DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Not a member yet
723 research outputs found
Sort by
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYELUNDUPAN PAKAIAN BEKAS DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PERDAGANGAN
No full textABSTRACTUsed clothing is now a product that is often sought by various circles masyarakat.Mereka who choose these items have a variety of reasons that vary, there are assuming that imported goods have a better quality, some also want to have it because the price of these items more affordable. Then, what's so great about that used clothes? Why is it reaching into society regardless of age? And if there is danger of the used clothes, we all know that our domestic products are difficult to compete with foreign products, especially coupled with the government's policy of free trade with China and ASEAN in 2015, of course our products will be increasingly lost only in terms of quality , creativity, innovation, up to the price. Not only new items imported but used goods imported including clothing. According to data from the Ministry of Industry of the Republic of Indonesia in the 1st quarter of 2013 there are about 112 containers containing used clothing and all, the goods do not have the complete illegal aliases, which come from all Indonesian ports, mostly through port in Pekanbaru Riau we know Kemenperin banned from imported used clothes since 2003 ago. Import and Export activities are not separated by the laws and regulations. Since the beginning of export and import activities have been regulated in the legislation until now there are still applicable to those that have not been valid or have changed. In order to realize the rules of legislation based on Pancasila and the 1945 Constitution, which contained the principles of justice, upholds the right of every member of society, and places Customs Obligations as state obligations reflecting the participation of community members in collecting funds through payment of import duty , then came the Law Number 10 Year 1995 About Customs. Law Number 17 Year 2006 regarding Amendment to Law Number 10 Year 1995 regarding Customs. Law No. 17 of 2006 does not alter the full content of the previous law, but there are several Articles that have been deleted and added to the content of the law. In addition to the emergence of Law Number 10 Year 1995, there are also derivatives of this legislation, namely the Decree of the Minister of Industry and Trade No. 230 / MPP / Kep / 7/1997 on goods subject to import trade regulation. This regulation appears as an explanation of the contents of Law Number 10 of 1995. This minister's decision to impose restrictions on imported goods that may enter the territory of the Republic of Indonesia. This is done so as not to be a loss to the trade industries in Indonesia.Keywords: Used Clothing, Trade, Custom
SANKSI HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MEMENUHI PANGGILAN DARI PENYIDIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG PEMERIKSAAN PAJAK
No full textABSTRACTDirektorat Jenderal Pajak should to support an effort for control and founding to taxpayers that can be realized with a tax intensification and ekstensification through tax inspection. And this is a tax inspection role as a control and founding for taxpayers to obey the tax regulation.This research aims to know the role and responsibility of taxpayers and tax instruments about tax inspection, punishment to taxpayers which ignore to tax inspection especially in Samarinda city. The method of this research used yuridis normative and yuridis empiris.The result showed, the taxpayers to obey the regulation with tax inspection is too low. Tax inspection is can’t avoid and should to do because it’s the tax law instrument for test the obey of taxpayers to fill their obligation. The rule about inspection and punishment is regulated on Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 about The Rule of Tax
PENENTUAN PAJAK SARANG BURUNG WALET BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 10 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH
No full textABSTRAK Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan asli dari potensi suatu daerah. Salah satu sumber dari pendapatan asli daerah adalah pajak daerah oleh karena itu perlu digali potensi yang ada di daerah tersebut. Kabupaten Kutai Barat mempunyai banyak potensi pajak daerah salah satunya adalah pajak Sarang Burung Walet. Usaha sarang burung dengan menangkarkan burung untuk diambil sarangnya, burung yang dibudidayakan adalah burung walet dan sriti. Potensi dari pajak sarang burung ini cukup besar tapi bagaimana sistem penerimaan sarang burung tersebut sebenarnya. Potensi penerimaan pajak sarang yang begitu besar apakah mampu digali dengan maksimal atau malah terhambat oleh kendala-kendala yang sulit dipecahkan. Tujuan dari penelitian ini bagi pemerintah daerah adalah untuk memberi masukan bagaimana meningkatkan penerimaan pajak sarang burung yang ada sesuai dengan potensi pajak tersebut yang cukup besar dan meningkatkan kesadaran pengusaha sarang burung tentang sistem penerimaan pajak sarang burung tersebut
PELAKSANAAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004
