6024 research outputs found
Sort by
Tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Terhadap Aspirasi Masyarakat Di Bidang Jalan Desa Juking Pajang Kecamatan Murung Kabupaten Murung Raya
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya permasalahan yang terjadi di Desa Juking Pajang yang berada di Kabupaten Murung Raya. Salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat Desa Juking Pajang yaitu abrasi sungai. Abrasi sungai adalah suatu proses alam yang berupa pengikisan tanah di daerah pesisir pantai yang disebabkan oleh ombak dan arus laut yang sifatnya merusak, sehingga abrasi sungai tersebut mengakibatkan jalan longsor yang terjadi di Desa Juking Pajang tepatnya di RT 06. Maka dari itu peran Badan Permusyawaratan Desa sangat diperlukan dalam menghadapi permasalahan ini. Oleh karena itu kajian ini difokuskan pada tanggungjawab Badan Permusyawaratan Desa terhadap aspirasi masyarakat di bidang perbaikan jalan di desa juking pajang dan faktor kendala beserta solusi yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Juking Pajang sudah melaksanakan tugasnya dalam hal menampung aspirasi masyarakat dimana Badan Permusyawaratan Desa menerima apa saja yang disampaikan kepada mereka secara langsung atau melalui ketua RT setempat. Badan Permusyawaratan Desa Juking Pajang dalam menggali aspirasi masyarakat juga tidak melaksanakan tugasnya karena tidak memiliki bukti administrasi buku aspirasi. Dalam menyalurkan aspirasi masyarakat terutama terkait jalan di RT 06, Badan Permusyawaratan Desa Juking Pajang belum menjalankan tugasnya dengan baik dan benar dengan tidak adanya bukti tertulis bahwa mereka telah menyalurkan aspirasi masyarakat melalui musyawarah Badan Permusyawaratan Desa yang tujuannya untuk menganalisa aspirasi yang benar-benar dibutuhkan dan diinginkan masyarakat desa.
Abstract
This research is motivated by the problems that occur in Juking Pajang Village in Murung Raya Regency. One of the problems faced by the people of Juking Pajang Village is river abrasion. River abrasion is a natural process in the form of erosion of land in coastal areas caused by waves and ocean currents that are destructive in nature, so that river abrasion causes landslides that occur in Juking Pajang Village, precisely in RT 06. Therefore, the role of the Village Consultative Body is needed in dealing with this problem. Therefore, this study focuses on the responsibilities of the Village Consultative Body towards the aspirations of the community in the field of road repair in Juking Pajang Village and the constraining factors and solutions provided by the Village Consultative Body. This research is a field research using observation, interview, and documentation methods in collecting data. The results show that the Juking Pajang Village Consultative Body has carried out its duties in terms of accommodating the aspirations of the community where the Village Consultative Body accepts whatever is conveyed to them directly or through the head of the local RT. The Juking Pajang Village Consultative Body in exploring community aspirations also does not carry out its duties because it does not have administrative evidence of aspiration books. In channeling community aspirations, especially related to the road in RT 06, the Juking Pajang Village Consultative Body has not carried out its duties properly and correctly in the absence of written evidence that they have channeled community aspirations through Village Consultative Body deliberations whose purpose is to analyze the aspirations that are really needed and wanted by the village community
Peran Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tata kelola BUMDes di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan yang belum maksimal berdasarkan Peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang BUMDes pasal 1 ayat 1 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis (1) bagaimana peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan (2) Apa saja kendala dan upaya pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes. Metode penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaran Desa (BPD), direktur Badan Usaha Milik Desa Telangkah, serta 2 orang informan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang disahkan menggunakan teknik triangulasi. Hasil dari penelitian ini adalah peran pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang mengatur serta peran pemerintah desa sendiri untuk mempercepat kemajuan perekonomian diantaranya adanya isi air galon, jasa angkutan, pengadaan barang, kerja sama penjualan gas LPG dan Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (pamsimas), walaupun dalam program tersebut ada beberapa yang terkendala. Kendala pemerintah desa dalam pengelolaan BUMDes di Desa Telangkah Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan adalah kurangnya pemahaman dari pengelola BUMDes dan masyarakat dalam hal pemanfaatan BUMDes, serta kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada. Upaya pemerintah desa dalam menangani kendala tersebut adalah memberikan sosialisasi dan inovasi baru dalam kemajuan ekonomi, khususnya dalam hal pendapatan asli desa dari pengelolaan BUMDes.
