Muslim Heritage
Not a member yet
201 research outputs found
Sort by
Analisis Terhadap Kontrak Ijarah dalam Praktik Perbankan Syariah
No full textAbstractPeople who need funds can use financing services provided by Islamic financial institutions, one of which is ijarah financing. The provisions of ijarah have certainly been regulated, both theoretically and practically. However, have Islamic financial institutions implemented ijarah contract practices in accordance with existing regulations? Moreover, the clause in the contract, is each contract clause in accordance with the provisions of the ijarah contract and in accordance with Islamic principles? The results showed that the Ijarah Agreement Benefit Lease Financing Agreement Number:10669/IJR/IX/2012 as a whole is in accordance with the provisions of the DSN-MUI fatwa No.09/DSN-MUI/IV/2000 regarding ijarah financing. However, there are some clauses that do not pay attention to the principles of the contract in Islamic law such as the principle of balance (mabda 'at-tawazun fi al-mua'wadah) and the principle of benefit (not burdensome). But apart from that, this contract is in accordance with the DSN Fatwa No.43/DSN-MU/VIII/2004 regarding Compensation (Ta'widh) and Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 regarding Sanctions for Customers who Delay Payment. In dispute resolution also uses the concept of al-sulh (peace) recommended in Islam, as the Word of Allah in QS Al Hujurat verse 10. As well as fulfilling the principle of freedom of contract (mabda 'hurriyyat at-ta'aqud) which still pays attention to Islamic moral principles and order general syar'i in contracting. AbstrakMasyarakat yang membutuhkan dana bisa menggunakan jasa pembiayaan yang disediakan oleh lembaga keuangan syariah, salah satunya pembiayaan ijarah. Ketentuan ijarah tentunya telah diatur, baik secara teori maupun praktik. Akan tetapi, apakah lembaga keuangan syariah telah menerapkan praktik akad ijarah sesuai dengan ketentuan yang ada? Terlebih klausul dalam kontrak, apakah setiap klausul kontrak telah sesuai dengan ketentuan akad ijarah serta sesuai dengan prinsip Islam? Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Perjanjian Pembiayaan Sewa Manfaat Akad Ijarah Nomor:10669/IJR/IX/2012 secara keseluruhan telah sesuai dengan ketentuan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan ijarah. Namun ada beberapa klausul yang kurang memperhatikan asas akad dalam hukum Islam seperti asas keseimbangan (mabda’ at-tawazun fi al-mua’wadah) dan asas kemaslahatan (tidak memberatkan). Namun diluar hal itu, kontrak ini telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 mengenai Ganti Rugi (Ta'widh) dan Fatwa DSN No.17/DSN-MUI/IX/2000 mengenai Sanksi atas Nasabah yang Menunda-nunda Pembayaran. Pada penyelesaian sengketa juga menggunakan konsep al-sulh (perdamaian) yang dianjurkan dalam Islam, sebagaimana Firman Allah dalam Q.S Al Hujurat ayat 10. Serta memenuhi asas kebebasan berkontrak (mabda’ hurriyyat at-ta’aqud) yang tetap memperhatikan kaidah akhlak Islam dan ketertiban umum syar’i dalam berkontrak.
