Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies
Not a member yet
137 research outputs found
Sort by
The significant role of religious group’s response to natural disaster in Indonesia: the case of Santri Tanggap Bencana (Santana)
Get PDFNatural disasters, which occur regularly in Indonesia, have inspired many volunteergroups to emerge from different groups of society, including religious group.This paper focuses on the experiences of the religious volunteer group calledSantana (Islamic student’s response to disaster) in East Java region. The groupis part of Islamic education institution (pesantren) that emphasizes religious aspectsand attempts to realize religious values in everyday life. The group givesreligious meaning to the experience of disaster and the efforts to help disaster victims. The aim of this study is to describe Santana’s response to natural disasteras not only a natural but also a cultural phenomenon. This study reveals alarge number of religious symbols referring to disaster as natural and theologicalphenomena. Referring to the religious text, disaster victims are categorized bySantana as weak people (mustad’afin). It has inspired this group to engage intheir social activism. Their commitment to the religious tenets involves not onlygiving material aid but also promoting spiritual empowerment. This gives insightinto the dynamic of how religious groups manifest their religious values by providingboth material and spiritual aid.Bencana alam yang terjadi hampir setiap tahun di Indonesia telah mendorongkemunculan kelompok relawan dari berbagai elemen masyarakat, termasukkelompok agama. Artikel ini terfokus pada pengalaman relawan dari kelompokagama bernama Santana (santri tanggap bencana) di Jawa Timur. Kelompokrelawan ini merupakan bagian dari lembaga pesantren yang menekankan aspekkeagamaan serta berusaha merealisasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupansehari-hari. Kelompok ini memberikan pemaknaan keagamaan pada kejadianbencana alam sekaligus berusaha menolong korban bencana. Tujuan studi iniadalah mendeskripsikan tanggapan kelompok Santana atas bencana alam yangtidak hanya sebagai kejadian alam melainkan juga fenomena (perubahan)kebudayaan. Artikel ini menyatakan bahwa terdapat sebuah gundukan simbolkeagamaan yang menempatkan bencana sebagai peristiwa alam dan fenomenateologis. Dengan merujuk pada teks keagamaan, korban bencana dikategorikanoleh Santana sebagai orang lemah (Mustad’afin). Konsep ini mendorong merekamelakukan aktivisme sosial. Komitmen mereka atas ajaran agama tidak hanyatelah memunculkan pertolongan material tetapi juga penguatan spiritual parakorban bencana
Distributive principles of economic justice: an Islamic perspective
Get PDFPoverty and impoverishment in the world currently continue to increase as aresult of distributive justice systems and its principles that became the basis ofcontemporary economics did not succeed in allocating and distributing resourcesjustly. Based on this problem, this study aimed at describing the Islamic responseto the problem of distributive injustice, and how necessarily the state played arole in upholding distributive justice. Through the thematic-induction method andthe synthetic analysis, the study finds out several findings as follows. Firstly,Islam formulated three principles of distributive justice as follows: 1) the Distributionof natural and the environmental resources was in the framework of participation;2) the Redistribution of the wealth and the income were joint responsibilityof ascertaining social security, the increase in the capacity and the authorityfor them who were disadvantage; and 3) the Role of the state was certaintythat was complementary for the ethical market in order to guarantees the senseof justice and the achievement of public welfare. Secondly, according to Islam,the process of the redistribution of the wealth and the income aimed at givingsocial security on the fulfillment of basic needs for the poor; strove for the increasein the capacity through education and skills; and increased the poor’sbargaining position through their participation in decision making that was linkedwith their interests and the control on its implementation. Thirdly, the intention of establishing justice was to gain both individual and public welfare and the happiness(al-falah}).Kemiskinan dan pemiskinan di dunia kontemporer terus meningkat sebagai akibatsistem keadilan distributif dan prinsip-prinsipnya yang menjadi basis ekonomisaat ini tidak berhasil dalam mengalokasikan