DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Not a member yet
723 research outputs found
Sort by
PERANAN PENYIDIK POLRI DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DI KOTA SAMARINDA
No full textAbstract Corruption is a violation of social rights and economic rights of the people. Corruption has become an extraordinary crime. Similarly, in the eradication measures can no longer be performed normally, but is charged with an extraordinary way. Corruption should not contain elements of direct financial harm countries or economies, for example suapmenyuap. Which is a despicable act is an abuse of power, discriminatory behavior by providing financial benefits, breach of trust, mental damage officials, dishonesty in competition and others Investigator Police as investigators in the handling of corruption. Then to complete the obligations of the national police investigators must cooperate with other relevant parties. Cooperation with other parties is referred to the legal relationship, because in doing the same work in a rule or law that are uncertain. Legal relationship with the other party can be an individual, legal entities and other government agencies
Sistem Pelunasan Hutang Pada Bank Apabila Debitur Wanprestasi Dan Kemudian Meninggal Dunia
No full textABSTRAKPada hakekatnya pemberian kredit dengan jaminan hak atas pensiun ini, pengambilannya tidak mengalami kesulitan karena angsuran pinjamannya langsung dipotong oleh Kantor Pembendaharaan Negara dalam hal ini Kantor Pos yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa pemotongan pensiun yang dikirim oleh BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Akan tetapi bukan berarti pemberian kredit dengan hak atas pensiun ini tidak ada kendala yang menghambat kelancaran pengembalian kredit pada BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Hal ini terbukti dengan adanya sebagian peminjam yang menunggak dalam pembayaran kredit. Adapun yang menjadi sebab adanya tunggakan adalah peminjam mengalami wanprestasi dan atau mengalami overmacht.Upaya yang dilakukan oleh bank dalam hal ini Bank Mandiri Cabang Samarinda dalam menyelesaikan kredit yang masih belum terbayar adalah sebagai berikut : Bagi pensiunan yang mengalami wanprestasi dengan disebabkan tidak diambilnya uang pensiun, maka upaya yang akan dilakukan oleh BANK MANDIRI Cabang Samarinda adalah melihat terlebih dulu berapa kali dia melakukan penunggakan apabila penunggakan telah terjadi tiga kali secara berturut-turut, maka pihak bank akan mendatangi Kantor Pos dimana si nasabah itu biasa mengambil uang pensiun tersebut untuk dimintai penjelasan apa yang menjadi penyebab tidak terbayarnya angsuran pada BANK MANDIRI Cabang Samarinda. Setelah mengetahui apa yang menjadi penyebab dari tidak terbayarnya angsuran itu, maka pihak bank akan mendatangi alamat dari peminjam untuk memberikan somasi atau peringatan bahwa dengan terlambatnya pembayaran angsuran itu akan merugikan nasabah itu sendiri. Upaya bank bagi peminjam yang meninggal dunia, maka terlebih dulu melihat atau harus mengetahui usia dari peminjam. Hal ini dilakukan mengingat bahwa usia peminjam ini mempengaruhi dan menentukan asuransi mana yang menjamin si penerima pensiun tersebut. Dengan demikian apabila ada peminjam yang meninggal dunia sedang kreditnya belum terlunasi, maka upaya Bank Mandiri Cabang Samarinda yaitu melakukan klaim terhadap asuransi dimana surat keputusan tersebut menjadi tanggungannya yang didasarkan atas usia peminjam. Pengajuan klaim ini didasarkan atas sisa sebenarnya yang bertepatan dengan bulan meninggalnya si penerima pensiun
KEWENANGAN POLISI REPUBLIK INDONESIA DALAM PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI SAMARINDA
No full textABSTRACT Mental crisis , including honesty and also one Corruption . When Corruption was performed in congregation in a large scale and allowed to drag on , as was the case during this, the state that directly suffer the consequences , which encroached on the financial and economic continuously not managed according to the principles of true economy. Many efforts were made to strengthen the eradication of corruption in a way to create, improve and revise the regulations regarding the Corruption Eradication so as if there is no gap for the release of criminals from the law. But the success of an Act to prosecute perpetrators Crime is also very dependent on law enforcement officers as executors. Barriers Investigation conducted the investigation of corruption, absence of legislation governing the permission / approval to be filed / submitted by the Prosecutor prior to the Officer / Agency action specified in the call / examination of witnesses / suspects particular, a search or seizure of evidence, as well as in the calculation of state assets. The existence atauran minister / head of the institution that require employees / staff must be with permission of leadership without first or should the warrant prior leadership duties when called upon by the Attorney to testify . Then for each submission also requires documents / letters should be with prior permission of the head of state on the grounds of confidentiality consideration
