Jurnal Bina Mulia Hukum
Not a member yet
196 research outputs found
Sort by
TANGGUNG JAWAB DOKTER ATAS INSIDEN KESELAMATAN PASIEN DALAM PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT SEBAGAI INSTITUSI KESEHATAN
Full text linkABSTRAK
Pelayanan kesehatan merupakan salah satu unsur upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan baik perseorangan, maupun kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Pelayanan kesehatan perseorangan baik dilakukan secara praktik mandiri atau terorganisir dalam sarana kesehatan seperti klinik dan rumah sakit hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional, yaitu dokter. Profesi dokter merupakan profesi luhur yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kedokteran yang memiliki kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Seorang dokter dituntut untuk melaksanakan profesinya sesuai dengan standar ilmu serta kewenangan yang dimilikinya. Akan tetapi insiden keselamatan pasien tidak selalu semata-mata terjadi akibat kelalaian dokter. Insiden keselamatan pasien dapat terjadi akibat perkembangan pesat teknologi kesehatan yang selalu ditawarkan oleh rumah sakit. Rumah sakit tidak lagi semata-mata sebagai institusi kesehatan, tetapi juga sebagai institusi bisnis yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi untuk meningkatkan mutu dan jangkauan pelayanannya dengan menerapkan manajemen bisnis guna mendapatkan keuntungan. Guna mewujudkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keselamatan pasien, maka rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien dan dokter hanya bertanggungjawab atas kesalahan yang mengakibatkan terjadinya insiden keselamatan pasien di rumah sakit. Kata kunci: keselamatan pasien; pelayanan kesehatan; tanggungjawab dokter.
ABSTRACT
Health services is one element of efforts that can be made to improve the health status of both individuals and groups or society as a whole. Individual health services, whether carried out in independent practice or organized in health facilities such as clinics and hospitals, can only be provided by health professionals, namely doctors. The medical profession is a noble profession that devotes itself to the health sector and has knowledge and skills in the medical field and has the authority to carry out health efforts. A doctor is required to carry out his profession in accordance with the standards of knowledge and the authority he has. However, in carrying out their duties in health care, safety incidents often occur in patients. However, patient safety incidents do not always occur solely due to the negligence of doctors. Patient safety incidents can occur due to the rapid development of health technology that is always offered by the hospital. Hospitals are no longer solely as health institutions, but also as business institutions that are influenced by scientific developments and technological advances to improve the quality and reach of their services by implementing business management for profit. In order to realize patient safety-oriented health services, the hospital is obliged to apply patient safety standards and doctors are only responsible for errors that result in patient safety incidents in the hospital. Keywords: patient safety; health care; doctor's responsibility
MENDORONG PENERAPAN PIDANA BERSYARAT PASCA KEPUTUSAN DIREKTUR JENDRAL BADAN PERADILAN UMUM NOMOR 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 SEBAGAI ALTERNATIF KEADILAN RESTORATIF
Full text linkABSTRAK
Penyelesaian tindak pidana di Indonesia selalu identik dengan pidana penjara. Padahal pemenjaraan belakangan ini justru menimbulkan masalah baru seperti menyebabkan kelebihan kapasitas lembaga pemasyarakatan dan dianggap tidak ramah dengan hak-hak korban. Keadaan ini kemudian mendorong lahirnya ide keadilan restoratif, yang menginginkan pidana itu tidak hanya bertujuan mengobati pelaku namun juga memulihkan hak korban. Belakangan ini gerakan keadilan restoratif di Indonesia semakin marak, hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dikeluarkan lembaga Kepolisian, Kejaksaan hingga Mahkamah Agung. Tidak seperti kepolisian dan kejaksaan yang mengeluarkan kebijakan keadilan restoratif melalui proses non-penal (diluar proses pidana) Mahkamah Agung melalui Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 justru mencoba menerapkan keadilan restoratif pada proses pemeriksaan di persidangan. Sayangnya kebijakan Mahkamah Agung ini hanya berlaku pada tindak pidana tertentu saja seperti tindak pidana ringan, pidana anak (diversi), perkara perempuan berhadapan dengan hukum (restitusi) dan perkara narkotika (rehabilitasi) tidak untuk perkara pidana biasa. Padahal, Mahkamah Agung dapat memanfaatkan lembaga pidana bersyarat yang diatur dalam Pasal 14a – Pasal14f KUHP sebagai alternatif keadilan restoratif pada perkara pidana. Oleh karena itu, Penelitian ini menawarkan mengenai bagaimana pidana bersyarat dapat mewujudkan keadilan restoratif serta kendala-kendala apa yang menghambat penerapannya di Indonesia.