Konsep Pendidikan Pembiasaan Perspektif Ibnu Miskawaih
No full textAbstractCurrently, discussions related to moral education are being discussed very hotly. As a scholar as well as a Muslim philosopher who was quite famous in his time, Ibnu Miskawaih had his own concept regarding how to cultivate good morals in students. As it is known that he is a scholar as well as a Muslim philosopher who pays more attention to the field of sahsiah. This research is intended so that we can understand the concept of the best moral education in the perspective of Ibnu Miskawaih in instilling good morals in students as objects of education. This literature research focuses on the formation of the Muslim personality based on the perspective of Ibnu Miskawaih. The author tries to dig deeper into the literature related to the moral philosophy that was initiated by Ibnu Miskawaih, which is then compared and a conclusion is drawn. In this study, it was found that the core of all moral inculcation activities in students is habituation. Because human nature can develop according to the environment and time in life. However, it cannot be denied that genetics also has its own role in shaping one's character. Therefore, it is appropriate that Ibnu Miskawaih is called the father of Islamic ethics with a progressive view. He does not deny the existence of genetics in his moral concept, on the contrary he also does not consider that genetics is absolute. He believes that a person's character can be formed with the help of aspects outside the individual.AbstrakDewasa ini diskusi terkait pendidikan akhlak sedang sangat hangat dibicarakan. Selaku cendekiawan sekaligus seorang ahli filsafat muslim yang cukup terkenal pada masanya, Ibnu Miskawaih memiliki konsep tersendiri terkait cara memupuk akhlak baik dalam diri peserta didik. Sebagaimana diketahui bahwa beliau adalah seorang cendekiawan sekaligus seorang ahli filsafat muslim yang memberikan perhatian lebih pada bidang sahsiah. Penelitian ini ditujuankan agar kita dapat memahami konsep terbaik perspektif Ibnu Miskawaih untuk menanamkan akhlak baik pada diri siswa selaku objek pendidikan. Penelitian yang bersifat kepustakaan ini memfokuskan kepada pembentukan peribadi muslim berdasarkan persepektif Ibnu Miskawaih. Penulis berusaha menggali lebih dalam literatur-literatur yang berkaitan dengan filsafat akhlak yang dicetuskan oleh Ibnu Miskawaih, yang kemudian dilakukan komparasi dan dibina sebuah kesimpulan. Pada penelitian ini, ditemukan inti dari seluruh aktivitas penanaman akhlak pada peserta didik adalah pembiasaan. Karena sejatinya watak manusia itu dapat berkembang sesuai dengan lingkungan dan waktu dalam kehidupannya. Namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa genetika juga membawa peran tersendiri dalam pembentukan watak seseorang. Oleh itu, pantaslah jika Ibnu Miskawaih disebut sebagai Bapak Etika Islam yang berpandangan progresif. Beliau tidak menafikan adanya genetika dalam konsep akhlak beliau, sebaliknya beliau juga tidak menganggap bahwa genetika itu bersifat mutlak. Beliau percaya bahwa karakter seseorang dapat dibentuk dengan bantuan aspek-aspek di luar diri individu tersebut
Pengaruh Pernikahan Usia Muda terhadap Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Antapani Bandung
No full textAbstractMarriage is a physical and spiritual bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family. Marriage life which is a goal that is desired by Islam. However, in reality, to realize these ideal goals, some couples experience difficulties. If the problem cannot be resolved properly, it will lead to disputes and lead to divorce. The purpose of this study is to find out young marriage registered in the Antapani Religious Court in Bandung, to find out the level of divorce in the Bandung Antapani Religious Court, and to determine the effect of young marriage on the divorce rate in the Antapani Religious Court in Bandung. The population in this study used the Simple Random Sampling Technique with 30 couples filing for divorce. The method used in this research is descriptive research method with a quantitative approach. From the results of research that has been carried out that young marriage has a positive and significant effect on the divorce rate in the Antapani Religious Court in Bandung, which means that the younger the age of a person having a marriage, the higher the divorce rate. AbstrakPerkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kehidupan perkawinan merupakan satu tujuan yang sangat diinginkan oleh islam. Akan tetapi pada realitasnya untuk mewujudkan tujuan yang ideal tersebut sebagian pasangan suami istri mengalami kesulitan. Apabila permasalahan itu tidak dapat diselesaikan dengan baik, maka akan menimbulkan kepada perselisihan dan berujung pada perceraian. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pernikahan usia muda yang terdaftar di Pengadilan Agama Antapani Bandung, untuk mengetahui tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung, dan untuk mengetahui pengaruh pernikahan usia muda terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung. Populasi dalam penelitian ini menggunakan teknik simple random sampling dengan 30 pasangan yang ngajukan gugatan cerai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa pernikahan usia muda berpengaruh terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Antapani Bandung, artinya bahwa semakin muda usia seseorang melakukan pernikahan maka semakin tinggi tingkat perceraian
Konsep Sukuk Wakaf dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI
No full textAbstractFor Muslims in Indonesia, the basic concept of waqf in Islam has been known for a long time, and more than that, in practice if it is explored further, there will be many waqf assets in Indonesia. However, there are still many waqf assets that have not been maximally managed which have the potential to be productive so that more benefits (maslahah) can be obtained. One way of developing these waqf assets is through waqf sukuk. In Indonesia, the provisions of the waqf sukuk are based on the Fatwa DSN-MUI. This study aims to describe the concept of sukuk waqf in the perspective of Fatwa DSN-MUI. This study used a qualitative-descriptive-literature method with the Fatwa DSN-MUI as the main subject of this study. The conclusion, the issuance of sukuk may only be based on the benefits of waqf assets and business activities on waqf assets, while waqf assets cannot be used as the basis for issuing sukuk. The schemes of ”˜aqd used in the issuance of waqf sukuk are mudharabah, ijarah, wakalah bil al-istitsmar, musyarakah, or other ”˜aqd in accordance with sharia principles. AbstrakBagi umat Muslim di Indonesia, konsep dasar wakaf di dalam Islam sudah sangat mendalam dipahami, dan lebih dari itu, dalam praktiknya jika ditelusuri lebih jauh maka akan banyak ditemukan aset-aset wakaf di Indonesia. Namun demikian, masih banyak aset wakaf yang belum maksimal pengelolaannya yang sebenarnya dapat lebih diproduktifkan lagi sehingga menghasilkan kemaslahatan yang lebih besar. Salah satu cara pengembangan aset wakaf tersebut adalah melalui sukuk wakaf. Di Indonesia ketentuan sukuk wakaf didasarkan kepada Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep sukuk wakaf dalam perspektif Fatwa DSN-MUI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif-kepustakaan dengan Fatwa DSN-MUI sebagai bahan utama kajiannya. Kesimpulan yang didapat, penerbitan sukuk hanya boleh didasarkan kepada manfaat aset wakaf dan kegiatan usaha pada aset wakaf, sedangkan aset wakaf tidak boleh dijadikan dasar penerbitan sukuk. Skema akad yang digunakan dalam penerbitan sukuk wakaf adalah akad mudharabah, ijarah, wakalah bil al-istitsmar, musyarakah, atau akad lain yang sesuai dengan prinsip syariah.
Model Theory Of Planned Behaviour dalam Memprediksi Perilaku Konsumsi Jamu Perspektif Konsumsi Islam Serta Implikasi pada Strategi Pemasaran
No full textAbstractConsumption of herbal medicine is one of the changes in people's behavior during the pandemic. This phenomenon causes the existence of herbal medicine and the habit of consuming herbal medicine to become a trend in society. Phenomena related to the consumption of herbal medicine have occurred a lot. However, it has not received much attention from researchers, especially in implicating it in marketing strategies and studying it from the Islamic consumption perspective. This study aims to overcome this gap by analyzing the relationship between attitudes, perceived subjective norms, and knowledge of the behavior of the Banyumas citizens in consuming