DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Not a member yet
723 research outputs found
Sort by
TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA
No full textABSTRACT This thesis title is "Overview Of Credit Agreement With Fiduciary" This thesis is a study of Law number 42 of 1999 on fiduciary. The main problem of this study is that turns out to be a debtor does not mengertimengensi hukun fiduciary while being creditors only after the customer as much as possible, as a result of this, many misunderstandings regarding the implementation of the law fiduciary, both creditors and debtors. This study is intended to troubleshoot problems arising from the fiduciary can be overcome and the Act - legislation fiduciary as laws to protect the rights of creditors and the rights of creditors. The purpose of these studies in order for the parties that entered into fiduciary truly understand the implementation of law number 42 of 1999 on fiduciary. The research method of this thesis is more emphasis on normative juridical, this thesis merekornendasikan conceptual and practical implementation of law number 42 of 1999 on fiduciary, that the Ministry of Justice and Human Rights, in this case the Registration Office Eidusia to do counseling by the law under which most of them become creditors in financial institutions, and the financial institutions in particular iembaga lembagr financing relating to the fiduciary agreement, it relates to an increase in human resources in the financial institutions, especially the security inventasi
TINJAUAN YURIDIS ATAS GRATIFIKASI YANG DIPERKARAKAN DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI SAMARINDA DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PIDANA INDONESIA
No full textABSTRACTION Gratifikasi is not type glare at but as element glare at, as for glaring at of own is receiver of Gratifikasi which oppose against its obligation and its duty, Congeniality of GRATIFIKASI there are Clarification of Section 12B Sentence ( 1) UU No.31 Year 1999 as altered with UU No.20 Year 2001, that : " such with " gratifikasi" in this sentence is gift in wide of meaning, namely cover gift of money, goods, rebate (discount), commission, interest free loan, journey ticket, lodging facility, vication, medication free, and other facility. The gratifikasi both for accepted in country and also beyond the sea and which is conducted by using electronic medium or without electronic medium." If is careful of formula above hence clarification of section 12B ( article 1 ) of sentence which including gratifikasi is limited to sentence : giving in wide of meaning, while sentence afterwards represent forms of gratifikasi. And assured in section 12 letter of B sentence ( 1) as also to That is each;every gratifikasi to Public Servant assumed to bribe, if relating to its occupation and adversative with obligation or its duty. In formula at section 12B can comprehend that do not all that gratifikasi illegal but only gratifikasi fulfilling element of just pasai 12B is and is later then seen from ITS criminal law of him of KUHPPIDANA in Chapter of XXVIII ( Section 418, 419, and 420 ) arranging about occupation crime. Keyword: Gratifikasi, Corruption, Collutio and Nepotism
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI APOTEKER SEBAGAI PELAKU BISNIS DALAM PRAKTEK
No full textABTSRAK Apoteker sebagai pemilik sarana apotek merupakan pelaku usaha bisnis, berdasarkan kode etik bisnis dimana pelaku usaha bertanggung jawab atas berjalannya usaha tersebut. Maka keuntungan menjadi tolak ukur bagi pelaku usaha. Hal tersebut bertentangan dengan kode etik profesinya, sebagaimana diatur dalam pasal 4 dimana dalam melakukan pekerjaan kefarmasian seorang farmasis hendaknya tidak dipengaruhi oleh pertimbangan keuntungan pribadi yang mengakibatkan hilangnya kebebasan profesi. Jadi hal keuntungan sebagai suatu hal dalam berbisnis tidak ada dalam kode etik profesi apoteker, ketentuan tersebut berdasarkan sumpah atau janji apoteker, yaitu saya akan menjalankan tugas saya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasian.Segala pengoperasian sebuah apotek harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang penting mengenai apotek adalah PP No. 26 Tahun 1965 yang kemudian diubah dengan PP No. 25 Tahun 1980. Kedua PP tersebut melaksanakan UU No. 7 Tahun 1963 tentang Farmasi. Apabila PP No. 25 Tahun 1980 ditelaah secara seksama, maka apotek merupakan tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran obat kepada masyarakat yang dapat diusahakan oleh apoteker itu sendiri. Dan dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 922/MENKES/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek pada pasal 2 yang menerangkan bahwa seorang apoteker sebelum melaksanakan kegiatan pengelolaan apotek, hanya diberikan kepada seorang apoteker yang nantinya harus bertanggung jawab secara teknis farmasis. Berdasarkan peraturan yang berlaku izin apotek diberikan oleh Menteri kepada seorang yang memiliki keahlian dalam bidang farmasi yaitu apoteker. Dengan adanya pelaksanaan dan penerapan UU Perlindungan Konsumen dalam bidang ini menimbulkan beberapa aspek pelanggaran yang terjadi dalam beberapa kasus. Kasus tersebut ditinjau dari aspek seperti : Aspek fungsional, hal-hal yang dapat menimbulkan keluhan sampai protes konsumen dapat terjadi mulai dari pengadaan, penyimpanan, peracikan maupun penyerahan; Aspek Penyalahgunaan, sering kali terjadi penyalahgunaan ini dilakukan sengaja oleh konsumen.
TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN PADA SAAT BENCANA KEBAKARAN DI KOTA SAMARINDA
No full textABSTRACT The crime of theft committed during the catastrophic fires in cities Samarinda guided by Ony Rosifani, S.H, M.Hum as a mentor I and H. Syamsudin, S.H, M.Hum as a mentor II. Theft problem at the time of the fire disaster is already stipulated in the articles of the criminal code, namely article 363, paragraph 2.Formulation of the problem as follows the factors that led to the crime of theft when a disastrous fire in the city of Samarinda and to know the efforts taken by the police in tackling the crime of theft when a disastrous fire in the city Samarinda.This study was conducted in cities Samarinda precisely in the police office and office BPBD Samarinda city. By taking the data and conduct interviews with the father sat reskrim who handle this case as well the authors also conducted a literature and legislation relating to matters that are discussed in this thesis.The results showed that the background which led to the theft at the time of the fire disaster is caused by several factors, including the economic factors, high levels of unemployment, lack of education a person, as well as environmental factors. And as for the efforts made by the police in tackling criminal offense at the time of the fire disaster that is the way of preventive, curative, and guidance for the public. Suggestions in this study is the police should be more active and people are encouraged to be vigilant to keep belongings from the culprit and do not easily believe with the help of other people who want to help
PERJANJIAN SEWA MENYEWA KAPAL TUGBOAT DI PT PANCA MERAK SAMUDERA
No full textAbstrak Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian dan apa yang menjadi syarat-syarat carter kapal tugboat di PT. Panca Merak Samudera serta bagaimana cara penyelesaian sengketa apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi..Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data langsung dari pihak yang berkompeten sehubungan dengan obyek yang diteliti, untuk itu dilakukan metode wawancara atau interview dengan pejabat, karyawan dan instansi yang terkait dengan obyek penelitian ini untuk memperoleh data primerMaka hasil penelitian yang diperoleh Sewa menyewa kapal di PT Panca Merak Samudera meliputi 3 ( tiga ) tahap yaitu, Tahap persetujuan, tahap pembuatan kontrak perjanjian, dan tahap penataan administrasi persetujuan. Apabila pihak penyewa wanprestasi makan wajib membayar demmurage atau denda yang telah ditetapkan PT.Panca Merak Samudera. Keywords: Tahap persetujuan, tahap pembuatan kontrak perjanjian, dan tahap penataan administrasi persetujua
PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM ( KPU ) SANGATTA KABUPATEN KUTAI TIMUR DALAM MENGURANGI POTENSI TINDAK PIDANA PEMILU YANG MERUJUK PADA UNDANG – UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2011
No full textABSTRACT Election city of East Kutai Regency Sangata is still less effective due to its implementation there are still violations that benefit organizations or certain parties. Organizers election itself is an institution that organizes election consisting of the election commission and the election supervisory body as a unity function administration of elections to choose members of the house of representatives, the regional representative council and the regional representatives council. Election commission, hereinafter referred to as the commission, is an institution election which is national, permanent, and independent charge of carrying out election and the election supervisory body, hereinafter referred to as Bawaslu, is the agency charged with overseeing the election organizers administration of elections in the entire territory of the Republic of Indonesia. in article 8 of Law No. 15 of 2011 tasks and authority of the Commission is very strong. Election law is a set of rules that aims to ensure elections run in accordance with the principle of election: direct, general, free, confidential, honest and fair. Operationally, the election law to prevent and impose sanctions in order to prevent violations of election rules. Election criminal offense is a violation of the criminal provisions of the election as stipulated in the electoral la
PROBLEMATIKA TENTANG PERKAWINAN YANG DILAKUKAN DENGAN SYARAT PALSU DI KUA BONTANG
No full textABSTRACTMarriages use administrative requirements counterfeit can be ratified by the court or in the term renewal of marriage, if the marriage has been performed according to religious requirements (valid according to religion) and that marriage has lasted a long time or they have to live like husband and wife, and they can show a deed registration of marriage made by an employee who is not authorized. Applicability of Marriage Law No. 1 of 1974 and its implementing regulations effectively in the community has been able to be accepted and implemented from October 1, 1975. Technically it is not a lot of obstacles, but if we look at their marriage cases that use a fake marriage certificate or requirements administrative false it is clear that the public has not implement government regulation of marriage and responsibility
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCURIAN BERASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