Kata kunci: hukum pidana; keadilan; keadilan restoratif; pidana bersyarat.
ABSTRACT
Criminal sentencing in Indonesia is often implemented as imprisonment. However, nowadays imprisonment is always causing issues, such as prison overcapacity and it does not favorable for the victim’s rights. This issues then trigger the invention of restorative justice concept, which desire that criminal sentencing shall not only to remedy the criminals but also rectify the victim’s rights. Recently in Indonesia, the movement on restorative justice is massively increase, it may be seen by the policies that taken by the law enforcement institutions. The Police Department, General Attorney and the Supreme Court have issued their policy on the guidance of restorative justice implementation. Unlike the others policy, which use the non-penal process, the Supreme Court regulation that stated in Directorate General of General Jurisdiction Court Decree No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, is trying to apply the restorative justice during the court proceedings. Unfortunately, this policy only accommodates the minor crimes, juvenile crime, crime related woman and narcotics crime. There is no guidance on how the restorative justice shall be carried out in the ordinary crime proceedings. In fact, if we refer to Articles 14a – 14f of the Criminal Code on the conditional sentencing institution, by applying the special condition of this institution then may be the solution in order to achieve the restorative justice in criminal cases. Therefore, this research offers on how the CP may fulfill the principles of restorative justice and what are the issues on its implementation in Indonesia. Keywords: conditional sentencing; criminal law; justice; restorative justice; sentenc
KONSEKUENSI HUKUM LOGO YANG DIDAFTARKAN SEBAGAI CIPTAAN DAN MEREK SEBELUM BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA
Full text linkABSTRAKLogo saat ini bukan hanya sebagai identitas semata, tapi lebih dari itu peran dari logo telah menjadi suatu urgensi untuk mempresentasikan makna terkait suatu daerah, sosial, ekonomi, dan sebagainya sehingga logo perlu didaftarkan sebagai sebuah karya intelektual. Sebelum berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, logo sebagai sebuah karya intelektual masih dapat dicatat sebagai sebuah ciptaan dan merek. Namun, ketika berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, logo tidak lagi dapat dimohonkan untuk dicatat sebagai sebuah ciptaan. Dengan menggunakan penelitian yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis penerapan hukum positif yang ada dengan praktek yang terjadi di masyarakat. Berdasarkan kajian analisis menunjukkan hasil bahwa kasus tumpang tindih terhadap suatu karya intelektual yang didaftarkan sebagai ciptaan dan merek menjadi salah satu konsekuensi hukum seperti konsekuensi itikat tidak baik dari pihak yang memungkinkan memanfaatkan karya intelektual berupa logo untuk didaftarkan secara pribadi tanpa hak sehingga dapat ditiru dan dimodifikasi sebagai klaim dari kepemilikian pihak lain. Selain itu, konsekuensi hukum lainnya memicu timbulnya kegiatan passing off. Kata kunci: hak cipta; konsekuensi hukum; logo.
