindungi kepentingan calon korban secara umum, dan untuk menghilangkan penyebab dari viktimisasi mereka. Secara umum, masalah perlindungan hak dan kepentingan sah para korban kejahatan, pemulihan hak-hak mereka secara efektif, kompensasi atas kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan, yang telah dipelajari sejak pertengahan 90-an abad terakhir sehubungan dengan tingkat pertumbuhan kejahatan. Kejahatan, masih belum terselesaikan, khususnya, di bidang budaya fisik dan olahraga.Kata Kunci: Viktimologi; Pencegahan Viktimologis Kejahatan; Korban; Bidang Budaya Fisik Dan Olahraga Виктимологическая профилактика преступлений В Области Физической Культуры И Спорта АннотацияЦелью статьи является анализ виктимологической профилактики преступлений в сфере физической культуры и спорта. В статье проведен общий анализ виктимологической профилактики преступлений. Авторами определен перечень преступлений, совершение которых напрямую повлекло за собой физический, материальный или моральный ущерб спортсменам, разделив их на преступления, жертвами которых являются: 1) исключительно спортсмены; 2) как обычные граждане, так и спортсмены. На основе мотивации проведена классификация спортсменов, ставших жертвами преступных посягательств, и предложены направления виктимологической профилактики преступлений в этой сфере. Отмечается, что общие меры виктимологической профилактики направлены на выявление виктимогенных факторов и принятие мер по их устранению или нейтрализации, то есть выявление причин и условий, связанных с защитой интересов потенциальных жертв в целом, и устранение причины их виктимизации. В целом проблема защиты прав и законных интересов потерпевших от преступлений, эффективного восстановления их прав, возмещения ущерба, причиненного преступлением, изучается с середины 90-х годов прошлого века в связи с ростом преступности, в частности, и в сфере физической культуры и спорта.Ключевые слова: виктимология; виктимологическая профилактика преступлений; жертва; сфера физической культуры и спорта
Submission of a Civil Suit by a Prosecutor in the Interests of a State as a Way of Compensation for Damage, Caused by a Criminal Offence
Get PDFThe outcome of every trial is always accompanied by some interest where the civil attains compensation and the criminal imprisonment and fines. In achieving the said interest in a trial process, it is the role of the prosecutor in establishing that the accused is guilty of the crime committed. This article articulates, that it is the role of the prosecutor to carry out justice in the name of the State whether during the criminal or civil trial. The principle is clear here as we all know that during criminal proceedings the prosecutor is the principal party, but such a trial cannot succeed if in the course of the criminal act the victim also incurred damages caused by the accused. In this regard, it is also the role of the prosecuting counsel to submit such a civil action that has caused damages to the victim. There are lots of complexities surrounding the understanding and interpretation of the word "interest of the state" as many states fail in establishing this in their various legislation in which the state of Ukraine is not an exception. Notwithstanding the importance of this concept in every trial whether civil or criminal, what becomes of its outcome when effective recognition is not attached to it in terms of legislative recognition? It is there in this safeguard that there was a necessity in examining the place occupied by the submission of civil suits for the interest of the state and its implications in matters related to damages was deemed necessary.Keywords: Powers; Prosecutor\u27s Office; Civil Lawsuit; Legal Guarantees; Procedural Order; Temporary Withdrawal; Arrest of PropertyPengajuan Gugatan Perdata oleh Penuntut untuk Kepentingan Negara Sebagai Cara Ganti Kerugian Akibat Tindak Pidana AbstrakHasil dari setiap persidangan selalu disertai dengan beberapa kepentingan, di mana perdata memperoleh kompensasi, dan pidana penjara dan denda. Dalam mencapai kepentingan tersebut dalam proses persidangan, adalah peran jaksa dalam menetapkan bahwa terdakwa bersalah atas kejahatan yang dilakukan. Pasal ini mengartikulasikan, bahwa adalah peran kejaksaan untuk menegakkan keadilan atas nama negara baik dalam persidangan pidana maupun perdata. Prinsipnya jelas di sini seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam proses pidana jaksa adalah pihak utama, tetapi persidangan seperti itu tidak dapat berhasil jika dalam tindak pidana korban juga mengalami kerugian yang disebabkan oleh terdakwa. Berkenaan dengan itu, juga peran jaksa penuntut untuk mengajukan gugatan perdata yang telah menimbulkan kerugian bagi korban. Ada banyak kerumitan seputar pemahaman dan interpretasi kata "kepentingan negara" karena banyak negara gagal menetapkan ini dalam berbagai undang-undang mereka di mana negara Ukraina tidak terkecuali. Terlepas dari pentingnya konsep ini dalam setiap persidangan baik perdata maupun pidana, apa jadinya jika pengakuan yang efektif tidak dilampirkan padanya dalam hal pengakuan legislatif? Dalam pengamanan ini perlu dilakukan pemeriksaan terhadap tempat yang ditempati oleh pengajuan gugatan perdata untuk kepentingan negara dan implikasinya dalam hal-hal yang berkaitan dengan kerugian dianggap perlu.Kata Kunci: Kekuasaan; Kejaksaan; Gugatan Perdata; Jaminan Hukum; Tata Cara; Penarikan Sementara; Penangkapan Properti Подача прокурором гражданского иска в интересах государства как способ возмещения вреда причиненного уголовным преступлением АннотацияРезультат каждого судебного разбирательства всегда сопровождается определенным интересом, когда гражданское лицо получает уголовное заключение или штраф. В достижении указанного интереса в судебном процессе прокурор должен установить, что обвиняемый виновен в совершенном преступлении. В этой статье говорится, что деятельность прокурора осуществляется от имени государства, будь то во время уголовного или гражданского судопроизводства. Принцип здесь ясен, поскольку все мы знаем, что во время уголовного разбирательства прокурор является стороной обвинения, но судебное разбирательство может быть успешным, если ущерб, понесенный государством, будет возмещен обвиняемым. В этом отношении роль прокурора также состоит в том, чтобы подать гражданском иск, который является одним из наиболее эффективных способов возмещения вреда, причиненного уголовным преступлением. Есть много сложностей, связанных с пониманием и толкованием слова «заинтересованность государства», поскольку многие государства не могут это установить на уровне закона. Несмотря на важность этой концепции, эффективность возмещение вреда, причиненного государству, остается на низком уровне. Именно поэтому возникла необходимость в изучении места гражданского иска прокурора, как гарантии защиты интересов государства, а также определения его значения в вопросах, связанных с возмещением ущерба, причиненного уголовным правонарушением.Ключевые слова: полномочия, прокуратура, гражданский иск, правовые гарантии, процессуальный порядок, временное изъятие, арест имущества