6024 research outputs found
Sort by
Studi Kritis “Sunnah Monogami” Faqihuddin Abdul Kodir Dalam Perspektif Maqāṣid Syarī’ah
No full textAbstrak
Dewasa ini, jika berbicara poligami, pemahaman yang melekat di masyarakat selalu berdalih pada ajaran syari’at Islam. Bahkan akhir-akhir ini, wacana poligami semakin marak diproklamasikan sebagai syari’at Tuhan dan dianggap bagian dari sunnah. Ungkapan “poligami itu sunnah” seringkali menjadi motivasi praktik-praktik poligami yang saat ini marak terjadi. Ungkapan “poligami itu sunnah” pada praktiknya menafikan kenyataan sunnah sunnah lain yang lebih memihak kepada perkawinan monogami, sebagaimana yang disampaikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, salah satu dari sekian jumlah cendikiawan muslim Indonesia yang memfokuskan diri pada isu-isu keadilan gender. Dalil utama pemahaman konsep monogami-poligami ini mengacu pada penggalan ayat al-Qur’an (QS. An-Nisa‟: 3 dan 129) yang memang secara eksplisit disebutkan tentang kebolehan poligami bersyarat. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (library research), data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang diperoleh dari buku-buku karya tokoh yang dikaji, artikel, jurnal maupun referensi lain. Penyajian datanya adalah dengan deskriptif analitik. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis isi (content analysis). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan konsep (Conseptual Approach). Penelitian ini mencoba menganalisis konsep monogami yang diutarakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam perspektif maqāṣid syarī’ah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada lima tujuan maqāṣid syarī’ah, yaitu untuk melindungi atau menjaga agama (hifdz ad-din), kehidupan mereka (hifdz nafs), pikiran mereka (hifdz al-‘aql), keturunan mereka (hifdz an-nasl) dan kekayaan mereka (hifdz mal). Keseluruhan lima tujuan utama syariah ini dimaksudkan untuk mewujudkan maslaḥah manusia secara umum baik di dunia dan di akhirat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa poligami menurut Faqihudin merupakan sebuah problem yang mendatangkan keburukan dalam pasangan suami istri, artinya bentuk perkawinan yang paling ideal dan menjauhi tindakan tidak bisa berlaku adil ialah dengan sistem monogami. Beliau sampai pada sebuah kesimpulan bahwa poligami itu bukan sunnah melainkan monogami yang sunnah. Selain itu konsep sunnah monogami yang ditawarkan oleh Faqihuddin secara umum sudah sesuai dengan perspektif maqāṣid syarī’ah, hanya sebagian kecil pendapat beliau yang kurang sesuai dengan maqāṣid syarī’ah, seperti upaya menjaga agama dengan memperbanyak keturunan yang tidak sejalan dengan pendapat Faqihuddin serta perbedaan sudut pandang maslaḥah yang membuat hak-hak-suami menjadi tertutup akibat penolakan poligami.
Abstract
Nowadays, when talking about polygamy, the understanding inherent in society is always based on the teachings of Islamic law. Even Lately, the discourse on polygamy has increasingly been proclaimed as God's shari'a and is considered part of the sunnah. The phrase "polygamy is sunnah" is often the motivation for polygamous practices that are currently rife. The phrase "polygamy is sunnah" in practice denies the reality of other sunnah sunnahs which are more in favor of monogamous marriages, as conveyed by Faqihuddin Abdul Kodir, one of the many Indonesian muslim intellectual who focus on issues of gender justice. The main argument for understanding the concept of monogamy-polygamy refers to a verse in the Qur'an (QS. An-Nisa': 3 and 129) which explicitly mentions the permissibility of conditional polygamy. This research is a type of library research, the data used are literary data obtained from books by the figures studied, article, journals and other references. The presentation of the data is descriptive analytic. While the data analysis technique used in this research is content analysis. This research was conducted using a conceptual approach. This study attempts to analyze the concept of monogamy expressed by Faqihuddin Abdul Kodir from the perspective of maqāṣid syarī’ah. The results of this study indicate that there are five objectives of maqāṣid syarī’ah, namely to protect religion (hifz ad-dīn), their life (hifẓ an-nafs), their thoughts (hifẓ al-‘aql), their offspring (hifẓ an-nasl) and their wealth (hifẓ al-māl). Overall the five main objectives of sharia are intended to realize human welfare in general both in this world and in the hereafter. The results of this study show that the according to Faqihuddin, polygamy is a problem that brings badness to married couples, meaning that the most ideal form of marriage and avoids unfair actions is monogamy. He came to a conclusion that polygamy is not sunnah but monogamy is sunnah. In addition, the concept of sunnah monogamy offered by Faqihuddin in general is in accordance with the perspective of maqāṣid syarī’ah, only a small part of his opinion is not in accordance with maqāṣid syarī’ah, like as the effort to protect religion by increasing the number of offspring which is not in line with Faqihuddin opinion and the difference in maslaḥah’s point of view which makes the husband’s right closed due to the rejection of polygamy
