MAJALAH ILMIAH GLOBE
Not a member yet
68 research outputs found
Sort by
RENCANA STRATEGIS PENENTUAN ALTERNATIF RUMAH SAKIT RUJUKAN COVID-19: Studi Kasus Kabupaten Bogor
Get PDFoai:ojs2.localhost:8081:article/16Beberapa wilayah di Kab. Bogor merupakan daerah penyangga Ibukota negara, dengan kepadatan penduduk tinggi dan merupakan pusat perekonomian. Akibatnya, wilayah tersebut terancam mempunyai kerentanan yang tinggi terhadap penyebaran COVID-19. Peningkatan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 di Kab. Bogor semakin masif dari hari ke hari. Peningkatan kasus yang signifikan ini sangat mengkhawatirkan, terutama terhadap kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan. Kemampuan fasilitas pelayan kesehatan, terutama rumah sakit rujukan untuk menjangkau wilayah-wilayah rentan kasus positif dapat dengan mudah dilihat menggunakan analisis spasial. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan lokasi strategis fasilitas kesehatan di Kab. Bogor sebagai Rumah Sakit rujukan COVID-19 dengan menggunakan metode analisis jaringan. Rencana strategis rumah sakit rujukan ditentukan berdasarkan wilayah-wilayah yang tidak bisa dijangkau oleh rumah sakit yang ada. Selanjutnya, penentuan indeks kesiapan rumah sakit rujukan menggunakan analisis multi kriteria Simple Additive Weighting. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat satu rumah sakit existing dengan indeks kesiapan tinggi, kemudian 4 rumah sakit dengan indeks kesiapan sedang. Lebih lanjut, terdapat 13 alternatif rumah sakit rujukan menunjukkan kesiapan rendah. Sebaran rumah sakit di Kab. Bogor pun tidak banyak, dan hanya memusat di bagian tengah wilayah Kab. Bogor. Oleh karena itu, seluruh rumah sakit alternatif sangat strategis menjadi rumah sakit rujukan COVID-19. Jumlah rumah sakit rujukan COVID-19 di Kab. Bogor masih kurang menjangkau seluruh wilayah, sehingga pemerintah daerah selayaknya berupaya untuk melakukan penambahan jumlah rumah sakit atau penambahan kapasitas layanan kesehatan
ALOKASI PEMANFAATAN RUANG BERDASARKAN DAYA DUKUNG LAHAN DI SAWANGAN, DEPOK
Get PDFPertumbuhan penduduk Kota Depok rata-rata per tahun sekitar 6%. Peningkatan ini berimplikasi pada penyediaan infrastruktur terutama permukiman. Kota Depok melakukan pengembangan sistem pusat pelayanan kegiatan (SPK) kota. Wilayah SPK tersebut dibagi dalam 11 jenis penggunaan lahan yang didominasi oleh permukiman sebesar 49,77%. Tujuan kajian ini adalah menganalisis kemampuan lahan untuk alokasi pemanfaatan permukiman dan memproyeksikan perkembangan wilayah dengan daya dukung lahan terhadap variable jumlah penduduk, PDRB, kebutuhan permukiman, kenyamanan tinggal dan timbulan sampah. Metode yang digunakan adalah analisis spasial dengan overlay peta untuk mengeksplorasi data dari perspektif keruangan sebagai dasar pengambilan keputusan dari kriteria klasifikasi kemampuan lahan yang dikaji. Metode sistem dinamik menggunakan data time series untuk memodelkan dan memproyeksikan variabel. Dari hasil analisis diketahui terdapat tiga sub kelas kemampuan lahan (KL) dengan faktor pembatas erosi (e), dan kelerengan (l) yaitu KL-II (63,8%,), KL-I (32,48%), dan KL-IV (3,72%). Selanjutnya hasil proyeksi 20 tahun (2010-2030) menunjukkan bahwa di Kota Depok terjadi peningkatan penduduk alami sebesar 52% dan kenaikan PDRB sebesar 80,39%. Kondisi kenyaman tinggal mengalami tren yang menurun mencapai 9 m2/orang. Sebaliknya, seiring pertambahan jumlah penduduk, tren peningkatan juga terjadi pada kebutuhan permukiman dan timbulan sampah. Secara garis besar, dapat disimpulkan bahwa terdapat penggunaan lahan aktual yang selaras dengan kemampuan lahan di sub-kelas IV. Hasil proyeksi daya dukung lahan menunjukkan bahwa kebutuhan permukiman lebih dinamis seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, sedangkan luasan permukiman cenderung tidak mengalami penambahan. Rekomendasi untuk lahan yang dikategorikan sebagai kelas kemampuan lahan IV-e, dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian. Selain itu arah kebijakan pemanfaatan pola ruang di Kota Depok diharapkan dapat lebih memperhatikan daya dukung lahan non permukiman
