Al-Mizan (e-Journal)
Not a member yet
204 research outputs found
Sort by
Menyorot Nikah Misyār Perspektif Pemikiran Hukum Islam
No full textThis article discusses about the misyār marriage as considered a model of marriage by some to be odd because it is different from the normal model of marriage that is carried out by a married couple who are Muslim in general. This type of research is descriptive qualitative which is examined by the approach of Islamic law. The results of the study show that the conditions and pillars of marriage are indeed fulfilled, the functions and responsibilities of the husband and wife continue to run normally and are not limited by time. Both parties intend and commit to perpetuating the marriage together forever. However, in practice the wife or woman is the dominant role in realizing the marriage to the point that she does not demand her husband to fulfill his basic rights after marriage later. The trigger for this marriage is the great desire of wealthy women who are financially well-established to get a mate and a place to devote affection from themselves and their children. Viewed in terms of the motivation for the marriage to take place by both parties there is no problem.Nikah misyār dianggap sebagai model pernikahan yang oleh sementara orang dinilai ganjil karena berbeda dengan model pernikahan yang normal yang dijalani oleh pasangan suami istri yang beragama Islam pada umumnya. Meski demikian, pernikahan ini tetap banyak terjadi dan dijalankan oleh para pasangan suami istri di berbagai Negara, tidak terkecuali Indonesia. Nikah misyār merupakan pernikahan rahasia yang umumnya tidak tercatat di KUA. Syarat dan rukun nikahnya memang terpenuhi, fungsi dan tanggung jawab suami istri pun tetap berjalan secara normal dan tidak dibatasi oleh waktu. Kedua pihak tetap berniat dan berkomitmen untuk sama-sama melanggengkan pernikahan tersebut selamanya. Hanya saja, dalam prakteknya pihak istri atau wanitalah yang lebih dominan berperan dalam mewujudkan pernikahan tersebut sampai-sampai ia tidak menuntut suaminya untuk memenuhi hak-hak dasarnya sesudah menikah nanti. Pemicu terjadinya pernikahan ini adalah keinginan besar para wanita kaya raya yang sudah mapan secara finansial untuk mendapat teman hidup dan tempat mencurahkan kasih sayang dari dirinya dan anak-anaknya. Dilihat dari segi motivasi dilangsungkannya pernikahan ini oleh kedua belah pihak tidak ada masalah. Dari segi isi akad dan proses pelaksanaan pun berjalan sesuai petunjuk syara’. Hanya saja, sebaiknya pernikahan seperti ini dicatatkan dan tidak dirahasiakan. Kalau pun tidak dicatat dan tetap dirahasiakan pernikahannya tetap sah. Sebagaimana mayoritas ulama menyepakati mengenai sahnya nikah misyār. Namun, sebagai bentuk upaya preventif dan perlindungan pada wanita dan anak yang lahir dari pernikahan tersebut, maka dengan menggunakan dalil sadd al-dzarī’ah disarankan kepada pelakunya agar pernikahan tersebut tetap didaftarkan di KUA sebagai bentuk ketaatan pada pemerintah dan agama agar mendapat legalitas formal demi menghindari terjadinya pengaburan nasab dan pengaburan status kewarisan antara ahli waris dan anggota keluarga kedua pasangan nantinya
Kelalaian Pencatatan Nikah Pada Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Gorontalo
Get PDFMarriage registration is important in marriages in Indonesia because it can have legal consequences for those who carry out marriages. This study discusses the form of negligence of marriage registration in underage marriages in Gorontalo District and the legal consequences that occur due to negligence of marriage registration in age marriages in Gorontalo Regency. This research is a field research with a juridical and sociological approach. The collection of data in the form of observations at the study site, interviews with employees of the Office of Religious Affairs, parents and underage marriages with 182 respondents, as well as literature review. The results showed: First, the form of negligence in the registration of marriages in Gorontalo Regency, namely the negligence of parents, the negligence of children and the negligence of marriage registration officers; Second, due to the legal consequences caused by negligence in registering underage marriages in Gorontalo District, namely the legality of child marriages, divorce is easy, rejection of marriage dispensation, repeating the marriage contract and marriage without the presence of government officials.Pencatatan perkawinan menjadi sesuatu hal yang penting dalam perkawinan di Indonesia dikarenakan dapat menimbulkan akibat hukum kepada pihak-pihak yang melaksanakan perkawinan. Penelitian ini mendiskusikan tentang bentuk kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan di bawah umur di Kabupaten Gorontalo dan akibat hukum yang terjadi akibat adanya kelalaian pencatatan nikah pada perkawinan umur di Kabupaten Gorontalo, Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis dan sosiologis. Pengumpulan datanya berupa pengamatan di lokasi penelitian, wawancara dengan para pegawai Kantor Urusan Agama, para orangtua dan pelaku pernikahan di bawah umur dengan jumlah 250 responden, serta kajian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan: Pertama, bentuk kelalaian pencatatan perkawinan di Kabupaten Gorontalo, yaitu adanya kelalaian orang tua, adanya kelalaian anak dan adanya kelalaian petugas pencatat nikah; Kedua, akibat hukum yang ditimbulkan karena kelalaian pencatatan nikah di bawah umur di Kabupaten Gorontalo, yaitu legalitas anak hasil perkawinan, mudahnya terjadi perceraian, penolakan dispensasi nikah, pengulangan akad nikah dan perkawinan tanpa kehadiran aparat pemerintah
