DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Not a member yet
723 research outputs found
Sort by
PERJANJIAN PEMBERIAN KUASA PENJUALAN BARANG BERGERAK DENGAN SISTEM TITIP PADA PERTOKOAN DAN PEMBAGIAN HAK SERTA KEWAJIBAN KONTRAKTAN DI SAMARINDA
No full textABSTRACT Whereas the agreement for the granting of power of the sale of goods to the Titip system shall initially be made by an agreement between the parties. The Suppleir Party first submits an application with a custodial clause to the Trasdisional Shop / mall in the Mall area, which is then followed by an offer on all terms of the agreement referred to by the shopkeeper. After suppleir agreed to all the requirements specified by the suppleir has agreed to the terms of the aforementioned treaty, then the agreement can be realized that is by the delivery of goods by suppleir at the shop owner. The series of legal acts that can be legally qualified as an act of authorization from suppleir. In the deed of the agreement, as exemplified in sub-chapter I of chapter III, 12 chapters are determined which specify all matters relating to the agreement giving the power of sale of goods concerned, whether about salesman Titip, sales system. responsibility of the parties, sanctions in case of disputes due to non-fulfillment of performance, payment procedures, termination of agreement. Since the entire terms of the agreement for the granting of power of the sale of goods to the Titip system has been determined in full in the treaty deeds made under mutual agreement between the parties, the matters which allow for the dispute can be resolved.The parties have rights and obligations in accordance with the clauses that have been determined. The party receiving the rights / obligations shall have the rights and obligations, among others: The shopkeeper in each month shall be entitled to obtain a report from SPG / Salesperson on the sales turnover of goods within one month, if the SPG is supplied by suppliers; The shopkeeper is entitled to a commission of 25% of the proceeds from the sale of goods within a month; The shopkeeper is entitled to a report on changes in the stock of consignment / goods sold by the store; The shopkeeper has an obligation to report the proceeds of the sale of goods to the suppliers, if the SPG is provided by the dealer's shop; Provide payment of goods sold in every month on suppleir; Provides compensation for damages caused by fire.The authorizing party / supplier has the right and obligation, among others: Entitled to the payment of the sale of goods every month that is the 15th of the following month at Bank BCA Samarinda Branch; Entitled to get a report from the sale of goods on the calculation of turnover amount in each month based on the stock report; Obtain report on Titip location change; Obtaining compensation suffered by fire; The suppleir party is entitled to design Titip / shelf, and determine the price of the goods to be sold in the mall; Provide salesman Titip, give commissions, deliver goods, pay sales tax / VAT, report changes in stock of goods on the shop owner, which is the obligation of suppleir
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN HAK UTAMA JALAN OLEH MASYARAKAT DITINJAU DARI UU NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
No full textABSTRACTLaw No. 22 Year 2009 section 134 explains the primary rights of road users who prioritize or have the primary right to take precedence and must be escorted by the Indonesian National Police officers. Escort is done to reduce the potential for traffic accidents which are of course very dangerous to the convoy itself as well as other road users. But still many people who do not want to give way to vehicles that have the right of priority.This research uses research method with sociological juridical approach which is implemented in POLRESTA Samarinda city by using interview technique, and interviewing the community around writer area itself. The data obtained are primary and secondary data, and library research. Darta obtained kemudiaan analyzed descriptively.The results showed that many causes why people misuse the main right of the road is the lack of knowledge about the regulations. And how efforts and steps undertaken by the police officers of the Police RI to safeguard and guard against community and government activities as needed. Key Words : misuse of the main right of the roa