PENTINGNYA ITIKAD BAIK DALAM PERJANJIAN TUKAR TAMBAH KENDARAAN RODA EMPAT PADA SHOWROOM ZIKRI DI SAMARINDA
No full textABSTRACTBoth parties must be acting in good faith in carrying out an agreement. There are times when good faith has been fully carried out and considered, but the implementation of the agreement is still in a deadlock (deadlock). This is where attention is required in the direction of compliance so that an event can be resolved satisfactorily. Of course, as is the case with all the goods things that contain award (waardering), compliance is not likely to result in a settlement satisfactory event every human person, but always is not absolute (relatief), which is worth in the thoughts and feelings of people who are in charge of completing a events, such as Judge or the Administration after watching all the factors, which can be used in a natural state of mind and feelings of the people.Occur close relationship between the doctrine of good faith in the implementation of the agreement and the theory of confidence at the time of the agreement. Good faith (Article 1338, paragraph 3) and decency (Article 1339) is generally mentioned in the same breath, if the judge after testing the appropriateness of an agreement can not be implemented then it means that the agreement was contrary to public order and decency. Agreement is not only determined by the parties in the formulation of the agreement but also by good faith and decency, so in good faith and decency were also specify the content of the agreement. With such an agreement, especially treaty Rates plus moving objects when the vehicle type is not implemented in good faith (bad faith) that the agreement is contrary to public order and morals and norms applicable law
PELAKSANAAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN FRANCHISE DI SAMARINDA
No full textABSTRACTIn the Indonesian economy, one area that stands out is the field of trade. It has three principal activities of the economic system, namely Production, Distribution and Consumption. One way of distributing the business expands internationally is through licensing, as an alternative attempt to get closer to consumers in the host country as well as to reduce the impact of high export transport costs, as well as the risk of loss of product from the market as a result of transportation risks and possible embargo done politically
DAMPAK KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP AKIBAT PERTAMBANGAN BATU GUNUNG DI KECAMATAN SUNGAI KUNJANG KOTA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 32 TAHUN 2009
No full textABSTRACT Environmental Damage Due to Mining Stone Mountain in Sungai Kunjang Samarinda. Guided by the Supervisor I Kunti Widayati, SH, M. Hum. and Supervisor II Isnawati, S.H, M. Hum.The problem in this paper is what is the impact of the damage caused by mining in Stone Mountain Road MT. Newer haryono Sungai Karang village Kunjang Samarinda and legal efforts undertaken by the municipality samantha according to Law Number 32 Year 2009 on PPLH. Related to the results of the study showed that there are still many illegal stone mining mountain or do not have permission, so that many of the adverse impact directly to the affected communities. There is still a constraint in terms of the government's oversight. We recommend in this case about the impact of the mountain rock mining damage, should the Environment Agency (BLH) Samarinda be included. In the environmental impact control the government should Samarinda along with relevant agencies competent in this case the Environment Agency Samarinda expected to be proactive and more stringent in terms of supervision in order to minimize environmental damage from coal mining mountain is bad. From the research conducted it can be concluded that the lack of direct supervision and strict sanctions to the perpetrators of environmental destruction
EVALUASI NILAI JUAL OBJEK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
Get PDFPenerimaan dari sektor pajak dewasa ini menjadi tulang punggung penerimaan Negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Salah satu penerimaan dari sektor pajak tersebut adalah Pajak Bumi dan Bangunan. Dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Nilai Jual Objek Pajak adalah harga rata-rata yang diperoleh dari harga pasar, dan harga berdasaran Surat Keputusan Walikota. Penetapan Nilai Jual Objek Pajak berdasarkan pada Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimanan telah diubah dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Perumusan masalah dalam penulisan ini adalah sebagai berikut : “Apakah Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994” Penelitian ini menggunakan lima puluh satu sampel wajib pajak dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang tahun 2012. Sasaran penelitian adalah Nilai Jual Objek Pajak berupa bumi dan bangunan dengan cara membandingkan Nilai Jual Objek Pajak yang tercantum dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang dengan keadaan yang sebenarnya. Wajib pajak sudah memberi data objek pajak secara benar, hal ini untuk mengetahui kendala-kendala yang terjadi di lapangan.Temuan yang ditargetkan penelitian ini, yaitu: “meminimumkan (menghilangkan) selisih perhitungan pajak bumi dan bangunan antara SPT dan Undang-undang No. 12 Tahun 1994”. Peningkatan kesadaran Wajib Pajak mengisi SPT sesuai dengan keadaan (perubahan) objek pajak.Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka hipotesis yang diajukan adalah : “Perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 di Kecamatan Palaran Kota Samarinda belum sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994 ”, maka disimpulkan bahwa hipotesis tersebut ditolak.Hipotesis ditolak karena perhitungan Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Palaran sudah diperhitungkan sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1994. Selisih jumlah PBB yang harus dibayar berdasarkan SPPT dengan hasil penelitian di lapangan disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai Pajak Bumi dan Bangunan, sehingga wajib pajak tidak segera melaporkan perubahan luas objek pajak yang dimiliki ke Kantor pelayanan Pajak
PERJANJIAN KREDIT ANTARA NASABAH DENGAN PIHAK BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR DI TINJAU MENURUT PASAL 1320 Jo 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA
No full textAbstract As the direction of development in the field of business law needs to be improved maintaining public order based on justice and able to protect the public as one of the requirements for the creation of a stable national. These efforts will further encourage the development of people's creativity, vitality of life and broaden people's participation in the implementation of development in all fields. As it is known that Indonesia is a nation that is growing and development is currently being promoted and developed rapidly. In large cities there are many buildings skyscrapers standing strong and the government apparatus is in full swing to make improvements everywhere. Companies are increasingly spreading its wings to get optimal results by expanding its network to the entire archipelago
PERANAN PUBLIC RELATION DALAM ORGANISASI
Get PDFLahirnya public relation masih belum dibenahi dengan pasti dan masih banyak nieniMbL',..im1 kontroversi di antara para ahli. Glend dan Danny Grisworld (dalam Oemi Abdurrahman) mengemukakan bahwa pekerjaan public relation telah dilakukan oleh Cleopatra dengan segala kemegahan seorang Ratu menyambut Mark Antony ditepi sungai Nil. Transaksi jual beli barang terjadi di Jaman Neolithic, baik para penjual maupun Ratu Cleopatra berusaha mengadakan hubungan yang sifatnya dapat menyenangkan dan menguntungkan orang lain. Konon dari sinilah awal mula kegiatan public relation mulai tersentuh. Namun masih sulit untuk menentukan kapan pekerjaan public relation dilakukan secara terorganisir karena tidak ada dukungan pasti yang dapat menentukan kapan public relation seperti yang dipraktekkan sekarang ini.
ORIENTASI TUGAS DAN FUNGSI CAMAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA KAITANNYA DENGAN HUKUM TATA PEMERINTAHAN DI KECAMATAN SAMARINDA UTARA
No full textABSTRACT In addition to national development needs be, is the increased development in the village, because the countryside which includes the biggest part of the national territory as well as the food and agricultural region covers the largest part of the community. Therefore rural development needs to be improved, especially through the development of human resource capacity in rural areas so that self and creativity can grow. Recognition of the village government to organize itself as a household in the village autonomy embodiment set forth in Law No. 32 Year 2004 on Regional Government and its implementation rules for the creation of a system of government that is simple, authoritative and able to mobilize the community in the development and administration of village government effective and efficient. Decentralization of understanding itself is autonomous authority to regulate and manage the interests of the public in accordance with the regulations per the invitations, in the field of rural development and rural governments be encouraged through increased coordination and improvement of sectoral development, human resource development, resource utilization nature and growth climate that encourages growth and self-sufficient community initiatives. By strengthening the position of the village government, the village is able to mobilize the community to participate in the development and village governments are able to organize efficient and effective manner, in accordance with the demands of today's construction. To support this wisdom is always manifested in rural development . Thus, the leadership was instrumental sub-district head, which is to provide guidance and direction to the village government officials in various matters relating to the organization of government, and rural development. Camat as the area district accountable to the Regent/Mayor is to coordinate, synchronize and all government agencies that exist within the region so that the entire apparatus can work optimally in accordance with its function, but it also required the division of labor and tasks are clearly from superiors to subordinates, so that in the administration of the village government can run efficient and effective