herbal medicine in the perspective of Islamic consumption and their implications for marketing strategies. This study was carried out by quantitative methods. The sampling technique was purposive and accidental sampling with the formula of unknown populations. The data collection technique used a questionnaire compiled in Google Form, and the data analysis technique used multiple linear regressions. The results showed that attitudes and knowledge had a positive effect on the consumption behavior of the Banyumas citizens, and another finding was that subjective norms had no significant effect on people's behavior in consuming herbal medicine. The implementation of the marketing strategy is shown by segmentation of demographics, gender, and age as well as the results of attitudes and knowledge so that marketers can determine strategies for marketing herbal medicine to the Banyumas citizens. Based on the results of research studied in an Islamic perspective, the consumption behavior of Banyumas citizens is reflected in the ethics of consumption in Islam, that is by paying attention to the benefits or uses and paying attention to the kind of foods consumed are good, halal, and not excessive. AbstrakFenomena perubahan perilaku masyarakat selama masa pandemi salah satunya terkait dengan konsumsi jamu. Fenomena tersebut menyebabkan keberadaan jamu dan budaya konsumsi jamu kembali menjadi trend ditengah-tengah masyarakat. Fenomena terkait masyarakat konsumsi jamu sudah banyak terjadi akan tetapi belum banyak mendapatkan perhatian dari peneliti terutama mengimplikasikannya pada strategi pemasaran serta mengkajinya dalam perpektif konsumsi islam. Tujuan penelitian ini untuk mengatasi kesenjangan tersebut dengan menganalisis hubungan sikap, perceived subjektive norm dan pengetahuan terhadap perilaku masyarakat Banyumas dalam mengkonsumsi jamu dalam perspektif konsumsi islam serta implikasinya pada strategi pemasaran. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel dengan purposive dan accidental sampling dengan rumus unknown populations. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disusun dalam bentuk google form. Teknik analisis data dengan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa sikap dan pengetahun berpengaruh positif terhadap perilaku konsumsi jamu masyarakat Banyumas, dan temuan lain bahwa subyektif norm tidak berpengaruh secara signifikan terhadap perilaku masyarakat dalam konsumsi jamu. Adapun implementasi strategi pemasaran ditunjukan dengan segmentasi demografi, jenis kelamin dan usia serta hasil dari sikap dan pengetahaun sehingga bisa ditentukan strategi yang harus pemasar lakukan dalam memasarkan jamu kepada Masyarakat Banyumas. Berdasarkan hasil temuan apabila dikaji dalam perspektif islam bahwa perilaku konsumsi jamu masyarakat Banyumas tercermin dalam etika konsumsi dalam islam yaitu dengan memperhatikan manfaat atau kegunaan serta memperhatikan jenis barang yang dikonsumsi baik dan halal serta tidak berlebih-lebihan
Analisis Maqasid Syariah dan Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Ijtihad Muhammadiah dalam Fatwa Tentang Haram Rokok
No full textAbstractThe law of smoking in the view of Islamic law is still a matter of debate. This is because there is no legal basis for smoking in the Al-Qur'an and Hadith. Smoking can also endanger health both for siper smokers and those exposed to secondhand smoke (passive smoking). Thus, the Tarjih Council and the Tajdid Muhammadiyah prohibited smoking because it contradicts the elements of the objective of the Shari'a (benefit) and contains a lot of harm. The method used in this research is literature, the nature of the research is analytic descriptive (collecting research data through documents and analyzing it with current conditions). The approach used is Nortmsative-Sociological. The methods used are Deductive and Inductive. Tarjih and Tajdid Council issued a fatwa in Decision No. 6/SM/MTT/III/2010 concerning the prohibition of smoking with the intent and purpose of the Shari'a, namely, it is obligatory to immediately seek maintenance in order to realize the benefit of mankind. This fatwa is implemented gradually with ease and without complication. This is because this fatwa is binding only to the extent of being morally binding, so it still