dan memeratakan sumber dayasecara adil. Berdasarkan masalah ini, kajian ini bertujuan untuk menjelaskanrespon Islam atas problem ketidakadilan distributif, dan bagaimana seharusnyanegara ambil peranan dalam menegakkan keadilan distributif. Melalui metodeinduksi-tematik dan analisis sintetik, kajian ini menemukan beberapa hal pentingantara lain. Pertama, Islam telah merumuskan tiga prinsip keadilan distributifsebagai berikut: 1) pemerataan sumber daya alam dan lingkungan dalamkerangka partisipasi; 2) redistribusi kekayaan dan pendapatan dalam rangkamemastikan keamanan sosial, dan meningkatkan kapasitas dan otoritas bagimereka yang kurang/tidak beruntung; dan 3) peran negara merupakan pelengkapbagi pasar yang etis dengan maksud untuk menjamin rasa keadilan dantercapainya kesejahteraan publik. Kedua, menurut Islam, proses redistribusikekayaan dan pendapatan bertujuan untuk memberikan jaminan sosial bagipemenuhan kebutuhan orang miskin; untuk meningkatkan kapasitas merekamelalui pendidikan dan pelatihan; dan meningkatkan posisi tawar kaum miskinmelalui partisipasi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan langsung dengankepentingan mereka, serta kendali atas pelaksanaan keputusan tersebut. Ketiga,maksud penegakkan keadilan ialah untuk mewujudkan kesejahteraan sekaliguskebahagiaan individu dan publik
Muslims in Britain: questioning Islamic and national identity
Get PDFIslamic identity has been a central issue since the emergence of Islam in theseventh century. Muslims have been interacted with many symbols of religiousidentity since this early time of Islam. Every generation of Muslims has their ownway to show their religious identity. Muslims in Britain are also still continuing tosearch for religious identity. They seek to re-evaluate their identity and constructa sense of what it means to be a Muslim in Britain today. This article would like toelaborate several discussions on Muslims’ identities in Britain. There are twodifferent opinions on this issue. The first opinion comes from Muslims who believethat a Muslim individual should choose to be either a Muslim or a British.They argue that national values differ from religious norms. The second, however,states that one Muslim can be both a Muslim and a British at the same time.For them, there is no contradiction between being a Muslim and being a Britishcitizen. They argue that nationality and faith can be combined in Muslim individualswho live in Britain.Identitas keIslaman telah menjadi isu utama sejak awal kemunculan Islam padaawal ketujuh Masehi. Sejak awal, Muslim sudah berinteraksi dengan berbagaisymbol identitas keagamaan. Setiap generasi Muslim memiliki cara tersendiriuntuk menunjukkan identitas kegamaan mereka. Begitu juga dengan generasi Muslim saat ini di Inggris, mereka masih mencari identitas keagamaan mereka.Mereka berusaha mengevaluasi kembali dan mencari makna bagaimana menjadiMuslim di Inggris. Artikel ini ingin mengelaborasi beberapa diskusi mengenaiidentitas Muslim di Inggris. Terdapat dua perbedaan pandangan terkait hal ini.Pendapat pertama datang dari Muslim yang percaya bahwa seorang Muslim harusmemilih menjadi Muslim atau seorang warga Inggris. Mereka berpendapat bahwanilai-nilai nasional Inggris berbeda dari norma-norma agama. Namun yang kedua,menyatakan bahwa seorang Muslim bisa menjadi Muslim Inggris pada waktubersamaan. Bagi mereka, tidak ada perbedaan untuk menjadi Muslim atau menjadiwarga Negara Inggris. Mereka berpendapat bahwa keimanan dan nasionalismebisa disatukan dalam diri seorang Muslim yang tinggal di Inggris
Al-Muqarabah al-manhajiyyah bayn al-mi'yariyyah wa al-tarikhiyyah wa atsaruhuma fi al-fkir al-diny: ru'yah naqdiyah
No full textDalam diskursus pemikiran modern, pendekatan dan metode menempati posisi problematik karena mampu melahirkan ragam pemikiran akibat ragam pendekatan. Aspek ini juga merupakan dasar bagi orientasi-orientasi pemikran dalam diskursus pemikiran Islam modern. Pendekatan normativisme menjadikan teks-teks al-Qur'an dan hadis pijakan dasar keberagamaan, sementara itu pendekatan historisisme menjadikan realitas sebagai titik tolak bagi keberagamaan. Dalam pandangan penganut pendekatan historisisme, perubahan realitas merupakan pintu masuk bagi relativitas pemikiran-pemikiran agama dan skeptisisme bagi keberadaan sesuatu yang mapan seputar agama. Sementara itu, penganut pendekatan normativisme, seiring dengan fokus perhatian mereka terhadap realitas, menolak kecenderungan pendekatan historisisme mengingat adanya prinsip- prinsip mapan dalam agama yang tidak akan berubah mengikuti perubahan waktu dan tempat. Di samping itu, ada juga aspek-aspek yang selalu berubah dan tunduk kepada perubahan waktu dan tempat
