4351 research outputs found
Sort by
Pengembangan bahan ajar tematik: Tinjauan teoretis dan praktik
No full textPendidikan nasional mengalami perubahan kurikulum dari masa ke masa, salah satunya kurikulum KTSP 2006 menjadi kurikulum 2013 elemen perubahan Kurikulum 2013 ini dibahas secara khusus pada Bab 6: Pembelajaran Tematik Terpadu pada Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah. Perubahan ini memfokuskan pada pembelajaran berbasis holistik dan tematik-integratif. Karenanya, para pendidik dan calon guru perlu menguasai, mengembangkan, dan mempraktikkan bahan ajar tematik dari segi teoretik maupun praktik.Buku teks (textbook) ini didesain untuk mata kuliah Pengembangan Sumber Belajar yang diajarkan di LPTK—PTN dan PTAIN, terutama untuk prodi atau jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidalah/Sekolah Dasar di seluruh Indonesia.Sebagai mata kuliah wajib, buku ini penting tidak saja karena menjadi referensi utama dalam pengembangan bahan ajar sebagai salah satu kompetensi inti yang harus dimiliki oleh para guru maupun calon guru; tapi karena menyajikan materi praktik dan contoh, dan tidak sekadar teoretis
Dimensions of Dignity; The Theory and Practice of Modern Constitutional Law
No full textIn an age of constitutional revolutions and reforms, theory and practice are moving in opposite directions. As a matter of constitutional practice, human dignity has emerged in jurisdictions around the world as the organizing idea of a groundbreaking paradigm. By reconfiguring constitutional norms, institutional structures and legal doctrines, this paradigm transforms human dignity from a mere moral claim into a legal norm that persons have standing to vindicate. As a matter of constitutional theory, however, human dignity remains an enigmatic idea. Some explicate its meaning in abstraction from constitutional practice, while others confine themselves to less exalted ideas. The result is a chasm that separates constitutional practice from a theory capable of justifying its innovations and guiding its operation. By expounding the connection between human dignity and the constitutional practices that justify themselves in its light, Jacob Weinrib brings the theory and practice of constitutional law back together
Kebijakan Publik
No full textBanyak definisi yang ditawarkan oleh para ahli untuk menjelaskan arti kebijakan. Ada yang mengatakan kebijakan sebagai pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu (whatever government choose to do or not to do). Defisini lain menyebutkan kebijakan pemerintah sebagai "Kekuasaan mengalokasi nilai-nilai untuk masyarakat secara keseluruhan." Tersirat dibalik ini, kewenangan pemerintah meliputi sarana untuk mencapai tujuan, program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai dan praktik (a projected program of goals, values and practices). Unsur pokok bagi suatu kebijakan adalah tujuan (goal), sasaran (objective), dan kehendak (purpose)
Oseanografi
No full textOseanografi mempunyai arti deskripsi tentang samudra. Tetapi lingkup oseanografi pada kenyataan lebih dari sekadar deskripsi tentang samudra, karena samudra sendiri akan melibatkan berbagai disiplin ilmu jika ingin diungkapkan. Dalam bahan ajar ini bahasannya lebih difokuskan pada oseanografi fisika, kimia, dan biologi. Buku ini disusun sebagai materi yang perlu dimiliki oleh mahasiswa dan pihak-pihak yang berkecimpung dalam bidang kelautan, dengan menyajikan pembahasan yang cukup kompre-hensif mengenai berbagai aspek dalam oseanografi. Mengingat masih sedikitnya materi dan literatur tentang oseanografi dalam bahasa Indonesia, maka kehadiran buku ini akan sangat membantu dalam memperkaya khazanah dan pustaka di bidang yang penting bagi kehidupan manusia ini
Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan Online
No full textSalah satu karakteristik Bisnis Transportasi di jalan Online seperti Uber Taxi, Go-Jek, Go-Box, Grab Bike, Grab Car, Blu-Jek, Lady-Jek, dan sebagainya, adalah adanya sintesis antara metode transportasi konvesional dengan metode yang bersifat elektronik. Bisnis Transportasi jalan online dapat dikatakan merupakan karakteristik yang unik, karena menggabungkan unsur pengangkutan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaanya dengan unsur transaksi elektronik yang di atur dalam UU No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik beserta peraturan pelaksanaannya.Kajian atas Bisnis Transportasi jalan online dalam buku ini didasarkan karakteristik dan aspek hukum yang relevan. Dalam hal ini ada beberapa aspek yang penting yang patut diperhatikan, yakni aspek hukum perusahaan, aspek hukum perjanjian, aspek hukum perlindungan konsumen, aspek hukum hak kekayaan intelektual, dan aspek hukum pengangkutan. Kajian ini dilakuna dengan sudut pandang praxis (kesatuan antara teori dan praktik, sehingga buku ini akan dipahami tidak hanya secara teoretis, melaikan bisa diaplikasikan secara praktis.Buku ini akan menkjawab segala kontroversi dan fenomena terhadap Bisnis Transportasi jalan Online. Buku ini sangat dibutuhkan bagi pelaku Bisnis Transportasi jalan Online, pemerintah, praktisi hukum, akademisi, mahasiswa, dan berbagai kalangan yang ingin mengkaji secara mendalam aspek hukum Bisnis Transportasi jalan Online
Ekonomi Pembangunan (Edisi Kelima)
No full textbuku ini membahas tentang ekonomi pembangunan yang diawali dengan pemaparan konsep,contoh dan diakhiri dengan soal-soa
Antropologi Hukum: Sebuah Teori Komparatif
No full textDulu, hukum dianggan hanya sebagai milik kebudayaan dan peradaban "tinggi" saja. pertanyaan bahwa pada masyarakat-masyarakat adat agraris primitif, terutama masyarakat pemburu dan pengumpul tidak ada hukum, sudah sering terdengar. Sebagai "bukti" pertanyaan tersebut, definisi hukum yang digunakan beberapa mahasiswa yurisprudensi, ilmu politik, dan sosiologi benar-benar tidak memberikan ruang bagi pertimbangan lain apa pun, kecuali hukum Eropa barat dan negara-negara jajahan bangsa Eropa.Antropologi hukum (dengan beberapa pengecualian yang sangat jarang) menghindari prasangka etnosentris. Antropologi hukum mempelajari masyarakat secara komparatif tanpa memperhatikan "primitif" atau "berbudaya", dan tidak membeda-bedakan secara kualitatif demi mendukung satu jenis masyarakat manusia dan menentang jenis masyarakat manusia dan menentang jenis masyarakat manusia yang lain. Bertolak belakang dangan beberapa ilmu sosial lainnya, antropologi hukum tidak dengan semena-mena memisahkan satu segmen seperti perekonomian, struktur politik, hukum, struktur kepribadian, atau ''hubungan sosial" dari kebudayaan manusia, tetapi memahami dan mempelajari kebudayaan manusiasebagai satu keseluruhan yang saling berkaitan. Antropologi hukum adalah sebuah ilmu hukum sehingga memiliki sifat empiris. Teori harus didukung fakta atau setidaknya ada sampel yang representatif terhadap semua fakt
