DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Not a member yet
723 research outputs found
Sort by
MASALAH YANG TIMBUL DALAM JUAL BELI PAKET WISATA DAN AKIBAT HUKUMNYA DI SAMARINDA
No full textABSTRAKBiro perjalanan umum sebagai pihak penyelenggara dari pelayanan jasa paket wisata mempunyai peran yang sangat penting, karena biro perjalanan umum adalah merupakan perusahaan yang mempunyai hubungan langsung dengan wisatawan dan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan jasa paket wisata selain itu juga ia ( Biro perjalanan Umum) mempunyai tugas dan fungsi sebagai pihak pemberi jasa yang bertujuan memberikan pelayanan yang sebaik mungkin kepada wisatawan, sehingga dari sini diharapkan akan tumbuh suatu rasa percaya diri dari wisatawan kepada biro perjalanan umum bahwa memperoleh pelayanan yang sebaik-baiknya selama ia melakukan wisata atau tour ketempat yang mereka inginkan yang tentunya telah tercantum di dalam paket wisata. Oleh karena itu biro perjalanan umum hendaknya harus selalu meningkatkan mutu pelayanan agar selalu mendapatkan kepercayaan dari para wisatawan. Akan tetapi dalam pelaksanaan tidak semua biro perjalanan umum melakukan tindakan atau usaha yang demikian ini, kadang kala ada juga sebagian yang merasa bahwa setelah mendapat kepercayaan dari para wisatawan lalu menyalahgunakan kepercayaan itu dengan berbagai macam cara yang bertujuan semata-mata hanya untuk memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya tanpa memperdulikan resiko yang akan dihadapi. Banyaknya Kasus mengenai jual beli dalam dunia pariwisata khususnya, dapat kita ketahui tentang kekurangan yang bersifat esensial bila di tinjau dari segi yuridis. Yang pada prinsipnya dapat dibagi menjadi dua yakni:Sebab dari dalam, ini meliputi hubungan di dalam Biro Perjalanan itu sendiri.Sebab dari luar, ini meliputi sebab-sebab seperti gangguan perjalanan, pelaksanaan pemotongan pembayaran, keamanan wisatawan sendiri, Overmacht ( Keadaan memaksa
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMBELI DALAM TRANSAKSI JUAL BELI HARTA GONO – GINI OLEH SALAH SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN KAITANNYA DENGAN KEWENANGAN SUAMI ATAU ISTERI DI TINJAU MENURUT UNDANG - UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
No full textAbstract As we all know that Law No. 1 of 1974 on Marriage is a work of great significance for the nation of Indonesia. An outcome that does not guarantee the realization of the unity of the family and household well-being eternal is based on God.Marriage law does not explain their interpretation of such property. However, according to Hilman Hadikusuma, is an innate property is a treasure waiting spouses or innate property in the true sense, because each spouse brings wealth as stock in a marital bond that is free and independent.Referred joint property (Gono-gini), according to him, are all revenue or income of husband and wife during the marriage bond apart from the origin and property or property that follows the administration of origin treasure is treasure living with a husband and wife
TINDAK PIDANA (TINJAUAN YURIDIS PASAL 7 AYAT (1) HURUF J UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG KUHAP)
No full textAbstractIn article 7, paragraph (1) of the code of criminal procedure stated that the letter j investigators as stipulated in article 6 paragraph (1) letter a because of its obligations has the authority "to conduct another action according to the law is responsible”. Listen to the duties and authorities of the police apparatus as set forth above, then the one question that arises here is inserting a perpetrator into the People Search listings is another action of investigators in solving the crime. For that I need to know how to set The search list as another action investigator responsible according to the law and how the terms to define other actions investigators in conducting The search list. In the Act No. 2 of 2002 on the State police of the Republic of Indonesia, the police authority to conduct the search list of The assignment is not set explicitly, but when looking at the provisions of article 16 paragraph (1) letter I Act No. 2 of 2002 jo article 7 paragraph (1) of the code of criminal procedure, there is a letter of authority to perform another action according to the law is responsible. Whereas the conditions to be met by investigators in conducting The search list against That in The search list has been representing suspects and Investigators have done maximum effort looking for a suspect by way of official or directly calling looking for suspects in his residence, but did not attend. Keywords: People Search list , the code of criminal procedure, suspects, investigators, criminal acts
EFEKTIFITAS PENGAWASANTATA RUANG KOTA SAMARINDA BERDASARKAN KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR.03 TAHUN 2003 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA SAMARINDA
No full textAbstrak Penyediaan ruang terhadap pembangunan di kawasan perkotaan menjadi isu yang penting dewasa ini, karena makin banyaknya pencemaran yang terjadi di kawasan perkotaan akibat aktivitas yang meningkat. Tujuan dari Rencana Tata Ruang yang diharapkan nantinya dapat terwujud ruang kota yang nyaman, produktif dan berkelanjutan, maka saatnya kita bersama-sama memberikan perhatian yang cukup terhadap pengawasan tata ruang tersebut.Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan bagian dari proses penaatan ruang yanag sangat penting. Pengendalian pemafaatan ruang saat ini tidak efesien dan efektif karena instrumen perizinan yang merupakan langkah awal dalam pengendalian pemanfaatan ruang, sering saling bertentangan dan bahkan melanggar Rencana Tata Ruang yang ada dengan ada Surat keputusan Walikota Tentang Rencana Tata Ruang diharapakan Pemerintah Kota agar dapa menanta kawasan yang rapi, tertib agar terciptanya kawasan yang sesuai Peraturan Pemerintah Daerah dengan hal ini masyarakat pun juga berperan penting dalam pembangunan Kota Samarinda. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini Pemerintah Kota Samarinda harus lebih berperan terhadap Rencana Tata Ruang agar pemanfaatan ruang secara optimal yang tercemin dalam menetukan jenjang pelayanan kegiatan dengan sistem jaringannya. Dan pemanfaatan ruang secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan. Tetapi peran masyarakat juga diperlukan dalam penaatan ruang agar terciptanya keseimbangan dalam pemanfaatan ruang di Kota Samarinda dan pemanfaantan ruang dengan baik dan benar dalam Rencana Tata Ruang di Kota Samarinda sebagai Kota yang disebut Kota Tepian agar tertata rapi dan masyarakat dapat memanfaatkan Tata Ruang yang benar dalam sebuah Pembangunan Kota Samarinda
