DEDIKASI JURNAL MAHASISWA
Not a member yet
723 research outputs found
Sort by
TINJAUAN HUKUM ATAS PELAKSANAAN GADAI EMAS DENGAN SISTEM SYARIAH
No full textABSTRAKGadai merupakan lembaga jaminan yang telah sangat dikenal dan dalam kehidupan masyarakat, dalam upayanya untuk mendapatkan dana guna berbagai kebutuhan transaksi hukum gadai dalam fikih Islam disebut ar-rahn. Arrahn adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan yang akan diteliti dalam peneltian ini adalah: pelaksanaan gadai dengan sistem syariah, perlindungan hukum bagi para pihak dalam pelaksanaan gadai dengan sistem syariahMetode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penelitian deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Pegadaian Syariah memiliki perbedaan mendasar dengan pegadaian konvensional dalam pengenaan biaya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, lain halnya dengan biaya di Pegadaian Syariah yang tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran. Biaya gadai syariah lebih kecil dan hanya sekali saja.Apabila ditinjau dari aspek legalitas, PP No. 103 tahun 2000, dan fatwafatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama (MUI) yang dapat dijadikan acuan dalam menjalankan pratek gadai sesuai syariah, yakni Fatwa No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn (Gadai), yang disahkan pada tanggal 26 Juni 2002, dan Fatwa No. 26 DSN/MUI/III/2002 tentang Rahn Emas (Gadai). Memberikan kepada Perum Pegadaian legalitas yang cukup kuat untuk melakukan gadai dengan sistem syariah, walaupun gadai syariah belum diatur dalam suatu peraturan perundangan-undangan secara khusus di Indonesia. Lelang sebagai upaya eksekusi terhadap barang jaminan juga dilakukan di Pegadaian Syariah. Lelang merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh Kantor Cabang Pegadaian Syariah apabila ada nasabahnya yang wanprestasi. Lelang akan dilaksanakan apabila sampai batas waktu yang telah ditetapkan penerima gadai (rahin) masih tidak dapat melunasi uang pinjamannya (marhun bih).KATA KUNCI : GADAI,SYARIA
RESIKO DALAM PERJANJIAN MENGULANG SEWAKAN DAN AKIBAT HUKUMNYA
No full textAbstractCar rental service (four-wheeled) is a service company in the field of land transportation that receives its consumer orders, either for one destination or some destination by renting a car (four wheel) with the driver including fuel or just enough car (four wheel) its just fine. And also will always offer other service products to prospective customers.In a car lease agreement (four-wheeled) often repeat rent to another party due to the limited number of existing cars (wheels four) with the demand of tenants is high enough, so that renters often rent a car (four wheel) to rent again to the parties others to gain profit in meeting consumer demand
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP RENDAHNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KALIMANTAN TIMUR (TINJAUAN YURIDIS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 3 TAHUN 2016)
No full textABSTRACTThe condition of the Indonesian people at this time is still felt very apprehensive. The number of people who do not have decent welfare for their survival become one of the main discussion in this thesis. The lack of employment, uneven development and population density in each region is one of the reasons why many unemployed in Indonesia. The Presidential Regulation of the Republic of Indonesia number 3 of 2016 on the acceleration of the implementation of the National strategic project fulfills the elements of (a) regulations on human behavior in the community; (B) The Rules are held by authorized bodies; (C) The rule is coercive; (D) Sanctions against such breaches of the rule are strict. Presidential Regulation No. 3 of 2016 on the Acceleration of the Implementation of National Strategic Projects meets the point of view of an economist's material legal source. It aims to meet the basic needs and improve the welfare of the community. And can be clarified as a law in the material sense that fundamental every decision of the Government in this case dalah President who according to its contents directly bind each resident. Legal Protection against the problem of low social welfare in East Kalimantan: 1) Menurtu UUD 1945 Article 27; The provisions of article 27 paragraph (2) of the 1945 Constitution, every citizen of the work and livelihood that is suitable for humanity. 2) according to the Social Welfare Law the main subject set forth in this Law is, among others, the fulfillment of the right to basic needs, the provision of comprehensive and professional social welfare, and the protection of the community
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN YANG TELAH BERAKHIR MASA BERLAKUNYA DALAM PENJAMINAN BANK
No full textABSTRAK Sugeng Riyadi, Fakultas hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Kalimantan Timur. Tinjauan Yuridis Terhadap Sertifikat Hak Guna Bangunan Yang Telah Berakhir Masa Berlakunya Dalam Penjaminan Bank. Dibimbing oleh Kunti Widayati, SH., M.Hum and Mia Kusuma Fitriana, SH., M.HumPerpanjangan Hak Guna Bangunan yang telah berakhir jangka waktunya menyebabkan hak atas tanah menjadi hapus, oleh karena itu harus dilakukan Pembaruan hak dan pembebanan Hak Tanggungan baru karena Hak Guna Bangunan yang dijadikan obyek jaminan Hak Tanggungan memiliki keterbatasan waktu, maka sudah tentu akan menimbulkan masalah hukum tersendiri yang selanjutnya akan dijadikan pokok pembahasan pada penulisan skrpsi ini.Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahaan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah Kedudukan hukum sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah berupa Hak Tanggungan yang jangka waktunya berakhir sebelum jatuh tempo dan proses pengajuan pembaruan sertifikat Hak Guna Bangunan yang masih dibebani Hak Tanggungan.Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan metode penelitian Yuridis Normatif dimana hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berakhir atau habisnya HGB mengubah status tanah yang sebelumnya melekat pada pemegang HGB beralih kepada pihak yang berhak sesuai dengan status tanah awal sebelum adanya Hak Guna Bangunan tersebut baik itu kepada Negara atau kepada Pemegang Pengelolaan atau kepada pemegang Hak Milik serta pengajuan permohonan pembaruan HGB dimana dengan hasil penelitian di Kantor Notaris maka dalam proses tersebut harus ada surat persetujuan dari pihak bank dimana jika nanti penerbitan SHGB tersebut sudah selesai maka akan segera diajukan pembebanan Hak Tanggungan kembali. Kata Kunci : Pembaruan Hak Guna Bangunan, Hak Tanggunga