Pandangan Ulama Terhadap Kedudukan Pal Aku Dalam Perkawinan Adat Dayak Muslim Di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi terkait permasalahan kedudukan palaku
dalam perkawinan adat dayak muslim yang gagal melanjutkan ke jenjang pernikahan akibat palaku yang tidak dapat dipenuhi oleh pihak laki-laki. Fokus penelitian ini adalah kedudukan palaku dalam adat dayak muslim di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas dan pandangan ulama terhadap perkawinan adat dayak muslim di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas. Data penelitian dihimpun dengan metode wawancara,observasi, dokumentasi yang kemudian dianalisis berdasarkan teori ‘urf dan teori maqashid syariah. Subjek penelitian ini adalah tiga orang ulama dan satu orang mantir adat di Kuala Kurun Kabupaten Gunung Mas. Adapun hasil penelitian ini adalah palaku merupakan keharusan yaitu tergantung kesepakatan kedua belah pihak untuk memenuhi palaku atau tidak palaku yang merupakan ketentuan dalam hukum adat dayak. Ulama memiliki pandangan berbeda dalam pelaksanaan palaku yaitu ulama yang menerima adanya palaku dan ulama yang tidak menerima adanya palaku. Ulama yang menerima adanya palaku berpendapat bahwa palaku tidak memberatkan, dengan melaksanakan palaku menjunjung tinggi adat, dapat menjaga kesejahteraan keturunan dan menjaga harta. sedangkan ulama yang tidak menerima adanya palaku berpendapat bahwa palaku dianggap memberatkan, di dalam pemenuhan palaku terdapat minuman keras (rapin tuak), terjadinya kelalaian yaitu hamil di luar nikah.
Abstract
This research was motivated by the problem of the position of my palaku in traditional Dayak Muslim marriages that failed to continue to the marriage level due to palaku that could not be fulfilled by men. The focus of this research is the position of palaku in Muslim Dayak customs in Kuala Kurun, Gunung Mas Regency and ulama views on Muslim Dayak traditional marriages in Kuala Kurun, Gunung Mas Regency. Research data was collected by interview, observation, documentation methods which were then analyzed based on the 'urf theory and the maqashid theory of sharia. The subjects of this study were three scholars and one traditional mantir in Kuala Kurun, Gunung Mas Regency. The result of this study is that the position of palaku is mandatory, which depends on the agreement of both parties to meet palaku or not to meet palaku which is a provision in Dayak customary law. Ulama have different views in the implementation of my palaku, namely ulama who accept the existence of palakuand ulama who do not accept the existence of palaku. Scholars who accept the existence of palaku argue that palaku is not burdensome, by implementing RRR uphold customs, can maintain the welfare of descendants and safeguard property. While scholars who do not accept the existence of palaku argue that palaku is considered burdensome, in the fulfillment of palaku there is liquor (rapin tuak), negligence is the occurrence of pregnancy out of wedlock
Penyelesaian Perkara Perceraian Melalui Hakim Tunggal Di Pengadilan Agama Pulang Pisau
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya penggunaan hakim tunggal dalam perkara perceraian dikarenakan kurangnya hakim di Pengadilan Agama Pulang Pisau yang membuat Pengadilan Agama Pulang Pisau harus mengajukan surat permohonan ke Mahkamah Agung untuk melakukan persidangan menggunakan hakim tunggal demi kelancaran berperkara. Kajian ini difokuskan ke dalam 2 rumusan masalah yaitu bagaimana pelaksanaan proses penyelesaian perkara perceraian melalui hakim tunggal di Pengadilan Agama Pulang Pisau dan apa perbedaan penyelesian perkara melalui hakim tunggal dan majelis hakim di Pengadilan Agama Pulang Pisau.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis. Dianalisis menggunakan teori efektifitas hukum Hans Kelsen, maslahah mursalah Asy-Syâtibî dan teori perbandingan hukum serta dikaji menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan socio-legal.