Abstract
This research is motivated by BUMDes governance in Telangkah Village, Katingan Hilir District, Katingan Regency which has not been maximized based on Government Regulation No. 11 of 2021 concerning BUMDes article 1 paragraph 1 Village-Owned Enterprises (BUMDes) is a legal entity established by the village and / or together with villages to manage businesses for the greatest welfare of the village community. The purpose of this study was to determine and analyze (1) how the role of the village government in managing BUMDes in Telangkah Village, Katingan Hilir District, Katingan Regency (2) What are the obstacles and efforts of the village government in managing BUMDes. This research method is juridical sociological. The subjects in this study were the Village Head, Village Secretary, Village Consultative Body (BPD), director of the Telangkah Village-Owned Enterprise, and 2 informants. The data collection techniques in this research are observation, interview, and documentation, which are validated using triangulation techniques. The results of this study are the role of the village government in the management of BUMDes in Telangkah Village, Katingan Hilir District, Katingan Regency has been implemented in accordance with the governing rules and the role of the village government itself to accelerate economic progress including the contents of gallon water, transportation services, procurement of goods, cooperation in the sale of LPG gas and the Community-Based Drinking Water and Sanitation Provision Program (pamsimas), although in the program there are some problems. The constraints of the village government in managing BUMDes in Telangkah Village, Katingan Hilir District, Katingan Regency are the lack of understanding of BUMDes managers and the community in terms of BUMDes utilization, as well as the lack of existing Human Resources (HR). The village government's efforts in dealing with these obstacles are to provide socialization and new innovations in economic progress, especially in terms of village revenue from BUMDes management
Terobosan Hukum Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam Putusan Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk
No full textAbstrak
Putusan sengketa wakaf nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk. merupakan sengketa yang unik karena materi gugatannya menyinggung kewenangan absolut peradilan umum. Sehingga perkara ini pernah ditolak pengadilan agama Palangkaraya pada tahun 2018 dan tidak diterima oleh pengadilan negeri karena menyangkut harta wakaf, sehingga pada tahun 2019 perkara ini diterima oleh pengadilan agama Palangka Raya dan dikabulkan namun pada tingkat banding kembali di tolak atau tidak dapat diterima karena dinilai sengketa dalam perkara a quo adalah sengketa hak milik dan sengketa badan hukum (yayasan) yang merupakan kompetensi absolut peradilan umum.
Tujuan penelitian ini untuk menganalisa ratio decidendi dan terobosan hukum Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menerima, mengadili dan mengabulkan sengketa wakaf Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk tersebut.
Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangann (statute approach) dan Pendekatan kasus (case approach).
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ratio decidendi Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menerima sengketa wakaf Nomor 591/Pdt.G/2019/PA.Plk. adalah karena hakim menilai sengketa hak milik dan sengketa badan hukum (yayasan) dalam perkara a quo termasuk bagian dari sengketa wakaf dan merupakan kewenangan absolut peradilan agama untuk mengadilinya sebagaimana pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian diperkuat lagi oleh asas personalitas keislaman dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) karena subjek hukum dalam sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini tentu saja merupakan sebuah kepastian hukum bagi pihak pencari keadilan ketika terjadi lagi sengketa yang serupa. Apa yang menjadi ratio decidendi hakim tersebut merupakan sebuah terobosan hukum berbasis hukum progresif untuk memenuhi rasa keadilan, yakni sebuah terobosan hukum yang menciptakan penafsiran baru terhadap Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 bahwa sengketa keperdataan seperti sengketa hak milik, sengketa badan hukum (yayasan), ataupun sengketa perdata lainnya walaupun domainnya merupakan kompetensi absolut Peradilan Umum atau peradilan lainnya, namun karena sengketa perdata tersebut berawal dari peristiwa perwakafan dan yang menjadi subjek hukum dalam sengketa adalah antara orang-orang yang beragama Islam seperti dalam perkara a quo adalah antara naẓir lama dan naẓir baru (pengganti), maka Peradilan Agama lah yang berwenang menadilinya bukan peradilan lain.
