6024 research outputs found
Sort by
Penerapan Kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Tengah Dalam Memediasi Sengketa Hak Cipta
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pelaksanaan mediasi di Kanwil Kemenkumham Kalteng yang belum terlaksana dengan maksimal. Pelaksanaan mediasi ini sudah diatur dalam Permenkumham dan Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), namun belum ada pedoman atau acuan secara khusus dan resmi di Kanwil yang merupakan suatu patokan dalam menjalankan kewenangan. Fokus penelitian ini adalah bagaimana penerapan kewenangan Kanwil Kemenkumham Kalteng dalam memediasi sengketa hak cipta? dan apa kendala serta upaya Kanwil Kemenkumham Kalteng dalam melaksanakan kewenangan memediasi sengketa hak cipta? Pada penelitian yuridis sosiologis ini peneliti menggunakan pendekatan socio-legal. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi lapangan. Hasil penelitian ini: (1) Penerapan kewenangan yang dilakukan oleh pihak Kanwil Kemenkumham Kalteng berdasarkan sumber dan jenis kewenangan yang ada dalam memediasi sengketa hak cipta masih lemah. Terbukti dengan belum adanya SOP maupun petunjuk pelaksanaan dari prosedur memediasi sengketa hak cipta dan belum terlaksananya mediasi dengan maksimal. (2) Kendala yang ditemui pertama secara internal yaitu belum adanya Standart Operational Procedur (SOP) maupun Juklak dan Juknis pelaksanaan mediasi sengketa Kekayaan Intelektual (KI), kurangnya pengalaman dalam melaksanakan mediasi, masih kurangnya SDM. Kedua secara eksternal yaitu rendahnya tingkat pemahaman terhadap mediasi dan hak cipta, terkendala jarak yang berjauhan dan waktu para pihak yang bersengketa. Upaya dalam menghadapi kendala tersebut yaitu pentingnya SOP maupun Juklak dan Juknis sebagai pedoman dari pelaksanaan mediasi; peningkatan kapasitas PPNS KI dan/atau Mediator; koordinasi ke daerah-daerah dengan dinas terkait; meningkatkan peran media, instansi, dan Sub Bidang KI dalam melakukan sosialisasi KI; menciptakan kondisi yang kondusif untuk berdialog antar para pihak yang bersengketa dan antar para pihak dengan pejabat/staff serta mediator KI.
Abstract
This research is motivated by the implementation of mediation at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights Central Kalimantan which has not been carried out optimally. The implementation of this mediation has been regulated in the Permenkumham and Copyright Law (UUHC), but there are no specific and official guidelines or references in the Kanwil which is a benchmark in exercising authority. The focus of this research is how is the authority of the Central Kalimantan Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in mediating copyright disputes? and what are the obstacles and efforts of the Regional Office of the Central Kalimantan Ministry of Law and Human Rights in exercising the authority to mediate copyright disputes? In this sociological juridical research, researchers used a socio-legal approach. The data collection techniques in this study used field studies. The results of this study: (1) The application of authority by the Central Kalimantan Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights based on the source and type of authority available in mediating copyright disputes is still weak. Evidenced by the absence of SOP or implementation instructions for the procedure for mediating copyright disputes and the mediation has not been carried out optimally. (2) The first obstacle encountered internally is the absence of SOP as well as operational guidelines and technical guidelines for the implementation of IP dispute mediation, lack of experience in carrying out mediation, and a lack of human resources. Second, externally, namely the low level of understanding of mediation and copyright, constrained by the distance and time of the disputing parties. Efforts to deal with these obstacles are the importance of SOPs as well as operational guidelines and technical guidelines as guidelines for carrying out mediation; capacity building of PPNS IP and/or Mediator; coordination to regions with related agencies; increase the role of the media, agencies, and IP sub-sectors in conducting IP socialization; creating conducive conditions for dialogue between disputing parties and between parties and IC officials/staff and mediators
Pencegahan Penipuan Online Melalui Facebook oleh Bidang Hubungan Masyarakat Polisi Daerah Kalimantan Tengah