Adapun hasil dari penelitian ini adalah: (1) Proses penyelesaian perkara perceraian menggunakan hakim tunggal yaitu dimulai dari pendaftaran perkara di PTSP, mediasi, pembacaan gugatan dan pemberitahuan bahwa persidangan dengan hakim tunggal, replik, duplik, pemeriksaan saksi, kesimpulan, pembacaan putusan, minutasi dan terakhir penerbitan akta cerai. Hasil analisis menggunakan teori efektifitas hukum dan maslahah mursalah Asy-Syâtibî yaitu sudah mencapai keefektifitasan hukum karena banyak perkara yang dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat dan juga sudah mengandung kemaslahatan yang sejalan (al-munâsib) dengan tindakan syara’. (2) Perbedaan penyelesian perkara melalui hakim tunggal dan majelis hakim adalah selain dari majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang namun hakim tunggal 1 (satu) orang saja, di surat penunjukkan hakim dan surat putusan harus dicantumkan atau dilampirkan surat izin hakim tunggal jika persidangan dilakukan dengan hakim tunggal, sedangkan persamaan penyelesaian perkara menggunakan majelis hakim dan hakim tunggal terdapat pada susunan acara peradilan, wewenang perkara yang dapat diperiksa dan batas waktu maksimal penyelesaian perkara perceraian tersebut. Hasil analisis menggunakan teori perbadingan hukum yaitu beban kerja hakim tunggal lebih berat dibandingkan majelis hakim karena pada normalnya semua perkara diperiksa dengan majelis hakim jadi diperiksa oleh hakim tunggal seorang diri.
Abstract
This research was motivated by the use of unus judex in divorce cases due to the lack of judges in the Pulang Pisau Religious Court which made the Pulang Pisau Religious Court have to submit an application letter to the Supreme Court to conduct a trial using unus judex for a smooth litigation. This study focuses on 2 problem formulations, namely how to implement the divorce case settlement process through a unus judex at the Pulang Pisau Religious Court and what is the difference between solving cases through a unus judex and a panel of judges at the Pulang Pisau Religious Court.
This research is an empirical legal research with a sociological juridical type. Analyzed using Hans Kelsen's theory of legal effectiveness, theory of maslahah mursalah Asy-Syâtibî's and comparative legal theory and studied using statute approach and socio-legal.
The results of this study are: (1) The process of resolving divorce cases using a unus judex starts from registering a case at PTSP, mediation, reading the lawsuit and notifying that the trial is with a unus judex, reply, rejoinder, examination of witnesses, conclusion, reading of the verdict, minutation and finally the issuance of a divorce certificate. The results of the analysis using the theory of legal effectiveness and theory of maslahah mursalah Asy-Syâtibî have reached legal effectiveness because many cases can be resolved quickly and precisely and also contain benefits that are in line (al-munâsib) with the actions of syara’. (2) The difference in case resolution through a unus judex and a panel of judges is that apart from a panel of judges numbering 3 (three) people but a unus judex of 1 (one) person only, in the letter of appointment of judges and a decision letter must be included or attached a unus judex permission letter if the trial is conducted with a unus judex, while the similarity of case resolution using a panel of judges and a unus judex is found in the judicial schedule, the authority of the case that can be examined and the maximum time limit for the settlement of the divorce case. The results of the analysis using legal comparison theory are that the workload of a unus judex is heavier than that of a panel of judges because normally all cases are examined by a panel of judges so they are examined by a unus judex alone
Pertimbangan Penetapan Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Di Provinsi Kalimantan Tengah
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan penulis ketika penulis melakukan praktek kerja lapangan di salah satu instansi Pengadilan Tata Usaha Negara di Kota Palangaka Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Di pengadilan tersebut penulis bertemu dengan beberapa pegawai tidak tetap yang berkerja di instansi tersebut. Pegawai tidak tetap tersebut sudah mengabdi lebih dari 2 tahun. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah ketika Pemerintah Indonesia telah secara resmi menghapuskan status Pegawai honorer dan pegawai tidak tetap tepatnya pada tahun 2023. Penghapusan tersebut diumumkan melalui surat edaran resmi dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi yang telah ditanda tangani oleh bapak Alm. Tjahjo Kumolo pada saat itu. Dalam surat edaran tersebt dijelaskan bahwa untuk ASN hanya akan ada 2 golongan yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Tapi yang menjadi permasalahan untuk PPPK ini yang dibutuhkan hanyalah untuk bidang kependidikan dan kesehatan untuk bidang lain belum tersedia. Sehingga penulis menarik dua rumusan masalah yaitu apa yang menjadi pertimbangan Pemerintah Provinsi dalam menentukan dan menetapkan kebutuhan formasi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja? Mengapa pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah hanya berfokus pada kebutuhan untuk formasi tenaga kependidikan dan kesehatan?. Adapun metode penelitian penulis yaitu melakukan Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Adapun hasil penelitian yang ditemukan penulis saat melakukan penelitian yakni terdapat beberapa faktor pertimbangan dalam menentukan jumlah formasi PPPK serta terdapat beberapa alasan mengapa pemerintah provinsin kalimantan tengah hanya berfokus pada kebutuhan PPPK tenaga kesehatan dan kependidikan.