Abstract
Waqf dispute decision number 591/Pdt.G/2019/PA.Plk. is a unique dispute because the material of the lawsuit offends the absolute authority of the general court. So that this case was rejected by the Palangkaraya religious court in 2018 and was not accepted by the district court because it involved waqf property, so that in 2019 this case was accepted by the Palangkaraya religious court and granted but at the appeal level it was again rejected or could not be accepted because it was considered that the dispute in the case a quo was a property rights dispute and a legal entity (foundation) dispute which was the absolute competence of the general court.
The purpose of this research is to analyze the ratio decidendi and legal breakthrough of the Judge of the Palangka Raya Religious Court in accepting, adjudicating and granting the waqf dispute Number 591/Pdt.G/2019/PA.Plk.
This type of research is normative research, and the approaches used in this research are statute approach and case approach.
The results of this study indicate that the ratio decidendi of the Judge of the Palangka Raya Religious Court in accepting the waqf dispute Number 591/Pdt.G/2019/PA.Plk. is because the judge considers the property rights dispute and the legal entity (foundation) dispute in the case a quo to be part of the waqf dispute and is the absolute authority of the religious court to hear it as Article 49 of Law Number 3 of 2006. Then it is further strengthened by the principle of Islamic personality in the provisions of Article 50 paragraph (2) because the legal subject in the dispute between people who are Muslims. This is of course a legal certainty for justice seekers when a similar dispute occurs again. What became the ratio decidendi of the judge is a legal breakthrough based on progressive law to fulfill a sense of justice, namely a legal breakthrough that creates a new interpretation of Article 49 of Law Number 3 Year 2006 that civil disputes such as property rights disputes, legal entity (foundation) disputes, or other civil disputes although the domain is the absolute competence of the General Court or other courts, but because the civil dispute originated from the event of trust and the legal subject in dispute is between people who are Muslims as in the case a quo is between the old naẓir and the new naẓir (replacement), then the Religious Courts are authorized to adjudicate it not other courts
Respon Masyarakat Beracara Secara E-Litigasi Di Pengadilan Agama Sampit
No full textAbstrak
Pada tahun 2020, penerapan E-litigasi akhirnya dilaksanakan secara menyeluruh di seluruh Pengadilan di Indonesia. Salah satu Pengadilan Agama, yang juga ikut melaksanakan E-litigasi adalah Pengadilan Agama Sampit. Pengadilan Agama Sampit adalah pengadilan agama dengan jumlah pelaksanaan e-litigasi paling sedikit jika dibandingkan dengan Pengadilan Agama lain yang ada di Pengadilan Agama se-Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan adanya aplikasi e-Court, terutama aplikasi e-Litigasi lebih memudahkan bagi para penegak hukum dalam hal ini hakim, advokat dan panitera terlebih memudahkan orang-orang yang berperkara di pengadilan atau para pencari keadilan.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui proses beracara secara el-litigasi di Pengadilan Agama Sampit dan untuk mengetahui respon masyarakat beracara secara el-litigasi di Pengadilan Agama Sampit.
