Al-Mizan (e-Journal)
Not a member yet
204 research outputs found
Sort by
Akomodatif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia terhadap Hukum Adat
Get PDFCompilation of Islamic Law (KHI) Indonesia is the Indonesian fiqh in the language of the law. Called as Fiqh of Indonesia because Indonesia besides tempered personality, also adopted the customary laws that live in the local tradition as part of Islamic law. This paper demonstrates the accommodating attitude KHI with customary law. Among other provisions concerning joint property and inherit each other between the adopted child and the adoptive parents through the institution was borrowed. Both laws were adopted in customary law is the result of ijtihad scholars of Indonesia, because the issues are both not found in Jurisprudence. Indonesian cleric\u27s innovative creations, besides being a form of manifestation of the characteristics of Islamic law that is dynamic and creative, also an Indonesian Islamic identity in the field of law.Kompilasi Hukum Islam (KHI) Indonesia adalah fikih Indonesia dalam bahasa undang-undang. Disebut fikih Indonesia karena selain berwatak kepribadian Indonesia, juga mengadopsi hukum adat yang hidup dalam tradisi lokal sebagai bagian dari hukum Islam. Tulisan ini menunjukkan sikap akomodatif KHI dengan hukum adat tersebut. Di antaranya ketentuan tentang harta bersama dan saling mewarisi antara anak angkat dan orangtua angkat melalui institusi wasiat wajibah. Kedua ketentuan hukum yang diadopsi dari hukum adat ini merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia, karena persoalan keduanya tidak ditemukan dalam fikih. Kreasi inovatif ulama Indonesia ini, selain merupakan bentuk manifestasi dari karaktersitik hukum Islam yang bersifat dinamis dan kreatif, juga merupakan identitas Islam Indonesia dalam bidang hukum
Mengembangkan Hukum Tuhan: Otoritas Tuhan dan Peran Nalar Manusia dalam Penemuan Hukum Islam
Get PDFThis paper discusses the method for pairing the revelation of God and the law of human reason. Islam as a religion throughout the ages must be adaptive, progressive, elastic and supple. The laws they contain must be able to respond to the dynamics of human development, the style of the Quran provides the opportunity for humans to provide a guiding interpretation of the content of the meaning of human civilization. Revelation has been disconnected and the Prophet Muhammad. have died thousands of years ago, the role of reason is needed in the legal solution of people\u27s lives. The use of reason is not just needed now, but since the first days of friends, and even practiced by the Prophet.Tulisan ini membahas tentang metode dalam menyandingkan wahyu Allah dan akal manusia dalam menemukan hukum. Islam sebagai agama sepanjang zaman haruslah bersifat adaptif, progresif, elastis dan luwes. Hukum-hukum yang dikandungnya harus mampu menjawab dinamika perkembangan manusia, gaya bahasa Quran memberikan peluang bagi manusia untuk memberikan interpretasi kandungan makna penuntun peradaban manusia. Wahyu telah terputus dan Nabi Muhammad saw. telah wafat ribuan tahun yang lalu, peran akal sangat dibutuhkan dalam memberikan solusi hukum kehidupan masyarakat. Penggunaan akal bukan hanya dibutuhkan sekarang ini, tapi sejak dulu zaman sahabat, bahkan dipraktikkan sendiri oleh Nabi
Sistem Bagi Hasil Pertanian Pada Masyarakat Petani Penggarap di Kabupaten Gorontalo Perspektif Hukum Ekonomi Islam
Get PDFDiscourse on the cooperation system of agricultural land in the Islamic jurisprudence has to be specific regulated with a familiar term: mudharabah, muzara’ah, musaqah, and mukhabarah. This paper examines the system for the agricultural community in the district of Gorontalo sharecroppers perspective of economics Islamic law. It is a descriptive qualitative research and the data was collected using observation, interviews, and document review. Finding of this study revealed that adapted form of profit sharing land with the agreement of both parties, such as one-half, one-third and one-quarter to see who the provider of seed and operational costs and see nature if crop failure. Implementation of the system for this result is in line with the legal concept of Islamic economics by eliminating injustice to the parties whom to contract it. In addition, these practices have a positive impact for smallholders to raise the level of the economy
Objektifikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Sebuah Gagasan Pemikiran)
