4351 research outputs found
Sort by
Bob Sadino: Goblok pangkal kaya
“Orang goblok itu nggak banyak mikir, yang penting terus melangkah. Orang pintar kebanyakan mikir, akibatnya tidak pernah melangkah…
Memutus Rantai Ketidakadilan Global Care dalam Pengasuhan Anak Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP)
Tenaga Kerja Indonesia Perempuan (TKIP) ke luar negeri sebagai pekerja rumah tangga termasuk merawat anak, dialami oleh sejumlah negara lain, merupakan fenomena global care chain. Dalam fenomena tersebut ada pergeseran peran perempuan/istri menjadi pencari nafkah utama untuk menyelamatkan ekonomi keluarga dengan konsekuensi di antaranya meninggalkan anak bahkan bayi berusia nol bulan. Ironisnya, meskipun suami bisa menjadi pengasuh bagi anak mereka, namun sedikit sekali yang melakukannya. Hal tersebut merupakan bentuk ketidakadilan dari global care chain dalam budaya patriarkhi yang tidak diperhitungkan oleh TKIP dan keluarganya, maupun oleh para pembuat kebijakan. Kerugian yang diderita anak TKIP tersebut seharusnya bisa dikonversikan dengan jaminan kesejahteraan sosial bagi anak TKIP, yang dibayar oleh majikan dan atau oleh negara, yang seharusnya terintegrasi dalam blue print kebijakan TKI secara komprehensif. Pesantren dan komunitas bisa menjadi alternatif bagi pengasuhan anak TKIP namun belum ada dukungan, ada pengabaian yang terindikasi pelanggaran HAM (Penulis)
Urban 2050 : Ledakan Perkotaan di Indonesia Karena Mobilitas Penduduk dan Kebijakan Poros Maritim
PerserikatanBangsa-Bangsa (PBB) dalamlaporannyamenyebutkan, bahwaduniaakanmengalamiledakanperkotaan pada tahun 2050. Pada tahuntersebutdiproyeksikanpenduduk yang tinggal di wilayahperkotaan (urban) mencapai 66 persendari total penduduksejagad. Kondisiinisungguhberbeda pada seratustahunsebelumnya (tahun 1950), waktuitupendudukdunia yang tinggal di wilayahpedesaan (rural) berjumlahsekitar 60 persen. Indonesia pun akanmengalamiledakanperkotaan, bahkanpersentasenyalebihtinggilagi. Biro PusatStatistik (BPS) memproyeksikanpenduduk yang tinggal di perkotaan pada tahun 2050 berjumlahsekitar 85 persen. Padahal pada tahun 1961 hanyasebesar 15,6 persenkemudiantahun 2000 sebesar 42,5 persen.DalamkonteksitulahmakabukuinidiberijudulUrban 2050. Apabila inidikaitkandenganmobilitaspenduduk dan poros maritim yang digagas Presiden JokoWidodotentubanyakhal yang menarikuntukdikaji. Selainperihalperkembangankota, studitentangmobilitaspenduduk, problema urbanisasi dan orientasipembangunan di desa yang menjadipokokbahasan di bukuini, juga perihalfenomena BusurNusantara yang memungkinkanmenjadilokasi-lokasi masa depanperkotaan Indonesia
A Study of History: Buku Babon Studi Sejarah
A Study of History adalah studi sepanjang masa yang sangat baik tentang bagaimana dan mengapa peradaban berlangsung melintasi waktu. Ditulis pada tahun 1939, Toynbee memprediksi kebangkitan nasionalisme, jatuhnya Uni Soviet, kemenangan kapitalisme, dan pertumbuhan yang sangat besar dari budaya Barat. Tema sentralnya sederhana namun benar: peradaban maju dengan mengatasi tantangan luar dan stagnasi internal. Buku ini berisi 10 volume hasil kerja Toynbee yang menggambarkan jatuh bangunnya peradaban manusia. Toynbee berpendapat bahwa peradaban timbul karea pola yang ia sebut “tantangan dan respon”, yang dilakukan oleh “kreatif minoritas” yang menginspirasi massa inert untuk meniru inovasi mereka, Toynbee menyebut proses ini sebagai “mimesis”.Dari semua buku yang diterbitkan sejauh ini dalam abad ini, yang paling terjamin untuk dibaca seratus tahun dari sekarang adalah A Study of History. (Clifton Fadimaneading