Jenis penelitian ini adalah kualitatif, penelitian ini termasuk kategori field research (penelitian lapangan). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Respon masyarakat beracara secara e-litigasi hanya ada 2 perkara dari data jumlah pendaftaran perkara secara elektronik melalui aplikasi e-court di Pengadilan Agama Sampit. Masyarakat yang mendaftarkan perkaranya secara elektronik tidak dapat melanjutkan ke tahap persidangan elektronik (e-litigasi) karena pihak lawan tidak pernah hadir ke persidangan meskipun telah dipanggil oleh jurusita dan persidangan konvensional masih dapat menjadi “pilihan” penggugat atau tergugat dengan mendatangi pengadilan secara langsung atau persidangan melalui e-litigasi. Faktor internal seperti kurangnya perencanaan ketika ada, penerapan dan monitoring berkala kebijakan yang belum maksimal serta kualitas sumber daya aparatur di Pengadilan Agama Sampit tidak bisa diabaikan mengingat telah adanya sarana dan prasarana, namun belum di maksimalkan penggunaannya. Faktor eksternal yang menjadi hambatan seperti luasnya wilayah geografis dan topografi, kebijakan baik internal yudikatif maupun eksekutif, infrastruktur jaringan dan internet. Upaya memaksimalkan penggunaan aplikasi e-court dan e-litigasi dengan menerapkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang mewajibkan adanya persidangan secara e-litigasi maupun hybrid. Pengadilan Agama Sampit juga harus memberikan edukasi dan sosialisasi yang lebih aktif kepada masyarakat mengenai keuntungan dan kemudahan aplikasi e-court dan e-litigasi serta merangkul pemerintah daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dan lembaga lainnya sebagai mitra kerja dan pelayanan bagi masyarakat khususnya di Kabupaten Kotawaringin Timur.
Abstract
In 2020, the implementation of e-litigation will finally be carried out in its entirety in all courts in Indonesia. One of the Religious Courts, which also carried out the e-litigation, was the Sampit Religious Court. The Sampit Religious Court is a religious court with the least number of e-litigations when compared to other Religious Courts in the Religious Courts throughout the province Kalimantan Tengah. With the existence of the e-Court application, especially the e-Litigation application, it makes it easier for law enforcers, in this case judges, advocates and clerks, to make it easier for people who have litigation in court or justice seekers.
The purpose of this research is to find out the el-litigation process at the Sampit Religious Court and to find out the community's response to the el-litigation proceedings at the Sampit Religious Court.
This type of research is qualitative, this research is included in the category of field research (field research). The approach used in this study is an empirical juridical approach. Data collection techniques used in this study were interviews and documentation.
The results of this study indicate that the community's response to e-litigation proceedings is only 2 cases from the data on the number of electronic case registrations through the e-court application at the Sampit Religious Court. People who register their cases electronically cannot proceed to the electronic trial stage (e-litigation) because the opposing party has never attended court even though it has been summoned by the bailiff and conventional trials can still be the plaintiff's or defendant's "choice" by attending court in person or trial through e-litigation. Internal factors such as lack of planning when there is, periodic implementation and monitoring of policies that have not been maximized and the quality of apparatus resources at the Sampit Religious Court cannot be ignored considering that facilities and infrastructure already exist, but their use has not been maximized. External factors that become obstacles include the breadth of geographical and topographical areas, both internal judicial and executive policies, network infrastructure and the internet. Efforts to maximize the use of e-court and e-litigation applications by implementing PERMA Number 7 of 2022 which requires e-litigation or hybrid trials. The Sampit Religious Court must also provide more active education and socialization to the public regarding the benefits and convenience of e-court and e-litigation applications and embrace the Kotawaringin Timur Regency government and other institutions as partners and services for the community, especially in Kotawaringin Timur Regency
Restriction of Islamic Civil Society Participation: Genealogy of Zakat Legal Politics and Its Centralized Management in Indonesia
Get PDFThis article analyzes the management of zakat (almsgiving) in Indonesia, focusing on the genealogy of legal politics and its relationship with state policies in centralizing zakat management. Given the variations in zakat management systems among Muslim countries, Indonesia’s direct participation in zakat management has provoked resistance within Islamic civil society. They do not desire any state intervention in zakat management, as it contradicts their longstanding practice before Indonesia’s independence. This article employs a historical approach and analyzes data using Fred W. Riggs’ prismatic legal theory. The authors find that the state’s argument for centralizing zakat management in Indonesia aims to optimize the efficient utilization of zakat funds. However, this policy hurts the participation of Islamic civil society in managing zakat according to their genealogical traditions. Therefore, the article argues that the state’s centralization of zakat management is inappropriate, as it overlooks the integral zakat practices rooted in Islamic civil society’s history and culture in Indonesia