Get PDFThis study analyzes the modern legal formulation in the formulation of Islamic marriage law in Indonesia. Therefore, the objective considerations in establishing the rule of law a marriage becomes absolutely necessary. In addition, the formulation must produce the material marriage laws within the context of socio-cultural and socio-historical Indonesian Islamic community. With the approach of social history, this study would like to assert that the products Islamic marriage law Indonesia should not only by tradition inherited from generation-a generation ago, but required a study approach to social history with attention and consider the social life of the Indonesian Islamic community who step toward community modern Islam. It is characterized by the marriage laws that are applied to the Indonesian Islamic community in the form of legislation, namely Law No. 1 of 1974. When the Indonesian Islamic marriage law has been codified into national law, then the legislation can be regarded as consensus of Indonesia, or can be viewed as an Indonesian fiqh formulations.Penelitian ini menganalisis adanya formulasi hukum modern dalam rumusan hukum perkawinan Islam Indonesia. Oleh karena itu, pertimbangan obyektif dalam menetapkan sebuah aturan hukum perkawinan menjadi syarat mutlak. Di samping itu, formulasinya harus menghasilkan materi hukum perkawinan yang sesuai dengan konteks sosio-kultural, dan sosio-historis masyarakat Islam Indonesia. Dengan pendekatan sejarah sosial, penelitian ini hendak menegaskan bahwa produk hukum perkawinan Islam Indonesia sudah seharusnya tidak hanya berdasarkan tradisi yang diwarisi dari generasi-genarasi sebelumnya, melainkan diperlukan sebuah studi pendekatan sejarah sosial dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat Islam Indonesia yang menginjak ke arah masyarakat Islam modern. Hal ini ditandai dengan adanya produk hukum perkawinan yang diberlakukan bagi masyarakat Islam Indonesia dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Ketika hukum perkawinan Islam Indonesia sudah terkodifikasi ke dalam hukum nasional, maka peraturan tersebut dapat dikatakan sebagai ijmak Indonesia, atau dapat dipandang sebagai formulasi fikih Indonesia
Perjanjian Lisensi di Indonesia
Get PDFThe birth of a license agreement can not be separated from the fact that the invention patent holder of technology and very little comes from Indonesian society it proves that the Indonesian people\u27s ability to produce a new invention that can be obtained patent rights have not shown great progress and development. These conditions support and open the occurrence of an agreement on a patent license that comes from abroad. The entry of the birth of various patents and license agreement is a logical consequence of the enactment of patent laws and the globalization of the economy are on the growth and development of industrialization. The license agreement in view of the civil law, the types of agreements innominant that kind of agreement or agreements which are not regulated outside the Civil Code. Although this type of agreement is not set, but the general provisions in the preparation and execution of this patent license agreement apply the general principles of the agreement in the Civil Code.Lahirnya perjanjian lisensi tidak terlepas dari kenyataan bahwa penemuan teknologi dan pemegang paten sedikit sekali berasal dari masyarakat Indonesia hal ini membuktikan bahwa kemampuan masyarakat Indonesia untuk menghasilkan invensi baru yang dapat diperoleh hak patennya belum memperlihatkan kemajuan dan perkembangan yang bagus. Kondisi ini menunjang dan membuka terjadinya suatu perjanjian lisensi atas suatu paten yang berasal dari luar negeri. Masuknya paten dan lahirnya berbagai perjanjian lisensi merupakan konsekuensi logis dari diundangkannya undang-undang paten dan globalisasi perekonomian yang memberikan pertumbuhan dan perkembangan industrialisasi. Perjanjian lisensi dalam pandangan hukum perdata, merupakan jenis perjanjian innominant yaitu jenis perjanjian yang tidak diatur atau perjanjian diluar KUHPerdata. Meskipun jenis perjanjian ini tidak diatur, namun ketentuan-ketentuan umum dalam penyusunan dan pelaksanaan perjanjian lisensi paten ini berlaku prinsip umum perjanjian dalam KUHPerdata
Problematika Mediasi di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto Tahun 2015