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya korban penipuan jual beli online yang terjadi di facebook. Kepolisian pastinya mengambil peran sebagai pengayom masyarakat tentunya memiliki upaya preventif dan refresif dalam mencegah tindak pidana penipuan jual beli online ini. Rumusan Masalah: 1) Bagaimana upaya yang sudah dilakukan Humas Polda Kalteng dalam mencegah penipuan online melalui Facebook dan 2) Apa saja kendala dan solusi Humas Polda Kalteng dalam mencegah penipuan online melalui Facebook. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis dan menggunakan pendekatan socio-legal. Subjek penelitian ini ada 1 (satu) orang dari Bamin Subbid Multimedia Humas Polda Kalteng, adapun informan sebanyak 2 (dua) orang dari masyarakat sebagai korban penipuan jual beli online serta (tiga) orang dari masyarakat sebagai penerima sosialisasi. Sumber data pada penilitian ini menggunakan Data Primer dan Data Sekunder. Data pada penelitian dikumpulkan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah: 1) Upaya yang telah dilakukan oleh Humas Polda Kalteng dalam mencegah penipuan online melalui facebook diantaranya adalah upaya preventif, seperti membuat himbauan berupa konten atau tontonan tentang pencegahan penipuan online, membuat iklan layanan masyarakat berupa film pendek, dialog interaktif di radio lokal RRI Kalteng, talk show di stasiun televisi lokal TVRI Kalteng, dan menyebar informasi terkait penipuan online di media cetak seperti Koran. 2) Kendala yang dihadapi oleh Humas Polda Kalteng dalam mencegah penipuan online adalah sulitnya mengidentifikasi penipu asli dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam bermedia sosial. Humas Polda Kalteng juga telah memberikan solusi untuk menyelesaikan kendala tersebut.
Abstract
This research is motivated by the many victims of online buying and selling fraud that occur on Facebook. The police certainly take the role as protectors of the community, of course, have preventive and refresive efforts in preventing this online buying and selling fraud crime. Problem formulation: 1) What efforts have been made by the Central Kalimantan Regional Police Public Relations in preventing online fraud through Facebook and 2) What are the obstacles and solutions of the Central Kalimantan Police Public Relations in preventing online fraud through Facebook. This type of research is empirical legal research with a sociological juridical type and uses a socio-legal approach. The subject of this research is one (1) person from Bamin Subbid Multimedia Public Relations of Central Kalimantan Regional Police, while there are two (2) informants from the community as victims of online buying and selling fraud and three (3) people from the community as recipients of socialization. The data sources in this research use Primary Data and Secondary Data. The data in the study were collected using observation, interview, and documentation methods. The results of this study are: 1) Efforts that have been made by the Central Kalimantan Police Public Relations in preventing online fraud through Facebook include preventive efforts, such as making appeals in the form of content or spectacles about preventing online fraud, making public service announcements in the form of short films, interactive dialogues on local radio RRI Central Kalimantan, talk shows on local television stations TVRI Central Kalimantan, and disseminating information related to online fraud
Legalitas Perwalian Anak Di Panti Asuhan Ayah Bunda Kota Palangka Raya
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh tidak ada kejelasan status perwalian anak di Panti Asuhan Ayah Bunda Kota Palangka Raya. Rumusan masalah (1) Apakah penyebab belum terpenuhi legalitas hukum terhadap perwalian anak di Panti Asuhan Ayah Bunda Kota Palangka Raya? (2) Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak asuh di Panti Asuhan Ayah Bunda Kota Palangka Raya? Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif, penentuan subjek menggunakan teknik purpossive, data penelitian ini dihimpun dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik pengabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Untuk menganalisis hasil penggalian data, peneliti menggunakan tiga teori, yaitu teori perlindungan hukum, teori kepastian hukum dan teori maqāṣid asy-syarīʿah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) terdapat dua penyebab belum terpebuhinya legalitas hukum terhadap perwalian anak di Panti Asuhan Ayah Bunda Kota Palangka Raya. Yakni persepsi hukum pengurus panti asuhan yang salah, juga kurangnya kesadaran hukum pengurus panti asuhan dalam mematuhi hukum, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan bahwa perwalian anak dilakukan melalui penetapan dari pengadilan. Akan tetapi Panti Asuhan Ayah Bunda tidak menjalankan amanat UU tersebut sebagaimana mestinya. (2) Panti Asuhan Ayah bunda berupaya melakukan perlindungan hukum pada anak asuh. Meskipun legalitas perwalian anak tidak dilakukan, Panti Asuhan Ayah Bunda berupaya memberikan pemenuhan hak-hak dasar anak. Seperti, hak untuk mendapatkan keleluasaan terhadap tumbuh kembang, hak memperoleh akses pendidikan, hak kesehatan, hak beribadah sesuai keyakinannya dan hak atas penghidupan yang layak. Hal tersebut sudah dipenuhi oleh Panti Asuhan Ayah Bunda dalam menunjang keberlangsungan hidup anak di panti asuhan.
