42304 research outputs found
Sort by
Analisis Faktor Resiko Obesitas dan Hipertensi Terhadap Prevalensi HIV dan Hepatitis B pada Kawasan Eks-Dolly
Get PDFHIV dan hepatitis B merupakan penyakit yang banyak ditularkan melalui perilaku seks bebas. Potensi terbesar terjadinya perilaku seks bebas melalui tempat prostitusi, salah satunya kawasan prostitusi Dolly, Surabaya. Tahun 2014, kawasan dolly telah ditutup secara resmi oleh pemerintah dan masih menyisakan pertanyaan apakah prevalensi HIV dan hepatitis B juga menurun. Keberadaan faktor resiko lain juga dapat menyebabkan meningkatnya prevalensi HIV dan hepatitis B. Oleh karena itu, tim TPK FK Ubaya melakukan pemeriksaan kesehatan dengan melakukan screening faktor resiko obesitas dan hipertensi terhadap prevalensi HIV dan hepatitis B eks-dolly secara gratis. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wanita di wilayah Kelurahan Putat Jaya berusia dewasa (18-65 tahun). Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling, kemudian dianalisis menggunakan uji non-parametrik korelasi Spearman. Set alat pengukuran yang digunakan antara lain timbangan berat dan tinggi badan 2in1, tensimeter digital, dan kit rapid test HIV dan hepatitis B. Hasil perolehan data, diketahui prevalensi HIV dan hepatitis B sangatlah sedikit, dan faktor resiko obesitas berkorelasi positif terhadap prevalensi hepatitis B (p=0.036). Kesimpulan dari kegiatan ini adalah melaporkan bahwa prevalensi HIV dan hepatitis B di kawasan eks-dolly menurun dan faktor resiko obesitas dan hipertensi dapat meningkatkan kembali prevalensi
Penerapan Keadilan Restoratif Pada Anak Dalam Kasus Tindak Pidana Narkotika Di Desa Balongwono Kabupaten Mojokerto
No full textStaying the Course: A Systematic Literature Review on Mooc Learners
No full textMassive Open Online Courses have transformed access to education by offering flexible, learning opportunities. However, while initial adoption is widespread, sustaining learner engagement remains a critical challenge, marked by persistently low completion rates. This study addresses the growing academic concern around MOOC continuance intention, especially why learners choose to continue or discontinue participation. The purpose of this systematic literature review is to synthesize empirical research on MOOC continuance intention using the PRISMA framework. A total of 41 empirical articles indexed in Scopus, Web of Science, and Semantic Scholar were reviewed. This study answers four key research questions: What methods and measurements are commonly used? Which theoretical frameworks used? Which countries conducting studies? What key factors influence continuance intention? Findings reveal that quantitative methods using survey data are most prevalent, alongside studies using online reviews and mixed-method approaches. The Expectation-Confirmation Model emerges as the most frequently applied theoretical framework. China leads in publication volume, reflecting national policy support for MOOCs. Key influencing factors identified include perceived usefulness, satisfaction, perceived ease of use, confirmation, attitude, system quality, and perceived reputation. This review consolidates fragmented findings, builds a cohesive knowledge base, and offers practical insights for designing more effective, engaging, and sustainable MOOCs
Creating Learning Atmospheres For Student Success (Class) Pada Pendidik Di SMP Katolik Pencinta Damai
No full textPelatihan CLASS (Creating Learning Atmospheres for Student Success) dirancang untuk meningkatkan keterampilan manajemen kelas pendidik di SMP Katolik Pencinta Damai. Pelatihan ini dilaksanakan menggunakan desain kuasi-eksperimen one-group pretest-posttest dengan delapan partisipan yang memiliki skor rendah hingga sedang pada Classroom Management Scale (CMS). Pelatihan menggunakan metode lecturing, role play, ice breaking, visual audio, diskusi, dan studi kasus, yang dipadukan dengan modul interaktif. CMS terdiri dari tujuh aspek, yaitu: Management of Planning; Management of Teaching Learning Resources; Management Of self-discipline; Management of Student Behavior; Management of Learning Atmosphere; Management of Classroom Instruction; Management of Evaluation. Hasil uji Wilcoxon menunjukkan peningkatan signifikan pada skor posttest (Z = -2,521; p = 0,012), yang mengindikasikan efektivitas pelatihan dalam meningkatkan seluruh aspek CMS. Temuan ini menegaskan bahwa pelatihan CLASS mampu membekali pendidik dengan strategi pengelolaan kelas yang adaptif, partisipatif, dan sesuai dengan Kurikulum Merdeka, sekaligus mendukung terciptanya iklim belajar yang kondusif dan berpusat pada peserta didik
Terapi Kebersyukuran Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Subjektif: Kajian Literatur Sistematik
No full textBackground: Subjective well-being is an essential indicator of an individual's happiness, satisfaction, and overall quality of life. Gratitude therapy has emerged as an intervention aimed at improving subjective well-being. Although widely used, evaluating its effectiveness in diverse contexts remains crucial.