Abstract
This research was motivated by the author's anxiety when the author carried out field work practices at one of the institutions of the State Administrative Court in the City of Palangaka Raya, Central Kalimantan Province. At the court the author met with several non-permanent employees who worked at the agency. This non-permanent employee has served more than 2 years. Then the problem is when the Government of Indonesia has officially abolished the status of honorary employees and non-permanent employees to be precise in 2023. The abolition was announced through an official circular from the Ministry of State Civil Apparatus Empowerment and Bureaucratic Reform which was signed by Mr. Alm. Tjahjo Kumolo at that time. In the circular letter it was explained that for ASN there would only be 2 categories, namely Civil Servants (PNS) and Government Employees with Work Agreements (PPPK). But the problem for PPPK is that what is needed is only for the education and health sectors, for other fields it is not yet available. So the authors draw two problem formulations, namely what are the considerations of the Provincial Government in determining and determining the formation needs of prospective Government Employees with Work Agreements? Why is the provincial government of Central Kalimantan only focusing on the need for formation of education and health personnel? As for the author's research method, namely conducting observations, interviews and documentation. The results of the research found by the author when conducting the research are that there are several factors to consider in determining the number of PPPK formations and there are several reasons why the provincial government of Central Kalimantan only focuses on the needs of first aid workers in health and education
Pengaruh Pembangunan Kebun Sawit Plasma Dan Corporate Social Responsibility Pt. Mulia Sawit Agro Lestari Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas
No full textAbstrak
Pembangunan kebun sawit plasma dan CSR merupakan dua variable yang turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat petani di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas. tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Pembangunan Kebun Sawit Plasma dan CSR Corporate Social Responbility (CSR) PT. Mulia Sawit Agro Lestari (PT.MSAL) Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Petani Di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dipergunakan metode penelitian ini diantaranya populasi sebesar 55 kepala keluarga yang dimana kesemua masyakarat tersebut digunakan untuk sampel dalam penelitian ini yang sering dikenal dengan sampel jenuh.
Selanjutnya variabel eksogen yang digunakan dalam penelitian ini yang terdiri dari variable pembangunan kebun sawit dan CSR dan variable endogen kesejahteraan masyarakat petani. Menggunakan Smart PLS dengan uji auter loading dan inner loading serta Uji R Square.
Hasil penelitian ini diperoleh koefesien jalur sebesar 0.551 pengaruh pembangunan kelapa sawit terhadap kesejahteraan petani dan 0.422 pengaruh CSR terhadap kesejahteraan masyakat petani, selanjutnya nilai kontribusi pembangunan kelapa sawit dan pemberian bantuan CSR secara bersama-sama sebesar 0.833. Artinya 83,3% pengaruh pembangunan kelapa sawit dan pemberian CSR terhadap masyarakat petani, dan sisanya 16,7% dipengaruhi oleh faktor lain diluar penelitian ini.