Abstract
This research is motivated by the unclear status of child guardianship at the Ayah Bunda Orphanage in Palangka Raya City. Problem formulation (1) What are the causes of unfulfilled legal legality of child guardianship at the Ayah Bunda Orphanage in Palangka Raya City? (2) How is the legal protection of foster children at the Ayah Bunda Orphanage in Palangka Raya City? The type of research used is empirical law, with a qualitative approach, determining the subject using purposive techniques, this research data is collected using observation, interviews and documentation methods, data validation techniques using data triangulation techniques. To analyze the results of data mining, researchers used three theories, namely legal protection theory, legal certainty theory and maqāṣid ash-sharīʿah theory. The results showed that (1) there are two causes of the unfulfilled legal legality of child guardianship at the Ayah Bunda Orphanage in Palangka Raya City. Namely, the wrong legal perception of orphanage administrators, as well as the lack of legal awareness of orphanage administrators in complying with the law, as stated in Law No. 35 of 2014 concerning Child Protection Article 33 paragraph (1) and paragraph (2) mandates that child guardianship is carried out through a court decision. However, the Ayah Bunda Orphanage does not carry out the mandate of the law as it should. (2) Ayah Bunda Orphanage seeks to provide legal protection to foster children. Although the legal
Tanggung Jawab Kejaksaan Negeri Pulang Pisau Dalam Melakukan Penuntutan Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Kabupaten Pulang Pisau
No full textAbstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi dari adanya peran penting pertanggung jawaban Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pecabulan anak. Menurut Undng-Undang Nomor 16 tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa merupakan pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-undang. Permasalahan dalam penelitian ini yaitu; Bagaimana tanggung jawab penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau?, Bagaimana kendala dan upaya Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dalam melakukan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pencabulan anak?. Jenis penelitian ini yaitu hukum empiris dengan tipe yuridis sosiologis dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini; Kejaksaan Negeri Pulang Pisau pada dasarnya memliki peran penting dalam melakukan penuntutan, terutama pada penuntutan pelaku tindak pidana pencabulan anak, akan tetapi dalam proses pelaksanaan nya masih belum bisa sepenuhnya terlaksana disebabkan masih ada faktor yang menghambat proses penuntutan. Kendala Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dalam melakukan penuntutan timbul dari beberapa faktor yang dapat menghambat proses penuntutan, upaya yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pulang Pisau yakni memberikan edukasi, sosialisasi, kerja sama dengan lembaga sosial dan pendidikan, pelatihan bagi tenaga pendidik dan orang tua dan peningkatan kerjasama dengan kepolisian. Kejaksaan Negeri Pulang Pisau mengikuti pedoman etika dan kode etik Kejaksaan dalam melaksanakan tugas-tugas kami. Penting untuk mencatat bahwa Kejaksaan adalah lembaga penegak hukum yang berkewajiban menjaga keadilan, melindungi hak-hak individu, dan menjalankan tugas kami dengan transparansi dan akuntabilitas
Abstract
This research is motivated by the important role of accountability of the Pulang Pisau District Prosecutor's Office in summoning perpetrators of criminal acts of child molestation. According to Law Number 16 of 2004 Jo. Law Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia states that the Prosecutor is a functional official who is authorized by law to act as a public official and implementer of court decisions who have obtained permanent legal powers and other authorities based on the law. The problems in this research are; What are the responsibilities of the perpetrator for the crime of child molestation at the