PEMANFAATAN SIG UNTUK PEMETAAN AREA LAYANAN DAN INDEKS AKSESIBILITAS FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN DI KABUPATEN KULON PROGO
Get PDFAksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) adalah tingkat kemudahan masyarakat untuk menjangkau fasyankes. Indeks aksesibilitas fasyankes selama ini diukur berdasarkan aspek wilayah, belum sampai pada tingkat kedetailan bangunan rumah. Penelitian ini menggunakan SIG untuk menghitung aksesibilitas spasial fasyankes di Kabupaten Kulon Progo. Aksesibilitas spasial diukur berdasarkan area layanan fasyankes dan indeks aksesibilitas. Data yang digunakan meliputi data fasyankes, bangunan tempat tinggal, dan jaringan jalan. Kecepatan tiap segmen jalan dalam jaringan dikoreksi berdasarkan kemiringannya yang diekstrak dari Model Elevasi Digital Nasional (DEMNas). Area layanan fasyankes dikalkulasi menggunakan analisis jaringan service area dengan interval waktu tempuh 8 dan 15 menit. Perhitungan indeks aksesibilitas menggunakan analisis jaringan OD Cost Matrix dengan tenggat 8 menit. Indeks aksesibilitas dihitung dengan metode Enhanced Two-Step Floating Catchment Area (E2SFCA). Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kulon Progo tercakup dalam area layanan fasyankes 8 menit. Namun demikian, indeks aksesibilitasnya cenderung rendah. Di lokasi berindeks rendah, terdapat paling banyak tiga fasyankes yang dapat diakses penduduk dalam waktu 8 menit, di lokasi berindeks tinggi rata-rata terdapat 11 unit, sementara di lokasi berindeks nol tidak ada. Penelitian ini juga mengestimasi jumlah penduduk yang tinggal di area layanan yang berbeda dan di lokasi dengan indeks yang berlainan. Wilayah dataran rendah di sebelah selatan dan tenggara Kulon Progo memiliki indeks aksesibilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perbukitan di sebelah utara dan barat
Fornt Page Majalah Ilmiah Globe Vol. 23 No. 2 Tahun 2021
No full textSekretariat Redaksi Majalah Ilmiah Globe
Pusat Penelitian, Promosi dan Kerja Sama, Badan Informasi Geospasia
PENGUKURAN VARIABILITAS INFORMASI COVID-19 DALAM WEB-GIS Studi Kasus Kota Bogor
Get PDFDalam perspektif geografis, COVID-19 dilihat sebagai data yang dapat diolah menjadi informasi dan dimodelkan secara spasial. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, tata kelola data dan informasi yang baik dilaksanakan dengan menerapkan prinsip Satu Data Indonesia. Penerapan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan kode referensi dan/atau data induk sangat penting untuk mewujudkan sinergi antar-pemangku kepentingan. Variasi data dan informasi COVID-19 antara portal Kota Bogor dengan portal Provinsi Jawa Barat mengindikasikan kebijakan satu data Indonesia belum berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur variabilitas data dan informasi COVID-19 Kota Bogor, mengukur implikasi dari adanya variasi data tersebut dan membangun WEB-GIS COVID-19 Kota Bogor dengan prinsip satu data dan satu peta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif berdasarkan kuesioner, wawancara, dan observasi. Pertanyaan disusun menggunakan Skala Likert dengan 5 ukuran skala. WEB-GIS dibangun menggunakan frame work ArcGIS Online dan dievaluasi dengan Lighthouse pada Google Chrome. Hasil survei menunjukkan variasi data terjadi di sebagian besar kecamatan di Kota Bogor. Hanya Kecamatan Bogor Timur yang memiliki variasi terendah. Implikasi dari adanya variasi data dan informasi COVID-19 di Kota Bogor berada pada kategori cukup netral dengan skor 58,77. Pemerintah perlu lebih gencar mensosialisasikan data dan informasi COVID-19 Kota Bogor. WEB-GIS COVID-19 berhasil dibuat berupa web map application dengan nilai rata-rata hasil uji 87% pada perangkat mobile dan 85% pada perangkat desktop