Objective: This study aims to evaluate the effectiveness of gratitude therapy in enhancing subjective well-being by reviewing existing literature.
Methods: A systematic literature review was conducted following the PRISMA guidelines. The literature search utilized the keywords “gratitude therapy” AND “subjective well-being” for articles published between 2013 and 2024. Seven studies that met the inclusion criteria were examined.
Results: The review found strong evidence from studies conducted both in Indonesia and abroad, indicating that gratitude therapy significantly improves subjective well-being across various participant characteristics.
Conclusion: Gratitude therapy is an effective intervention for enhancing subjective well-being. The findings suggest that gratitude therapy can be a viable option for improving well-being, with implications for further research into the psychological factors involved in optimizing subjective well-being
Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kemasan Pangan Yang Mengandung Bisphenol-a Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
No full textMeluasnya penggunaan kemasan pangan seperti kaleng sarden dan galon guna
ulang berbahan polikarbonat telah menimbulkan permasalahan baru, yaitu potensi
migrasi senyawa Bisphenol-A (BPA) ke dalam makanan dan minuman. BPA
merupakan zat kimia yang dapat mengganggu sistem hormon dan meningkatkan
risiko gangguan kesehatan seperti kanker. BPA tidak hanya merugikan konsumen
secara materiil namun juga imateriil karena potensi bahayanya BPA pada
konsumen, maka diperlukan suatu analisis mengenai apakah bentuk perlindungan
hukum bagi konsumen atas dampak dari kemasan pangan yang mengandung
Bisphenol-A. Penulisan ini menggunakan metode yuridis normatif dengan
pendekatan peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum. Melalui analisis
tersebut, diharapkan konsumen yang terpapar BPA melalui kemasan pangan
mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Pemerintah perlu memperkuat
regulasi dengan memperluas pelabelan BPA, meningkatkan pengawasan, dan
mempertimbangkan pelarangan total BPA guna menjamin hak konsumen atas
keamanan pangan
Analisis Yuridis Cuti Notaris yang Menjalankan Jabatan Kurang dari Dua Tahun
No full textProfesi Notaris adalah merupakan profesi yang terhormat karena tugas dari
jabatannya adalah untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam
bidang hukum perdata sehingga pihak yang telah memangku jabatan sebagai
Notaris akan memiliki tanggung jawab untuk senantiasa menjaga harkat dan
martabat serta kehormatan profesi Notaris. Selain memiliki kewajiban untuk
melayani masyarakat Notaris juga memiliki hak terkait dengan cuti menjalankan
tugas dan tanggung jabatan sebagai seorang Notaris.Keterangan lebih lanjut
bahwa terkait pengajuan cuti dalam Undang-undang tentang Jabatan Notaris tidak dijelaskan kreteria khusus untuk pengajuan cuti dalam keadaan mendesak, hingga alasan apapun yang diajukan Notaris baginya adalah keadaan mendesak. Oleh karena itu permasalahan yang terdapat dalam Pasal 28 UUJN yang berkaitan dengan pengajuan cuti dalam keadaan mendesak, apakah yang dimaksud keadaan mendesak hanya keadaan Notaris yang sakit atau karena berhalangan sementara, misalnya diangkat sebagai legislator, melakukan ibadah haji , pembatasan covid 19 atau umroh . Karena di dalam pasal ini tidak ada kriteria khusus, sehingga perlu adanya tolok ukur seorang Notaris dalam mengajukan cuti keadaan mendasak. Notaris yang akan mengajukan permohonan cuti harus memenuhi syarat menjalankan masa jabatan selama 2 (dua) tahun, sebagaimana diatur dalam
ketentuan Pasal 25 UUJN, bahwa cuti notaris dapat diambil setelah Notaris
menjalankan jabatannya selama 2 (dua) tahun. Penolakan cuti notaris dapat
ditolak jika tidak memenuhi persyaratan. Majelis Pengawas Daerah, Majelis
Pengawas Wilayah, atau Majelis Pengawas Pusat dapat mengeluarkan surat
penolakan cuti disertai dengan alasan penolakan. Penolakan cuti Notaris dapat
diberikan dengan alasan-salah satunya, bahwa masa jabatan Notaris yang
mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) tahun terhitung sejak
melaksanakan sumpah jabatan Notaris. Dalam keadaaan tertentu Notaris yang
belum menjalankan masa jabatan selama 2 (dua) tahun dapat mengajukan