Pulang Pisau District Prosecutor's Office? This type of research is empirical law with a sociological juridical type using interview, observation and documentation data collection techniques. The results of this research; The Pulang Pisau District Prosecutor's Office basically has an important role in carrying out criminal acts, especially in the criminal act of child molestation, however, the implementation process has not yet been fully implemented considering that there are still factors that hinder the termination process. The obstacles to the Pulang Pisau District Prosecutor's Office in making loans arise from several factors that can hinder the takeover process. The efforts made by the Pulang Pisau District Prosecutor's Office are providing education, outreach, collaboration with social and educational institutions, training for teaching staff and parents and increasing cooperation with police. The Pulang Pisau District Prosecutor's Office follows the ethical guidelines and code of ethics of the Prosecutor's Office in carrying out our duties. It is important to note that the Prosecutor's Office is a law enforcement agency that is obliged to maintain justice, protect individual rights, and carry out our duties with transparency and accountability
Makna Rijs Dalam Qs. Al-Māidah (5): 90 (Pendekatan Ma’nā Cum Maghzā)
No full textAbstrak
Perdebatan terkait apakah khamar itu najis atau tidak ramai diperbincangkan saat pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan alkohol yang termasuk dalam kategori khamar adalah salah satu bahan yang digunakan untuk membuat hand sanitizer (cairan pembersih tangan). Sehingga terjadi perdebatan apakah hand sanitizer najis atau suci. Perbedaan tersebut disebabkan para ulama memiliki pemahaman yang berbeda mengenai makna rijs dalam QS. Al-Māidah (5): 90. Karena itu peneliti menganggap perlu adanya penggalian makna terkait ungkapan rijs pada QS. Al-Māidah (5): 90 untuk memperoleh hasil pemahaman yang tepat sesuai dengan makna dari kata tersebut.
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan ma’nā cum maghzā. Sumber data primer yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah Al-Qur’an, kitab atau kamus Arab dan kitab-kitab tafsir. Sedangkan sumber data sekunder meliputi buku, jurnal, skripsi, artikel dan berbagai sumber literatur lainnya yang memiliki kesinambungan dengan penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui makna rijs dalam QS. Al-Māidah (5): 90 menggunakan pendekatan ma’nā cum maghzā.
Hasil penelitian ini menunjukkan isi QS. Al-Māidah (5): 90 adalah pengharaman khamar, judi, berhala-berhala, kartu dan catur serta anak panah, yakni sepotong kayu untuk mengundi nasib. Berdasarkan signifikansi fenomenal historis (al-maghzā al-tārikhī) dalam teori ma’nā cum maghzā, QS. Al-Māidah (5): 90 berisi perintah untuk menjauhi perbuatan buruk yang masih sering dilakukan pada masa itu. Jika hal yang dilarang di sini adalah perbuatannya maka rijs atau sesuatu yang kotor adalah perbuatan tersebut bukan bendanya. Sehingga rijs di sini lebih tepat diartikan sebagai perbuatan yang buruk (keji) karena perbuatan tidak mungkin disebut najis. Sedangkan signifikansi fenomenal dinamis (al-maghzā al-mutaḥarrik) ayat ini adalah perintah menghindari setiap pebuatan sia-sia yang merugikan karena makna rijs mencakup segala perbuatan yang berdampak buruk.
Abstract
The debate regarding whether alcohol is impure or not has been widely discussed during the Covid-19 pandemic. This is due to the fact that alcohol, which falls under the category of khamar (intoxicant), is one of the ingredients used to make hand sanitizer. Hence, there has been a debate on whether hand sanitizer is impure or pure. The difference arises because scholars have different understandings of the meaning of "rijs" in Surah Al-Māidah (5): 90. Therefore, researchers believe that it is necessary to delve into the meaning associated with the expression of "rijs" in Surah Al-Māidah (5): 90 to obtain a precise understanding in accordance with the intended meaning of the word.
