UMA - Open Access Journals (Universitas Medan Area)
Not a member yet
5228 research outputs found
Sort by
HUBUNGAN SISTEM PENGUPAHAN DENGAN TINGKAT KESEJAHTERAAN BURUH DI (PT PERSERRO PELINDO 1 CABANG GUNUNG SITOLI
Full text linkPengaturan hukum tentang penegakkan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang – undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya terkait dengan korupsi dalam bidang Pengadaan barang dan jasa pemerintah diatur dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Penegakkan hukum tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh faktor internal dan eksternal.Oleh karena itu perlu diadakan revisi terhadap Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Â
PERSENTUHAN HUKUM TERHADAP PELEPASAN HAK ATAS TANAH PERKEBUNAN DI KECAMATAN SIMANGAMBAT TAPANULI SELATAN
No full textKetidakadilan perlakuan penguasa dalam memberikan status hak atas tanah kepada pihak-pihak tertentu dengan pendekatan kekuasaan telah menimbulkan kecemburuan yang mendorong masyarakat melakukan penggarapan terhadap kawasan Hutan Register 40 yang selanjutnya lahan-lahan tersebut telah beralih fungsi menjadi areal perkebunan ini dipindahtangankan kepada pihak lain dengan tidak mengindahkan pemerintah setempat. Berbagai instrument hukum yang berkenaan dengan tanah di kawasan Register 40 Simangambat tidak berjalan. Penetapan kawasan sebagai hak ulayat dilakukan secara sepihak oleh masyarakat dengan persetujuan Pengetua Adat tidak memiliki dasar hukum sebagaimana ditetapkan dalam surat Keputusan Menteri Agraria Nomor 55 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Masalah Hak Ulayat dalam Masyarakat Hukum Adat
TINJAUAN HUKUM PERTANGGUNGGAN TERHADAP PROGRAM JAMSOSTEK PADA PERUSAHAAN SWASTA DI WILAYAH MEDAN
Full text linkPelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jamsostek pada perusahaan swasta di Kota Medan sudah berjalan dengan baik, walaupun pada beberapa hal masih terdapat kekurangan atau belum sepenuhnya berjalan secara ideal. Perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya pekerja yang terikat dalam perjanjian kerja dengan perusahaan ternyata ditegakkan dalam waktu yang begitu lama. Semenjak jaman penjajahan Belanda sampai sekarang, dan baru benar-Âbenar memiliki payung hukum yang cukup kokoh dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Masih terdapat perusahaan yang belum mendaftarkan sama sekali tenaga kerjanya pada Program Jamsostek, atau kalaupun mendaftarkan masih hanya sebagian jumlah tenaga kerjanya atau sebagian upahnya atau hanya sebagian program yang diikutinya. Hal ini tentu merugikan pihak tenaga kerja
PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA (PERTAMINA MELAWAN KARAHA BODAS COMPANY LLC)
No full textAlternatif penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini diminati adalah Arbitrase, dimana proses ini para pihak saling mengemukakan masalahnya kepada pihak ketiga yang netral (wasit) dan memberinya wewenang utnuk mengambil keputusan. Arbitrase lebih menguntungkan karena prosedurnya sederhana, waktu cepat, biaya lebih murah, kerahasiaan terjaga, keputusannya cepat, fleksibel dan bebas memilih arbiternya. Disamping itu Arbitrase juga memiliki kelemahan diantaranya tidak ada kewenangan public, kurang power, tidak mengenal preseden hukum (legal precedent). Namun ada satu keistimewaan Arbitrase jika dibandigkan dengan pengadilan adalah proses penyelesaiannya tidak mengenal upaya banding, kasasi ataupun peninjauan kembali karena putusannya bersifat final and binding (upaya terakhir dan mengikat). Pelaksanaan keputusan Arbitrase khususnya putusan Arbitrase Internasional belum sepenuhnya dapat dijalankan di Indonesia, salah satu contoh kasus yang menjadi objek penelitian adalah Kasus PERTAMINA melawan Karaha Bodas Company LLC. Untuk lebih jauh membahas permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang bersifat deskriptif dengan memfokuskan pada studi kasus dan menggunakan pendekatan penelitian hukum normative/doktrinal
PEMBERIAN KREDIT MODAL BERGULIR UNTUK KOPERASI DAN USAHA KECIL DALAM RANGKA PEMBERDAYAAN EKONOMI RAKYAT DI PROVINSI SUMATERA UTARA
No full textSalah satu pembangunan ekonomi nasional adalah koperasi dan usaha kecil yang bertujuan mengembangkan kesejahteraan rakyat dan kemajuan daerah pada umumnya dalam rangka menggalang terlaksananya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam pengembangan usaha bagi koperasi dan usaha kecil telah menerima dana bergulir yang disalurkan oleh pemerintah provinsi Sumatera Utara. Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif di dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pemberian Kredit Modal Bergulir bagi Koperasi dan Usaha Kecil belum berjalan dengan baik, yaitu belum dapat mensejahterakan anggotanya. Factor-faktor maupun prinsi-prinsip bisnis bagi koperasi dan usaha kecil di Kota Medan belum berjalan dengan baik. Hambatan-hambatan dalam rangka pemberian kredit di kota Medan meliputi kurangnya informasi tentang kredit bagi koperasi dan usaha kecil. Disamping itu sistem pendanaan kredit yang diberikan tidak cocok dengan kebutuhan masyarakat. Oleh sebab itu system pemberian kredit bagi koperasi dan usaha kecil yang ada pada saat ini perlu disederhanakan dan disesuaikan dengan kondisis yang sebenarnya system kredit yang fleksibel yang mampu dan mudah dijangkau, penyebaran informasi yang lebih aktif kepada koperasi dan pengusaha kecil melalui kegiatan pendidikan, pelatihan maupun konsultasi yang dilakukan demi terciptanya pemberdayaan ekonomi rakyat di Sumatera Utara