ABSTRACTLogo is not only an identity, more than that the logo has become an urgency to present meanings related to an area, social, economic, and so on, so the logo needs to be registered as an intellectual property rights. Before the enactment of Law number 28 of 2014 about Copyright, a logo as intellectual property works can still be recorded as a copyright and a trademark. However, when Law number 28 of 2014 about Copyright estabilished, after that a logo can no longer requested to be recorded as a copyright. By using normative juridical research and statutory and conceptual approaches, this study is intended to analyze the application of existing positive law with practices that occur in society. Based on the analysis, the results show that an overlapping case of a copyright law that is registered as a copyright and a trademark is one of the legal consequences such as a bad faith consequence from the party that allows the use of intellectual works in the form of logos to be registered privately without rights so that they can be copied and modified as claims from ownership of other parties. In addition, other legal consequences trigger passing off activities. Keywords: copyright; legal consequence; logo
EVOLUSI HAK PEKERJA DI ERA DIGITAL: PRAWACANA RIGHT TO DISCONNECT DI INDONESIA
Full text linkABSTRAK
Bagi seorang pekerja saat ini, waktu kerja tidak selalu berakhir ketika telah meninggalkan kantor. Pekerja dalam berbagai profesi kerap menerima komunikasi elektronik dari klien, kolega dan pimpinannya sepanjang waktu, termasuk pada akhir pekan maupun hari libur. Walaupun pekerja secara fisik telah meninggalkan kantor, namun tidak serta merta pekerja turut meninggalkan pekerjaannya. Pandemi Covid-19 turut kembali menguatnya keterhubungan pekerja dengan serangkaian instruksi pengusaha. Hal ini sesungguhnya telah mencederai hak dasar pekerja, bahkan merusak iklim ketenagakerjaan yang berorientasi pada keseimbangan kehidupan pribadi dan pekerjaan. Right to disconnect dapat menjadi salah satu alternatif yang dapat diadopsi sebagai solusi dini. Tiga nilai utama Right to Disconnect adalah: (1) ) hak pekerja untuk tidak melakukan pekerjaan di luar jam kerja normal; (2) hak untuk tidak menanggung akibat negatif karena melakukannya dan (3) kewajiban pihak lain untuk menghormati right to disconnect. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan undang-undang, kasus, analitis dan perbandingan. Ditemukan kesesuaian kebijakan Right to Disconnect yang diberlakukan oleh Perancis, khususnya mengenai serikat pekerja, peraturan perusahaan serta sanksi. Kata kunci: hak digital; jam kerja; right to disconnect.
ABSTRACT
For current employees, working time does not always end when they leave their office. Employees from various professions often receive electronic communications from clients, colleagues and bosses all the time, including on weekends and holidays. Even though the employee has physically left the office, it does not mean the employee leave their job. The Covid-19 pandemic has also strengthened the relationship between employees and a series of employer instructions. This actually has violated the basic rights of employees, and even damaged the workforce climate which is oriented towards the balance of personal life and work. Right to disconnect can be an alternative that can be adopted as an early solution. The three main values of Right to Disconnect are: (1) the right of workers not to work outside normal working hours; (2) the right not to endure negative consequences for doing it and (3) the obligation of other parties to respect the right to disconnect. The research method used was juridical normative with a statute approach, case approach, analytical approach, and comparative approach. It was found that the suitability of the Right to Disconnect policy imposed by France, particularly regarding labor unions, company regulations and sanctions. Keywords: digital right; right to disconnect; work hour
AMICUS CURIAE AS THE DEVELOPMENT OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEDURE CODE
Full text linkArticle 184 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code has limitedly determined legal evidence according to the law, however, in the last few years, the Indonesian Court of Justice has emerged Amicus Curiae. In this study, it will be discussed the legal basis for judges to apply the Amicus Curiae as evidence of a crime in positive law in Indonesia today (ius constitutum) then the second issue will discuss the Amicus Curiae as evidence development in the KUHAP in the future come (ius constituendum). The research method used is normative juridical or library research related to normative legal substances, to find the truth based on scientific logic from the normative side by examining library materials or secondary data consisting of primary and secondary legal materials. Amicus Curiae is a legal concept that is not well known in Indonesia which adheres to the Civil Law legal system. The legal concept of Amicus Curiae is indeed only practiced in the traditions of countries that adhere to the common law legal system. The proof using the Amicus Curiae concept has been found in many cases in Indonesia. However, legally the Amicus Curiae has not been regulated in positive law in Indonesia
KEBIJAKAN VAKSINASI COVID-19 BAGI MASYARAKAT INDONESIA DITINJAU DARI TEORI UTILITARIANSME
Full text linkABSTRAK
Pemberian Vaksin COVID-19 merupakan upaya pemerintah untuk memulihkan keadaan negara yang terserang pandemi COVID-19. Sayangnya, upaya pemberian vaksin masih menimbulkan pro kontra. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana kebijakan pemerintah dalam memulihkan keadaan negara yang sedang terdampak pandemi COVID-19, apakah telah dapat memberikan kebahagiaan serta kemanfaatan kepada masyarakat Indonesia yang dikaji melalui teori utilitarianisme. Penelitian ini berjenis yuridis normatif dengan sifat deskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan pemberian vaksin COVID-19 yang dituangkan melalui Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) dan Surat Edaran (SE) telah seutuhnya memberikan manfaat dan kebahagiaan kepada masyarakat sesuai prinsip utilitarian. Utilitarian merupakan teori moral normatif yang menentukan jika kebaikan merupakan perbuatan yang memaksimalkan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi semua individu yang terdampak. Adanya polemik dan persitiwa yang timbul akibat pemberian vaksin bukan menjadi sebuah alasan yang menggagalkan pemerintah dalam usaha memberikan kebahagiaan dan kesejateraan. Karena pada prinsipnya, menurut utilitarian bahwa kebahagiaan serta kesejahteraan dengan jumlah besarlah yang menentukan tindakan atau kebijakan tersebut berhasil atau tidak.