ASPEK PERBUATAN MELAWAN HUKUM MENDIAMI RUMAH DINAS NEGARA BERDASARKAN PP RI NO. 40 TAHUN 1994 TENTANG RUMAH NEGARA
No full textAbstractCivil Servant, is a profession and a job. Civil servants as well as other professions such as lawyers, public accountants, notaries, employers, consultants, artists, journalists, farmers, factory workers and so forth. Civil servants are not only elements of the state apparatus but also state servants and public servants who always live in the community and work for the benefit of society, therefore in the implementation of the guidance of civil servants not only seen and treated as the State Apparatus, but also viewed and treated as a citizen.The fulfillment of the right to house to the people themselves is mandated to the State as stated in the International Convention on Economic, Social and Cultural Rights, which has been ratified by Law of the Republic of Indonesia Number 11 Year 2005 on the Ratification of International Convenant On Economic, Socialand Cultural Ringhts The International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights) in which one of its clauses Section recognizes the right to everyone in respect of housingThe government's efforts to provide assistance solutions for the fulfillment of housing for civil servants (PNS) / state civil servants (ASN) who are still active and retired serve provide assistance solutions made with the procurement of state official houses built for its employees, the government also builds housing to be owned by its inhabitants by repaying through the State Savings Bank (BTN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT KUTAI TERHADAP HAK ULAYAT DI KUTAI KARTANEGARA (TINJAUAN HUKUM PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 1 TAHUN 2015)
No full textABSTRACT Darma Dwi Apriana Saputri, NPM: 13.11.1001.1011.204, “Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Kutai Terhadap Hak Ulayat Di Kutai Kartanegara (Tinjauan Hukum Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015)”. (Dibimbing oleh Kunti Widayati, SH., MH dan Isnawati, SH., MH).Penelitian ini dilakukan untuk menentukan tentang perlingungan masyarakat Hukum Adat Kutai terhadap Hak Ulayat di Kutai Kartanegara di tinjau dari Hukum Perda Provinsi Kalimantan Timur No. 1 Tahun 2015. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode Normatif/Pendekatan yang disesuaikan dengan masalah penelitian tersebut diatas dan juga didapat dari berbagai sumber literatur dari bahan pustaka dengan memeriksa bahan di perpustakaan. Dan data dianalisis dengan menggunakan deskriftif-kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan secara lengkap ciri-ciri dari suatu keadaan dilapangan, yang memberikan gambaran yang sangat jelas tentang perlingungan masyarakat Hukum Adat Kutai terhadap Hak Ulayat di Kutai Kartanegara.Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2015, Undang-Undang Dasar 1945 telah menegaskan keberadaan masyarakat adat. Pengakuan atas eksistensi ini perlu dilengkapi dengan pengakuan dan perlindungan atas hak-hak yang menyertai keberadaan masyarakat adat yang harus sesuai dengan isi yang tercantum di dalam Konstitusi Negara yang mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, yaitu di dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan bangsa, masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalan Undang-Undang. Penghormatan dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat sebagai hak asasi manusia secara implicit juga diatur dalam Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (hasil perubahan ke dua UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2000), bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban, selanjutnya pada hasil perubahan ke empat UUD 1945, dalam Pasal 32 ayat (1) bahwa Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dan Negara perlu mengelola kemajuan masyarakat agar menjadi potensi dalam pembangunan, bukan menjadi penyebab konflik.Kata kunci: Masyarakat Hukum Adat, Hak Ulayat, Peraturan Daerah Kalti
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENADAHAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA YANG TERJADI DI KOTA SAMARINDA
No full textAbstractArlini faculty of law university 17 august 1945 Samarinda, 2013 a juridical review of the perpetrators of two-wheeled motor vehicle crimes perpetrated in samarinda city. Under the quidence of Ony Rosifany SH.M.,Hum as mentor I and Drawan Hasyim, SH.Msi as lecturer II.The purpose of this study is to determine the factors causing the criminal act of two wheeled motorcycles that accurred in the city of Samarinda. and the efforts undertaken by the city police in Samarinda. countermeasures criminal fencing two-wheeled motor vehicle as well lega sanctions against perpetrators of two- wheeled motor vehicle raid. That happened in Samarinda city. This research is done in the police resort Samarinda and the state court of Samarinda by taking relevant data and conducting interviews with related parties. In addition the authors also conduct literature studies using various literature and legislation related to the problems discussed in this thesis.Besed on research in obtaining conclusion that is: (1) factors causing the occurrence of criminal act of two-wheeled motor vehicle that happened in Samarinda city that is. Because of the number of thefts, opportunity factors, economi factors. (2) efforts made by the police that is by means of preventive and repressive done by urge people to buy used motorcycles must be equipped with valid letters. (3) legal sanctions against the perpetrator that is in accor dance with existing laws and regulations article 480 of the criminal code.“premises of up to four years imprisonmend or a fine of up to Rp. 900,- (nine hundred rupiah)Because as a conspiracy, whoever buys rent, accepts exchange, accepts lien, accepts as a gift or because they want to make a profit sell, trade, mortgaging, carrying, storing, or hiding something that he knows or deserves in scribe obtained for a crime.Whoever profits frm the proceeds of any good the he knows or should have in his proof that the goods are acquired for a crime. KEYWORDS : fencin
TANGGUNG JAWAB HUKUM PENGUSAHA KAPAL TERHADAP PENGGUNA JASA KAPAL JIKA TERJADI KECELAKAAN AKIBAT TIDAK LAYAKNYA KAPAL OPERASIONAL
No full textAbstractIn the development of the world, with the formation of a state is necessary law for the security of its citizens. The law regulates the entire device of the people's devices in the country. There are written laws, such as the 1945 Constitution, the Criminal Code Law, jurisprudence, treaties and so forth, made by the Executive Body together with representatives in the DPR, and there are also unwritten laws such as: customary law, law customs, etc., made by people empowered by the people, such as community leaders and recognized by the people and upheld by law enforcement.The entrepreneurs providing sea transport services, in this case play an important role to promote domestic trade because it helps facilitate the flow of freight in the form of goods and passengers (people) from one area to another. To manage it is not only required to operate the ship as a tool to provide sea freight services, it is also necessary knowledge of domestic trade, organization, administration, sound management, engineering, nautics, marine law, etc. and knowledge of the stockpiling procedures or compaction of the cargo in the space of each hatch of the ship in such a way that the maximum capacity of the vessel (full) and the capacity or carrying capacity of the vessel (down) or in other words is achieved full and down
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP DAMPAK HUKUM PELAKSANAAN PENGAMPUNAN PAJAK PENGHASILAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK (TAX AMNESTY)
No full textABSTRACTThe purpose of the state contained in the preamble of the fourth paragraph of 1945 affirms national development. In order to improve the people’s welfare, the government strived to build the economy and the awareness and compliance of the community in the implementation and obligation to pay taxes as a source of state income collected by the government from the people used for national development. Tax amnesty is the abolition of taxes that should be payable, not subject to sanction of tax administration and criminal law in the field of taxation as regulated in law Number 11 Year 2016 About Tax Amnesty. Tax amnesty is a privilege to be used or not by a taxpayer. Tax amnesty program is rare program that will not be given periodically.For the execution of tax amnesty is quite effective in exploring the potential of taxation in Indonesia, because in this way the taxpayer may disclose payment of income tax that has not been listed or underpay in annual notification.Keywords : Implementation of Income Tax Amnest
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN REHABILITASI MEDIS BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
No full textABSTRAK ISMAYANA (NPM. 131110011011163), dengan judul skripsi “Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Rehabilitasi Medis Bagi Penyalahguna Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” di bawah bimbinga Ibu Kunti Widayati,S.H,M.Hum sebagai pembimbing I dan Bapak H.Syamsudin,S.H,M.Hum sebagai pembimbing II. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Kota Samarinda dengan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. serta untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap pecandu narkotika di Kota Samarinda. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normatif dan Yuridis Empiris yang dilakukan dengan membaca buku-buku dan menganalisis data dilapangan yang mendukung terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika di Balai Rehabilitasi Kota Samarinda sudah sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, melihat dimana Balai Rehabilitasi BNN Kota Samarinda sudah menjalankan tugasnya dengan baik, dimana dalam rehabilitasi bukan hanya rehabilitasi sosial dan medis, tetapi juga ada pengembangan diri dan rekreasi yang disertai dengan terapi-terapi untuk memulihkan para pecandu narkoba. Kedua, Terdapat beberapa kendala pelaksanaan rehabilitasi terhadap para pecandu narkotika yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat khususnya para keluarga pecandu narkoba, bahwa dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan para pecandu atau pemakai narkotika tidak dipenjara (dihukum) oleh Polisi apabila keluarga tersebut melaporkan ke kantor Badan Narkotika Nasional, dan masih banyaknya yang tidak mengetahui bahwa proses rehabilitasi semuanya ditanggung oleh pemerintah (gratis)