This study is a qualitative research that utilizes the library research method. The approach used in this study is the ma'nā cum maghzā approach. The primary data sources used in this research include the Qur'an, Arabic books or dictionaries, and exegesis books. Meanwhile, the secondary data sources encompass books, journals, theses, articles, and various other literary sources that are relevant to this research. The aim of this study is to determine the meaning of "rijs" in Surah Al-Māidah (5): 90 using the ma'nā cum maghzā approach.
The results of this research indicate that the content of Surah Al-Māidah (5): 90 is the prohibition of intoxicants, gambling, idols, cards and chess, as well as arrows, which are pieces of wood used for casting lots. Based on the historical phenomenal significance (al-maghzā al-tārikhī) in the ma'nā cum maghzā theory, Surah Al-Māidah (5): 90 contains a command to avoid evil deeds that were still prevalent at that time. If what is prohibited here is the action itself, then "rijs" or something impure refers to the action and not the object. Therefore, "rijs" here is more accurately interpreted as an evil (disgusting) deed because an action cannot be referred to as impure. Meanwhile, the dynamic phenomenal significance (al-maghzā al-mutaḥarrik) of this verse is a command to avoid any futile and harmful actions because the meaning of "rijs" encompasses all actions that have negative consequences
Makna ‘Áqir Dan ‘Aqím Dalam Al-Qur’an (Pendekatan La Taraduf Bintu Syathi)
No full textAbstrak
Al-Quran merupakan landasan pertama bagi hal-hal yang bersifat konstan dalam islam. Salah satu keistimewaan al-Qur’an yakni kata dan kalimat-kalimatnya yang singkat dapat menampung banyak makna. Didalam al-Qur’an terdapat beberapa kata yang memiliki kemiripan makna, hal ini menunjukkan adanya taraduf dalam al-Qur’an, adanya taraduf ini masih menjadi perdebatan dikalangan para ulama, ada ulama yang menerima dan juga ada ulama yang menolak. Salah satu ulama kontemporer yang menolak sinonimitas dalam al-Qur’an adalah Bintu Syathi’ yang dikenal dengan teori anti-sinonimitas atau teori la taraduf. Hal ini mendasari penulis untuk menganalisis beberapa kata di dalam al-Qur’an yang dianggap mutaradif (sinonim). Kata tersebut adalah kata ‘áqir dan ‘aqím. Kedua kata tersebut secara harfiah memiliki makna sama yaitu mandul. Definisi tersebut belum mengungkap makna hakiki, sehingga tujuan penulisan skripsi ini adalah mencari makna dari lafaz ‘áqir dan ‘aqím dengan menggunakan teori anti-sinonimitas atau la taraduf Bintu Syathi’ untuk menganalisis perbedaan kosa kata tersebut.
Penelitian ini termasuk kualitatif dengan jenis kepustakaan (library research). Metode yang digunakan adalah metode tematik. Penelitian ini menggunakan pendekatan linguistik yang kemudian dikolerasikan dengan teori la taraduf Bintu Syathi’. Adapun Langkah-langkah teori anti-sinonimitas, pertama, mencari makna dasar, kedua mencari makna relasional, ketiga menelaah penisbatan objek dan subjek pada kata tersebut.
Hasil penelitian ini, mandul yang disebutkan dengan kata ‘áqir dalam al-Qur’an menunjukkan makna yang leih cendrung pada ketidaksuburan seseorang untuk menghasilkan keturunan dikarenakan usia senja atau faktor lain yang menghalanginya. Sedangkan mandul yang disebutkan dengan kata ‘aqím lebih pada konteks yang digunakan untuk menunjukkan mandul yang tidak diketahui penyebabnya, Yaitu mandul yang lebih mengarah kepada ketidakmampuan seseorang untuk memiliki anak meskipun sebab-sebab untuk memiliki anak telah terpenuhi dan pasangan tersebut dinyatakan sehat. dan dalam penggunaannya kata ‘aqím juga digunakan untuk menunjukkan hari kiamat dan angin yang membinasakan. Maka dapat disimpulkan bahwa kata ‘áqir dan ‘aqím tidak ditemukan taraduf dalam al-Qur’an. Karena kedua kata tersebut masing-masing memiliki makna khusus dan tujuan yang berbeda-beda sesuai dengan konteks penggunaannya.
Abstract
The Qur’an is the first foundation for things that are constant in Islam. One of the features of the Koran is that its short words and sentences can contain many meanings. In the Qur'an there are several words that have similar meanings, this shows that there is taraduf in the Qur'an, the existence of taraduf is still a matter of debate among scholars, there are scholars who accept it and there are also scholars who reject it. One of the contemporary scholars who rejects synonymity in the Koran is Bintu Syathi', who is known for the anti-synonymity theory or la taraduf theory. This is the basis for the author to analyze several words in the Koran which are considered mutaradif (synonyms). These words are the words 'áqir and 'aqím. These two words literally have the same meaning, namely barren. This definition does not yet reveal the true meaning, so the aim of writing this thesis is to find the meaning of the words 'áqir and 'aqím by using the theory of anti-synonymity or la taraduf Bintu Syathi' to analyze the differences in vocabulary.
This research is qualitative with the type of library (library research). The method used is the thematic method. This research uses a linguistic approach which is then correlated with Bintu Syathi's la taraduf theory. The steps for anti-synonymity theory are, first, looking for the basic meaning, second looking for relational meaning, third, examining the attribution of object and subject to the word.
The results of this research show that barrenness, which is mentioned with the word 'áqir in the Qur'an, shows a meaning that tends more towards a person's infertility in producing offspring due to old age or other factors that prevent it. Meanwhile, barrenness which is mentioned with the word 'aqím is more in the context used to indicate barrenness of unknown cause, namely barrenness which refers more to a person's inability to have children even though the reasons for having children have been fulfilled and the couple is declared healthy. and in its use the word 'aqím is also used to denote the doomsday and the wind of destruction. So it can be concluded that the words 'áqir and 'aqím are not found taraduf in the Qur'an. Because these two words each have special meanings and different purposes according to the context in which they are used
Implementasi Program Wakaf Uang Menuju Sekolah Bebas Biaya di Sekolah Islam Terpadu Sahabat Alam Palangka Raya
No full textAbstrak
Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Pemanfaatan wakaf sangat luas, salah satunya diperuntukkan pada sektor pendidikan. Awal tahun 2022 SIT Sahabat Alam mencanangkan program wakaf uang menuju sekolah bebas biaya. Program tersebut memiliki beberapa manfaat dan tujuan, yaitu untuk pembangunan gedung sekolah ataupun operasional lainnya menuju sekolah bebas biaya. Tujuan penelitian ini untuk menganalisa program dan pengelolaan wakaf uang menuju sekolah bebas biaya di SIT Sahabat Alam Palangka Raya.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lokus di SIT Sahabat Alam Palangka Raya. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Narasumber penelitian ini berjumlah 6 orang, yang terdiri dari Ketua Yayasan Mutiara Tarbiyah, Direktur Sekolah, Direktur Keuangan, Direktur Sarana Prasarana, Orang Tua Siswa dan Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI).
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Program Wakaf Uang menuju sekolah bebas biaya di SIT Sahabat Alam dimulai sejak awal tahun 2022, dilatarbelakangi oleh masalah keuangan. Wakaf uang yang terkumpul sampai tanggal 16 Februari 2023 sebesar Rp.123.950.000,- yang terdiri dari Wakaf Uang Abadi sebesar Rp.109.850.000,- Wakaf Uang Kolektif sebesar Rp.2.100.000,- dan Wakaf Uang Berjangka Rp.12.000.000,-. Sedangkan dana hasil pengelolaan yang diterima oleh SIT Sahabat alam sebagai mauquf alaih sebesar Rp.2.158.981,-. Program wakaf uang telah memenuhi rukun dan syarat wakaf sesuai dengan peraturan yang berlaku. 2) Pengelolaan wakaf uang menuju sekolah bebas biaya di SIT Sahabat Alam dalam hal penghimpunan wakaf uang bekerjasama dengan YEWI sebagai platform digital dan edukasi wakaf serta dengan Yayasan Hasanah Jariah Indonesia (YHJI) sebagai nazhirnya. Penyaluran wakaf uang diperuntukan kepada SIT Sahabat Alam sebagai mauquf alaih. Kontrol dan evaluasi penggunaan hasil wakaf uang masih dilakukan oleh Pembina Yayasan Mutiara Tarbiyah dan belum melibatkan pengawas eksternal. Pengelolaan wakaf uang mulai dari penghimpunan, penyaluran sampai kontrol dan evaluasi dilandasi atas dasar filosofi suci dalam bertujuan artinya seluruh kegiatan pengelolaan wakaf bebas dari unsur-unsur yang dilarang agama.. Hasil simulasi perhitungan wakaf, pada tahun ke-40 dana pengelolaan wakaf mampu memenuhi biaya opersional sekolah, orang tua tidak lagi dibebani dengan pembayaran biaya operasional. Hal ini berarti sekolah bebas biaya telah terwujud.
