Perbanas Institutional Repository
Not a member yet
8207 research outputs found
Sort by
PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL BIROKRASI PEMERINTAH DAN PERILAKU TIDAK ETIS BIROKRASI TERHADAP KECURANGAN AKUNTANSI DI PEMERINTAHAN: PERSEPSI AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Full text linkThe Impact Of Monetary Policy On Bank Credit During Economic Crisis : Indonesia's Experience
Full text linkThe monetary policy mechanism by which monetary policy was transmitted to the
real economy had emerged as the pivotal discussion topic recently. This paper tried to discuss
the impact of Bank Indonesia’s monetary policy on loan bank. By using simple loan bank
framework we concluded that monetary policies were able to influence loan bank. The
monetary variables such as discount rate policy, base money and exchange rate policy were
very important in determining the banking credit. As the credit was very important to influences
the economic activitiy, the result provided evidence that monetary policy was important as a
tool to control economic activity via credit channel. The validity of this study challenged the
hypotheses that monetary policy was death. However, monetary policy maker should carefully
consider the soundness of the banking industry because it was a strategic partner for monetary
authority to control the economic activities.
Keywords: monetary policy, credit crunch, bank lendin
ENHANCING EMPLOYABILITY OF UNDERGRADUATE ALUMNI: A STUDY IN ACCOUNTING UNDERGRADUATE PROGRAM IN INDONESIA
Full text linkPengukuran Keberhasilan Penerapan Teknologi Informasi di Indonesia : Nilai Ekonomi dan Sosial Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Full text linkICT Management For Indonesia : ICT Master Planning.
Full text linkMembangun Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) di Pemerintah Kota tidak semudah membangun ICT di lingkungan PERBANKAN atau PERUSAHAAN. Lebih-lebih lagi bila di lingkungan Pemerintah Daerah tersebut ada beberapa Dinas/Bagian yang sudah memiliki Sistem Teknologi Informasinya, sedangkan beberapa yang lain belum punya. Banyak faktor penyebab atau kendala-kendala di dalam membangun ICT di lingkungan Pemerintah Daerah. Mulai dari komitmen Pimpinan Daerah dan DPRD, keterbatasan Anggaran, Kultur/Budaya Teknologi Informasi di level pejabat-pejabatnya sampai pada kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) di level operasionalnya. Agar pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi tersebut terarah, terkoordinasi dan terintegrasi dengan baik, maka dibutuhkan konsep yang jelas, yang lebih dikenal dengan Master Plan atau Road Map. Pembuatan Master Plan Teknologi Informasi ini dimulai dari Survey Existing ICT, menjaring kebutuhan dari tingkat pimpinan puncak sampai pada tingkat operasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di seluruh Dinas/Bagian/Unit yang ada atau yang akan ada Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasinya. Pemerintah Kota Surabaya mempunyai pengalaman dalam membuat Master Plan Pengelolaan Teknologi Informasi. Makalah ini disampaikan dengan maksud untuk berbagi pengalaman, karena masih banyak Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten – Kota yang belum memiliki Master Plan Pengelolaan Teknologi Informasi dan beberapa yang lain ada yang sudah memiliki. Sehingga bagi yang belum, dapat membuat Master Plannya jauh lebih baik dari Pemerintah Kota Surabaya. Sedang bagi yang sudah, dapat memberi masukan-masukan untuk penyempurnaan