Kritik terhadap Fikih Poligami: Studi atas Pemikiran Siti Musdah Mulia
Get PDFThis paper discusses about the Siti Musdah Mulia’s thought about polygamy in Islam. This research is a library research with primary data sources are the writings of Siti Musdah Mulia about women, especially polygamy. Data were analyzed descriptively qualitatively with a sociological approach to law. The results showed that Siti Musdah Mulia refuted polygamy because it was considered to insult and insult women\u27s dignity. The Marriage Law and Compilation of Islamic Law which legalize polygamy favor the interests of men and ignore women. The provisions of polygamy in the Marriage Law and KHI have psychological implications for women; violence against women; and social towards the community. Whereas the principle of ushul fiqh is to reject the negative excesses rather than benefit.Tulisan membahas pemikiran Siti Musdah Mulia tentang penolakannya terhadap poligami karena dinilai melecehkan dan menghina martabat perempuan. Undang-Undang Perkawinan dan KHI yang melegalkan poligami menurutnya lebih berpihak kepada kepentingan laki-laki dan mengabaikan perempuan. Ketentuan poligami di dalam Undang Undang Perkawinan dan KHI berimplikasi kepada psikologis terhadap perempuan; kekerasan terhadap perempuan; dan sosial terhadap masyarakat. Implikasi ini dengan nyata telah menimbulkan dampak nagatif seperti maraknya perkawinan di bawah tangan (sirri) atau perkawinan tidak tercatat, tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, tingginya kasus pelanggaran hak-hak anak, terlantarnya para istri dan anak-anak, terutama secara psikologis dan ekonomi. Berdasarkan prinsip ushul fikih yang menolak ekses (dampak) negatif (mafsadat/kemudharatan) daripada kemaslahatan, Siti Musdah Mulia berksimpulan bahwa poligami dapat dinyatakan haram lighairihi (haram karena eksesnya). Selain pertimbangan ushul fikih Siti Musdah Mulia melakukan reinterpretasi atas al-Quran (surat al- Nisa‟ ayat 3) dan hadis dengan pendekatan tematik-holistik dan kontekstual- historis. Dengan pendekatan ini, Siti Musdah Mulia menyimpulkan bahwa ayat Q.S. al-Nisa‟ayat 3 bukan ayat yang berisi anjuran untuk poligami, melainkan lebih pada memberikan solusi agar para wali terhindar dari berbuat tidak adil terhadap anak yatim yang berada dalam perwalian mereka, yaitu dengan perempuan lain saja. Q.S. al-Nisa‟: 3 ini berada dalam satu tarikan nafas dengan bolehnya menggauli budak perempuan tanpa nikah. Kini perbudakan dan menggauli budak perempuan tanpa nikah tidak dipraktikan, meskipun ayatnya masih tercantum dalam al-Quran. Karena perbudakan tidak dipraktikan karena dinilai sebagai kejahatan kemanusiaan. Jika perbudakan dilarang dan ditinggalkan, sementara ayatnya masih ada, maka sejatinya poligami dilarang dan ditinggalkan karena dampak buruk, meskipun ayat membolehkannya. Dalam konteks ini penolakan Nabi saw. atas putrinya dimadu oleh Ali bin Abi Thalib dapat dipahami bahwa poligami menyisakan derita kepada istri dan anak-anak
Implementasi Zakat Profesi terhadap Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango
Get PDFThis study aims to discuss the implementation of professional zakat in the State Civil Apparatus in Gorontalo District Government. This research is a field research with data collection methods such as observation, interviews, questionnaires and documentation. The data collected is processed and analyzed with descriptive qualitative. The results showed that: First, the Regional Government of Bone Bolango District had carried out the mandate of Law Number 23 of 2011 and Government Regulation Number 14 of 2014; Second, the State Civil Apparatus in the Regional Government of Bone Bolango Regency has a different understanding related to the existence of professional zakat; and Third, the receipt of professional zakat in the Regional Government of Bone Bolango Regency is quite high and this can improve the welfare of the community if it is distributed according to the procedure.Penelitian ini bertujuan membahas implementasi zakat profesi pada aparatur sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara, angket dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan diolah dan dianalisis dengan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango telah menjalankan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014; Kedua, Aparatur Sipil Negara di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango memiliki pemahaman yang berbeda terkait adanya zakat profesi; dan Ketiga, penerimaan zakat profesi di Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango cukup tinggi dan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya jika didistribusikan sesuai prosedurnya
Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Perspektif Siyasah Syar’iyyah dan Negara Hukum
No full textThis article discusses the problem of the dissolution of social organizations in Indonesia that is not in accordance with the principles of the rule of law. These problems will be answered methodologically using normative legal research. The author uses this legal research because the focus is on studying literature, legislation and court decisions relating to the object of research. Based on the results of the study this article concludes that the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia emphasizes the importance of a system of checks and balances in which there needs to be a clear division of power between the executive and judicial functions. This means that in the case of the dissolution of social organizations it is very important to involve the court in deciding the dissolution of the social organization in Indonesia by structuring dispute resolution in the courts using the principle of quick, simple and low cost justice so that the process of dispute resolution of the social organization can be carried out effectively and efficiently
Settlement of Inheritance of Customary Law Perspectives in Tapa District, Bone Bolango Regency, Gorontalo Province
Get PDFThis article discusses the settlement of inheritance to the people of Tapa District perspective of customary law. This research is a field study with data collection methods in the form of observations, interviews and documentation. The collected data were processed and analyzed qualitatively. The results show that: First, the settlement of the heirs to the people of Tapa District is divided into three, namely (1) deliberation negotiations between the two parties; (2) mediation by the District; and (3) apply to the Religious Court; Second: the factors of settlement in the Tapa District community, namely cultural and social factors, educational and economic factors.Artikel ini membahas penyelesaian kewarisan pada masyarakat Kecamatan Tapa ditinjau dari hukum adat. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, penyelesaian kewarisan pada masyarakat Kecamatan Tapa terbagi atas tiga, yaitu (1) musyawarah mufakat antara kedua belah pihak; (2) mediasi oleh pihak Kecamatan; dan (3) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama; Kedua: faktor-faktor penyelesaian kewarisan pada masyarakat Kecamatan Tapa, yaitu faktor budaya dan sosial, faktor pendidikan dan faktor ekonomi
The Existence of the Role of Headman in Marriage Registration on the Case of an Adoptive Father in a Birth Certificate
Get PDFThe problem in this study is how the existence of the Headman\u27s existence in the registration of marriage for the adoptive father\u27s case in the birth certificate of the child to be married. This research is a qualitative descriptive study with a juridical approach. The results showed that the existence of the Headman\u27s role was not optimal because there were still some obstacles, including the character of the community who did not know the recording procedure and the lack of understanding of marital law, especially regarding the issue of adopted children who were attributed to adoptive fathers who according to Islamic law were not justified, but the facts showed so many adopted children born ascribed to adoptive fathers and influence the registration of marriage, especially guardians for adopted children.Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran eksistensi Penghulu terhadap pencatatan perkawinan untuk kasus ayah angkat dalam akta kelahiran anak yang akan menikah. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis. Hasil penelitian menunjukkan eksistensi peran Penghulu belum maksimal dikarenakan masih mengalami beberapa kendala, antara lain karakter masyarakat yang tidak mengetahui prosedur pencatatan dan kurangnya pemahaman tentang hukum perkawinan terutama menyangkut masalah anak angkat yang dinisbahkan ke ayah angkat yang menurut hukum Islam tidak dibenarkan, akan tetapi fakta menunjukkan begitu banyak anak angkat yang lahir dinisbahkan ke ayah angkat dan berpengaruh terhadap pencatatan nikah terutama wali bagi anak angkat perempuan
Settlement of Missing Guardians in the Office of Religious Affairs Regency of Gorontalo