Abstract
Cash waqf is waqf done by a person, group of people, institution or legal entity in the form of cash. The utilization of waqf is very broad, one of which is intended for the education sector. In early 2022, SIT Sahabat Alam launched a cash waqf program towards a fee-free school. The program has several benefits and objectives, namely for the construction of school buildings or other operations towards a fee-free school. The purpose of this study is to analyze the program and management of cash waqf towards a fee-free school at SIT Sahabat Alam Palangka Raya.
This research uses qualitative research methods with a locus at SIT Sahabat Alam Palangka Raya. Data collection techniques through observation, interviews and documentation studies. The sources of this research amounted to 6 people, consisting of the Chairman of Yayasa Mutiara Tarbiyah, School Director, Director of Finance, Director of Infrastructure Facilities, Parents of Students and Yayasan Edukasi Wakaf Indonesia (YEWI).
The findings of this study indicate that 1) The Cash Waqf Program towards a fee-free school at SIT Sahabat Alam began in early 2022, motivated by financial problems. The money waqf collected until February 16, 2023 amounted to Rp.123,950,000,- consisting of Perpetual Money Waqf of Rp.109,850,000,- Collective Money Waqf of Rp.2,100,000, - and Term Money Waqf of Rp.12,000,000,- While the funds received by SIT Sahabat alam as mauquf alaih amounted to Rp.2,158,981. The cash waqf program has fulfilled the pillars and conditions of waqf in accordance with applicable regulations. 2) The management of cash waqf towards fee-free schools at SIT Sahabat Alam in terms of collecting cash waqf in collaboration with YEWI as a digital platform and waqf education and with Yayasan Hasanah Jariah Indonesia (YHJI) as the nazhir. The distribution of cash waqf is intended for SIT Sahabat Alam as mauquf alaih. Control and evaluation of the use of cash waqf proceeds is still carried out by the Trustees of Mutiara Tarbiyah Foundation and has not involved external supervisors. The management of cash waqf starting from collection, distribution to control and evaluation is based on the basis of a holy philosophy in purpose, meaning that all waqf management activities are free from elements prohibited by religion. The results of the waqf calculation simulation, in the 40th year of waqf management funds are able to meet the operational costs of the school, parents are no longer burdened with paying operational costs. This means that cost-free schools have been realize
Manajemen Sumber Belajar di MAN 1 Murung Raya, Kabupaten Murung Raya
No full textAbstrak
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Sumber belajar terdiri dari perangkat hardware, media software dan lingkungan harus dimanajemen dengan baik agar dapat digunakan secara efektif dan efisien. Hal ini sangat menarik bagi peneliti untuk dijadikan objek penelitian sehingga peneliti berkeinginan meneliti “manajemen sumber belajar di MAN 1 Murung Raya, Kabupaten Murung Raya.
Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis perencanaan sumber belajar di MAN 1 Murung Raya, serta mendeskripsikan dan menganalisis pengorganisasian sumber belajar di MAN 1 Murung Raya, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah.