State and Islamic response to the AIDS in Indonesia
Get PDFThis paper explores the historical narrations of AIDS in Indonesia that shape itsconstruction. It will focus on the relation between Governmental and Islamicresponses to HIV/AIDS. In this research, we will focus on the governmental officialcommission on AIDS prevention (KPA) which is concern about HIV and AIDSand MUI as a government Islamic institution. This paper will argued that theresponses of both parties in the Indonesian “narrations” of HIV/AIDS can influencethe practice of AIDS prevention. Government ways to treat AIDS in Indonesiahave changed overtime in line with the development of medical and socialwork efforts to cope with the problem of HIV/AIDS. However the Islamic institutionresponse in Indonesia does not change anymore and seems not to haveseriously attention in the issue of HIV/AIDS, it can be look from the unchangingMUI’s fatwa which is limited the problem of AIDS solely as morality problemMakalah ini akan menguraikan narasi historis tentang AIDS di Indonesia yangmembentuk konstruksi terhadap penyakit ini. Fokus masalah yang akan ditelitiadalah hubungan antara pemerintah dan kelompok Islam dalam merespon HIV/AIDS. Negara dalam hal ini diwakili oleh KPA (Komisi Penanggulangan AIIDS) danMUI (Majelis Ulama Indonesia) sebagai institusi Islam di bawah pemerintah.Makalah ini berargumen bahwa respon kedua kelompok tersebut tersaji dalam suatu narasi penjangkitan HIV/AIDS yang berpengaruh terhadap tindakanpenenanganan AIDS di Indonesia. Cara penanganan pemerintah terhadap AIDSdi Indonesia telah berubah sepanjang waktu sejalan dengan perkembangan medisdan upaya-upaya pada ranah pekerjaan sosial dalam mengatasi masalah AIDS.Namun sebaliknya, respon institusi Islam tidak berubah sama sekali, hal ini dapatdilihat dari fatwa MUI yang masih memandang persoalan AIDS sebagai persoalanmoralitas
Religiosity, parties and election: Islamization and democratization in post-Soeharto Indonesia
No full textThe political development in Indonesian during the first decade of reform erawitnesses a resurgence of Muslim politics, which had been facing a political impassduring the 1970s and 1980s. In contrast to current political development in theArab World, the resurgence of Muslim politics in Indonesia has been marchinghand in hand with democratization. The blossoming of tens of Islamic politicalparties by no means that they speak with a single voice. Rather, political Islam isnow represented by parties with more diverse platforms. Those parties are notonly varied in their commitment to an Islamist agenda but also strongly dividedon this agenda. Yet, they all welcome and uphold “Muslim” aspirations. As far astheir performance in the 1999 and the 2004 elections is concerned, there was asignificant decline for Muslim politics compared to the first democratic election of1955. The results reflected the minority appeal of Islamism, regardless of boththe fact that the majority of the Indonesians are Muslims and the fact that therehas been increasing Islamic revivalism within Indonesian society
al-Shahaba wa Muwaqif al-Shi`a al-Ithna `Ash`ariya al-Salbiya Tujahuhum:`Ard wa Rudud
No full textDalam pandangan Ahli Sunnah para sahabat memiliki tempat yang pentingdan strategis dalam Islam; karena melalui mereka seluruh ajaran Islam yangdibawa oleh Rasulullah sampai kepada umatnya, Para Sahabat yangmenyaksikan secara langsung turunnya waktyu dengan penjelasan danpenjabaran serta penerapannya, juga menjadi bagian terpenting dari matarantai tranmisi ilmu dan wahyu dalam Islam. Karena itulah para Sahabatmenempati posisi penting di hati Ahli Sunnah. Hal ini berbeda secara totaldengan sikap Syi’ah 12 Imam; karena pengaruh doktrin Imamah yangdiyakini sebagai salah satu rukun Islam, Syi’ah 12 Imam memiliki sikapnegatif terhadap sahabat. Dengan metodolog diskriptif analisis kritismakalah ini mencoba untuk mengurai sikap Syi’ah 12 terhadap Ima
The consequences of increasing assertiveness of trans-national religious communities for international relations
