Universitas Terbuka Repository
Not a member yet
9681 research outputs found
Sort by
Carrying Out Reference Studies to Improve Performance: A Case Study of the Probolinggo City DPRD Secretariat
Get PDFIt is necessary to innovate in order to improve performance. However, it can be challenging to know whether the work is completely different from what has been done before, particularly in other areas. As a result, reference studies must be conducted by observing what has already been done, followed by making modifications. In general, this problem is referred to as ATM, which stands for observe, mimic, and modify. Descriptive qualitative methods were used in this research. This study was conducted at the Probolinggo City DPRD Secretariat, using secondary data from the website and from the Probolinggo City Secretariat, as well as primary data from in-depth interviews with policymakers and other relevant personnel. According to the findings, reference studies improve employee and organizational performance
Analisis Pengelolaan Dana Desa pada Masa Pandemi Covid-19 di Kabupaten Bengkulu Selatan
Get PDFThis research was inspired by the government policies that shifted the priority of village fund management during the Covid-19 pandemic to the previous Direct Cash Assistance (BLT) program, in general village funds were prioritized for development activities. This research aims to find out and analyze how village funds are managed duringthe Covid-19 pandemic in Padang Berangin Village and Pagar Dewa Village in 2019 and 2020. The method used was a skin-descriptive approach. The data source was conducted by direct interview to the relevant informant and equipped with related documents. Informant determination was selected by using Purpoisive Sampling. The data collection techniques were conducted with observation, interview and documentation. Technical analysis of the data used was reduction, presentation of data, and withdrawal of conclusions. The results of this research showed that the management of village funds in Padang Berangin Village and Pagar Dewa Village has been done well. Planning is carried out by developing with the community to set the priority of budget activities. Budgetingis carried out in accordance with village APBD by involving the community in its work activities. Organizing is carried out by determining the implementation team of the selected activities and determined based on the Decree (SK) by the village head. Reporting is done in a transparent manner to the public. The solution offered by the researcher is that the community should be more active in participating in village fund management activities as well as installing information media in affordable places as aform of transparency to the community
Community Involvement In Cultural Heritage Management For Tourism: Study On The Indonesian Coastal Batik Heritage
Get PDFManagement of cultural heritage has been given special attention as it becomes the heart of sustainable development goals. The better management of cultural heritage leads to the eradication of poverty, and sustainable communities as well as the building of strong partnerships and institutions for development. This article examines one of the methods of cultural heritage management in Indonesia by involving the targeted community. Community involvement has multiplier effects as the preservation of the cultural heritages, Batik, is well integrated into tourism activities and the school curricula. This integration of the community involvement program (ICIP) benefits to elevate the economic scale of Batik and tourism industries as well as community awareness. The ICIP recommends that the ladder involvement including stepping activities and involved actors need to be properly determined to create a strong institutional partnership among stakeholders. However, it also depends on the government's political will to create a progressive policy
Pengaruh Supervisi Dan Peran Kepala Sekolah Terhadap Kinerja Mengajar Guru SD Negeri Di Kecamatan Rumbai Pesisir
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh supervisi dan peran kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru SD Negeri di kecamatan Rumbai Pesisir Data dalam penelitian ini diperoleh dari kuesioner yang bersumber dari guru. Data dianalisis menggunakan regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat pengaruh yang signifikan antara supervisi dan Peran kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru SD Negeri di kecamatan Rumbai Pesisir, dimana Fhitung (61,101) > Ftabel (1,654). Berdasarkan koofisien determinasi (R Square) = 0.441 atau 44,1%. Besar pengaruh supervisi dan peran kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru SD Negeri di kecamatan Rumbai Pesisir sebesar 44,1% berada pada tingkat sedang. 2) Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran supervisi terhadap kinerja mengajar guru SD Negeri di kecamatan Rumbai Pesisir, dimana Fhitung (6,173) > Ftabel (1,654). Berdasarkan koofisien determinasi (R Square) = 0.440 atau 44%. Besar pengaruh supervisi dan peran kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru SD Negeri di kecamatan Rumbai Pesisir sebesar 44% berada pada tingkat sedang. 3) Terdapat pengaruh yang signifikan antara peran kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru SD Negeri di Kecamatan Rumbai Pesisir, dimana Fhitung (5,417) > Ftabel (1,654). Berdasarkan koofisien determinasi (R Square) = 0.403 atau 40,3%. Besar pengaruh supervisi dan peran kepala sekolah terhadap kinerja mengajar guru SD Negeri di kecamatan Rumbai Pesisir sebesar 40,3% berada pada tingkat sedang. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa supervisi dan peran kepala sekolah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja mengajar guru SD Negeri di kecamatan Rumbai Pesisir
The Implication of Political Governance in Preventing Fraud of Indonesian SOEs
Get PDFObjective - This study examines one of the political governance pillars, namely the Party's cadre management system, on fraud in Indonesian SOEs. In the context of Indonesia, SOEs' executives are not officially the cadre of the Party, but some of them have a political connection to the ruling Party. We use BOC's Duality and BOCs political connection as proxies of the Party's cadre management system due to their potential affiliation to the ruling Party.