needs public awareness and understanding in order to stop smoking for the benefit of themselves and others. This fatwa is also applied to active maqasid sharia. AbstrakMerokok dalam pandangan hukum Islam masih menjadi pro dan kontra di masyarakat . Hal ini karena tidak ada landasan syariat atas permasalahan mengenai merokok dalam Al-Qur’an dan Hadis. Merokok juga dapat membahayakan kesehatan baik bagi perokok maupun orang yang berada di sekitar pe rokok (perokok pasif). Sehingga, Muhammadiyah dalam Majelis Tarjih dan Tajdid mengharamkan rokok karena bertentangan dengan unsur-unsur tujuan syariat (kemaslahatan) dan banyak mengandung mudharat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan, sifat penelitiannya diskriptif analitik (mengumpulkan data penelitian melalui dokumen dan menganalisis dengan kondisi yang terjadi saat ini). Pendekatan yang digunakan adalah Nortmatif-Sosiologis. Metode yang digunakan adalah Deduktif dan Induktif. Majelis Tarjih dan Tajdid mengeluarkan fatwa dalam Putusan No. 6/SM/MTT/III/2010 tentang haram merokok yang bertujuan untuk mencapai syariat yaitu, hukumnya wajib untuk melakukan upaya-upaya pemeliharaan guna mewujudkan kemaslahatan umat manusia. Fatwa ini diterapkan secara berangsur, kemudahan, dan tidak mempersulit. Hal tersebut karena fatwa ini bersifat mengikat hanya sebatas mengikat secara moral, sehingga tetap butuh kesadaran dan pemahaman masyarakat agar berhenti merokok demi kemaslahatan diri dan orang lain. Fatwa ini juga diterapkan untuk mencapai maqasid syariah.
Ketimpangan Pemenuhan Hak Istri pada Pernikahan Misyar dalam Pemikiran Wahbah Al-Zuhaily
No full textAbstractMisyar’s marriage caused many problems from various sides. The goals of marriage: happiness dan calmness for both, husband and wife is far realized because the husband does not fulfill the responsibilities that are truly his obligation. In addition, rights and obligations do not run in a balanced manner, even though one of the principles adhered to by the Marriage Law is: The rights and position of the wife are balanced with the rights and obligations of the husband both in domestic life and in social relations. This paper discusses a problem that arises because of the permissible misyar marriage, one of which is by Wahbah al-Zuhaily. In addition, the author examined al-Zuhaily’s opinion, analyzing and criticizing the reasons used. The type of research that the author uses is a type of literature research that is research conducted by taking literature that is in accordance with the theme, by documentation methods. This paper examines al-Zuhaily’s opinion. It analyzes and criticizes the reasons used. The results of the study, that al-Zuhaily allows misyar’s marriage, because this marriage can be achieved the goal of marriage. While the author tend to reject this opinion because there are more madharat than the benefits or marital goals achieved such as that the wife were victimized, because of the her rights and children’s right was neglated by husband.AbstrakPernikahan misyÄr menimbulkan banyak permasalahan dari berbagai sisinya. MaqÄá¹£id perkawinan berupa ketenangan kebahagian baik untuk suami ataupun istri jauh terealisasi karena suami tidak memenuhi tanggung jawab yang sejatinya menjadi kewajibannya. Di samping itu hak dan kewajiban tidak berjalan dengan seimbang, padahal salah satu prinsip yang dianut oleh UU Perkawinan adalah: hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kewajiban suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Tulisan ini membahas sebuah permasalahan yang muncul dikarenakan perkawinan misyar yang dibolehkan, salah satunya oleh Wahbah az-Zuhaily. Disamping itu, penulis meneliti pendapat al-Zuhaily, menganalisis dan mengkritisi alasan yang digunakan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengambil literature yang sesuai dengan maksud penulis dengan metode dokumentasi. Hasil penelitian, bahwa al-Zuhaily membolehkan jenis perkawinan misyÄr , karena dengan perkawinan misyÄr dapat tercapai maslahat perkawinan yaitu terjaganya kehormatan baik dari sisi suami ataupun istri. Sementara penulis menolak pendapat ini dikarenakan madharat yang muncul jauh lebih banyak : perempuan menjadi korban, terlantarnya hak istri dan anak-anak karena suami tidak terikat kewajiban apapun terhadapnya, penyepelean terhadap akad nikah sehingga sisi madharat lebih banyak bila dibanding dengan sisi kemaslahatan