Abstrack
Agricultural development and CSR are two variables that influence the welfare of the farming community in Manuhing District, Gunung Mas Regency. the purpose of this study was to determine and analyze the influence of the development of plasma oil palm plantations and CSR Corporate Social Responsibility (CSR) of PT. Mulia Sawit Agro Lestari (PT. MSAL) on Increasing the Welfare of Farming Communities in Manuhing District, Gunung Mas Regency. To achieve this goal, this research method was used including a population of 55 heads of households where all of these people were used for the sample in this study which is often known as a saturated sample.
Furthermore, the exogenous variables used in this study consist of development variables for oil palm plantations and CSR and endogenous variables for the welfare of farming communities. Using Smart PLS with auter loading and inner loading tests as well as the R Square test.
The results of this study obtained a path coefficient of 0.551 the effect of oil palm development on the welfare of farmers and 0.422 the effect of CSR on the welfare of farmer communities, then the value of the contribution of oil palm development and the provision of CSR assistance together was 0.833. This means that 83.3% of the influence of oil palm development and the provision of CSR to farming communities, and the remaining 16.7% is influenced by other factors outside of this stud
Praktik Poligami Siri Di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau
No full textAbstrak
Latar belakang penelitian ini adalah Fenomena Praktik poligami siri di Kecamatan Kahayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau yang memiliki banyak dinamika, persoalan, dan alasan. Pada satu sisi para pelaku praktik poligami siri di kecamatan Kahayan Hilir sebenarnya telah mengetahui prosedur poligami berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun pada sisi lain pengetahuan mereka tersebut bertolak belakang dengan tindakan poligami siri yang mereka lakukan, sehingga dibalik keharmonisan yang nampak dalam rumah tangga poligami siri yang mereka jalani, tersimpan berbagai permasalahan yang muncul sebagai akibat dari status pernikahan poligami siri mereka. Adapun fokus penelitian adalah (1) Bagaimana praktik poligami siri di kecamatan Kahayan Hilir berlangsung dan (2) Apakah ada relasi kuasa yang bekerja di dalam praktik poligami siri di kecamatan Kahayan Hilir.
Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan empiris. Pengumpulan data penelitin menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan teori Ketaatan Hukum, teori Keberlakuan Hukum, teori Maslahah Mursalah dan teori Relasi Kuasa.
Hasil penelitian mengungkapkan fakta: (1) Praktik poligami siri di kecamatan Kahayan Hilir adalah bentuk pelanggaran hukum, karena para pelaku mengetahui prosedur poligami yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tetap melakukan praktik poligami yang hanya mereka akui keabsahannya lantaran sudah memenuhi segala ketentuan yang diatur berdasarkan hukum Islam, sehingga praktik poligami siri dimaksud menyebabkan timbulnya kemudaratan bukan hanya bagi para pelaku, tetapi berimbas hingga ke anak cucu mereka dikemudian hari (2) Terdapat relasi kuasa yang bekerja dalam praktik poligami siri di kecamatan Kahayan Hilir, yakni kekuatan dalam bentuk kepiguran yang dimiliki oleh aktor penguasa yakni pihak suami yang memengaruhi objek relasi kuasa yakni pihak istri, sehingga pihak istri tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan harus bersedia mengikuti pihak suami selaku aktor penguasa dalam praktik poligami siri tersebut.
Abstract
The practice of siri polygamy carried out by the Muslim community of Kahayan Hilir District, Pulang Pisau Regency has many dynamics. On the one hand, the practitioners of the practice of siri polygamy in Kahayan Hilir sub-district actually know the procedure of polygamy based on applicable laws and regulations, and are aware of the negative impacts that will arise from the practice of polygamy siri that they do, but on the other hand their knowledge and awareness are contrary to their actions, because of the conditions that force them to carry out these risky actions, So that behind their lives that seem to run normally like polygamous couples, of course, also save various problems that arise as a result of their polygamous marital status.
This phenomenon is interesting to conduct research to examine more deeply about how the practice of serial polygamy in Kahayan Hilir sub-district takes place and what power relations work in the practice of serial polygamy, so that the wives of serial polygamous couples in Kahayan Hilir sub-district, The type of research carried out is Empirical research with a qualitative approach and an empirical approach. Research data collection using observation, interview and documentation techniques.