HAK DAN KEWAJIBAN BURUH DALAM MENDAPATKAN KESEJAHTERAAN DI PT.PERSADA ALAM SUTERA SAMARINDA MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003
No full textABSTRACT This study entitled "Labor Rights and Obligation In Gaining Welfare At PT. Persada Alam Sutera Samarinda According to Law Number 13 Year 2003 ", under the guidance that I respect Ibu Ony Rosifany., SH., M. Hum as the Supervisor I and Erika Siluq., SH., M.Kn as Lecturer II Advisor, This Research Aims to describe and analyze labor welfare procedures in samarinda. To know and analyze the obstacle and supporting factors in Procedure to get labor welfare at company in samarinda Law Study Program, Faculty of Law, University of 17 August 1945 Samarinda.Based on the results of the research that the employment development is intended to provide employment and business field for each workforce so as to obtain employment and livelihoods that are suitable for humanity and as of Law No 13/2003From the research results can be concluded that labor is the main capital and the implementation of the development of community Pancasila, the most important goal of the community tujuajn is the welfare of the people including labo
PERBUATAN PENCEMARAN KEHORMATAN OLEH MEDIA MASA DAN AKIBAT HUKUMNYA
No full textABSTRAKApabila pihak yang dirugikan atau badan hukum tersebut dirugikan atau merasa kurang puas, maka orang atau badan hukum tersebut mengajukan tuntutan kepada Pengadilan Negeri dan setelah ditanggapi dan penerbitan pers tersebut memuat sanggahan atau penjelasan atas tulisan yang merugikan itu. Tuntutan ganti rugi oleh pihak yang dirugikan atau badan hukum yang merasa nama baiknya dicemarkan oleh media pers tersebut, agar para wartawan sebagai petugas dalam menyebarkan berita pada media pers dapat menanggapi atas kesalahannya dan dapat menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang dirugikan tersebut, kalau memang benar pihaknya yang terbukti bersalah.Tanggung jawab media massa terhadap berita salah yang merugikan pihak lain dituntut tersebut, apabila pihak yang dirugikan tersebut benar-benar tidak melakukan perbuatan yang telah diberitakan dalam media massa. Tanggung jawab media massa atau media pers atas perbuatan berita yang salah atau berita yang merugikan pihak lain atau badan hukum tersebut, dapat menuntut ganti kerugian atau pemulihan nama baik sesuai dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri dan sesuai dengan pasal 1365 KUH Perdata berupa ganti rugi yang telah ditentukan tersebut
AKIBAT HUKUM BAGI MASYRAKAT YANG MENERIMA KAYU TITIPAN HASIL PENEBANGAN LIAR (ILLEGAL LOGGING) BERDASARKAN UU NO 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN
No full textABSTRAK Hutan merupakan sumber daya yang penting bagi tujuan pengelolaan lingkungan. Bukan saja diharapkan sebagai sumber daya yang bisa didayagunakan untuk pembinaan lingkungan, tetapi lebih daripada itu komponen masyarakat juga bisa memberikan alternatif penting bagi lingkungan hidup seutuhnya. Namun dengan perkembangan zaman, maka kebutuhan akan ekonomi semakin bertambah, dengan kesulitan yang dialami saat ini banyak masyarakat yang cendrung mengambil jalan pintas untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi kebutuhan ekonomi, antara lain dengan melakukan kegitan penebangan liar.Setelah melakukan penelitian maka dapat disimpulkan kayu yang diterima sebagai kayu titipan merupakan kayu hasil dari hutan yang mana kayu tersebut dikelola masyarakat dengan cara ditebang menggunakan alat chinso (gregaji mesin) dan dijual kepada pengusaha kayu, Kemudian dari pada itu papan dan balok yang telah dibeli pelaku usaha pada masyarakat yang menjual kayu tersebut diolah kembali menjadi bahan papan dan balok yang rapi dengan menggunakan mesin somil (mesin penghalus kayu) kemudian diketam (dihaluskan) setelah itu kayu yang telah diketam siap untuk dijual’’. Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya illegal logging ; Tingginya permintaan akan kayu, Pengangguran, Faktor ekonomi, membuka lahan untuk Bercocok Tanam, Minimnya pengetahuan akan hukum atau aturan. Kata Kunci : Kayu, Illegal Logging