Fit-model sustainable competencies of Palangka Raya Indonesia peat lands in the environmental literacy (p-psel) questionnaire for teacher-candidates
Get PDFPolicies or actions on climate must be based on real community conditions. The sustainable competence of student teacher candidates in areas with peat lands characteristics can be measured by the P-PSEL. The P-PSEL questionnaire with three variables, namely knowledge, competence, andbehavior, as well as 19 valid and reliable indicators, is the structure of the fit model as a measuring tool for environmental literacy in peat lands areas. The knowledge variable positively affects the competency variable, and the competency variable positively affects the behavior. The formation of peat lands environmental behavior can be started with the formation of knowledge and competence for the sustainable development of prospective teacher-candidates
Similarity article Collaborative Problem-Solving in Sustainable Introductory Physics with Peatlands-Smart Project Course Semester Learning Plan
Get PDFLearning For Children With Special Needs: Analysis Of The Pai Teacher's Strategy
Get PDFThe learning process needs a special strategy, especially in this case about the practice of prayer in children with special needs (children with disabilities). Therefore, children with disabilities need direction and guidance from teachers so that they can understand the learning of prayer practices in accordance with the conditions they experience. For this reason, the purpose of this study is the learning strategy of PAI teachers in the practice of praying for children with disabilities. This type of research is qualitative with a descriptive approach. The subject of this study was a teacher of PAI subjects at SLBN Palangka Raya, while the informants were school principals and students with disabilities, data collection was carried out through observation, interviews, and documentation, the validity of the data was carried out using triangulation of sources and techniques, while data analysis was carried out by collecting data, reducing data, presenting, and drawing conclusions. The results showed that thelearning strategy of Islamic Religious Education teachers in the practice of praying for children with disabilities at SLBN 1 Palangka Raya uses an individual learning strategy consisting of planning, including the preparation of RPP and PPI as well as learning resources. Meanwhile, the implementation, which includes teachers using individual strategies and is face to face, the methods used in learning are demonstrations, lectures, questions and answers, commands, and repetitions, while the media includes prayer videos, pictures about prayer practices, and prayer readings. While teacher evaluation through tests and non
-tests
Religious Values in Biology Learning: A Need Analysis of an Islamic-Integrated Reference Book of Medicinal Plants Typical of Central Kalimantan
Get PDFPeople of Central Kalimantan have knowledge and utilization of plants as a medicine for generations inherited from their
ancestors orally with no written archives. The research aims to find out the potential of the importance of developing an Islamic�integrated reference book of medicinal plants typical of Central Kalimantan. The book is a suplement in a lecture that contains the utilization of medicinal plants in the people of Central Kalimantan integrated with the utilization of plants as a medicine according to Qur’an and Hadith with to instill religious values of a healthy lifestyle and the relationship between humans and natural
environment. The research is descriptive qualitative research using observation method, interviews, and surveys. The data collection uses Google Form questionnaire distributed to 24 students of semester 6. The interview question sheets are given to three lecturers of Biology Education Study Program FTIK IAIN Palangka Raya including the observation sheets. The survey result indicates that 68% of respondents know information about medicinal plants typical of Central Kalimantan from websites, 48% of
respondents know the information from research journals, and 28% from their families. All respondents (100%) state the need fordeveloping a reference book of medicinal plants typical of Central Kalimantan. The reference book is expected to become an additional information material on the utilization of medicinal plants by the people of Central Kalimantan and the utilization of medicinal plants described in Qur’an and hadith as support in lecture to train religious values of a healthy lifestyle and the relationship between humans and natural environment
Persepsi mahasiswa fakultas ushuluddin adab dan dakwah iain palangka raya terhadap pelaksanaan merdeka belajar kampus merdeka
Get PDFMBKM program is believed to be able to hone students' skills. The program designed by Kemendikbudristek is a means to create graduates who are ready to face the working field. This research aimed to know students' perceptions of FUAD of State Islamic Institute of Palangka Raya toward the implementation of MBKM program in 2022. This research was a quantitative descriptive research using survey method. The instrument used was an online questionnaire (google form) distributed to 25 students of FUAD who had done MBKM internship program. The questionnaire was adopted from the questionnaire prepared by Kemendikbudristek. The results of the research showed that MBKM program held by FUAD in 2022 received a positive response from the students who had done MBKM internship program