The Indonesian Journal of Accounting Research
Not a member yet
325 research outputs found
Sort by
Socio-Technical Analysis of Indonesian Government E-Procurement System Implementation
Get PDFAbstract: E-governance has become increasingly important to deliver better public services, and increase public trust. One of Indonesia’s e-government reform initiatives was to improve public spending efficiency through public e-procurement system. It is argued that an effective national e-procurement system will potentially generate great savings in the government expenditure, assist in delivering better public services and increase trust. Despite the reform, Indonesia’s public e-procurement has not been very successful due to socio-economic problems. With a specific focus on e-procurement and the issues of transparency and accountability in Indonesia, this research aims to investigate the role and barriers of information technology in enhancing information transparency and accountability to the public. Actor-network theory and the notion of delegation approach are employed in this research. Six semi-structured interviews were conducted with the developers and management of Indonesia Government e-Procurement System, which includes the e-Procurement Directory staff in the Institution of Government Procurement Policy (IGPP), and the users of an e-procurement system. This research concludes that information technology was delegated to automate the procurement process to increase transparency, accountability and prevent fraud. However, barriers of e-literacy, lack of leadership, a reluctance of implementation, and lack of infrastructure created obstacles to attain the goals. This infers that social and technical aspects are interrelated and empower each other to support the technology in enhancing information transparency and accountability. This research suggests that there should be an increased collaborative approach between the developers and users in the application development and implementation to improve e-procurement system implementation to achieve transparency and accountability.Abstrak: E-governance telah menjadi semakin penting untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, dan meningkatkan kepercayaan publik. Salah satu inisiatif reformasi e-government Indonesia adalah untuk meningkatkan efisiensi belanja publik melalui sistem e-procurement publik. Dikatakan bahwa sistem e-procurement nasional yang efektif akan berpotensi menghasilkan penghematan besar dalam pengeluaran pemerintah, membantu dalam memberikan layanan publik yang lebih baik dan meningkatkan kepercayaan. Meskipun reformasi, e-procurement publik Indonesia belum berhasil karena masalah sosial-ekonomi. Dengan fokus khusus pada e-procurement dan isu transparansi dan akuntabilitas di Indonesia, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peran dan hambatan teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi informasi dan akuntabilitas kepada publik. Teori jaringan aktor dan gagasan pendekatan delegasi digunakan dalam penelitian ini. Enam wawancara semi-terstruktur dilakukan dengan pengembang dan manajemen Sistem e-Procurement Pemerintah Indonesia, yang mencakup staf Direktori e-Procurement di Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), dan pengguna sistem e-procurement. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi informasi didelegasikan untuk mengotomatiskan proses pengadaan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan mencegah penipuan. Namun, hambatan e-literacy, kurangnya kepemimpinan, keengganan implementasi, dan kurangnya infrastruktur menciptakan hambatan untuk mencapai tujuan. Ini menyimpulkan bahwa aspek sosial dan teknis saling terkait dan memberdayakan satu sama lain untuk mendukung teknologi dalam meningkatkan transparansi informasi dan akuntabilitas. Penelitian ini menunjukkan bahwa harus ada peningkatan pendekatan kolaboratif antara pengembang dan pengguna dalam pengembangan aplikasi dan implementasi untuk meningkatkan implementasi sistem e-procurement untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas
The Impact of Internet Financial Reporting towards Cost of Equity in Indonesian Public Firms
No full textAbstract: Internet Financial Reporting (IFR) has been a common practice due to its advantages over conventional reporting media. At the end of 2012, Indonesia Financial Services authority (currently known as Otoritas Jasa Keuangan/OJK) released KEP-431/BL/2012 that requires public listed companies in Indonesia to publish its annual reports on corporate’s website. This regulation raises questions related to the benefits of IFR for companies. Lack of research in the area leaves the questions unanswered. Departs from this, this study investigates the impact ofIFR towards Cost of Equity (COE). This study employs179 public listed companies in Indonesia that have practiced IFR voluntarily as a sample. This research adopts Machmudin et al.’s (2010) IFR indexation method and Hail and Leus’ (2005) COE measurement by calculating Price Earnings Growth (PEG) Ratio. This study finds that, together, all aspects of IFR do not affect COE. However, when tested as separate aspects, IFR’s aspect of content and timeliness, each, have adverse effects on COE. On the other hand, IFR’s aspect of presentation positively affects COE. With such findings, this study contributes to the accounting literature by providing evidence on the impact of IFR on COE. In practice, our results should be able to provide guidance on how IFR minimizes COE. Abstrak: Pelaporan Keuangan Internet (IFR) telah menjadi praktik umum karena kelebihannya dibandingkan media pelaporan konvensional. Pada akhir 2012, otoritas Jasa Keuangan Indonesia (saat ini dikenal sebagai Otoritas Jasa Keuangan / OJK) mengeluarkan KEP-431 / BL / 2012 yang mewajibkan perusahaan publik di Indonesia untuk mempublikasikan laporan tahunannya di situs web perusahaan. Peraturan ini menimbulkan pertanyaan terkait dengan manfaat IFR bagi perusahaan. Kurangnya penelitian di bidang ini membuat pertanyaan-pertanyaan tidak terjawab. Berangkat dari ini, penelitian ini menginvestigasi dampak dari IFR terhadap Cost of Equity (COE). Penelitian ini menggunakan 17 perusahaan terbuka di Indonesia yang telah melakukan IFR secara sukarela sebagai sampel. Penelitian ini mengadopsi metode indeksasi IFR Machmudin dkk (2010) dan pengukuran COE Hail dan Leus (2005) dengan menghitung Rasio Penghasilan Harga (PEG). Studi ini menemukan bahwa, bersama-sama, semua aspek IFR tidak mempengaruhi COE. Namun, ketika diuji sebagai aspek yang terpisah, aspek IFR dari konten dan ketepatan waktu, masing-masing, memiliki efek buruk pada COE. Di sisi lain, aspek presentasi IFR berpengaruh positif terhadap COE. Dengan temuan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi pada literatur akuntansi dengan memberikan bukti tentang dampak IFR pada COE. Dalam praktiknya, hasil kami harus dapat memberikan panduan tentang bagaimana IFR meminimalkan COE
Consistency Analisis Between Regional Development Work Plan Document, The Provisional Budget Ceiling, and Priority, As Well As Budget Revwnue and Spending Areas in Magelang City Government
Get PDFAbstract: The lack of information related to the resources owned by the government caused the Government has to do planning and budgeting properly. Development planning in the form of a document will be useless if it is not linked to budgeting. The consistency between planning and budgeting documents is indispensable so that the development goals can be achieved optimally. However, in reality, it is still often a planning document has not fully become a guide for the next process, namely budgeting. Therefore, this research analyzes the consistency level between planning and budgeting documents as follows RKPD, KUA, PPAS, and APBD. Furthermore, this research aims to explore more in-depth the inconsistencies between planning and budgeting. This research uses a qualitative method, and the objective of the study is Magelang City Government. The informants of this research are employees that directly involved in planning and budgeting. Data analysis results show that there are inconsistencies in 2014 and 2015. The process that needs to be concerned is the APBD process preparation in which according to the data analysis becomes the most susceptible process of inconsistency. There are several factors leading to inconsistencies include low understanding of planning and budgeting from the executive, legislative, society and DPRD intervention, lack of joint commitment from stakeholders and policymakers, the use of different applications, there are no clear sanctions in case of inconsistency, lack of attention to the consistency of performance indicators as well as policies from the central government that are often late to deliver. Abstract: Kurangnya informasi yang terkait dengan sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah menyebabkan Pemerintah harus melakukan perencanaan dan penganggaran dengan benar. Perencanaan pembangunan dalam bentuk dokumen tidak akan berguna jika tidak dikaitkan dengan penganggaran. Konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangat diperlukan agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal. Namun, kenyataannya, masih sering dokumen perencanaan belum sepenuhnya menjadi panduan untuk proses selanjutnya, yaitu penganggaran. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis tingkat konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran sebagai berikut RKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Selanjutnya, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih mendalam ketidakkonsistenan antara perencanaan dan penganggaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dan tujuan penelitian ini adalah Pemerintah Kota Magelang. Informan penelitian ini adalah karyawan yang terlibat langsung dalam perencanaan dan penganggaran. Hasil analisis data menunjukkan bahwa terdapat inkonsistensi pada tahun 2014 dan 2015. Proses yang perlu diperhatikan adalah persiapan proses APBD yang menurut analisis data menjadi proses inkonsistensi yang paling rentan. Ada beberapa faktor yang menyebabkan inkonsistensi termasuk rendahnya pemahaman tentang perencanaan dan penganggaran dari intervensi eksekutif, legislatif, masyarakat dan DPRD, kurangnya komitmen bersama dari pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan, penggunaan aplikasi yang berbeda, tidak ada sanksi yang jelas dalam kasus inkonsistensi, kurangnya perhatian pada konsistensi indikator kinerja serta kebijakan dari pemerintah pusat yang sering terlambat disampaikan
Value Relevance of Accounting Information During IFRS Convergence Process In Indonesia
Get PDFAbstract: The purpose of this study is to examine the value relevance of accounting information in Indonesian market during the IFRS convergence process. Specifically, we investigate whether value relevance improves after significant revisions of standards during the period from 2005 to 2012. Using the price model and return model, we examine the accounting information value relevance of Indonesia listed firms. As predicted, we find that the value relevance of accounting information increases after the accounting standards change. We further document some determinants of value relevance, such as the less informativeness of negative earnings and the more value relevance both of large firms and firms with a higher level of good corporate governance before and after accounting standard change. Finally, these findings contribute to the ongoing debate of IFRS convergence effect on accounting quality, especially the case in emerging markets.Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menguji relevansi nilai dari informasi akuntansi di pasar modal Indonesia selama proses konvergensi IFRS. Secara khusus, penelitian ini menginvestigasi adanya peningkatan relevansi nilai setelah adanya revisi standar akuntansi secara signifikan selama periode tahun 2005 sampai 2012. Dengan menggunakan price model dan return model, penelitian ini menguji relevansi nilai informasi akuntansi dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sebagaimana telah diprediksi, penelitian ini menemukan bahwa relevansi nilai informasi akuntansi meningkat setelah perubahan standar akuntansi. Dari analasis tambahan, penelitian ini juga menemukan beberapa determinan relevansi nilai akuntansi yaitu laba positif vs laba negatif, ukuran perusahaan dan tingkat penerapan good corporate governance. Temuan dalam penelitian ini memberikan kontribusi pada isu tentang efek konvergensi IFRS pada kualitas informasi akuntansi yang masih menjadi perdebatan terutama untuk kasus pada pasar modal di negara sedang berkembang
Using Mathematics to Teach Accounting Principles
Get PDFAbstract: As widely acknowledged, Luca Pacioli discussed accounting in his mathematics book Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita. Using the perspective of mathematics, this paper shows that the majority of available accounting principles literature employs accounting equations positioning the elements of both assets and expenses in opposite accounting equations, rather than placing the two elements in the same side of the accounting equation. More than just offering consistent rationality, the use of mathematics rationality will make it much simpler to explain why the elements of assets and expenses should receive the same treatment concerning debits and credits. Furthermore, this paper shows that the rules of debits and credits are entirely based on mathematical logic. Finally, this paper proposes the need for learning to account from the perspective of mathematics, in addition to those of GAAP and engineering skills.Abstrak: Sebagaimana diakui secara luas, Luca Pacioli membahas akuntansi dalam buku matematikanya Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita. Dengan menggunakan perspektif matematika, makalah ini menunjukkan bahwa sebagian besar prinsip akuntansi akuntansi yang tersedia menggunakan persamaan akuntansi yang memposisikan unsur-unsur dari kedua aset dan biaya dalam persamaan akuntansi yang berlawanan, daripada menempatkan dua elemen di sisi yang sama dari persamaan akuntansi. Lebih dari sekadar menawarkan rasionalitas yang konsisten, penggunaan rasionalitas matematika akan membuatnya lebih mudah untuk menjelaskan mengapa unsur-unsur aset dan pengeluaran harus menerima perlakuan yang sama mengenai debet dan kredit. Selanjutnya, tulisan ini menunjukkan bahwa aturan debit dan kredit sepenuhnya didasarkan pada logika matematika. Akhirnya, makalah ini mengusulkan perlunya belajar untuk memperhitungkan dari perspektif matematika, selain dari GAAP dan keterampilan teknik.
Liquidity Risk Factors and Stock Returns’ Dynamic Relation in Bullish and Bearish Condition of Indonesia and Japan’s Capital Market
Get PDFAbstract: The purpose of this research is to examine the dynamic relation between liquidity as a risk factor and stock returns in different market conditions (i.e., bullish and bearish) and two different market developments (emerging and developed). Several measures of liquidity levels and variability level of liquidity are employed. In this research, Indonesia is chosen as a sample of a country with an emerging economy, while Japan is selected as a sample of a country with a developed economy. This study shows that liquidity is an essential factor affecting portfolio returns. In this research, liquidity is found to affect bullish and bearish stock market condition. Nonetheless, liquidity risk factors found to be incapable of explaining characteristic differences between emerging and developed stock market. On the other hand, this study shows that there is a correlation between liquidity effect and some liquidity categories in the developed portfolios. These findings highlight future avenues of accounting research, particularly in the area of liquidity risk factors and corporate’s information quality as well as transparency.Abstract: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji hubungan dinamis antara likuiditas sebagai faktor risiko dan pengembalian saham dalam kondisi pasar yang berbeda (yaitu, bullish dan bearish) dan dua perkembangan pasar yang berbeda (muncul dan dikembangkan). Beberapa ukuran tingkat likuiditas dan tingkat variabilitas likuiditas digunakan. Dalam penelitian ini, Indonesia dipilih sebagai sampel suatu negara dengan ekonomi yang sedang bangkit, sedangkan Jepang dipilih sebagai sampel suatu negara dengan ekonomi yang dikembangkan. Studi ini menunjukkan bahwa likuiditas merupakan faktor penting yang mempengaruhi pengembalian portofolio. Dalam penelitian ini, likuiditas ditemukan mempengaruhi kondisi pasar saham bullish dan bearish. Meskipun demikian, faktor risiko likuiditas ditemukan tidak mampu menjelaskan perbedaan karakteristik antara pasar saham yang muncul dan berkembang. Di sisi lain, penelitian ini menunjukkan bahwa ada korelasi antara efek likuiditas dan beberapa kategori likuiditas dalam portofolio yang dikembangkan. Temuan ini menyoroti berbagai penelitian akuntansi di masa depan, khususnya di bidang faktor risiko likuiditas dan kualitas informasi perusahaan serta transparansi
The Effect of Corporate Social Responsibility (CSR) and Financial Ratio to Corporate Values
Get PDFAbstract: This paper studies the effect of corporate activities in environmental and social responsibility (CSR), as well as financial ratios, on corporate values. Corporate managers may only be focusing on pleasing their investors and forget about their responsibilities to the other stakeholders. The performance of corporate financial ratios portrays manager’s responsibilities toward shareholders and investors, while CSRs incorporate the whole stakeholders. Corporate managers, who are responsible for corporate sustainability, would focus not only on the interest of shareholders, instead, to the overall stakeholders to reduce the agency problem. We examine public companies which are listed on the Indonesia Stock Exchange, focusing in the period from 2006 to 2013. A combination between time series and cross-section data make the sample data of this study fits into the category of panel data. Some statistical tests are performed to get an overview of the relationship between CSR and financial ratios to corporate values, which is quantified through Market Value Added (MVA) analysis. Corporate activities in environmental and social responsibilities are measured by certifications owned by the corporation, such as ISO9000, ISO14000, OHSAS18000 and the availability of employee stock ownership plan (ESOP). On the other hand, financial performances are measured through financial ratios, including current ratio, debt-to-equity ratio, total asset turnover, return on sales and price-earnings ratio.Abstract: Makalah ini mempelajari pengaruh kegiatan perusahaan dalam tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR), serta rasio keuangan, pada nilai-nilai perusahaan. Manajer perusahaan mungkin hanya berfokus pada menyenangkan investor mereka dan melupakan tanggung jawab mereka kepada para pemangku kepentingan lainnya. Kinerja rasio keuangan perusahaan menggambarkan tanggung jawab manajer terhadap pemegang saham dan investor, sementara CSR melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Manajer perusahaan, yang bertanggung jawab untuk keberlanjutan perusahaan, akan fokus tidak hanya pada kepentingan pemegang saham, sebaliknya, kepada seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi masalah keagenan. Kami memeriksa perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, berfokus pada periode 2006-2013. Kombinasi antara seri waktu dan data penampang membuat data sampel dari penelitian ini sesuai dengan kategori data panel. Beberapa tes statistik dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan antara CSR dan rasio keuangan dengan nilai-nilai perusahaan, yang dikuantifikasi melalui analisis Nilai Tambah Pasar (MVA). Kegiatan perusahaan dalam tanggung jawab lingkungan dan sosial diukur dengan sertifikasi yang dimiliki oleh perusahaan, seperti ISO9000, ISO14000, OHSAS18000 dan ketersediaan rencana kepemilikan saham karyawan (ESOP). Di sisi lain, kinerja keuangan diukur melalui rasio keuangan, termasuk rasio lancar, rasio utang terhadap ekuitas, total perputaran aset, laba atas penjualan dan rasio harga-laba
RELATIONSHIP BETWEEN FAIR VALUE ACCOUNTING AND FINANCIAL CRISIS OF EUROPEAN BANKING INDUSTRY
Get PDFAbstract : The study aims to prove a correlation between fair value accounting and the financial crisis in European banking. The use of fair value accounting is considered to exacerbate the financial crisis and is the reason for the re-use of historical cost accounting. By using a logit regression model, this research proves that more fair value-oriented accounting indexes have a weaker relationship with the financial crisis in the banking system than more historically-oriented accounting. However, the grouping of fair value accounting valuation model into three levels creates different strength of the relationship with the financial crisis. The lower the level that is used in an accounting index, the stronger the association between fair value accounting and the financial crisis in the banking system. Moreover, it has been proven that the use of fair value accounting index on liabilities produces a stronger association with the financial crisis in the banking system than when it is used on assets. Abstract The study aims to prove a correlation between fair value accounting and the financial crisis in European banking. The use of fair value accounting is considered to exacerbate the financial crisis and is the reason for the re-use of historical cost accounting. By using a logit regression model, this research proves that more fair value-oriented accounting indexes have a weaker relationship with the financial crisis in the banking system than more historically-oriented accounting. However, the grouping of fair value accounting valuation model into three levels creates different strength of the relationship with the financial crisis. The lower the level that is used in an accounting index, the stronger the association between fair value accounting and the financial crisis in the banking system. Moreover, it has been proven that the use of fair value accounting index on liabilities produces a stronger association with the financial crisis in the banking system than when it is used on assets
What Drives Public Accountants To Undertake CPD? An Indonesian Study
Get PDFAbstract: Continuing Professional Development or CPD represents the learning activities – either formal or informal learning activities for developing and maintaining the capabilities of professional accountants to perform competently within their professional environment. Using a qualitative approach, this study aims to add to the literature regarding CPD for accountants, especially CPD for the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IICPA) public accountant members by investigating CPD drivers. It is also the aim of this study to provide findings to assist the IICPA and the Indonesian Ministry of Finance to develop CPD policy and improve activities according to CPD drivers perceived by the public accountants. There were 48 public accountants interviewed in this study using a snowball sampling method. Thematic analysis and first and second cycle coding were employed to analyze the interview data. The findings of this study indicate that the policy regulatory bodies’ requirements received most agreement from the members as a CPD driver followed by lifelong learning and specialist skills. Lifelong learning received more agreements compared with specialist skills. The last driver, ethical requirements, was also considered as a CPD driver but it received less agreement compared with the other drivers investigated in this study.Abstrak: Pendidikan Profesional Berkelanjutan (PPL) mewakili kegiatan pembelajaran - baik kegiatan pembelajaran formal atau informal untuk mengembangkan dan mempertahankan kemampuan dan kompetensi akuntan profesional dalam lingkungan profesional mereka. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, studi ini bertujuan untuk menambah literatur tentang PPL untuk akuntan, terutama PPL untuk Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dengan menyelidiki drivers atau penggerak PPL. Studi ini juga bertujuan untuk memberikan temuan untuk membantu IAPI dan Kementerian Keuangan Indonesia sebagai regulator untuk mengembangkan kebijakan dan meningkatkan kegiatan PPL sesuai dengan drivers/penggerak para akuntan publik untuk melakukan PPL. Studi ini mewawancarai 48 akuntan publik dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis tematik dan pengkodean siklus pertama dan kedua digunakan untuk menganalisis data wawancara tersebut. Hasil temuan studi ini menunjukkan bahwa persyaratan dari regulator mengenai PPL menjadi penggerak utama bagi para akuntan publik untuk mengikuti PPL. Selain persyaratan regulator, pembelajaran seumur hidup (lifelong learning) dan keahlian khusus (specialist skills) juga dipandang sebagai penggerak PPL bagi para akuntan publik. Pembelajaran seumur hidup menerima lebih banyak persetujuan dari partisipan penelitian ini dibandingkan dengan keahlian khusus. Untuk penggerak terakhir yaitu persyaratan etis (ethical requirements), juga dianggap sebagai penggerak PPL meskipun jumlah partisipan yang menyetujui lebih sedikit jika dibandingkan dengan penggerak-penggerak PPL lainnya yang diteliti oleh studi ini.
Household Accounting Values and Implementation Interpretive Study
Get PDFAbstract: This research aims to explain the implementation of household accounting in a conjugal family and extended family owning micro-scale businesses using interpretive paradigm. The results of this research suggest that values existing in household accounting practice such as trustworthiness and religious (not redundant, halal) values become the bases of the practice of household accounting. In a conjugal family owning micro scale business, household accounting is implemented separately from business accounts. In an extended family owning micro scale business, household accounting is kept as one record with a business record. Another interesting finding is that wives are trusted by husbands to manage household decision for disposable and small nominal goods like household appliances, and vegetables. For products with significant nominal sum and long-term economic age like a refrigerator, motorcycle, and car, it is the husbands who are involved in decision making. Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan implementasi akuntansi rumah tangga pada keluarga conjugal dan keluarga extended yang memiliki bisnis berskala mikro menggunakan paradigma interpretif. Hasil penelitian ini adalah nilai-nilai yang muncul pada praktek akuntansi rumah tangga seperti nilai kepercayaan dan religius (tidak mubazir, halal) menjadi dasar dari praktik akuntansi rumah tangga. Pada keluaga conjugal yang memiliki bisnis berskala mikro, akuntansi rumah tangga diimplementasikan terpisah dari akuntansi bisnis. Pada keluarga extended yang memiliki bisnis berskala mikro, akuntansi rumah tangga dijadikan satu dengan akuntansi bisnis. Temuan menarik lainnya adalah istri dipercaya oleh suami untuk mengelola keputusan dalam rumah tangga untuk barang sekali pakai dan barang bernominal kecil seperti peralatan rumah tangga dan sayur mayur. Untuk barang dengan nominal besar dan memiliki umur ekonomis yang panjang seperti kulkas, sepeda motor, dan mobil, suami ikut terlibat dalam pengambilan keputusan