permohonan cuti, namun dilakukan berdasarkan pertimbangan Majelis Pengawas, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UUJN yang menyatakan dalam keadaan mendesak, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada Majelis Pengawas. Namun demikian makna keadaaan mendesak dalam pasal ini menimbulkan multitafsir, karena di dalam pasal ini tidak ada kriteria khusus, sehingga perlu adanya tolok ukur seorang Notaris dalam mengajukan cuti keadaan mendasak. Apabla notaris melanggar aturan cuti, salah satunya dengan meninggalkan pekerjaannya dalam kurun waktu tertentu, maka kepada yang bersangkutan akan dijatihi sanksi sesuai ketentuan yang berlak
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Pembatalan Transaksi Jual Beli Online Menggunakan Metode Paylater
No full textPaylater is an electronic-based financing service to postpone payments to be repaid at a later date. This service arises due to ecommerce innovation and the development of fintech companies. OJK noted that paylater financing in Indonesia reached 79.92 million in 2023. This paylater financing figure is supported by the increasing use of buying and selling transactions in ecommerce. There is a case where consumers experience losses for using paylater services due to the cancellation of transactions in e-commerce by the marketplace. Problems arise regarding the
party that should be responsible in this case because of the
complexity of buying and selling transactions in e-commerce
which involves the role of various business actors, both
marketplaces, merchants, and finance companies. This research aims to examine the legal protection for consumers over the cancellation of buying and selling transactions using the paylater method in the marketplace. The research is a normative juridical research with a statutory and conceptual approach. The results showed that consumers can obtain repressive legal protection in the form of compensation based on Article 19 paragraph (1) of the Consumer Protection Law and Article 10 paragraph (1) of POJK
No.22 of 2023 concerning Consumer and Community Protection
in the Financial Services Secto
Students’ acceptance of gamified learning in a developing country before and after the pandemic
No full textThis study examines changes in the adoption of gamified learning technologies among students in developing countries due to COVID-19. This study uses the extended unified theory of acceptance and use of technology (UTAUT2) and an additional construct of perceived playfulness. Data were collected from 310 high school and university students in Indonesia using a 55-item questionnaire, both before (N = 151) and after (N = 159) the pandemic. PLS-SEM was employed to analyse the data. Results reveal a significant shift in behavioural predictors of gamified learning adoption. Pre-pandemic, effort expectancy, perceived playfulness, and price value were key drivers, while post-pandemic, their influence diminished. SI and habit remained significant.
Conversely, hedonic motivation gained prominence post-pandemic
Pemanfaatan Aset Desa Oleh Badan Usaha Milik Desa (bumdesa) Mutiara Welirang Desa Ketapanrame Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Ketapanrame
No full textPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis regulasi pemanfaatan aset desa oleh
Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) dan sejauh mana pemberdayaan ekonomi
masyarakat dapat terwujud melalui pengelolaan aset desa. Desa memiliki potensi sumber daya yang besar, namun seringkali belum dioptimalkan. BUMDesa hadir sebagai badan hukum yang didirikan oleh desa yang berperan mengelola aset desa secara profesional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan aset desa, termasuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDesa dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Pengelolaan Aset Desa. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji peran BUMDesa
Mutiara Welirang dalam memanfaatkan aset desa dalam upaya peningkatan
pemberdayaan ekonomi di Desa Ketapanrame. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan teori kepastian hukum menurut Gustav Radbruch yang menekankan pentingnya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam praktik hukum, serta teori perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yang menitikberatkan pada perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan sewenangwenang penguasa. Dengan menganalisis ketentuan hukum dan praktik di lapangan melalui pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pemanfaatan aset desa sehingga dapat menjadi pedoman bagi pengelolaan aset desa yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan