6024 research outputs found
Sort by
Minat Mahasiswa Kota Palangka Raya Terhadap Mystery Box Shopee Perspektif Budaya Hukum
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya jual beli online di aplikasi shopee berupa mystery box dimana barang/objeknya tidak jelas. Mystery box tersebut masih marak di perjualbelikan sehingga menarik minat mahasiswa untuk membelinya. Dampak dari adanya mystery box di shopee mengakibatkan semakin banyaknya mahasiswa yang melanggar aturan tentang jual beli yang benar. Fokus penelitian ini yaitu; (1) Apa faktor yang mempengaruhi konsumen membeli mystery box di shopee di kota Palangka Raya, (2) Bagaimana pemahaman konsumen terhadap jual beli mystery box shopee perspektif budaya hukum. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan socio-legal. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, kuesioner, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini bahwa faktor yang mempengaruhi konsumen membeli mystery box ialah faktor pribadi,sosial,dan psikologi. Konsumen mystery box banyak yang belum mengetahui atau kurang memahami hukumnya. Pemahaman konsumen tersebut termasuk urf karena pembelian yang berulang-ulang. Dalam hukum positif peraturan tentang jual beli yang sah ada pada pasal 1320 KUHPerdata terhadap jual beli mystery box itu tidak sesuai, jika dikaitkan dengan teori urf maka masuk dalam urf fasid yaitu adat kebiasaan yang tidak benar sedangkan dalam hukum islam jual beli mystery box ini mengandung unsur gharar.
Abstract
This research is motivated by the rise of online buying and selling in the shopee application in the form of mystery boxes where the goods / objects are not clear. The mystery box is still rife in trading so that it attracts students to buy it. The impact of the mystery box in shopee has resulted in more and more students violating the rules regarding buying and selling correctly. The focuses of this research are; (1) What are the factors that influence consumers to buy mystery boxes at shopee in the city of Palangka Raya, (2) How do consumers understand the buying and selling of shopee mystery boxes from the perspective of legal culture. This research uses empirical legal research using a socio-legal approach. Data collection techniques using observation, questionnaires, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the factors that influence consumers to buy mystery boxes are personal, social, and psychological factors. Many mystery box consumers do not know or understand the law. The consumer's understanding includes urf because of repeated purchases. In positive law, the regulations on legal buying and selling are in article 1320 of the Civil Code against buying and selling mystery boxes that are not appropriate, if it is associated with the urf theory, it is included in the fasid urf, namely customs that are not true, while in Islamic law this mystery box sale and purchase contains elements of gharar
Pandangan Masyarakat Terhadap Mitos Bati Palang Dalam Perceraian Di Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatar belakangi oleh pandangan masyarakat mengenai mitos Bati Palang penyebab perceraian dalam rumah tangga pada masyarakat desa Bumi Harjo, yaitu kepercayaan yang melarang seseorang menikah dengan calon pasanganya sebab posisi rumah yang saling berbatasan tanahnya, adapun rumusan masalah pada penelitian ini ialah pandangan masyarakat terhadap mitos Bati Palang, dan rumusan kedua ialah pandangan hukum Islam terhadap mitos Bati Palang. adapun metode penelitian dalam penelitian ini ialah jenis penelitian empiris dengan pendekatan social legal untuk mengkaji kecocokan antara pandangan masyarakat dengan realita dilapangan terhadap penyebab perceraian rumah tangga pada masyarakat desa Bumi Harjo. Adapun hasil penelitian ada dua pandangan yaitu: 1) Pandangan yang masih menggunakan dan berpatokan kepada mitos Bati Palang berangapan bahwasnya mereka melakukan pelestarian terhadap kepercayaan nenek moyang serta menghindari malapetaka yang akan menimpa pasangan. 2) Pandangan yang tidak mempercayai mitos tersebut berpendapat karena tidak ada syariat Islam yang mengaturnya. Hasil penelitian mitos Bati Palang dipandang dari hukum Islam yang dikaji dengan teori ‘Urf, masuk ke dalam kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar dalam hukum Islam, sehingga keberadaanya tidak dapat dijadikan hujjah aturan hukum, karena melarang pernikahan dengan posisi pekarangan rumah yang berbatasan berdasarkan mitos Bati Palang tidak di benarkan dalam Islam.