Kata kunci: covid-19; utilitarinsime; vaksin.
ABSTRACT
The provision of the COVID-19 vaccine is the government's effort to restore the state of the country affected by the COVID-19 pandemic. Unfortunately, efforts to give vaccines still cause pros and cons. This study will explain how the government's policy in restoring the state of the country that is being affected by the COVID-19 pandemic, whether it has been able to provide happiness and benefit to the Indonesian people, is studied through the theory of utilitarianism. This research is a normative juridical type with descriptive analysis. The approach used is the legal approach and the concept approach. The results of the study stated that the policy for administering the COVID-19 vaccine as outlined in Government Regulations (PP), Presidential Regulations (Perpres), Minister of Health Regulations (Permenkes) and Circulars (SE) had fully provided benefits and happiness to the community according to utilitarian principles. Utilitarianism is a normative moral theory that determines if goodness is an act that maximizes the welfare and happiness of all affected individuals. The existence of polemics and events arising from the administration of vaccines is not a reason to fail the government in its efforts to provide happiness and welfare. Because in principle, according to utilitarians, it is happiness and welfare in large numbers that determine whether the action or policy is successful or not. Keywords: covid-19; utilitariansm; vaccine
PROBLEMATIKA HAK RESTITUSI KORBAN PADA TINDAK PIDANA YANG DIATUR KUHP DAN DI LUAR KUHP
Full text linkABSTRAK
Saat ini sistem peradilan pidana di Indonesia sudah banyak memberikan perhatian pada korban tindak pidana. Salah satu hak korban yang masih perlu didorong pemenuhannya adalah hak restitusi. Hak tersebut berkenaan dengan kerugian ekonomi atau kerugian materiel yang langsung sebagai akibat dari tindak pidana. Terjadi problematika pemenuhannya yang disebabkan pada pengaturan restitusi sebagai hak korban, masih terdapat beberapa kelemahan sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan dalam implementasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kendala pada implementasi permohonan restitusi dan bagaimana menentukan jenis tindak pidana sebagai dasar dari permohonan restitusi oleh korban. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normative empiris. Dari hasil kajian diperoleh kesimpulan, bahwa terdapat kekurang-jelasan dalam pengaturan restitusi pada undang-undang sehingga menimbulkan keragu-raguan penegak hukum dalam penerapannya. Dampak dari hal ini adalah terdapat potensi kegagalan atau penolakan dalam pengajuan restitusi oleh korban. Selanjutnya menentukan jenis tindak pidana yang dapat diajukan hak restitusinya oleh korban, harus didasarkan pada adanya syarat kerugian ekonomi yang dialami korban, terlepas dari jenis tindak pidananya. Sehingga tidak dipersoalkan apakah tindak pidana tersebut diatur pada KUHP atau diatur sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP, serta apakah hak restitusi atas tindak pidana tersebut diatur secara tegas pada undang-undang tersebut ataukah tidak.
Kata kunci: hak restitusi; kerugian ekonomi; korban.