Methodology/Technique - This study used 86 observations of SOEs listed on the Indonesia Stock Exchange during 2015-2019. Using panel data estimation, this study surprisingly finds that BOC's Duality has a negative effect on fraudulent financial statements.
Findings – The political connection positively affects the fraudulent financial statement. These findings suggest that independent boards with dual positions are incentivized to maintain their reputation, thereby decreasing fraudulent financial statements.
Novelty - However, independent boards with political connections cannot overcome their conflicts of interest, so they cannot properly carry out their supervisory functions. These findings become the main contribution of this study that explains the implication of political governance in preventing fraud in Indonesian SOEs
Hubungan Antara Sikap Sosial Dan Sikap Spiritual Terhadap Hasil Belajar PPKn Siswa Kelas V SD Gugus VI Kecamatan Negara
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan sikap sosial dan sikap spiritual terhadap hasil belajar PPKn siswa kelas V SD di Gugus VI Kecamatan Negara. Penelitian ini adalah penelitian "korelasional". Populasi pada penelitian ini adalah siswa kelas V SD di Gugus VI Kecamatan Negara yang berjumlah 192 orang dan jumlah sampel 149 orang. Penentuan sampel pada penelitian ini menggunakan
teknik proporsional random sampling atau merupakan teknik penentuan sampel secara acak dengan memperhitungkan jumlah proposi pada setiap sekolah yang dalam hal ini yaitu pada masing-masing kelas V sekolah dasar yang termasuk
kedalam Gugus VI Kecamatan Negara. Sekolah yang menjadi sampel yaitu SD Negeri 1 Kaliakah (21 orang siswa), SD Negeri 2 Kaliakah (19 orang siswa), SD Negeri 3 Kaliakah (13 orang siswa), SD Negeri 4 Kaliakah (8 orang siswa), SD
Negeri 5 Kaliakah (11 orang siswa), SD Negeri I Berangbang (12 orang siswa), SD Negeri 2 Berangbang (15 orang siswa), SD Negeri 3 (12 orang siswa), SD Negeri 4 Berangbang (24 orang siswa), dan SD Negeri 5 Berangbang (14 orang siswa). Data sikap sosial dan sikap spiritual dikumpulkan dengan instrumen berupa kuesioner dan data hasil belajar PPKn dilakukan dengan pencatatan dokumen. Teknik analisis data
dilakukan dengan teknik regresi sederhana dan regresi ganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Terdapat hubungan (korelasi) antara sikap so sial dan sikap spiritual dengan basil belajar PPKN siswa kelas V SD di Gugus VI Kecamatan
Negara adalah Rxl x2y sebesar 0,50 yang bermaksudkan, terdapat hubungan yang cukup kuat. 2) Hasil uji signifikan juga menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang
signifikan. Hal ini telah dibuktikan dengan nilai 5.69 dan F tabel = 3,44 pada taraf signifikansi (a) 5% dengan dkpembilang = 2 dan dkpenyebut = (25-2-1) maka Fhitung > Ftabel sehingga Ha diterima. Sehingga terdapat hubungan positif dan signifikan antara antara sikap sosial siswa dengan sikap spiritual siswa terhadap hasil belajar PPKn siswa kelas V SD di Gugus VI Kecamatan Negara
Analisis Kinerja Personil Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Bintan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Yang Terjadi Di Lingkungan Wilayah Hukum polres Bintan
Get PDFKinerja personil Unit PPA Polres Bintan dapat dikategorikan kurang maksimal sedangkan fungsi utama dari Polri ada juga fungsi pre-emtif dan juga fungsi preventif dimana kedua fungsi tersebut seharusnya dilaksanakan terlebih dahulu dalam rangka pembinaaan dalam bentuk sosialisasi terhadap