STATUS KEPEMILIKAN KENDARAAN YANG DIBELI TANPA BALIK NAMA DALAM JUAL BELI KENDARAAN BERMOTOR BEKAS PAKAI DI SAMARINDA
No full textABSTRACTImplementation of the sale and purchase of used vehicles, which exist in the society is soft enough in terms of payment.There are two ways / options given to prospective buyers, namely: in installments and in cash. Sale and purchase is also equipped with supporting evidence proof of ownership of used vehicles, such as vehicle registration and reg, which is of course the name of the original owner still attached to mail the letter.If the original owner to report to the competent authority, in this case SAMSAT, that the vehicle in her name have been sold, the new owner or purchaser must immediately resolve the new ownership papers.However, this condition to the parties who make buying and selling. This is consistent with the intent of the content of article 1338 of the Civil Code of the principle of freedom of contract, that everyone is given the possibility to make an agreement, which is valid as a law for them, as long as the agreement was not contrary to the provisions of existing law
TINJAUAN YURIDIS HAK WARIS ANAK TERHADAP PEMBATALAN PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
No full textABSTRACT Marriage is one of the social events that would cause legal consequences for prospective husbands and wives, children or any third party . Act No. 1 of 1974 article 22 on marriage say that marriage can be canceled if the parties do not meet requirements that have been determined to enter into marriage. The purpose of this paper is divided into 2 (two), namely: general purpose and special purpose. The general aim in writing this paper are: First, to qualify and academic work to earn a law degree in Faculty of Law, University August 17, 1945. Second, is one form of application of knowledge that have been acquired during the course in life community. Third, to contribute ideas that benefit society, students of the Faculty of Law, University August 17, 1945 and alamamater. While the specific objectives: First, to know and understand the legal status of children whose parents canceled the marriage. Second, to know and understand the legal consequences of the cancellation of the marriage of husband and wife for the rights of the child. Type in the writing of this thesis is a normative juridical approach while the problem of using the Act and conceptual. Methods of collecting legal material used is a source of primary legal materials, sources of secondary law, chapter discussion, will discuss the two (2) what is in the formulation of the problem. Children born out of wedlock still have a clear legal status as a legitimate child of the parents canceled the wedding was canceled . Annulment both parents do not remove or do not result in the loss of its status . So in this case the children born of the marriage canceled remain entitled to inheritance rights against parents. Keywords : Marriage Abrogation, Inheritance rights of the Child and Child Protection. Keywords : Implementation, Regulation Election Commission, voters list, the General Election Commissio
KEWENANGAN PIHAK KEPOLISIAN YANG MENANGANI PERKARA PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN KAITANNYA DENGAN LOCUS DELICTI
No full text ABSTRACT The relationship between the construction of the scene is to give a description of the suspect made by investigators for the purposes of criminal investigations to be adapted to conditions in the real scene. In practice, the reconstruction was not done in the actual crime scene. It is solely for the safety of the suspect himself in order to avoid the wrath of the people. Besides for that, as well as to suppress the reconstruction costs to a minimum, especially if the scene in which the reconstruction would be held to be outside the city. But if the scene is not located outside the city, the implementation of reconstruction is still being done in the actual crime scene.If the crime scene was not yet known with certainty, the efforts undertaken are: Doing action by way of prosecution is a technique of investigation that a criminal case was revealed, where the technique of these investigations will obtain the answers to these questions in terms of investigating a criminal case; To conduct the interrogation of the reporting the incident and request information from the patient witnesses, expert witnesses and witnesses who know the first time this criminal case. Despite the regional differences between the crime scene with the area where the discovery of the victim or the proceeds of crime does not preclude the police to uncover the criminal case, because despite differences in the area of the police are still able to work together with each other
PENIPUAN INFORMASI LOWONGAN KERJA PADA INTERNET DITINJAU BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK DI SAMARINDA