Abstract
This research is motivated by the community's view of the Bati Palang myth that causes divorce in households in the Bumi Harjo village community, namely the belief that forbids someone from marrying their potential partner because the position of the house is adjacent to each other's land, while the formulation of the problem in this study is the community's view of the myth Bati Palang, and the second formulation is the view of Islamic law on the myth of Bati Palang. The research method in this study is empirical research with a social legal approach to examine the compatibility between the views of society and reality on the ground regarding the causes of household divorce in the Bumi Harjo village community. As for the results of the study, there are two views, namely: 1) The view that still uses and is based on the Bati Palang myth thinks that they are preserving the beliefs of their ancestors and avoiding the catastrophe that will befall the couple. 2) Views that do not believe in the myth argue because there is no Islamic law that regulates it. The research results of the Bati Palang myth are viewed from Islamic law which is studied with the theory of 'Urf, entering into habits that are contrary to syara' propositions and basic principles in Islamic law, so that their existence cannot be used as proof of legal rules, because it prohibits marriage with the position of the adjacent house yards based on the Bati Palang myth is not justified in Islam
Memotret Tanggung Jawab Suami Yang Berprofesi Ojek Online Dalam Mencari Nafkah Pasca Pandemi Covid-19 Di Kota Palangka Raya
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya suami yang berprofesi ojek online dalam mencari nafkah pasca pandemi covid-19. Kondisi tersebut masih menimbulkan dampak seperti sulit untuk menyalurkan kasih sayang yang banyak terbuang oleh perkerjaan di luar. Oleh karena itu kajian ini difokuskan ke dalam 3 rumusan masalah yaitu bagaimana dampak pasca pandemi covid-19 bagi suami yang berprofesi ojek online di Kota Palang Raya, bagaimana tanggung jawab suami yang beprofesi ojek online dalam mencari nafkah pasca pandemi covid-19 di Kota Palangka Raya dan bagamaimana upaya pengemudi ojek online dalam mewujudkan tanggung jawab suami sesuai dengan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Dengan kata lain, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari data kepada suami yang berprofesi sebagai ojek online yang merasakan dampak ekonomi pasca pandemi covid-19 terkait tanggungjawab suami. Setelah data diperoleh dari enam informan, kemudian data diolah dengan metode pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.Hasil penelitian dikaji menggunakan teori tanggung jawab dan maqashid syari’ah kemudian disesuaikan dengan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Perkawinan. Teori maqasid syari’ah untuk mencapai hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki terutama untuk kemaslahatan suami yang berprofesi sebagai pengemudi ojek online dalam memahami bagaimana tanggung jawabnya dalam mencari nafkah di pasca pandemi covid-19 ini. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia atas tingkahlaku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja.Sesuai yang tertera pada Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suami wajib melindungi dan memenuhi keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Dengan hal ini subjek sudah menerapkan tanggung jawab suami sesuai dengan Pasal tersebut.
Abstract
This research is motivated by the large number of husbands who work as online motorcycle taxi drivers in making a living after the Covid-19 pandemic. This condition still has an impact such as it is difficult to channel the love that is wasted by work outside. Therefore this study is focused on 3 formulations of the problem, namely what is the impact of the post-pandemic Covid-19 for husbands who work as online motorcycle taxi drivers in Palang Raya City, what are the responsibilities of husbands who work as online motorcycle taxi drivers in earning a living after the Covid-19 pandemic in Palangka Raya City and how are the efforts of online motorcycle taxi drivers in realizing their husband's responsibilities in accordance with Articles 33 and 34 of the Marriage Law. This research is an