Get PDFThe integration of mediation in court practices, on the one hand intended to avoid the accumulation of cases, but on the other hand increase the burden of the judges. For that reason, it is understandable if the success rate is very small mediation divorce case. Paramediator limited time availability, lack of skills/skill mediator, lack of motivation and persistence finish the case, the absence of a mediator from outside the court registered a problematic instrument relating to the judge mediator. This condition presupposes the involvement of non-judge mediators, who have local knowledge base to engage in mediation cases. In fact, the regulations will it also looked very normative-procedural. In addition, this type of divorce case is rather complicated, especially if motivated by domestic violence, disharmony, the presence of third parties into its own problematic when mediated. But the most decisive is the parties who appeared since the beginning has been shut down to peace, making its implementation more complicated problems of mediation in Gorontalo Religious Court and Limboto Religious Court.Diintegrasikannya mediasi dalam praktik pengadilan, di satu sisi bermaksud menghindari penumpukan perkara, tetapi pada sisi lain menambah beban tugas hakim. Karena alasan itu, maka dapat dimengerti jika tingkat keberhasilan mediasi perkara perceraian sangat kecil.Keterbatasan waktu yang dimiliki paramediator, lemahnya keterampilan/skill mediator, kurangnya motivasi dan kegigihan menuntaskan perkara, tidak adanya mediator dari luar pengadilan yang terdaftar merupakan instrument problematik yang berkaitan dengan mediator hakim. Kondisi ini mengandaikan keterlibatan mediator non-hakim, yang memiliki basis kearifan lokal untuk terlibat dalam mediasi perkara. Faktanya, regulasi akan hal itu juga tampak sangat normatif-prosedural. Selain itu, jenis perkara perceraian memang agak rumit apalagi jika dilatarbelakangi oleh KDRT, ketidakharmonisan, kehadiran pihak ketiga menjadi problematika tersendiri ketika dimediasi. Tapi yang paling menentukan adalah para pihak yang tampak sejak awal sudah menutup diri untuk perdamaian, menjadikan problematika mediasi semakin rumit pelaksanaannya di Pengadilan Agama Gorontalo dan Pengadilan Agama Limboto
Fatwa dalam Pemikiran Hukum Islam
Get PDFFatwa is a product of Islamic legal thought which gives answers to the questions of law determined by the mufti. The answer given by the mufti can only verbally, but usually in written form. Philosophically, giving fatwa means gave the law of God to man. Therefore, one must know what the mufti delivered and to be a famous person\u27s right, good behavior and credible, both words and deeds. Although the fatwa is not binding, but factually fatwa play an important role and occupies a strategic position in the treasures of the dynamics of Islamic law globally mainly in various parts of the Islamic world. Institutions such as the MUI fatwa in Indonesia, Nahdlatul Ulama Bahtsul Masa\u27il (hereinafter referred to as NU) and Muhammadiyah Legal Affairs Committee.Fatwa adalah produk pemikiran hukum Islam yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang berketetapan hukum oleh mufti. Jawaban yang diberikan oleh mufti dapat saja secara lisan, akan tetapi lazimnya dalam bentuk tertulis. Secara filosofis, memberi fatwa berarti menyampaikan hukum Allah kepada manusia. Karena itu, seseorang mufti harus mengetahui apa yang disampaikan dan harus orang yang terkenal benar, baik tingkah lakunya dan kredibel, baik perkataan maupun perbuatannya. Meskipun fatwa tidak mengikat, namun secara faktual fatwa memainkan peran penting dan menempati posisi strategis dalam khazanah dinamika hukum Islam secara global terutama diberbagai belahan dunia Islam. Lembaga fatwa di Indonesia seperti MUI, Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (selanjutnya disebut NU) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah
Rekaman Video CCTV (Close Circuit Television) dalam Pembuktian Acara Pidana