The results of the study revealed the following facts: 1. The practice of siri polygamy in Kahayan Hilir sub-district can be accepted by the community because it is carried out by fulfilling the provisions of Islamic law and assisted by a third party, namely the village head, but the written evidence of the practice of siri polygamy that they do is only in the form of a marriage certificate issued by the head who is not authorized to perform marriage services, so that the practice of siri polygamy they do still cannot be recognized by the state, and resulting in problems caused by non-recognition of the status of wives in their various residence documents; 2. There is a power relation at work in the practice of serial polygamy in Kahayan Hilir sub-district, namely power in the form of power possessed by the ruling actor, namely the husband who influences the object of the power relationship, namely the wife, so that the wife does not have the ability to make choices and must be willing to follow the husband as a strengthening actor
Kedudukan Saksi Nikah Menurut Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hiliir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur
No full textAbstrak
Penelitian ini mengkaji tentang kedudukan saksi nikah di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur, di mana pada fakta di lapangan penghulu mengabaikan persaksian dari saksi dalam sah atau tidaknya pernikahan walaupun pengantin pria salah menyebutkan nama, mahar, dll, tetapi penghulu langsung mensahkan pernikahan tersebut, tanpa menanyakan saksi. Fokus masalah ialah 1) mengapa pada tiap pernikahan diperlukan saksi nikah?, 2) bagaimana keabsahan pernikahan ketika saksi tidak ditanya oleh penghulu pada saat proses akad nikah?, dan 3) bagaimana kriteria saksi-saksi nikah menurut kepala Kantor Urusan Agama dan penghulu?. Penelitian ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif-deskriptif, di mana subjek penelitian ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mentaya Hilir Selatan Kabupaten Kotawaringin Timur dan objek penelitian ini ialah saksi yang diabaikan oleh Kantor Urusan Agama dan penghulu Mentaya Hilir Selatan terhadap hak suara saksi pada akad nikah.
Hasil penelitian yaitu; 1) Perlu adanya saksi nikah dalam sebuah pernikahan karena penghulu semuanya sepakat bahwa pernikahan harus atau wajib adanya saksi sebagai syarat dan rukunnya sah pernikahan karena pada dasarnya pada hukum pernikahan memang diperlukannya saksi pada akad pernikahan. 2) Keabsahan nikah memang menjadi perihal yang sulit diberlakukan karena menurut 4 Imam Mazhab saksi itu harus adil, Islam, laki-laki, baligh (dewasa), berakal, merdeka, minimal dua orang, memahami lafazh ijab dan qabul, dapat mendengar, melihat, dan berbicara. Akan tetapi, para penghulu sepakat menyatakan bahwa keabsahan saksi nikah sepakat orang yang menjadi saksi nikah memang perlu di pandang keilmuannya agar tidak memberatkan kepada mempelai laki-laki dalam proses ijab qabulnya. 3) Saksi menurut enam Penghulu sangat penting dalam sebuah pernikahan tetapi untuk menanyakan apakah pernikahan tersebut sah atau tidak bukan ranah saksi, melainkan ranah penghulu yang mensahkan pernikahan tersebut.
Abstract
This research examines the position of marriage witnesses in Mentaya Hilir Selatan District, East Kotawaringin Regency, where in fact on the ground the headman ignores the testimony of witnesses regarding whether the marriage is valid or not even though the groom misstates a name, dowry, etc. but the headman immediately legalized the marriage, without asking witnesses. The focus of the problem is why is a marriage witness needed at the time of marriage?, How is the validity of the marriage when the witness is not asked by the celebrant during the marriage contract process?, and What are the criteria for marriage witnesses according to the head of the Office of Religious Affairs and the celebrant?. This research is empirical research with a qualitative-descriptive approach, where the research subject is the Office of Religious Affairs, Mentaya Hilir Selatan District, East Kotawaringin Regency and the object of this research is witnesses who are ignored by the Office of Religious Affairs and the headman of Mentaya Hilir Selatan regarding the witness's voting rights or wrongs at the marriage.