ABSTRACT
Currently, the criminal justice system in Indonesia has given much attention to victims of criminal acts. One of the rights of victims that still needs to be fulfilled is the right to restitution. This right relates to economic loss or direct material loss as a result of a criminal act. There are problems with its fulfillment due to the regulation of restitution as a victim's right, there are still some weaknesses that have the potential to cause problems in its implementation. This study aims to examine the obstacles to the implementation of restitution requests and how to determine the type of crime as the basis for requests for restitution by victims. This research was conducted by using empirical normative juridical method. From the results of the study, it was concluded that there was a lack of clarity in the regulation of restitution in the law, causing doubts by law enforcement in its application. The impact of this is that there is a potential for failure or refusal to apply for restitution by the victim. Furthermore, determining the type of crime for which the victim's right of restitution can be filed must be based on the conditions for the economic loss suffered by the victim, regardless of the type of crime. So there is no question whether the crime is regulated in the Criminal Code or regulated as a special crime outside the Criminal Code, as well as whether the right to restitution for the crime is explicitly regulated in the law or not. Keywords: economic loss; right of restitution; victim
BATASAN ASAS HAKIM PASIF DAN AKTIF PADA PERADILAN PERDATA
Full text linkABSTRAKHakim sebagai aktor penegak hukum dalam menjalankan tugasnya terikat pada asas-asas hukum, salah satunya adalah bersikap pasif. Asas merupakan abstraksi dari sebuah aturan, maka apabila asas hukum tidak dirumuskan dalam aturan hanyalah berupa pedoman saja yang tidak mengikat bagi hakim. Asas hukum itu mempunyai kekuatan sebagai undang-undang apabila secara tegas dituangkan dalam undang-undang dan barulah dapat diterapkan hakim pada peristiwa konkrit. Pengaturan dalam RV menunjukkan bahwa hakim bertindak pasif sementara HIR/RBg condong menempatkan hakim bersikap aktif. Sesungguhnya sebagai aturan yang berlaku untuk golongan penduduk Eropa, RV tidak berlaku lagi di Indonesia sepanjang telah diatur dalam HIR/RBg, namun berbagai doktrin yang ada memperkuat dan menempatkan peran hakim yang pasif sebagaimana diatur dalam RV. Artikel ini membahas batasan dari hakim pasif dan aktif pada peradilan perdata salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Metode penelitian berupa yuridis normatif yang mengutamakan data sekunder dan dilengkapi data primer berupa wawancara dengan para hakim di beberapa pengadilan dan dianalisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian bahwa telah terjadi pergeseran sikap hakim pada peradilan perdata. Berbagai ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung menujukkan dan menuju pada prinsip bahwa hakim perdata bersikap aktif salah satunya dalam penyelesaian gugatan sederhana. Secara filosofis peran aktif hakim sangat relevan dengan pencarian kebenaran yang dapat mendorong tercapainya peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Kata kunci: asas hukum; acara perdata; hakim aktif.
ABSTRACTJudges as law enforcement actors in carrying out their duties are bound by legal principles, one of which is being passive. The principle is an abstraction of a rule, so if the legal principle is not formulated in the rules, it is only a guideline which is not binding on judges. The legal principle has the power as law if it is explicitly stated in the law and then the judge can apply it to concrete events. The arrangement in the RV shows that judges act passively while HIR/RBg tends to place judges in an active position. In fact, as a rule that applies to European population groups, RV is no longer valid in Indonesia as long as it has been regulated in HIR/RBg. However, various existing doctrines strengthen and place the passive role of judges as regulated in RV. This article discusses the limitations of passive and active judges in civil courts, one of which is in the settlement of simple lawsuits. The research method is in the form of normative juridical which prioritizes secondary data and is complemented by primary data in the form of interviews with judges in several courts and analyzed qualitatively and juridically. The results showed that there had been a shift in the attitude of judges in civil courts. Various provisions in the Supreme Court Regulations show and lead to the principle that civil judges are active, one of which is in the settlement of simple lawsuits. Philosophically, the active role of judges is very relevant to the search for the truth that can encourage the achievement of quick, simple, and low-cost justice.Keywords: active judge; civil proceedings; legal principles.
 
PENYELESAIAN SENGKETA SISTEM PEMBAYARAN CASH ON DELIVERY (COD) PADA MEDIA E-COMMERCE
Full text linkABSTRAK
Internet (interconnection network) sebagai media informasi dan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan terutama dalam perdagangan yakni electronic commerce (E-Commerce). Salah satu sistem pembayarannya ialah Cash on delivery COD yang dilakukan secara langsung di tempat setelah pesanan dari kurir diterima oleh pembeli. Penerapan COD menimbulkan permasalahan dan kerugian bagi pembeli karena barang tidak sesuai dan mitra (kurir) menjadi pihak yang disalahkan atas tidak sesuainya gambar yang dideskripsikan pada situs E-Commerce seperti ukuran, warna, dan produk. Untuk menjawab isu hukum tersebut digunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Terdapat hak dan kewajiban penjual dan pembeli yang diatur dalam Pasal 612 KUH Perdata dan 1419 KUHPerdata. Penyelesaian yang dapat dilakukan yakni berdasarkan UU ITE dan/atau PP PSTE. Pasal 49 ayat (1) pada PP PSTE menjelaskan pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik wajib menyediakan informasi yang lengkap dan benar. Jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka memenuhi unsur wanprestasi sebagaimana diatur di dalam Pasal 1243 KUHPerdata sehingga pelaku usaha wajib untuk mengganti biaya, ganti rugi dan/atau bunga kepada konsumen, serta penyelesaian sengketa dapat dilakukan baik melalui litigasi dan non-litigasi. Kata kunci: cash on delivery; e-commerce; kontrak; pertanggungjawaban.
ABSTRACT
Internet (interconnection network) as a medium of information and communication can be used for various activities, especially in trade, namely electronic commerce (E-Commerce). One of the payment systems is Cash on delivery COD which is carried out directly on the spot after the order from the courier is received by the buyer. The application of COD causes problems and losses for buyers because the goods do not match and the partner (courier) becomes the party to blame for the inappropriateness of the images described on the E-Commerce site such as size, color, and product. To answer these legal issues, a statutory approach (status approach) and a conceptual approach (conceptual approach) are used. There are rights and obligations of sellers and buyers as regulated in Article 612 of the Civil Code and 1419 of the Civil Code. The settlement that can be done is based on the ITE Law and/or PSTE Government Regulation. Article 49 paragraph (1) of PP PSTE explains that business actors who offer products through an electronic system are required to provide complete and correct information. If the goods received are not in accordance with the agreement, then it fulfills the element of default as regulated in Article 1243 of the Civil Code so that business actors are obliged to reimburse costs, compensation and/or interest to consumers, and for the dispute resolution, the party shall conducted in litigation and/or non-litigation. Keywords: accountability; cash on delivery; contract; e-commerce
PENERAPAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PENOLAKAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL
Full text linkABSTRAK
Dipilihnya penyelesaian sengketa dagang melalui arbitrase karena dianggap memiliki banyak kelebihan dibandingkan penyelesaian melalui peradilan umum dan juga karena putusan arbitrase bersifat final dan mengikat. Tetapi disisi lain Konvensi New York 1958 memberi kewenangan kepada Negara anggota untuk menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengadilan mempunyai peranan yang penting dalam menentukan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Pengadilan diberi kewenangan untuk menolak putusan arbitrase internasional jika putusan tersebut bertentangan dengan ketertiban umum serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu maka disarankan kepada Pengadilan untuk lebih mempertimbangkan keberadaan Pancasila sebagai bagian terpenting dari ketertiban umum Indonesia sebelum memutuskan menolak atau menerima putusan arbitrase internasional.
Kata kunci: pancasila; penolakan; putusan arbitrase internasional.
ABSTRACT
The choice of settlement of trade disputes through arbitration is because it is considered to have many advantages over settlement through general courts and also because the arbitration award is final and binding. On the other hand, the 1958 New York Convention authorizes member states to refuse the implementation of international arbitral awards. This research is a normative legal research using secondary data. The results of the analysis show that courts have an important role in determining the implementation of international arbitral awards. Courts are given the authority to reject international arbitral awards if the award is contrary to public policy and the prevailing laws and regulations. Therefore, it is recommended to the Court to consider the existence of Pancasila as the most important part of Indonesia's public policy before deciding to reject or accept an international arbitration award. Keywords: conditional sentencing; criminal law; justice; restorative justice; sentence