Model Pengawasan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di SMK Negeri I Jenangan Ponorogo
No full textAbstractThe existence of accountability is a key element in implementing the governance of the Regional Public Service Agency (BLUD), the financial supervision mechanism in education in the regions is very important for the realization of good governance. So that the problem of irregularities and manipulating the Road Order (SPJ) with fictitious receipts can no longer be done. SMK Negeri I Jenangan Ponorogo applies a model of administrative financial supervision and a managerial supervision model solely to create accountability, both accountability from leaders to their subordinates, and accountability from leaders to local governments. This study aims to describe the supervision of the financial administration of BLUD and supervision of BLUD managerial financial management in increasing accountability at SMKN 1 Jenangan Ponorogo. This research uses descriptive qualitative research with a case study approach. Data collection techniques through observation, interviews, in-depth and documentation. The analysis technique with an interactive model is carried out in four stages, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are firstly supervision of BLUD financial administration which includes financial supervision: BLUD services, utilization of BLUD assets, implementation and training, secondly BLUD financial managerial supervision which includes supervision of budget user officials, supervision of budget administration officials and supervision of technical officials.AbstrakKeberadaan akuntabilitas merupakan unsur pokok penerapan tata kelola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), mekanisme pengawasan keuangan dalam pendidikan di daerah sangat penting untuk terwujudnya pemerintahan yang baik. Sehingga permasalahan penyimpangan dan memanipulasi Surat Perintah Jalan (SPJ) dengan kuitansi fiktif tidak dapat dilakukan lagi. SMK Negeri I Jenangan Ponorogo menerapkan model pengawasan keuangan administrasi dan model pengawasan manajerial semata-mata untuk menciptakan akuntabilitas baik pertanggungjawaban dari pimpinan kepada bawahannya, dan pertanggungjawaban dari pimpinan kepada pemerintah daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pengawasan administrasi keuangan BLUD dan pengawasan pengelolaan keuangan manajerial BLUD dalam meningkatkan akuntabilitas di SMKN 1 Jenangan Ponorogo. Penelitian menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, mendalam dan dokumentasi. Teknik analisis dengan model interaktif yang dilakukan dengan empat tahapan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan . Hasil penelitian ini pertama pengawasan administrasi keuangan BLUD yang meliputi pengawasan keuangan: jasa layanan BLUD, pemanfaatan aset BLUD, penyelengaraaan dan pelatihan, kedua pengawasan manajerial keuangan BLUD yang meliputi pengawasan pejabat pengguna anggaran, pengawasan pejabat penatausahaan anggaraan dan pengawasan pejabat teknis.
Pembatalan Perkawinan dalam Tinjauan Sadd Al-Zari’ah
No full textAbstractCancellation of marriage is something that often happens in our society, this can be due to a violation of customary law or because of other problems such as not getting permission from parents, even though a marriage can be canceled when there is a problem that causes prohibitions such as a lineage or deception which caused the marriage to be canceled. The problem is, how is the construction of marriage annulment in normative and positive legal studies in Indonesia, while this objective is to examine more deeply the concept of normative and positive law on the cancellation of marriage in Indonesia.This research is a type of library research research with a socio-philosophical approach to the prohibition patterns that exist in society and then also reviews the laws and regulations in Indonesia. Marriage cancellation can be done if it does not meet the requirements and harmony, this can be proposed by either the prospective husband or the prospective wife, this is also in line with law number 1 of 1974 concerning marriage in article 72. Which is the legas regulation applied in