empirical legal research with a sociological juridical approach. In obtaining data, researchers used interviews and documentation methods. In other words, researchers go directly to the field to find data for husbands who work as online motorcycle taxi drivers who are feeling the economic impact of the post-covid-19 pandemic related to husband's responsibilities. After the data were obtained from the six informants, then the data was processed by data checking, classification, verification, analysis and conclusion methods. The results of the research were reviewed using the theory of responsibility and maqashid syari'ah and then adjusted to Articles 33 and 34 of the Marriage Law. The theory of maqasid syari'ah to achieve the final result in the form of essential benefits, especially for the benefit of husbands who work as online motorcycle taxi drivers in understanding how their responsibilities are in earning a living in the post-covid-19 pandemic. Responsibility is human awareness of behavior or actions that are intentional or unintentional. As stated in Articles 33 and 34 of Law Number 1 of 1974 Concerning Marriage, the husband is obliged to protect and fulfill the necessities of life of the household according to his ability. With this matter the subject has implemented the husband's responsibilities in accordance with the Articl
Menghindari Sanksi Adat Perceraian Bagi Masyarakat Dayak Muslim Di Desa Tumbang Miri Kabupaten Gunung Mas
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya pasangan suami istri yang beragama Islam di Tumbang Miri yang cekcok, hingga tidak ada lagi kecocokan dalam rumah tangga, namun kedua belah pihak tidak berani mengugat cerai karena menghindari sansi adat (singer). Fokus penelitian ini : (1) Bagaimana problematika terhalangnya perceraian pasangan suami Istri karena menghindari sanksi adat dalam masyarakat Dayak Muslim di Kabupaten Gunung Mas. Selanjutnya (2) Bagaimana proses perceraian pasangan suami istri karena menghindari sanksi adat dalam masyarakat Dayak Muslim di Kabupaten Gunung Mas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk kepada penelitian kualitatif yang juga disebut dengan penelitian lapangan serta menggunakan pendekatan socio-legal. Penelitian ini menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini terdapat 6 orang subjek dan 2 orang informan. Adapun teknik analisis data menggunakan teori ‘urf, teori Kepastian Hukum, teori maslahah mursalah dan teori the living law.
Hasil penelitian ini yaitu menghindari sanksi adat perceraian yang disebabkan oleh keikutsertaan orang tua dalam masalah rumah tangga anaknya, ketidakjujuran suami yang pernah memiliki riwayat penyakit gangguan jiwa dan istri berselingkuh. Selain itu, proses perceraian pasangan ini belum menemukan kepastian sehingga beberapa pasangan memilih untuk pisah tempat tinggal karena masing-masing dari pasangan tidak mampu membayar denda (singer). dan sudah tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga. Meskipun secara agama Islam sudah menjatuhkan talak namun secara hukum adat pasangan tersebut tetap sah sebagai suami dan istri sehingga hal ini menjadi sulitnya proses perceraian untuk ke Peradilan Agama yang diharuskan untuk membawa surat cerat dari pihak mantir dan damang.
Abstract
The background of this research is that there is a Muslim married couple in Tumbang Miri District who are bickering, so that there is no compatibility in the household, but both parties do not dare to file for divorce because they avoid customary sanctions (singer). The focus of this research is: (1) How is the problem of hindering the divorce of husband and wife due to avoiding customary sanctions in the Muslim Dayak community in Gunung Mas Regency. Furthermore (2) How is the divorce process for husband and wife for avoiding customary sanctions in the Muslim Dayak community in Gunung Mas Regency. The method used in this research includes qualitative research which is also called field research and uses a socio-legal approach. As for this study using observation techniques, interviews and documentation. In this study there were 6 subjects and 2 informants. The data analysis technique uses the theory of 'urf, the theory of Legal Certainty, the theory of maslahah mursalah and the theory of the living law.
The results of this study are the problems of obstruction of divorce caused by the participation of parents in their child's household problems, the dishonesty of a husband who has had a history of mental illness and his wife having an affair. In addition, the couple's divorce process has not found certainty so that several couples choose to separate their residence because each of them cannot afford to pay the fine (singer). and is no longer able to maintain household relations. Even though according to the Islamic religion, divorce has been imposed, according to customary law, the couple is still valid as husband and wife, so this makes it difficult for the divorce process to go to the Religious Court, which is required to bring a divorce certificate from the mantir and damang
Pergeseran Busana Adat Pengantin Masyarakat Jawa Di Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan
No full textAbstrak
Penelitian ini di latarbelakangi oleh Masyarakat Jawa yang bertransmigrasi ke Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan. kemudian berinteraksi dan berakulturasi dengan masyarakat Banjar yang agamis melalui pernikahan. Meskipun demikian pernyataan ini bukan berarti bahwa masyarakat Jawa itu tidak agamis, akan tetapi masyarakat Jawa yang pindah ke desa Bangun Jaya bisa dibilang cukup kuat memegang adat istiadat dari leluhurnya. Hasil akulturasi itu berpengaruh pada pakaian busana adat Jawa yang cenderung kurang sasuai syari’at Islam dengan tidak memakai hijab bagi pengantin perempuan. Akulturasi budaya antara masyarakat Banjar dan masyarakat Jawa melalui pernikahan telah menggeser sebagaian tradisi busana adat Jawa, Bedasarkan pada permasalahan tersebut bentuk pertanyaan dapat dirumuskan dalam, (1) Mengapa terjadi pergeseran busana adat perkawinan masyarakat Jawa di Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan? (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pergeseran busana adat masyarakat Jawa di Desa Bangun Jaya kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan? Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif temuan penelitian ini adalah yang di kumpulkan melaui data perimer yaitu obsevasi wawancara dan dokumentasi semantara data Skunder berasal dari buku jurnal, tesis dan skripsi. (1) Alasan terjadinya pergeseran adat Jawa pada masyarakat Jawa di Desa Bangun Jaya Kecamatan Katingan Kuala Kabputaten Katingan adalah pertama, kesadaran kolektif Masyarakat Jawa terhadap penerimaan hijab bagi pengantin perempuan. Kedua, hijab dinilai sebagai budaya berbusana pada perkawinan gaya masa kini. (2) Pergeseran busana adat masyarakat Jawa di Desa Bangun Jaya kecamatan Katingan Kuala Kabupaten Katingan dalam konteks hukum Islam adalah sebagai perubahan yang sangat baik. Apa lagi perubahan itu mengarah pada tradisi berbusana yang dinilai sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan kaidah fiqhiyah bahwa memelihara nilai lama yang baik dan mengambil nilai yang lebih baik. Nilai budaya masyarakat banjar dengan tradisi berhijab di pandang masyarakat sebagai nilai budaya yang baru lebih baik dari pada budaya Jawa yang tidak berhijab. meskipun hijab dalam koteks pemikiran hukum Islam masih memiliki kecenderungan terjadinya perbedaan, misalanya antara ulama klasik dan ulama kontemporer, ulama klasik di wakili Imam An- Nawawi dan Imam At{-T}habari bahwa hijab merupakan kewajiban agama, sementara ulama kotemporer berpendapat bahwa hijab bukan merupakan suatu kewajiban.
Abstract
This research was motivated by Javanese people who transmigrated to Bangun Jaya Village, Katingan Kuala District, Katingan Regency. then interact and acculturate with the religious Banjar community through marriage. However, this statement does not mean that Javanese people are not religious, but the Javanese people who moved to Bangun Jaya village can be said to be quite strong in holding onto the customs of their ancestors. The results of this acculturation have an influence on Javanese traditional clothing which tends to be less in accordance with Islamic law by not wearing the hijab for brides. Cultural acculturation between the Banjar people and Javanese people through marriage has shifted some Javanese traditional clothing traditions. Based on these problems, the question can be formulated as, (1) Why has there been a shift in traditional Javanese wedding clothing in Bangun Jaya Village, Katingan Kuala District, Katingan Regency? (2) What is the view of Islamic law regarding the shift in traditional Javanese clothing in Bangun Jaya Village, Katingan Kuala subdistrict, Katingan Regency? This type of research is empirical using a qualitative approach. The findings of this research are collected through primary data, namely observation, interviews and documentation, while secondary data comes from journals, theses and theses. (1) The reason for the shift in Javanese customs in the Javanese community in Bangun Jaya Village, Katingan Kuala District, Katingan Regency is firstly, the collective awareness of the Javanese community regarding the acceptance of the hijab for brides. Second, the hijab is considered a cultural style of dress for today's wedding styles. (2) The shift in traditional Javanese clothing in Bangun Jaya Village, Katingan Kuala District, Katingan Regency in the context of Islamic law is a very good change. What's more, this change leads to a tradition of clothing that is considered in accordance with Islamic law. In accordance with the rules of fiqhiyah that maintain good old values and adopt better values. The cultural values of the Banjar people with the tradition of wearing the hijab are seen by the community as new cultural values that are better than the Javanese culture which does not wear the hijab. although the hijab in the context of Islamic legal thought still has a tendency for differences, for example between classical ulama and contemporary ulama, classical ulama represented by Imam An-Nawawi and Imam At{-T}habari believe that the hijab is a religious obligation, while contemporary ulama argue that the hijab is not is an obligation
Optimalisasi Pelayanan Perizinan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi masih kurang optimalnya pelayanan perizinan terkusus di penerapan sistem OSS-RBA dan fasilitas di Dinas Penanamana Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya serta kesadaran masyarakat. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui dan menjelaskan (1) Mengapa pelayanan perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum optimal. (2) Solusi untuk optimalisasi pelayanan perizinan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diabsahakan menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah dalam upaya mengoptimalisasikan pelayanan perizinan mengalami kendala yaitu, kebijakan kepegawaian, sarana dan prasarana yang kurang mendukung, kurangnya kemampuan dan manajemen pegawai, kecepatan prosedur kurang, dan kurangnya kesadaran masyarakat. Solusi atas kendalan tersebut membangun dan mengembangkan fasilitas seperti fasilitas penyimpanan berkas berupa anjungan, menyediakan petugas Arsiparis, melatih pegawai melalui edukasi pelatihan, dan meningkatkan kesadaran terhadap masyarakat berupa sosialisasi.
Abstract
The background of this research is that licensing services are still not optimal, especially in the implementation of the OSS-RBA system, and facilities at the Investment and One-Stop Services Office of Palangka Raya City and Public awaremess. The purpose of this study is to find out anf explain (1) Why the licensing service for the Investment Service and One-Stop Integrated Servive is not optimal (2) Solutions for optimizing licensing services by the Investment Services and One-Stop Services for the City of Palangka Raya. This research is a research with sociological jurdical method. Data collection techniques in this study were interviews, observation, and documentation, then used triangulation techniques. The results if this study were that efforts to optimize licensing services experienced problems, namely, staffing policies for facilities and infrastructure that did not support the lack of ability and management of employees, the speed of procedures was lacking, and lack of public awareness. The solution to this problem is to build and develop facilities in the from of platfroms, provide archivists, engage employees through education, training and increase awareness of the socialization of the community
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Di Kecamatan Parenggean Kabupaten Kotawiringin Timur
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang membuat pengelolaan sampah di Kecamatan Parenggean belum berjalan sesuai aturan. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenanag pemerintah daerah di kecamatan Parenggean dalam pemgelolaan sampah, Bagaimana efektifitas implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Sampah. Penelitian yang penulis lakukan termasuk penelitian Hukum empiris. Dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis atau sosial legal. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di Kecamatan parenggean selama ini wewenang itu di limpahkan untuk kelurahan (Wewenang Delegasi) Pengelolaan sampah di Kecamatan Parenggean belum berjalan efektif karena kurangnya anggaran pemerintah daerah dan masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang pengelolaan sampah serta budaya masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan
Abstract
This research was motivated by the lack of facilities and infrastructure which means that waste management in Parenggean District is not running according to regulations. The focus of this research is to examine how the implementation of the duties and authority of the regional government in Parenggean sub-district in waste management, how effective the implementation of Regional Government Policy in Waste Management is. The research that the author conducted includes empirical legal research. By using a sociological juridical or social legal approach. The methods used in data collection are interviews, observation and documentation. The results of this research indicate that the implementation of the duties and authority of the regional government in waste management in Parenggean District has not been going well enough because the lack of regional government budget to support waste management has slightly hampered the implementation of the tasks of the Regional Government in Parenggean District in Waste Management. There is still a lack of facilities and a lack of public understanding about waste management as well as a culture of people who still throw rubbish carelessly, making waste management in Parenggean District ineffective
Persepsi Masyarakat Muslim Terhadap Aktivitas Dakwah Di Desa Tahawa Kecamatan Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau
No full textAbstrak
Dakwah merupakan salah satu aktivitas keagamaan atau aktivitas dakwah yang dalam pelaksanaannya melibatkan seorang pendakwah (da’i dan lainsebagainya). Namun di desa Tahawa Kecamatan Bukit Rawi Kabupaten Pulang Pisau tidak ada seorang pendakwah . aktivitas dakwah yang dilakukan hanya berupa yasinan ibu-ibu serta anak-anak yang mengaji.