No full textABSTRACT The presence of the internet today makes the delivery of information and data becomes faster and infinite space, time and place. This progress is not only give a positive impact to the community but a negative impact on the development of the Internet is by evolving cybercrime, one of the many crimes of cyber crime is fraudulent job information on the internet which rife lately happening in Samarinda because the increase of Internet users in Samarinda. Research issues are about effectiveness of Implementation the regulation number 11 year 2008 about information and electronic transactions toward the doer of fraudulent job information on the Internet especially in Samarinda and protection to the victims of criminal offense fraudulent job information on the Internet especially in Samarinda along roles and responsibility the Department of Communication and Information Technology Samarinda related to fraudulent job information on the Internet. These research uses descriptive analytical method, a normative juridical approach. The data were analyzed using qualitative descriptive so that the obtained data from the researched could be selected and grouped by quality and truth connected with theory, principles and the rules of law which exists so that it could formulated an answer and legal security to the issues in this essay. Based on research that has been done, author made a conclusion that effectiveness of Implementation the regulation number 11 year 2008 about information and electronic transactions toward the doer of fraudulent job information on the Internet especially in Samarinda, in fact still not effective caused of the authorities faces many constraints such as human resources, facilities and infrastructure also difficulties to detect the location of the doer of fraudulent job information on the Internet. The legal protection given to the victims also become ineffective even though inside the regulation number 11 year 2008 about information and electronic transactions especially article 28 paragraph 1 regulated about fraudulent job information on the Internet. Roles and responsibility the Department of Communication and Information Technology Samarinda related to fraudulent job information on the Internet done by a wide range of counseling and delivery about the positive and negative impact of the internet to the whole society also corporate with relevant government agencies such as Regional Office of Manpower Department Samarinda and Head of The County Police the City of Samarinda in an effort to protect the society of Samarinda from criminal offense fraudulent job information on the Internet. Key Word : fraudulent job information on the Interne
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MELAKSANAKAN REKLAMASI PASCA TAMBANG DI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA (TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA)
No full textABSTRACTION Dedi Setiawan, 11.11.1001.1011.151. Application of Criminal Sanctions Against Company That Do Not Perform Post-Mining Reclamation At Kutai (Review of Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining).thesis. Law, Faculty of Law, University of August 17, 1945. 2015 Supervisor I :. Prof.H.Sarrosa Hamong Pranoto, SH, .M.Hum and Supervisor II :. Isnawati, SH, .MH This study aims to find out about the application of criminal sanctions against companies that do not carry out reclamation and mine closure in Kutai, which in this study aims to discuss the application of criminal sanctions against against companies that do not carry out the post-mining reclamation review of Law No. , 4 on Mineral and Coal. This study uses empirical methods. Source of data used are primary data and secondary data. It can be concluded that the application of criminal sanctions against companies that do not carry out the post-mining reclamation and regulated in Law No. 4 of 2009 on Mineral and Coal and its implementation has been stipulated in Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 78 Year 2010 About the Mine Reclamation and pacsa. The government revoked the license either through a written warning, suspension of operations until revocation of IUP, IUPK, or IPR. According to the results of research in Kutai there are companies that do not carry out the post-mining reclamation because the majority of companies are still actively mined
HAK KEPERDATAAN DAN AKIBAT HUKUM SEBAGAI PEMEGANG HAK GUNA BANGUNAN DALAM HAL BERAKHIRNYA JANGKA WAKTU HAK GUNA BANGUNAN DI SANGATA
No full textABSTRACT AWANG ADI JUNIASTARA. Civil Rights and DueLegalLand Rights Holders in The Event of Expire of Building Rights at Sangatta. Hak Keperataan Dan Akibat Hukum Sebagai Pemegang Hak Guna Bangunan Dalam Hal Berakhirnya Jangka Waktu Hak Guna Bangunan Di Sangatta, Supervisors by Drawan Hasyim, SH, M.Si and Isnawati,SH,MH The rights of land by person suitable with the legal of national land which protection of other parties without the valid right reason in all of form as well as in physic or non physic. Thus also the right of land cannot to deprived and with the unlawfully include by ruler. The main problem which have attention related with building rights of state land namely in the event of expire of Building Right it, what the land rights holder have civil right which have to be state land. Thus also the due legal in the event of expire of building rights on the ex landrighs holders.These research aimed to know the civil rights of land rights holder in the event of expire of building rights and what the due legal in the event of expire of building rights by holders. The result of studied showed that the building rights namely the rights to building and have built on the land which not his own in the certain time, as long as 30 years in meaning that the risk from land rights holder is limited, but the time of own could to be extended during 20 years and updated during 30 years the rights of mutual agreement, during the person or corporation have criteria to obtained the building rights. The building rights have priority rights to take back when the building rights not to extended or uptodate, so the building rights would to delete because end of time it. The land state if the end of time so could be back to state but the building and goods, the holders have right to be own. With thus the end it the right of land, while about the building and goods, fully owned building rights holders.Keywords: Civil Rights, Land Rights Holders in The Event of Expire of Building Right