Indonesia. AbstrakPembatalan perkawinan menjadi sesuatu yang kerap terjadi di masyarakat kita, hal ini bisa disebabkan karena adanya pelanggaran hukum adat atau karena adanya problem lain seperti tidak mendapatkan ijin dari orang tua, bahwan suatu perkawinan dapat dibatalkan manakala ada problem yang menyebabkan keharaman seperti adanya nasab atau adanya pembohongan yang menyebabkan perkawinan tersebut dibatalkan. Yang menjadi masalah adalah bagaimana konstruksi pembatalan perkawinan dalam kajian hukum normatif dan positif di Indonesia, adapun tujuan ini adalah menela’ah lebih mendalam terhadap konsep hukum normatif dan positif terhadap pembatalan perkawinan di Indonesia.Penelitian ini merupakan jenis penelitian library reseach dengan pendekatan sosial filosofis terhadap corak larangan yang ada di masyarakat lalu kemudian dikaji tinjau pula dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pembatalan perkawinan dapat dilakukan apabila tidak memenuhi syarat dan rukunnya, hal ini dapat diajukan baik oleh calon suami atau calon istri, hal ini juga seirama dengan undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 72. Yang merupakan peraturan legas yang diterapkan di Indonesia
Kajian Kritis Terhadap Fatwa MUI Tahun 1981 Tentang Iddah Wafat Dan Relevansinya Bagi Wanita Karir
No full textAbstractIddah is a woman's obligation after divorce from her husband, either divorce or divorce. The MUI fatwa regarding iddah died in 1981 which decided First, the ability to go out of the house for women who are carrying out iddah is a matter of khilafiyyah, second, choosing the opinion of the majority of scholars, namely it is not permissible for women during the iddah period to leave the house at night, even to carry out the pilgrimage. The fatwa does not explain in detail about the period of the iddah of death and the sentence can lead to many interpretations. In addition, is the fatwa still relevant to the current context where many women work in various public sectors. For these reasons, it is important to review the MUI fatwa on the iddah of death. This research is a library research with a normative approach and uses a qualitative method, namely by observing and reviewing the MUI fatwa on the iddah of death as well as its relevance for career women. The results of this study are that there is a conflict between the MUI fatwa and the text of the Qur'an, Government Regulation No. 9 of 1975 concerning the implementation of Law No. 1 of 1974 concerning marriage. Regarding the relevance of the MUI fatwa to the iddah period of career women, the fatwa does provide space not to carry out iddah during the day, but must remain in the corridor of Islamic law. So that Shari'a can still be carried out without negating the rights and obligations of both social and individual. AbstrakIddah merupakan kewajiban seorang wanita setelah bercerai dengan suaminya baik cerai talak atau cerai mati. Fatwa MUI tentang iddah wafat tahun 1981 yang memutuskan Pertama, kebolehan keluar rumah bagi wanita yang sedang menjalankan iddah adalah masalah khilafiyyah kedua, memilih pendapat jumhur ulama yaitu tidak bolehnya wanita dalam masa idaah untuk keluar rumah di malam hari, sekalipun untuk melaksanakan ibadah haji. Fatwa tersebut tidak menjelaskan secara rinci tentang masa iddah wafat dan kalimat tersebut dapat menimbulkan banyak penafsiran. Selain itu apakah fatwa tersebut masih relevan dengan konteks saat ini dimana banyak wanita yang bekerja di berbagai sektor publik. Karena beberapa alasan tersebut menjadi penting untuk mengkaji kembali fatwa MUI tentang iddah wafat. Adapun penelitian ini merupakan kepustakaan (library reseacrh) dengan pendekatan normatif dan menggunakan metode kualititatif yaitu dengan mengamati dan mengkaji fatwa MUI tentang iddah wafat juga relevansinya bagi wanita karir. Hasil penelitian ini adalah ada pertentangan antara fatwa MUI dan nash al-Qur’an, Peraturan pemerintah no 9 tahun 1975 tentan pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Terkait relevansi fatwa MUI dengan masa iddah wanita karir, fatwa tersebut memang memberikan ruang untuk tidak melaksanakan iddah di siang hari, akan tetapi harus tetap pada koridor syari’at Islam. Sehingga syari’at tetap dapat dijalankan tanpa meniadakan hak dan kewajiban baik sosial ataupun individu