No full textABSTRAK Diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 18 November 2004 oleh Presiden Megawati , tampaknya diiringi dengan harapan terwujudnya wacana baru yang berhubungan dengan kepailitan terhadap kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utangpiutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dalam skripsi ini akan dibahas dua permasalahan yaitu: bagaimana pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap perjanjian sewa menyewa serta permasalahan apa sajakah yang timbul atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terhadap perjanjian sewa menyewa menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004.Penyusunan skripsi ini dengan menggunakan metode kepustakaan (library research) yaitu dengan mendasarkan kepada bahan kepustakaan baik berupa pendapat para ahli hokum dan juga ketentuan perundang-undangan yang ada kaitan dengan masalah tersebut diatas serta melakukan penelitian dengan wawancara dan observasi di PT. Adira Finance Samarinda.Adapun hasil yang penulis dapatkan adalah pelaksanaan PKPU selama ini sudah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang_undang No. 37 Tahun 2004 dimana baik Debitor maupun Kreditor dapat mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga, hal ini tentunya menjadi sangat penting, karena membuka secara luas kearah proses perdamaian tidak semata-mata mempailitkan Debitor. Namun dalam perjanjian sewa menyewa selama ini tidak ada klausul tentang PKPU yang bias dilakukan pihak penyewa selaku Debitor agar terhindar dari kepailitan dalam pelaksanaan usahanya.Kesimpulan yang penulis dapatkan adalah antara praktek dengan prosedur tentang PKPU telah berjalan sesuai dengan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 dan dalam perjanjian sewa menyewa Debitor adalah pihak yang lemah karena tidak mempunyai hak untuk ikut menentukan isi perjanjian sehingga Kreditor menjadi pihak yang sangat diuntungkan. Kata kunci: PKPU, UU No. 37 Tahun 2004, Kreditor dan Debito
EFEKTIFITAS PEMBINAAN ANAK DI LAPAS KELAS II A SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
No full textABSTRAKPembinaan anak di LAPAS Kelas II A Samarinda yang membahas dengan latar belakang masalah pembinaan anak yang tidak diberikan tempat khsus kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana dan ini dalam upaya memberikan perlindungan dan menangani anak yang terlibat kasus hukum.Penelitian Ini dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dari buku-buku tentang Peradilan Pidana Anak Indonesia yang merupakan tempa tmengumpulkannya sebuah informasi dan artikel ini juga dilengkapi dengan kutipan-kutipan Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Undang-undang Nomor 4 tahun 1974 Tentang Kesejahtraan Anak, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHPerdata), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Dengan demikian penulis melakukan tinjauan hukum tentang Perlindungan Pembinaan anak di LAPAS Kelas II A Samarinda
TINJAUAN HUKUM PENERTIBAN IZIN UKL DAN UPL DI KOTA SAMARINDA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009
No full textABSTRACTBasic Law of Control of UKL and UPL License under Law No. 32 of 2009 on Environmental Protection and Management. Previously many changes. However, nowadays, the existing law is Law Number 32 Year 2009 is very detailed as follows: (a) Aspects of planning carried out through the inventory of the environment, the determination of ecoregion areas and the preparation of RPPLH (Environmental Management Plan for Protection). (B) Aspects of Natural Resources Utilization made under the RPPLH. But in this Law it is regulated that if an area has not yet developed RPPLH then the utilization of Natural Resources shall be implemented based on the carrying capacity and environmental capacity. (C) Controlling aspects of pollution and damage to environmental functions including prevention, mitigation and recovery. (D) The incorporation of new control instruments, including: KLHS, Spatial Planning, Criteria for Environmental Damage, AMDAL, UKL-UPL, Licensing, Other Instruments in accordance with the needs and / or development of Science. (E) Conservation of the environment through conservation of Natural Resources, Natural Resources Reserve, and / or the preservation of atmospheric functions. (F) Monitoring and enforcement aspects. There is a strict regulation mandated in Law Number 32 Year 2009, namely the imposition of criminal and civil sanctions related to violations of AMDAL. The articles governing the sanctions are: (a) Sanctions against persons conducting business / activities without environmental permits; (B) Sanctions against persons preparing EIA documents without having a competency certificate; (C) Sanctions against officials granting environmental permits without the EIA or UKL-UPL document.Keywords : License Control, Amdal, UKL-UP
IMPLEMENTASI ASAS ITIKAD BAIK (PASAL 1338 AYAT (3) KUH PERDATA) DALAM PERJANJIAN TUKAR TAMBAH KENDARAAN DAN AKIBAT HUKUM DENGAN TIDAK DILAKSANAKANNYA DENGAN ITIKAD BAIK