Indonesia dalam Menghadapi Persaingan Internasional
No full textSaat ini setiap negara menerapkan berbagai rupa system ekonomi yang cenderung liberal dan mengadopsi ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar yang ada saat ini ternyata tidak mutlak liberal tetapi mengizinkan peran negara dengan tingkat yang berbeda-beda. Indonesia menerapkan hal ini dengan mengizinkan peran pemerintah yang bertujuan mengkoordinasikan upaya ekonomi yang individual dan yang bersama untuk mencapai tujuan bersama (unified social purpose). Sebagai negara yang berdaulat dan berpartisipasi aktif dalam persaingan internasional maka Indonesia telah memilih untuk ikut terjun dalam pasar persaingan. Sikap ini dibuktikan dengan mempersiapkan kebijakan persiangan (competition policy) yang lebih jelas dan pro investasi serta memberlakukan penegakan Hukum Persaingan melalui Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 melalui Komisi Pengawas Persiangan Usaha (KPPU). Kebijakan persaingan yang ditetapkan oleh pemerintah yang sekarang tentu disesuaikan dengan kondisi dan perekonomian Indonesia saat ini serta aturan rule of law yang berlaku dalam pasar persaingan internasional
KEJAHATAN KERAH PUTIH (WHITE COLLAR CRIME) TERHADAP ILLEGAL LOGGING DI SUMATERA UTARA
No full textPemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana Illegal logging disebabkan kegiatan illegal logging merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara berkelanjutan yang pada akhirnya berakibat dan membahayakan keberlangsungan hidup manusia. Sebagai suatu patokann (standar) untuk menilai dan dikenakan sanksi pidana. Oleh karenya memerlukan penanggulangan baik secara preventif maupun represif. Pertanggungjawaban pelaku kejahatan kerah putih terhadap illegal logging adalah penerapan atas hukum yang meminta pertanggungjawaban pelaku tanpa membuktikan adanya unsur kesalahn atau adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan KUH Pidana mengandung unsur adanya asas mens rea (asas kesalahan) dan tentang pertanggungjawbana pidana berorientasi kepada manusia atau orang bukan korporasi istilah “daad-dader straftrecht†artinya hukum pidana yang memperlihatkan segi-segi objektif dari “perbuatan†(daad) dan juga segi-segi subjektif dari orang/pembuat (dader). Sifat hukum demikian akan menggambarkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Upaya penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan illegal logging adalah menggunakan perangkat undang-undang money laundering, hal ini disebabkan perangkat hukum memungkinkan actor intelektual yang mendanai kegiatan tersebut dapat terjerat oleh hukum. Oleh karenanya dalam tindak pidana pencucian uang adanya kerja sama antara Lembaga Penyedia Jasa Keuangan atas indikasi pencucian uang dan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Penyidik (kepolisian) dan Penuntut Umum
PENAFSIRAN HUKUM OLEH HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI
Full text linkSetelah amandemen UUD 1945 tahun 1999-2002 sebanyak empat kali membawa perubahan kepada sistem ketatanegaran Republik Indonesia. Trias politika kekuasaan Negara Indonesia mengalami perubahan baik pergeseran kewenangan maupun penambahan kelembagaan. Di bidang yudikatif, kekuasaan kehakiman tidak lagi dipegang oleh satu mahkamah yakni mahkamah agung semata, terjadi penambahan lembaga baru yakni mahkamah konstitusi, yang memiliki wewenang salah satunya mengadakan pengujian undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif bersama eksekutif terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik secara substansi maupun jiwa dari undang-undang tersebut. Dalam melakukan pengujian undang-undang tersebut, para hakim mahkamah konstitusi dituntut untuk melakukan pengujian dengan sesuai asas hukum, keadilan, kemanfaatan maupun kepastian hukum harus terjelma dari putusan mahkamah konsitusi tersebut, selain itu para hakim mahkamah konstitusi dituntunt untuk memiliki pemahaman dan ilmu hukum yang sangat mendalam serta didalam melakukan pengujian undang-undang oleh mahkamah konstitusi terkadang para hakim harus menginterprestasikan undang-undang itu agar dapat diuji terhadap undang-undang dasar.Â