PEMETAAN ZONA KERENTANAN AIR TANAH DI PULAU BAKALAN, KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, INDONESIA
Get PDFKeterdapatan sumber daya airtanah di kepulauan sangat tergantung oleh faktor meteorologi (curah hujan) sebagai sumber air dan faktor geologi yaitu formasi penyusun batuan tempat cadangan airtanah tersimpan (akuifer). Pulau Bakalan berada di Kepulauan Banggai, yang secara kondisi geologi regional berada di Formasi Batugamping koral kuarter (Ql). Karakteristik airtanah di daerah batugamping sangat dinamis, terbatas, dipengaruhi oleh perkembangan dari aliran celah dan pelarutan. Sehingga dapat dikatagorikan daerah airtanah langka, dan bersifat setempat atau lokal. Keterbatasan airtanah juga dipengaruhi oleh aktifitas pengunaannya. Semakin besar penggunaan dan semakin intensif pemakaian airtanah, maka dapat mengakibatkan penurunan kuantitas dan penurunan kualitas airtanah. Penurunan kualitas airtanah dapat menimbulkan permasalahan kesehatan. Penurunan kualitas air dapat disebabkan tercemarnya sistem akuifer oleh sumber pencemar melalui pori-pori batuan pada formasi batugamping yang mudah terlarut. Untuk mengetahui distribusi kerentanan airtanah, maka tujuan dari penelitian ini adalah menentukan sebaran zona kerentanan airtanah pada batugamping terumbu. Untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan analisis spasial multi-kriteria dengan pendekatan DRASTIC. Pendekatan DRASTIC dapat memberikan infromasi zona kerentanan berdasarkan sifat hidrogeologi pada batugamping. Analisis pemberian indekss pembobotan parameter dengan nilai tinggi, mengambarkan informasi faktor yang dominan atau yang paling mempengaruhi zona kerentanan airtanah. Hasil skor perhitungan setiap parameter diperoleh dari perkalian linier. Indekss kerentanan air tersebut dikelaskan ke dalam lima tingkat kerentanan dengan pendekatan equal interval. Hasil analisis menunjukkan kerentanan sangat rendah seluas 0,003%, kerentanan rendah seluas 18,79%, kerentanan sedang seluas 18,48%, kerentanan tinggi seluas 13,53% dan kerentanan sangat tinggi seluas 49,16% dari luas pulau 40,7 km2
EVALUASI SPASIAL LOKASI KANTOR PEMERINTAHAN BERDASARKAN MODEL AREA LAYANAN DI KABUPATEN BOGOR: (Spatial Evaluation of Government Offices based on Service Area Model in Bogor Regency)
Get PDFKabupaten Bogor merupakan kabupaten yang sangat besar dengan luas wilayah 2.986,20 km2 dan memiliki 40 kecamatan serta 435 desa/ kelurahan. Dengan banyaknya desa yang harus dilayani, kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Bogor tersentralisasi di Kecamatan Cibinong. Ini menjadi tantangan tersendiri, karena ratusan desa yang berada di beberapa kecamatan terluar di Kabupaten Bogor berjarak puluhan kilometer dari Kecamatan Cibinong. Kondisi ini memunculkan sebuah pertanyaan mengenai kualitas distribusi layanan pemerintahan di Kabupaten Bogor jika dipandang dari perspektif kewilayahan. Penelitian ini mencoba mengeksplorasi secara teknis kondisi eksisting keberadaan kantor-kantor pelayanan publik di Kabupaten Bogor dalam konteks keruangan (spasial). Basis metode dalam penelitian ini yaitu analisis jaringan, di mana dalam konteks kewilayahan, metode tersebut memungkinkan untuk menyelidiki bagaimana struktur perkotaan dan pola aktivitas yang diakomodasi di dalamnya berinteraksi satu sama lain. Hasilnya, wilayah Kabupaten Bogor yang terjangkau dalam waktu kurang dari 1 jam tidak mencapai 70%, meski secara rasio 90% penduduk dapat mengakses layanan pemerintah daerah kurang dari durasi waktu tersebut. Namun idealnya tentu saja seluruh masyarakat mendapatkan layanan dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu diperlukan penambahan kantor representatif pemerintahan di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau berdasarkan model area layanan. Hasil analisis desa-desa yang direkomendasikan sebagai lokasi kantor representatif tersebut adalah Desa Pangaur (Kecamatan Jasinga), Desa Singabraja (Kecamatan Tenjo), Desa Antajaya (Kecamatan Tanjungsari), dan Desa Malasari (Kecamatan Nanggung)