FAKTOR PENGHAMBAT YANG DIHADAPI PENYIDIK POLRI DALAM PELAKSANAAN PENYITAAN BARANG BUKTI UNTUK MELENGKAPI BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) DI POLRESTA SAMARINDA
No full textABSTRAKProses atau prosedur penyitaan barang bukti dalam perkara pidana adalah sebagai berikut : Sebelum melakukan tugasnya, maka petugas atau penyidik diharuskan mendapatkan surat ijin terlebih dahulu dari Ketua Pengadilan Negeri setempat kecuali dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak; Menunjukkan tanda pengenalnya kepada orang darimana benda itu disita; Berwenang memerintahkan kepada orang yang menguasai benda yang akan disita untuk diserahkan kepadanya terhadap surat atau tulisan yang berasal dari tersangka, ditunjukkan kepadanya, kepunyaannya atau diperuntukkan baginya, atau alat untuk melakukan tindak pidana; Memperlihatkan benda yang akan disita pada orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan tanda barang itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi; Membuat berita acara penyitaan, setelah dibacakan lalu diberi tanggal, ditandatangani oleh penyidik, orang yang bersangkutan atau keluarganya dan dua orang saksi; Sebelum benda atau barang yang disita tersebut dimasukkan di rumah penyimpanan benda sitaan negara, maka harus dicatat terlebih dahulu mengenai berat atau jumlahnya menurut jenisnya masing-masing, ciri-ciri maupun sifat khas dari benda tersebut, tempat, hari dan tanggal penyitaan, identitas dirimana benda itu disita kemudian dibungkus, diberi lag dan cap jabatan serta ditanda tangani oleh penyidik; Untuk kepentingan pengamanan apabila dianggap perlu dilakukan pemotretan terlebih dahulu.Beberapa hambatan yang ditemui penyidik dalam melakukan penyitaan antara lain : Barang bukti sudah tidak utuh lagi atau rusak; Barang bukti dipindahtangankan kepada orang lain; Barang bukti masuk kesatuan lain; Barang bukti dibuat jaminan di Pegadaian; Barang bukti hilang tidak diketemukan. Upaya-upaya yang dilakukan penyidik dalam mengatasi hambatan tersebut antara lain : Apabila barang bukti dipindahtangankan kepada orang lain, maka membuat Daftar Pencarian Orang (D.P.O) atau Daftar Pencarian Barang (D.P.B) dikirim ke jajaran POLDA; Apabila barang bukti masuk kesatuan lain, maka melakukan pendekatan kepada Dankesatuan dimana barang bukti tersebut berada, dengan cara menyuruh seseorang untuk membeli barang bukti dengan harapan barang bukti bisa keluar dari daerah kesatuan tersebut dan digunakan sebagai barang bukti; Apabila barang bukti digadaikan, maka Polri melakukan penyitaan barang bukti dengan jalan meminta persetujuan penyitaan ke Pengadilan Negeri dengan ketetapan dari Pengadilan Negeri, baru pihak pegadaian menyerahkan barang bukti tersebut, meskipun harus adu argumentasi; Apabila barang bukti hilang tidak diketemukan, maka penyidik melakukan penyelidikan ulang di Tempat Kejadian Perkara (T.K.P); Mencari keterangan saksi-saksi dan tersangka dengan cara mengumpulkan para saksi dan tersangka untuk mencari kebenaran barang bukti yang tidak lagi berbentuk seperti perhiasan yang telah dilebur oleh pembeli
IMPLEMENTASI SURAT KUASA MEMBEBANKAN HAK TANGGUNGAN UNTUK MENJAMIN PELUNASAN KREDIT KEPEMILIKAN RUMAH BERDASARKAN PASAL 1 PERATURAN MENTERI AGRARIA NOMOR 4 TAHUN 1996
No full textAbstrackPower Mortgage provided for in Article 15 of Law No. 4 1996 determining the time limit of 1 (one) month for the right to land that is already registered and 3 (three) months for the right to land that has not been registered, but these provisions do not apply to the types of credit as are regulated by the State minister of Agrarian Affairs / head of BPN No. 4 of 1996, which specifies that for certain types of credit Letters of Mortgage (SKMHT) is valid until the expiration of the credit agreement. The discussion in this paper include the principle of legal agreements and additional agreements on housing loans in terms of rules of law regarding SKMHT in agreement Housing loans are closely related to the setting of time limits SKMHT as the basic philosophy of setting a time limit SKMHT and the latter's result law for creditors if SKMHT not followed up with the creation of REITs.Keywords : mortgage, Power of Attorney Imposing Mortgag