Jenis penelitian ini adalah penellitian kualiitatif ykni peneliitian yangg tidak mengguunakan statistiik dlam penguumpulan data dan memberiikan penafsiiran terhadap hasiilnya. Penellitian ini berbntuk deskriiptif, yakni mendeskriipsikan dampak yang terjadi, yang terasa dan terlihat kasat mata atau mendengar. pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah pendekatan deskriptif dengan maksud menggambarkan, melukiiskan, atau memmaparkan keadaan suatu objek (realiitas atau fenomena) secara apa adanya, sesuai dengan situasi dan kondisi pada saat penelitian itu dilakukan. Jadi, pendekatan deskriptif dalam penelitian ini dimaksudkan agar peneliti dapat mengetahui dan menggambarkan apa yang terjadi di lokasi penelitian secara lugas dan terperinci.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat menjadi kurang minat akan aktivitas dakwah dikarenakan tidak adanya seorang pendakwah yang tinggal atau datang ke desa Tahawa. Masyarakat di desa Tahawa sangat berharap adanya pendakwah yang datang dan meramaikan aktivitas dakwah yang ada di desa Tahawa.
Abstract
Da'wah is one of the religious activities or da'wah activities which in its implementation involves a preacher (da'i and so on). However, in Tahawa village, Bukit Rawi District, Pulang Pisau Regency, there is no preacher. Da'wah activities carried out are only in the form of yasinan mothers and children who recite.
This type of research is qualitative research, namely research that does not use statistics in collecting data and provides interpretation of the results. This research is descriptive, which describes the impact that occurs, which is felt and seen by the naked eye or hearing. The research approach that researchers use is a descriptive approach with the intention of describing, describing, or explaining the state of an object (reality or phenomenon) as it is, according to the situation and conditions at the time the research is carried out. So, the descriptive approach in this study is intended so that researchers can know and describe what is happening at the research location straightforwardly and in detail.
The results of this study show that the community became less interested in da'wah activities because there was no preacher who lived or came to Tahawa village. People in Tahawa village really hope that there will be preachers who come and enliven the da'wah activities in Tahawa village
Representasi Literasi Digital Dalam Film “The Social Dilemma”
No full textAbstrak
The Social Dilemma merupakan film dokumenter yang ditayangkan melalui kanal Netflix. Film ini disutradarai Jeff Orlowski dan ditayangkan perdana pada 9 September 2020. The Social Dilemma mengisahkan tentang kemajuan teknologi komunikasi dan platforms media sosial yang memengaruhi kehidupan manusia. Film tersebut menggambarkan bagaimana teknologi komunikasi dan media sosial diibaratkan seperti pisau bermata dua. Para pengguna teknologi komunikasi atau media sosial kerap tidak menyadari atau mengetahui bahaya dari penggunaan teknologi komunikasi atau media sosial karena lemahnya literasi digital.
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan bentuk analisis teks media dengan menggunakan analisis semiotika Charles S. Pierce. Tujuan penelitian ini adalah untuk memaknai pesan literasi digital yang direpresentasikan melalui film dokumenter the Social dilemma.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa film dokumenter the social dilemma merepresentasikan pesan literasi digital melalui 10 scene atau adegan. Makna pesan dari kesepuluh scene atau adegan dalam film tersebut di antaranya bahwa literasi digital merupakan solusi bagi masyarakat pengguna platform media sosial karena tanpa memiliki literasi digital yang memadai, masyarakat hanya akan menjadi korban dari dampak buruk atau negatif teknologi komunilkasi atau platforms media sosial. Ditemukan bahwa film the social dilemma menyampaikan pesan yang kuat tentang pentingnya literasi digital. Literasi digital dalam 10 adegan merujuk pada pemahaman mendalam tentang cara penggunaan teknologi digital, khususnya media sosial.
Abstract
The Social Dilemma is a documentary film aired through the Netfix channel. The film was directed by Jeff Orlowski and premiered on September 9, 2020. The Social Dilemma tells the story of advances in communication technology and social media platforms that affect human life. The movie illustrates how communication technology and social media are likened to a double-edged knife. Users of communication technology or social media often do not realize or know the dangers of using communication technology or social media due to weak digital literacy.
This research is a qualitative research with a form of media text analysis using Charles S. Pierce's semiotic analysis. The purpose of this research is to interpret the digital literacy message represented through the documentary film the Social dilemma.