Get PDFThe transnational communities, or in other terms, the migrant communities whowent to the US and the UK, or to any other European states had strong belief intheir religion in which they might not be contaminated by the secular ideology inthe Western countries. In this respect, the phenomenology of religion in internationalrelations is a relatively new and surprising. Accordingly, this paper aims atinvestigating the implications of the emergence of trans-national religious groupsfor international relations. The paper will argue that the rise of trans-nationalreligious groups has produced a profound impact on international relations. Thefactors that influenced this transformation in international relations is the contemporaryprocesses of globalization which scholars argue, are pivotal to bringingreligion to the centre stage of international relations. In order to deepen theunderstanding of this process, two case scenarios will be analyzed, namely, theSikh Diasporas and the imagined Islamic community, the umma. In this paper, ithas been argued that the rise of trans-national religious actors may affect statesovereignty in one way or another. Under secular ideology, the role of religion ismarginalized from the public sphere, in particular, the domain of politics and religion is being obviously separated. This separation, according to both groups,is problematic. It is therefore, the emergence of Islamic and Sikh communities isconsidered by some liberal democratic countries like India as a peril to its statesovereignty. In Islamic doctrines, the Muslims hold a principle in din wa dawla,the unity of state and religion, while in Sikhism, the Sikhs have to trust miri andpiri, the unification of religious and political institution.Masyarakat transnasional atau dalam terma lain disebut juga sebagai masyarakatmigran yang menetap di Amerika dan Inggris, atau ke negara-negara Eropalainnya memiliki keyakinan yang kuat terhadap agama mereka dan tidakterkontaminasi oleh ideologi sekuler Barat. Pada konteks ini, fenomenologi agamadalam perspektif hubungan internasional merupakan kajian baru dan menarikuntuk dibahas. Berdasarkan hal tersebut, makalah ini bertujuan untuk menyelidikiimplikasi dari munculnya kelompok trans-nasional tersebut terhadap kajianhubungan internasional. Makalah ini berasumsi bahwa munculnya kelompok sosialkeagamaan yang bersifat trans-nasional berdampak besar terhadap hubunganinternasional. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan ini adalah prosesglobalisasi yang menarik agama ke dalam pola hubungan internasional. Untuklebih jelasnya, dua skenario kasus akan dianalisis, yaitu Diaspora Sikh dan konsepsi‘keummatan’ dalam Islam. Dalam pembahasan makalah ini, didapati bahwamunculnya kelompok masyarakat trans-nasional dapat mengancam kedaulatansuatu negara dalam berbagai bentuknya. Dalam ideologi sekuler, peran agamatermarjinalkan dari ruang publik, khususnya ranah politik. Pemisahan ini, menurutkedua kelompok tersebut, memiliki sejumlah permasalahan. Oleh karena itu,munculnya masyarakat transnasional Islam dan Sikh dianggap oleh beberapanegara demokrasi liberal seperti India sebagai ancaman bagi kedaulatan negara.Dalam perspektif Islam, prinsip din wa dawlah merupakan konsepsi kesatuannegara dan agama, sementara dalam ajaran Sikhisme, doktrin miri piri, merupakankonsepsi penyatuan lembaga keagamaan dan politik
The global war on terror, American foreign policy, and its impact on Islam and Muslim societies
Get PDFThe global war on terror that was started after 11/9 tragedy has continued untilto date. The global war on terror not only shaped the new political balance in theinternational world, but also influenced the relationships between the U.S. andWestern countries with Muslims countries and Muslims around the world. This isbecause the war on terror has positioned Islam and Muslims in negative imageas the serious threat to the West. Many people stated that the 11/9 tragedy is theevidence of “the clash of civilizations” between Islam and the West. As a result,some observers argue that the war on terror is the war against Islam based onthe clash of civilizations thesis. However, others rebut this argument by explainingthe facts that many Islamic countries supported to the war on terror. In fact,Islam has many schools of thought and cannot be understood in single understanding.Importantly, Islamic extremist movements are not the mainstream groupin Muslims societies. This article will examine the relationship between the waron terror and the clash of civilizations thesis. It also assesses the Islamic worldand Muslims response toward this agenda. It will argue that the war on terror is not war against Islam, but the war against terrorist groups and radical Muslimswhich often hijacked Islam.Perang global atas teror yang diprakarsai Amerika Serikat sebagai tanggapanterhadap tragedi 11 September 2011 terus berlanjut hingga hari ini. Diskursus initidak hanya memengaruhi keseimbangan politik dalam percaturan international,namun juga mempunyai dampak yang signifikan terhadap relasi antara Islamdan Barat. Hal ini karena Islam dan kaum Muslim ditempatkan pada posisi yangnegatif dan menjadi ancaman nyata terhadap Barat. Berkaitan dengan itu,masyarakat banyak yang mempercayai bahwa tragedi 11 September adalah buktinyata dari tesis “benturan peradaban” antara Islam dan Barat. Dalam hal ini,banyak pengamat juga meyakini bahwa the global war on terror adalah perangmelawan Islam berdasarkan analisis benturan peradaban. Namun, sebagianpengamat membantah bahwa perang ini adalah perang melawan Islam denganmenunjukkan bukti banyak negara Muslim yang bergabung dengan agenda ini. Disamping itu, Islam juga mempunyai banyak mazhab pemikiran dan tidak bisadipahami menjadi hanya satu pemahaman. Gerakan Islam ekstremis pun, tidakmenjadi arus utama dalam masyarakat Islam. Artikel ini akan menganalisishubungan antara the global ar on terror dan benturan antarperadaban. Jugaakan dibahas respon dunia Islam dan masyarakat Muslim terhadap agenda globalini. Berkaitan dengan itu, artikel ini akan berargumen bahwa the global waron terror bukanlah perang melawan Islam, namun perang melawan teroris danMuslim radikal yang seringkali membajak Islam
Debating shura and democracy among British Muslim organizations
Get PDFShura as the system of representation of the Muslim’s voice in, typically, theIslamic state is often confronted with the West representation system namelyDemocracy. Some Islamic scholars believe that Shura is still the best system forMuslims to vote for their need in the state. However, as Islam is not a monolithicdoctrine, some other Muslim groups have another alternative view to representtheir political opinion to the state by, surprisingly, practicing democracy. In brief,Shura is still placed God instructions as the reference of all decisions which aremade in the council. Otherwise, democracy merely stands its policy on the people.Both systems have a long tradition processes to find their recent way in thisglobal age. And the British Muslims have to realize that they live in a developedcountry like Britain and still have to be Muslim. Giving challenging condition, HizbutTahrir, Tablighi Jama’at, and Muslim Council of Britain, three prominent MuslimOrganizations in England, have different attitude towards democratic Britain tovoice their representation. On the one hand, Hizbut Tahrir strictly rejects the ideaof democracy as its goal is to establish the Islamic Caliphate in the world. And onanother hand, Tablighi Jama’at tends to stay away from the political issue, includingits representation, as the core of this organization is only preaching in apeaceful way. Finally, Muslim Council of Britain as the umbrella of small-medium Muslim organizations in England, in fact is involving in the system of British democracy.Shura sebagai sistem perwakilan seringkali diperbandingkan dengan sistemperwakilan Barat, yaitu demokrasi. Beberapa tokoh umat Islam percaya bahwashura masih merupakan sistem perwakilan yang terbaik untuk menyuarakankeinginan umat Islam terhadap negara. Namun demikian, karena Islam bukanmerupakan doktrin yang kaku, ada beberapa kelompok Muslim lain yang memilikipandangan berbeda di dalam mengemukakan aspirasi politiknya terhadap negara,yang justru menggunakan sistem demokrasi. Secara singkat, sistem shura masihmenempatkan ajaran-ajaran Tuhan sebagai acuan untuk memutuskan segalapersoalan dalam dewan. Sedangkan demokrasi membuat kebijakan semata-mataberdasarkan pada suara manusia. Kedua sistem ini memiliki proses tradisionalyang panjang untuk mencapai bentuknya seperti sekarang ini. Sementara itu,Muslim Inggris harus menyadari bahwa mereka hidup di negara maju dan harustetap ber-Islam. Menghadapi kondisi yang menantang ini, tiga organisasi Islamterkemuka di Inggris seperti Hizbut Tahrir, Tablighi Jama’ah, dan Muslim Councilof Britain memiliki sikap berbeda untuk menyatakan suara mereka terhadappemerintah Inggris yang demokratis. Satu sisi, Hizbut Tahrir dengan keras menolakide demokrasi dikarenakan cita-cita mereka adalah mendirikan kekhalifahan Islamdi dunia. Sementara di sisi yang lain, Tablighi Jama’ah cenderung menghindariisu politik, termasuk keterwakilan mereka. Terakhir, Muslim Council of Britainyang merupakan payung bagi organisasi-organisasi Islam kecil-menengah diInggris pada kenyataannya ikut serta di dalam sistem demokrasi Inggris.