PERLINDUNGAN HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL TERHADAP TRADITIONAL KNOWLEDGE GUNA MEMBANGUN EKONOMI INDONESIA
No full textABSTRAKTujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum kekayaan intelektual terhadap traditional knowledge guna pembangunan ekonomi Indonesia.Penelitian hukum ini adalah penelitian normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai norma dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang bersifat diskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di dua perpustakaan pusat yaitu, Perpustakaan Daerah Kota Samarinda dan Perpustakaan Universitas Tujuh Belas Agustus Samarinda. Pendekatan yang digunakan menggunakan metode pendekatan normatif/ yuridis. Jenis datanya data sekunder, yang terdiri tiga jenis bahan hukum (primer, sekunder dan tersier). Teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan atau studi dokumenter ditunjang cyber media. Analisis data yang digunakan adalah content analysis (tehnik analisis isi). Kata kunci : Budaya, Traditional Knowledge
TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMER 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN BAGI PENDERITA GANGGUAN JIWA YANG TERLANTAR UNTUK MENDAPATKAN HAK PENGOBATAN DAN PERAWATAN DI RUMAH SAKIT JIWA ATMA HUSADA MAHAKAM SAMARINDA
No full textABSTRACTThis thesis is backgrounded by neglected psychiatric patients, based on Law Number 36 Year 2009 on Health that neglected mental disorder must get treatment and health care. But in fact still found people with mental disorders are neglected not get health care facilities. The research method in this thesis uses analytical descriptive research specification with normative juridical approach that is: describe and describe systematically all problems, then analyze that starting point on existing regulation, as applicable law, and continued with research of library and field research and also Data collection techniques using literature study and field study, then data that have been obtained in qualitative juridical analysis to reveal the existing reality based on research results obtained in the form of an explanation of the issues discussed. The conclusion of this thesis shows that the first protection of the law against the neglected soul sufferer based on Article 149 Law Number 36 Year 2009 on Health namely the government provides mental health service facility or place used to organize the efforts of mental health services in the form of mental hospitals Which is done through efforts of health services promotive, preventive, curative, rehabilitative, traditional, second; Efforts of people with mental disorders to obtain health care rights under Article 144 of Law Number 36 Year 2009 on Health, namely the public can get information and education provided by the government related health services. Keywords : Legal Protection, Neglected Psychiatric Patients, and Health Services
TANGGUNG JAWAB HUKUM APARATUR SIPIL NEGARA BERKAITAN DENGAN INDISIPLINER KERJA BERDASARKAN UU No. 5 TAHUN 2014 DI KABUPATEN KUTAI BARAT
No full textABSTRACTBureaucracy reform is essentially an effort to make fundamental reforms and changes to the system of governance, especially concerning aspects of institutional (organization), management and human resources of the state apparatus. Various problems or obstacles that result in the system of governance is not expected to run properly should be reorganized or updated. Bureaucracy reform is implemented in order to realize good governance. In other words, bureaucratic reform is a strategic step to build the state apparatus to be more efficient and effective in carrying out the general duties of government and national developmen