No full textABSTRAKDalam melakukan sebuah perjanjian, kedua belah pihak harus beritikad baik dalam melaksanakan suatu perjanjian. Ada kalanya itikad baik sudah sepenuhnya dilakukan dan diperhatikan, tetapi pelaksanaan perjanjian masih berada dalam jalan buntu (deadlock). Disinilah perhatian dituntut ke arah kepatuhan agar suatu peristiwa dapat diselesaikan secara memuaskan. Tentunya seperti halnya dengan segala barang sesuatu yang mengandung penghargaan (waardering), kepatuhan ini tidak mungkin mengakibatkan suatu penyelesaian peristiwa yang memuaskan setiap orang manusia, melainkan selalu bersifat tak mutlak (relatief), yaitu patut dalam pikiran dan perasaan orang-orang yang bertugas menyelesaikan suatu peristiwa, seperti Hakim atau Badan Pemerintah sesudah memperhatikan segala faktor-faktor, yang dapat terpakai dalam alam pikiran dan alam perasaan orang-orang itu.Terjadi hubungan yang erat antara ajaran itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian dan teori kepercayaan pada saat perjanjian. Itikad baik (pasal 1338 ayat 3) dan kepatutan (pasal 1339) umumnya disebutkan secara senafas, apabila hakim setelah menguji dengan kepantasan dari suatu perjanjian tidak dapat dilaksanakan maka berarti perjanjian itu bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Perjanjian tidak hanya ditentukan oleh para pihak dalam perumusan perjanjian tetapi juga ditentukan oleh itikad baik dan kepatutan, jadi itikad baik dan kepatutan ikut pula menentukan isi dari perjanjian itu. Dengan demikian suatu perjanjian khususnya perjanjian Tukar tambah benda bergerak jenis kendaraan apabila dilaksanakan tidak dengan itikad baik (itikad buruk) maka perjanjian tersebut bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan serta norma-norma hukum yang berlaku. Kata Kunci: Perjanjian, Tukar tambah, Itikad Bai
MASALAH PENAMBANGAN PASIR YANG TIDAK DILAPORKAN KEPADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI ( DISTAMBEN ) DI KEC KOTA BANGUN KAB KUTAI KARTANEGARA
No full textabstractThe mining business must meet the procedures and requirements that have been determined by the government of Kutai regency to obtain the mining license, but what happened in the district of Kota Bangun there are many problems such as sand mining is illegal by society and pernambang sand official at findings excavated material new that zircon sand that can be used to make the ceramic, refractory bricks, printing, metal and acrospace material which is certainly much more useful and more expensive, but it does not report activityit to the Department of Mines and Energy (Distamben) local not only that, the negative impact caused by sand mining illegal is the environmental damage that resulted in peeling overburden cause damage top soil, and water systems that are the bottom of the river so that the volume of water increases because not restrained by vartikel sand to settle to the bottom of the river is the concrete result of the floods, as well as air pollution and noise generated from the diesel engine vacuum sand that does not pay attention to the operating distance of residential areas
PERLINDUNGAN HUKUM TENAGA KERJA KESEHATAN DI RSIA THAHA BAKRIE SAMARINDA
No full textABSTRAKTujuan penelitian ini untuk menguraikan pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Thaha Bakrie, bentuk perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perawat. Jenis penelitian yang diuraikan adalah yuridis empiris dengan menggunakan bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier, serta pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan tehnik studi dokumen.Hasil penelitian menunjukan bahwa pengaturan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja perawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Thaha Bakrie di atur dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Sedangkan bentuk perlindungan hukum tenaga kerja perawat di Rumah Sakit Ibu dan Anak Thaha Bakrie adalah perawat berhak menerima imbalan jasa, Mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya, Memperoleh pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkatdan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Kata kunci: Perlindungan, Hukum, Perawa
PERANAN PENGADILAN AGAMA DALAM MENYELESAIKAN PERMOHONAN CERAI THOLAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
No full textABSTRACTThe title of this paper is the role of the court in resolving the divorce petition tholak according to Law No. 1 of 1974 on marriage .The formulation of the problem of how to reconcile the efforts of religious courts in the party who filed for divorce in a religious court tholaksamarinda and what the legal consequences of divorce tholak according to Law No. 1 of 1974. The purpose for doing this study to obtain information about the role of religious courts in resolving divorce petition tholak according to Law No. 1 of 1974 on marriage . Writing this thesis using empirical juridical library with study analysis and interview sources.Divorce in certain circumstances be considered the ultimate solution remains to drown out the bickering and discord in the household of husband and wife therefore be of a husband and wife running a live household carefully so that marriage really achieve the purpose of marriage itself , that forms the family the eternal happy and prosperous in the world and the hereafter . Then the husband and wife should help each other and complement so that each can develop his personality in addition to an obligation of marriage also has a close relationship with religion .Keywords : the role of religious courts in resolving divorce petition tholak according to the law No. 1 of 1974 About marriag