Get PDFThis paper will discuss the issue of missing guardians (wali mafqud) in the Office of Religious Affairs (KUA) throughout Gorontalo Regency. This research is a field research that qualitative descriptive. The suggestion used is to discuss sociological law with data collection methods in the form of observations, interviews and documentation studies. The results showed: First, the factors that influence the guardian of mafqud affect the guardian of his nasab were not approved, the compilation of the nasab guardian was received, the nasab guardian did not require marriage, the negligence of officers marriage guardian; the family makes a written consent letter to appoint a guardian judge; invite missing guardian if it already exists.Tulisan ini akan membahas penyelesaian masalah wali mafqud di Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis hukum dengan metode pengumpulan data berupa pengamatan, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, faktor-faktor terjadinya wali mafqud disebabkan wali nasabnya tidak diketahui keberadaannya, wali nasab jauh ketika anaknya menikah, wali nasab tidak menyetujui pernikahan anaknya, kelalaian petugas KUA dalam memeriksa dokumen calon pengantin; Kedua, penyelesaian masalah wali mafqud oleh KUA di Kabupaten Gorontalo, yaitu: mensosialisasikan akan pentingnya wali nikah; pihak keluarga membuat surat pernyataan tertulis untuk penunjukan wali hakim; mengundang wali mafqud jika telah ada
Explorative Study of Hadith as a Source of Islamic Law about Falak
Get PDFIslam is very complex in various fields of science. One of the sciences that must be learned is Falak. This study discusses hadith as a source of Islamic law in relation to the sign of celestial knowledge. This research is a library research by exploring the texts of the hadith of the Prophet Muhammad related to astronomy information. The results showed that astronomy is very closely related to the command of Allah Almighty. related to human worship includes the Qibla direction, prayer times, Islamic calendar, eclipse of the moon and sun. Based on this, the study of astronomy is a fardhu kifayah for Muslims to help the perfection of the worship of Allah Almighty.Islam sangat komplek dalam berbagai bidang keilmuan. Salah satu ilmu yang wajib dipelajari adalah Falak. Penelitian ini membahas hadis sebagai sumber hukum Islam kaitannya dengan isyarat pengetahuan falak. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan mengeksplorasi teks-teks hadis Nabi Muhammad saw. terkait informasi ilmu falak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu falak sangat erat hubungannya dengan perintah Allah swt. terkait ibadah manusia meliputi arah kiblat, waktu-waktu salat, kalender hijriyah, gerhana bulan dan matahari. Berdasarkan hal tersebut, maka mempelajari ilmu falak adalah sebuah fardhu kifayah bagi umat muslim untuk membantu kesempurnaan pelaksanaan ibadah kepada Allah swt
Calculation of Prayer Times in the Book al-Durus al-Falakiyyah
Get PDFDetermination of prayer times in al-Durus al-Falakiyyah uses a list of logarithms with 5 decimals. The existence of this logarithmic list is now very difficult to find, and what is circulating today is a list of logarithms with 4 decimal places and 3 decimal places. If the list of logarithms is used, it will certainly bring up the difference from the original calculation. This study attempts to answer the question whether the list of decimal 4 and 3 decimal places is appropriate for the reckoning of prayer in al-Durus al-Falakiyyah as a substitute for a list of 5 decimal logarithms. An assessment of its feasibility can be seen from whether or not the difference arising from the original calculation can be ignored or not. The results showed that the use of a list of 4 decimal logarithms raises a very small difference, which is an average of 1.12 seconds, so that the difference can be ignored when rounded. But to use a logarithmic decimal 3 list, the difference that is raised can reach 52 seconds. The difference cannot be ignored when rounded and can change the results of the original calculation.Hisab waktu salat dalam kitab al-Durus al-Falakiyyah menggunakan daftar logaritma dengan 5 desimal. Keberadaan daftar logaritma tersebut saat ini sudah sangat sulit dijumpai, dan yang banyak beredar sekarang ini adalah daftar logaritama dengan 4 desimal dan 3 desimal. Jika daftar logaritma tersebut digunakan, tentu akan memunculkan selisih dari perhitungan asli. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan apakah daftar logaritma 4 desimal dan 3 desimal tersebut layak digunakan untuk hisab waktu salat dalam kitab al-Durus al-Falakiyyah sebagai pengganti dari daftar logaritma 5 desimal?. Penilaian terhadap kelayakannya dilihat dari dapat diabaikan atau tidaknya selisih yang dimunculkan dengan perhitungan aslinya. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan daftar logaritma 4 desimal memunculkan selisih yang sangat kecil, yaitu rata-rata 1,12 detik, sehingga selisih tersebut bisa diabaikan ketika dibulatkan. Namun untuk penggunaan daftar logaritma 3 desimal, selisih yang dimunculkan bisa mencapai 52 detik. Selisih tersebut tidak bisa diabaikan ketika dibulatkan dan bisa mengubah hasil dari perhitungan aslinya