Penelitian berlokasi di MAN 1 Murung Raya dengan alamat di jalan KH. Ahmad Dahlan, Kelurahan Beriwit, Kecamatan Murung, Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah. Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini adalah Kepala madrasah dan informan pada penelitian ini yaitu kepala madrasah, wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana, kepala perpustakaan, serta guru di MAN 1 Murung Raya. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Sedangkan analisa data menggunakan beberapa tahapan yakni: reduksi data, penyajian data atau data display, kemudian penarikan kesimpulan atau data diverifikasi
Hasil penelitian ini menunjukkan perencanaan perangkat hardware di MAN 1 Murung Raya dimulai dengan rapat, melakukan analisis kebutuhan, penetapan program dan merealisasikan program. Perencanaan software pembelajaran di MAN 1 Murung Raya dilakukan secara mandiri oleh guru mata pelajaran melalui rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Perencanaan lingkungan di MAN 1 Murung Raya sebagai sumber belajar menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) masing-masing guru mata pelajaran. Pengorganisasian perangkat hardware di MAN 1 Murung Raya meliputi kegiatan penetapan penanggung jawab, menetapkan SK tugas tambahan, menyusun jadwal pemanfaatan sumber belajar agar terorganisir, efektif dan efisien. Pengorganisasian media software di MAN 1 Murung Raya dilaksanakan oleh guru secara mandiri dan disimpan oleh guru yang bersangkutan di media penyimpanan seperti google drive. Pengorganisasian lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dilaksanakan melalui koordinasi dengan wakil kepala madrasah bidang sarana dan prasarana dalam pemanfaataannya agar tidak terjadi bentrokan jadwal.
Abstract
Each education unit must have facilities that include furniture, educational equipment, educational media, books and other learning resources needed to support an orderly and continuous learning process. Learning resources consisting of hardware devices, software media and the environment must be managed properly so that they can be used effectively and efficiently. This is very interesting for researchers to be used as research objects so that researchers want to research "learning resource management in MAN 1 Murung Raya, Murung Raya Regency .
The purpose of this study is to describe and analyze the planning of learning resources in MAN 1 Murung Raya, as well asdescribe and analyze the organization of learning resources in MAN 1 Murung Raya, Murung Raya Regency, Central Kalimantan.
The research is located at MAN 1 Murung Raya with an address on KH street. Ahmad Dahlan, Beriwit Village, Murung District, Murung Raya Regency, Central Kalimantan. This qualitative descriptive research uses data collection techniques through observation, interviews and documentation. The subjects in this study were the head of the madrasah and informan in this study, namely the head of the madrasah, the deputy head of the madrasah for facilities and infrastructure, the head of the library, and teachers at MAN 1 Murung Raya. The technique of checking the validity of the data is carried out by means of source triangulation and te k nik triangulation. While data analysis uses several stages, namely: data reduction, presentation of data or display data, then drawing conclusions or verified data
The results of this study show that the planning of hardware devices in MAN 1 Murung Raya begins with a meeting, conducting a needs analysis, determining the program and realizing the program. Planning of learning software in MAN 1 Murung Raya is carried out independently by subject teachers through a learning implementation plan (RPP). Environmental planning in MAN 1 Murung Raya as a learning resources is in accordance with the learning implementation plan (RPP) of each subject teacher. Organizing hardware devices in MAN 1 Murung Raya includes activities to determine the person in charge, set additional task decrees, compile a schedule for the use of learning resources to be organized, effective and efficient. The organization of software media in MAN 1 Murung Raya is carried out by teachers independently and stored by the teacher concerned in storage media such as google drive. The organization of the surrounding environment as a learning resource is carried out in coordination with the deputy head of the madrasah for facilities and infrastructure in its use so that there are no schedule clashes
Gambaran penyesuaian diri siswa baru kelas x MA Hidayatul Insan Fii Ta’limiddin Kota Palangka Raya
Get PDFAdjustment to new students is very much needed considering that every day students communicate either directly or indirectly to teachers, peers and the social environment where students attend school. From these findings, children who are easy to adjust to receive support and motivation from parents, peers and teachers, therefore
external support has succeeded in making them grow internally motivated to be able to overcome the adjustment problems they face. Therefore, it is necessary to see how the description of the adjustment of the new students of class X MA Hidayatul Insan Fii Ta'limiddin Palangka Raya City. This study used a qualitative method with six students as informants consisting of three male students and three female students. The success of students in adjustment can be overcome if students are able to adapt well academically and socially