No full text ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pencurian di Kota Samarinda dan untuk mengetahui sejauhmana implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana guna menyelesaikan perkara pencurian yang dilakukan oleh anak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan melihat kenyataan yang ada dilihat dari prespektif penerapan hukum.Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan faktor-faktor yang menjadi alasan anak melakukan tindak pidana pencurian khususnya di Kota Samarinda, diantaranya ; 1) Faktor Ekonomi, dimana masyarakat yang memiliki keadaan ekonomi yang rendah tidak dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan anak, sehingga anak berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan cara melawan hukum. 2) Faktor Lingungan, keadaan lingkungan tempat tinggal, lingkungan pergaulan anak yang kurang baik menentukan bagaimana mental dan karakter anak, juga perilaku anak. 3) Faktor pendidikan, kurangnya pendidikan yang diperoleh anak juga mempengaruhi terbentuknya mental dan karakter anak, baik itu pendidikan yang diperoleh dari keluarga maupun yang didapat dari sekolah. Ketiga faktor tersebut menjadikan anak berani bertindak sesuatu tanpa memikirkan resiko dari perbuatannya. Implementasi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, memberikan jaminan perlindungan hak-hak anak dilihat dari aturan-aturan yang terkandung didalamnya sehingga dalam menyelesaikan perkara anak, anak tetap dapat bertumbuh dan berkembang secara optimal tanpa harus kehilangan hak-haknya. Khususnya penerapan diversi yang merupakan bagian dalam mencapai keadilan restoratif menjadi upaya yang diutamakan dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Kata Kunci : Hukum Perlindungan Anak, Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi.
PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT MERUPAKAN BENTUK PEMBINAAN NARAPIDANA DAN HAMBATANNYA DALAM PRAKTEK
No full textABSTRACTGranting parole to prisoners is the last link of the effort to foster inmte in the correctional system. By means of parole, inmates can improve communication with the public at large, to rediscover her dignity as a human being and existence as a member of society. In the implementation of this should be considered conditional or based on the principles of correctional, one of which stated that during the loss of freedom of movement, inmates must be introduced to the public and may not be exiled from it. By paying attention to one of these principles, it is expected that the implementation of parole as one means to foster inmate in the correctional system is based on achieving goals and objectives. Factors that are inhibitors or hindrance to the implementation of conditional release are as follows: inmates in question still has another case that has not been decided by the courts; inmates concerned has not received a remission or reduction law, inmates are recidivists; inmates concerned during fostered in institutions correctional offenses; criminal inmates who underwent less than one year. Prison officials did want that parole should be increased, but inmates often commit violations while in prison, so that the administrative requirements do not support the proposed inmate to obtain parole. Sometimes the decline in letter parole decision is too late and in case of this sort, the inmates themselves will be confused, while the officer has been tried as much as possible, it could be officers penitentiary inmates feel that complicates the degree. From society’s parole also sometimes get obstacles that make inmates often feel less acceptable, for example, the victim’s family is still resentment against inmates is concerned and there is a presumption of society that these prisoners after coming out and getting parole may disrupt order and security in neighborhood
PELAKSANAAN IZIN POLIGAMI BERDASARKAN UNDANG-UNDANGNOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS DI PENGADILAN AGAMA SAMARINDA)
No full textAbstrak Perkawinan adalah masalah yang kompleks dipandang dari segi kehidupan masyarakat,agama, maupun dari hukumnya Perkawinan merupakan panggilan fitrah dan tabiat manusia sebagai makhluk Tuhan yang dilengkapi dengan akal pikiran, rasa, dan hasrat. Suatu perkawinan diharapkan dapat mewujudkan rumah tangga keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga merupakan bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena keluarga merupakan susunan masyarakat yang terkecil. Masalah keluarga juga merupakan masalah masyarakat, sebab masalah-masalah yang lahir di lingkungan keluarga juga akan dirasakan akibatnya oleh masyarakat.Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (mathaporic) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami isteri antara seorang pria dan wanita.Undang-undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dalampasal 1 tentang pengertian perkawinan sebagai berikut :Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Peraturan perundang-undangan Indonesia yang mengatur masalah poligami masih kurang terperinci dengan jelas mengenai batasan-batasan yang dimaksud, sehingga menyebabkan adanya celah yang oleh Pemohon dijadikan alasan dalam proses pelaksanaan permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama Samarinda. Berdasarkan hal tersebut alangkah baiknya pemerintah melakukan revisi terhadap Undang-undang No. 1 Tahun 1974 guna memperjelas batasan batasan orang untuk melakukan poligami dengan tetap didasarkan pada ketentuan hukum