Get PDFThe raising of technology is unvoidable in change of human civilization. That influence in various aspect, and also in law enforcement. In the past, thief can only stealling gods by bring something unlawfull, definition of gods just limited for something can touch or see, with direct manner. In digital era thief not only can steal gods by direct manner but also with the other one, they have just only “clicked†one of the button, and get money or gods by break the account of the bank by use internet access ,we called cyber cryme. Currently with the murder of using cianida toxic, the expert witness talk about cctv evidence, the one agree and the other one disagree put in evidence categorie. In this era, need electronic evidence. Law of criminal procedure not recognize electronic evidence . that was not accordance with circumstance. uu ite recognize the digital evidence that permitted use in the other procedure law.Kemajuan teknologi hal yang tidak bisa dipungkiri dalam peradaban manusia. Kemajuan teknologi berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, begitu juga terhadap penegakan hukum. Seperti halnya mencuri yang pada waktu lampau adalah mengambil barang secara langsung, barang hanya terbatas sesuatu yang dapat dilihat dan disentuh, dan dilakukan dengan cara mengambil secara langsung. Di era digital pencurian tidak hanya dapat dilakukan secara langsung tetapi dengan hanya menekan tombol dapat mempeoleh uang atau barang melalui jaringan internet atau dikenal dengan istilah cyber crime. Bersamaan dengan pembunuhan kopi sianida ahli ahli hukum memperbincangkan bukti CCTV, muncul pro dan kontra sebagai bukti dalam hukum acara pidana. Hal ini juga berkaitan dengan hukum dalam hal pembuktian, karena dengan era digital kita mengenal pembuktian elektronik. Perbincangan pro dan kontra mengenai alat bukti video CCTV terkait kasus pembunuhan kopi sianida tentang sah dan tidaknya sebagai alat bukti. Hukum Acara Pidana tidak mengenal bukti elektronik. Hal ini tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Akan tetapi, Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengenal bukti elektronik dan dapat digunakan dalam pembuktian hukum acara
Islam dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kajian Tafsir Hukum QS. Al-Nisa/4: 34)
Get PDFDomestic violence is a huge problem and it needs serious handling, both countries through product of laws or religion through the messages of the Qur’an and hadith. This paper discusses the study of interpretation of surah al-Nisā’/4: 34 with a normative approach and it is analyzed by the method of contextual. The results show Islam is a religion that it does not require the existence of discrimination that gave birth to violence, particularly in the domestic sphere. Although in the study of the interpretation of surah al-Nisā’/4: 34 provides justification for the husband beating, but the verse is interpreted by contemporary scholars and it need to reinterpretation and other meaning of words (takwil) in the verse
Kejahatan Pidana Khusus Korupsi di Indonesia Perspektif Hukum Islam Progresif dalam Integritas Hukum Nasional
Get PDFCorruption is a crime enormous harm to the community and it is an issue that needs serious treatment by law enforcement. This paper discusses the perspective of a progressive Islamic law in the integrity of national law against corruption. This paper analyzed the approachs of national law and Islamic law. The results showed that law enforcement corruption in the legal review of progressive Islam begins with awareness and understanding of modernization. Awareness of the system of political and economic laws, officers, the public, and anyone, so as to integrate its values ​​on positive law and can directly change the character of the personality of the soul and mind personalized Muslim-majority Indonesia are Muslim, so it will bear legal certainty, usefulness Indonesian law and justice in a truly progressive of the Qur\u27an and the Sunnah of the Prophet.Korupsi adalah sebuah kejahatan yang sangat besar merugikan masyarakat dan menjadi sebuah persoalan yang perlu penanganan yang serius melalui penegakan hukum. Tulisan ini membahas tentang perspektif hukum Islam progresif dalam integritas hukum nasional terhadap tindak pidana korupsi. Tulisan ini dianalisis dengan pendekatan hukum nasional dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana korupsi dalam tinjauan hukum Islam progresif dimulai dengan melakukan penyadaran dan modernisasi pemahaman. Penyadaran terhadap sistem tata politik dan ekonomi hukum, pejabat, masyarakat, dan siapapun, sehingga mampu mengintegrasikan nilai-nilainya pada hukum positif dan secara langsung dapat merubah karakter kepribadian jiwa dan pikiran personal muslim yang mayoritas Indonesia beragama muslim, sehingga akan melahirkan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan pada hukum Indonesia yang benar-benar progresif yang bersumber dari Alquran dan Sunnah Rasulullah