The results showed that the documentary film the social dilemma represented digital literacy messages through 10 scenes. The message meaning of the ten scenes in the film includes that digital literacy is a solution for people who use social media platforms because without having adequate digital literacy, people will only become victims of the adverse or negative effects of communication technology or social media platforms. It was found that the film the social dilemma conveys a strong message about the importance of digital literacy. Digital literacy in 10 scenes refers to a deep understanding of how to use digital technology, especially social media
Pengaruh Produk, Jam Kerja, Dan Penerapan Prinsip Etika Bisnis Islam Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Besar Kota Palangka Raya.
No full textAbstrak
Pasar Besar Kota Palangka Raya adalah pasar tradisional memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat yang berprofesi sebagai pedagang. Maka kesejahteraan seorang pedagang dapat diukur dari tingkat pendapatannya, oleh karena itu seorang pedagang dituntut harus mengetahui dan menerapkan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan mereka. Tetapi pada faktanya ditemukan beberapa gap diantaranya yang pertama, ada pedagang yang fokus menjual satu dagangan saja dan lebih memilih mengganti jenis produk yang dijual dikarenakan jenis produk lama tersebut tidak sesuai yang diharapkan. Kedua, ada pedagang yang membuka usahanya terlambat dari jam biasanya dan tidak konsisten jam kerjanya. Serta yang ketiga, ada pedagang yang belum menerpakan etika bisnis Islam dalam menjalankan kegiatan usahanya.
Metode dalam penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan jenis pendekatan kausal komparatif, lokasi penelitian pada Pasar Besar Kota Palangka Raya beralamat sekitar Jln. A. Yani, Jln. Darmo Sugondo, Jln. Halmahera, Jln. Seram, dan Jln. Sumatera Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya. Model penelitian ini menggunakan produk, jam kerja, dan etika bisnis Islam sebagai variabel eksogen, dan pendapatan sebagai variabel endogen. Data primer diperoleh melalui kuesioner yang didistribusikan kepada para pedagang yang yang berjualan disekitar Pasar Besar Kota Palangka Raya sebanyak 93 responden. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Partial Least Square (PLS) dengan dibantu software SmartPLS 3.2.9.
Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa secara parsial menunjukkan jenis produk tidak berpengaruh terhadap pendapatan. Lalu penelitian ini menunjukkan bahwa jam kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Serta penelitian ini menunjukan bahwa etika bisnis Islam juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Sedangkan secara simultan penelitian menunjukkan bahwa jenis produk, jam kerja, dan etika bisnis Islam secara bersama-sama berpengaruh posifif dan signifikan terhadap pendapatan.
Dengan diperolehnya faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pendapatan pedagang, maka hasil penelitian ini menyarankan kepada para pedagang untuk dapat mengetahui serta menerapkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan guna untuk mencapai taraf kehidupan yang sejahtera.
Abstract
Pasar Besar City of Palangka Raya is a traditional market that has a very important role in increasing the economic growth of local people who work as traders. Then the welfare of a trader can be measured from the level of income, therefore a trader is required to know and apply what factors affect their income. But in fact several gaps were found including the first, there were traders who focused on selling only one product and preferred to change the type of product being sold because the old type of product was not as expected. Second, there are traders who open their business later than usual and have inconsistent working hours. And thirdly, there are traders who have not applied Islamic business ethics in carrying out their business activities.
The method in this study uses quantitative research with a comparative causal type approach, the research location is at Pasar Besar City of Palangka Raya which is located around Street A. Yani, Darmo Sugondo, Halmahera, Seram, and Sumatra, Pahandut District, Palangka Raya City. This research model uses products, working hours, and Islamic business ethics as exogenous variabels, and income as endogenous variabels. Primary data was obtained through questionnaires which were distributed to traders selling around the Pasar Besar City of Palangka Raya as many as 93 respondents. The analytical tool used in this study is Partial Least Square (PLS) with the help of SmartPLS 3.2.9 software.
Based on the results of this study, it was found that partially indicating the type of product does not affect income. Then this study shows that working hours have a positive and significant effect on income. As well as this research shows that Islamic business ethics also has a positive and significant effect on income. While simultaneously research shows that the type of product, working hours, and Islamic business ethics together have a positive and significant effect on income.
By obtaining the result od factors that influence the income of traders, the results of this study suggest traders to be able to know and apply the factors that affect income in order to achieve a prosperous standard of living