masyarakat tentang bagaimana tata cara menjaga keamanan dan ketertiban bersama serta pencegahan secara persuasif terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat termasuk dalam pencegahan tindak pidana pencabulan atau pemerkosaan terhadap perempuan dan anak-anak di wilayah Polres
Kabupaten Bintan. Adapun tujuan penelitian ini adalah :a. Menganalisis Kinerja Personil Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Bintan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan
Yang Terjadi Di Lingkungan Wilayah Hukum Po !res Bintan.
b.Mengetahui faktor-faktor penghambat Kinelja Personil Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Bintan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Yang Terjadi Di Lingkungan Wilayah Hukum Polres Bintan.
Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Menurut Malayu S.P. Hasibuan dalam Mangkunegara (20 17: 17) mengemukakan bahwa aspek-aspek yang dinilai kinerja mencakup sebagai berikut: 1) Kesetiaan 2) Hasil Kerja 3) Kejujuran 4) Kedisiplinan 5) Kreativitas 6) Kerjasama 7) Kepemimpinan 8) Kepribadian 9) Prakarsa 10) Kecakapan 11) Tanggungjawab dan Menurut Oliver ( dalam Ruky 2001 :30) ada sejurnlah penyebab urnum yang sering menimbulkan kegagalan dan harus
dihindarkan yaitu : 1 ). Tidak adanya Standar, 2). Standar yang tidak relevan dan bersifat subyektif,
3). Standar yang tidak realistis, 4). Ukuran Prestasi yang tidak tepat, 5). Kesalahan penilai, 6). Pemberian umpan balik secara buruk, 7). Komunikasi yang negatif, 8). Kegagalan untuk memanfaatkan data hasil penilaian. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. Jumlah informan 10 orang dan menjadikan Kepala Unit PPA Polres Bintan sebagai Infiorman kunci.
Hasil penelitian terhadap Menganalisis Kinerja Personil Pelayanan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Bintan Dalam Mencegah Tindak Pidana Pencabulan Yang Terjadi Di Lingkungan Wilayah Hukum Polres Bintan didapati hasilnya kurang maksimal dari segi kreativitas, prakarsa dan juga
kerjasama dimana hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya krativitas dan prakarsa dari personil Unit PP A dalam melakukan fungsi pencegahan dan lebib mengutamakan fungsi penindakan kemudian tidak adanya standar baku dalam keljasama dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Bintan dalam rangka pencegahan tindak pidana pencabulan yang terjadi sehingga kasus tindak pidana pencabulan masib sering terjadi di wilayah Hukum Polres Bintan
Fungsi Kelembagaan Kelompok Budidaya Perikanan Di Kecamatan Mamasa Dan Tawalian, Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat
Get PDFDalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP)
No. 14/2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan Pengembangan Kelembangaan Pelaku Utama Perikanan, terdapat penjelasan terkait dengan 8 Fungsi Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang termasuk
dalam Kelembagaan Pelaku Utama terutama bagi pembudidaya ikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman dan pelaksanaan delapan fungsi kelompok oleh Kelompok Perikanan, faktor pendorong dan penghambat
keterlaksanaan delapan fungsi kelompok, serta mengetahui pandangan para Penyuluh Perikanan terhadap delapan fungsi kelompok tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian mix methods yang bersifat kualitatif.
Sam pel penelitian diperoleh secara purposif sebanyak 2 kelompok perikanan tahun 2014, dan 2 lainnya tahun 2015 di kecamatan Tawalian. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data
menggunakan pendekatan kualitatif melalui proses pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan dan pendekatan kuantitatif melalui pemberian skor nilai pada masing-masing fungsi kelompok.
Hasil penelitian diperoleh bahwa pemahaman dan pelaksanaan delapan fungsi kelompok dalam KEPMEN KP No.14/2012 oleh kelompok perikanan sudah berjalan cukup baik. Hal ini terlihat dari hanya dua kelompok yang didapati kurang
sedangkan sisanya dinilai sudah cukup dan baik dalam dapat melaksanakan kedelapan fungsi kelembagaan dalam Kepmen tersebut. Faktor pendorong diantaranya partisipasi aktif dan keinginan masyarakat untuk berkembang, adanya kerjasama dan komunikasi yang baik serta dukungan dari pemerintah. Faktor
penghambat diantaranya sistem penyuluhan kurang maksimal, lembaga penyuluhan kurang berjalan optimal, serta pengetahuan dan ketrampilan masyarakat yang masih
minim. Pandangan para penyuluh pcrikanan atas kedelapan fungsi tersebut mengarah kepada kerja sama antar tiap-tiap kelompok dan sating menguntungkan
Model 8P Pemasaran Sektor Publik (The 8Ps Model of Public Sector Marketing)
Get PDFDalam pandangan sebagian masyarakat Indonesia, sektor pemerintah tidak membutuhkan marketing. Hal ini tidak sepenuhnya salah, karena pemerintah dianggap tidak perlu mencari keuntungan dalam proses bisnisnya. Padahal marketing pemerintahan yang dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan akan menumbuhkan brand image pemerintahan. Brand image pemerintahan yang tumbuh secara positif dan secara tidak langsung berhubungan dengan akuntabilitas publik. Konsep pemasaran pemerintahan perlu dibangun dengan ditopang inovasi dalam pemerintahan. Model 8P Pemasaran Sektor Publik tersebut merupakan hasil penelitian tentang pemasaran dalam pemerintahan khususnya pada sektor pariwisata, yang dilaksanakan di Kabupaten Toba Samosir. Di Indonesia, sektor pariwisata merupakan harapan dalam meningkatkan pendapatan nasional dan daerah. Sektor pariwisata berperan penting dalam membantu untuk menumbuhkan perekonomian di Indonesia secara keseluruhan. Pariwisata adalah leading sector dalam meningkatkan pendapatan nasional dan daerah karena pertumbuhannya bernilai positif dalam jangka waktu pendek, menengah, dan panjang. Pada level pemerintahan daerah di Indonesia, sektor pariwisata merupakan urusan pilihan dalam pemerintahan yang dapat dikembangkan oleh pemerintahan daerah, yang daerahnya dianggap memiliki potensi pariwisata. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pemasaran pemerintahan, yang dinamakan Faktor 8P Pemasaran Sektor Publik, meliputi people (masyarakat), product (produk), price (harga), promotion (promosi), physical evidence (bukti fisik), processes (proses yang berhubungan dengan perizinan dan birokrasi), place (lokasi), dan policy (kebijakan). Delapan factor tersebut harus ditopang oleh inovasi dalam tata kelola pemerintahan, seperti pemanfaatan artificial intelligence dan kolaborasi antara pemerintah dengan pemangku kepentingan. Faktor yang paling penting dalam menunjang keberhasilan marketing pemerintahan, khususnya pada sektor pariwisata adalah policy, yang didalamnya terkandung aspek kewenangan dan anggaran, serta inovasi yang dikembangkan dalam pemerintahan/ sector public. Faktor policy merupakan kebaruan/novelty dalam pengembangan konsep pemasaran pada sector publik