The research results are: 1) It is necessary to have a marriage witness in a marriage because the celebrants all agree that a marriage must or is mandatory to have witnesses as a condition and harmony of a valid marriage because basically, according to marriage law, witnesses are required for the marriage contract. 2) The validity of a marriage is indeed a difficult matter to enforce because according to the 4 Imams of the School the witness must be fair, Muslim, male, mature (adult), intelligent, independent, at least two people, understand the pronunciation of consent and qabul, be able to hear, see and speak. However, the celebrants agreed that the validity of marriage witnesses agreed that the person who witnesses the marriage really needs to have their knowledge in mind so as not to burden the groom in the process of accepting the marriage ceremony. 3) According to the six heads of the Religious Affairs Office, witnesses are very important in a marriage, but asking whether the marriage is valid or not is not the domain of the witness, but rather the domain of the headman who legalizes the marriage
Inovasi Manajemen Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al Manar Kotawaringin Barat
No full textAbstrak
SDIT Al Manar adalah sekolah berbasis Islam yang banyak diminati oleh para pengguna jasa pendidikan, sejak awal berdiri pada tahun 2007 SDIT Al Manar berkomitmen untuk menerima satu anak berkebutuhan khusus setiap tahunnya, namun alat observasi calon siswa baru SDIT Al Manar belum mampu mendeteksi anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus secara akurat. Keadaan ini menimbulkan berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektifitas pembelajaran di kelas, hingga diterapkan suatu alat observasi baru yang pada akhirnya dapat mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di SDIT Al Manar.
Tujuan penelitian ini adalah menganalisa dan mendeskripsikan proses inovasi pengelolaan peserta didik anak berkebutuhan khusus di SDIT Al Manar dengan mengacu kepada lima fungsi manajemen menurut G.R. Terry dan L.W. Rue yakni: perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pemotivasian, dan pengawasan.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi dan pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi teknik, dengan melakukan wawancara mendalam dengan teknik purpose sampling homogen, observasi pasif dan analisa dokumen. Analisis data yang digunakan mengacu kepada teori Miles dan Huberman.
Hasil penelitian menunjukkan inovasi yang dilakukan berhasil menyelesaikan permasalahan-permasalahan sebelumnya, perencanaan dilakukan secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan menyelesaikan masalah dengan menetukan tujuan perencanaan program, waktu perencanaan, pihak-pihak yang terlibat, sumber dana, dan antisipasi tindakan terhadap kendala. Pengorganisasian dilakukan dengan pengelompokkan siswa dan tim kerja guru, membagi dan mendelegasikan tugas, serta menetapkan hubungan kerja dalam sebuah tim. Kepegawaian dikelola dengan menentukan kebutuhan sumber daya manusia yang pemenuhannya melalui jalur Yayasan dan Kepala Sekolah, membuat standar kualifikasi, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Pemotivasian dilakukan dengan memberikan arahan dan memanfaatkan potensi sumber daya manusia serta penggerakan untuk mencapai efisiensi dan keberhasilan program. Pengawasan dijalankan dengan cara mengontrol jalannya kegiatan sesuai yang telah disepakati sebagai penyelesaian masalah.
Abstract
SDIT Al Manar is an Islamic-based school that is in great demand by users of educational services, since its inception in 2007 SDIT Al Manar is committed to accepting one child with special needs each year, but the observation tool for prospective new students at SDIT Al Manar has not been able to detect children who have special needs accurately. This situation raises various problems that affect the effectiveness of learning in the classroom, so that a new observation tool is applied which in the end can overcome these problems. Therefore researchers are interested in conducting research at SDIT Al Manar.
The purpose of this research is to analyze and describe the process of innovation in the management of students with special needs at SDIT Al Manar with reference to the five management functions according to G.R. Terry and L.W. Rue namely: planning, organizing, staffing, motivating, and controlling.
The method used in this research is descriptive qualitative method. Data collection techniques used triangulation and checking the validity of the data used technical triangulation, by conducting in-depth interviews with homogeneous purposive sampling techniques, passive observation and document analysis. The data analysis used refers to the theory of Miles and Huberman.
The results showed that the innovations carried out succeeded in solving previous problems, planning was carried out in a systematic and structured manner with the aim of solving problems by determining program planning objectives, planning time, parties involved, sources of funds, and anticipating actions against obstacles. Organizing is done by grouping students and teacher work teams, dividing and delegating tasks, and establishing working relationships in a team. Staffing is managed by determining the needs of human resources whose fulfillment is through the Foundation and the Principal, establishing qualification standards, training, and human resource development. Motivating is carried out by providing direction and utilizing the potential of human resources as well as mobilization to achieve program efficiency and success. Supervision is carried out by controlling the course of activities according to what has been agreed as a problem solving