Penilaian Pembelajaran Sosiologi
Buku ini disususn untuk membantu mhasiswa (calon guru) dalam mempelajari konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan pengukuran, penilian, dan evaluasi hasil belajar; menyusun instrumen penilian tes dan non tes; mengolah hasil pengukuran dan penilian; serta memberikan rekomendasi terhadap evaluasi hasil belaja
Tata Kelola Pemerintah Desa Era UU Desa
Buku ini menjelaskan perubahan pemerintahan desa setelah berlakunya Undang-undang Nomor 6/2014 tentang Desa. Ditunjukkan secara detil pendekatan hibrida yang menggabungkan top down dan bottom up dalam kausalitas undang-undang serta praktik di lapangan. Angka, grafik, dan tabel perilaku pemerintahan desa disajikan.Efektivitas tata kelola pemerintahan desa ditandai oleh kemampuan menggerakkan organisasi pemerintah desa, melayani masyarakat, dan menguatkan deliberasi publik dalam pengambilan keputusan tingkat desa. Pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota teruji beperan dalam penyusunan kebijakan, pelatihan aparat, penyaluran sumber daya dan keuangan, serta upaya makro menjaga tingkat kemiskinan dan pengangguran. Tokoh masyarakat dan Badan Permusyawaratan Desa signifikan memengaruhi kualitas tata kelola desa. Akhirnya, segenap upaya pemerintahan desa berkulminasi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan warga desa
Perpajakan Indonesia (Buku 1 Edisi 12)
Buku Perpajakan Indonesia Edisi 12 Buku 1 telah dilakukan pembaruan atau penyempurnaan materi untuk setiap bab, terutama dengan telah diberlakukannya ketentuan terbaru mengenai perubahan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sejak Januari 2016.Seringnya dilakukan penyesuaian dengan ketentuan perpajakan yang baru, diharapkan buku Perpajakan Indonesia ini dapat menjadi sumber pembelajaran dan informasi terkini bagi pelaku bisnis dan akademisi.Materi yang dibahas dalam buku ini mencakup:Bagian 1 Perpajakan UmumBab 1 Pengantar PerpajakanBagian 2 Ketentuan Umum dan Tata Cara PerpajakanBab 2 Nomor Pokok Wajib Pajak dan Surat PemberitahuanBab 3 Ketetapan PajakBab 4 Kewajiban Pembukuan/Pencatatan, dan Pemeriksaan PajakBab 5 Keberatan, Banding, dan Imbalan BungaBab 6 Penagihan Pajak dengan Surat PaksaBagian 3 Pajak PenghasilanBab 7 Pajak PenghasilanBab 8 Penentuan Perbandingan Utang dan Modal untuk Perhitungan PPhBab 9 Pembentukan atau Pemupukan Dana CadanganBab 10 Penilaian Harta saat Penjualan atau Pengalihan Harta dan Penilaian PersediaanBab 11 Penyusutan Aset Tetap Berwujud dan Amortisasi Aset Tetap TakberwujudBab 12 Penilaian Kembali Aset TetapBab 13 Pajak Penghasilan Pasal 21Bab 14 PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah dan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Pegawai dari Pemberi Kerja Kriteria TertentuBab 15 Pajak Penghasilan Pasal 22Bab 16 Pajak Penghasilan Pasal 23Bab 17 Pengkreditan Pajak Luar Negeri (PPh Pasal 24)Bab 18 Pajak Penghasilan Pasal 25Bab 19 Pajak Penghasilan Pasal 26Bab 20 Pajak Penghasilan atas Penghasilan TertentuBab 21 Perhitungan Pajak Penghasilan pada Akhir TahunBagian 4 Pengadilan PajakBab 22 Pengadilan PajakBab 23 Pengampunan Pajak (Tax Amnesty