532 research outputs found
Sort by
THE IMPACT OF FUEL PRICES, MONEY SUPPLY (M2), AND GROSS DOMESTIC PRODUCT ON INFLATION: THE CASE OF INDONESIA
Get PDF
PENGARUH PELUAHAN SEBAGIAN PADA TEMBUS BAHAN ISOLASI POLYETHYLENE KERAPATAN RENDAH (LDPE) TERHADAP WAKTU DAN UKURAN DIAMETER CELAH DENGAN MENGGUNAKAN SISTEM ELEKTRODA METODA CIGRE II
Get PDFMeningkatnya pertumbuhan penduduk berpengaruh terhadap meningkatnya kebutuhan energi listrik, cara yang efektif untuk menyalurkan energi listrik adalah dengan menggunakan kabel pengantar yang bisa menyalurkan listrik tegangan tinggi. Hal tersebut tentunya harus didukung oleh sistem isolasi kabel yang baik dan handal untuk menjaga keselamatan konsumen dan keamanan peralatan sistem. Salah satu bahan isolasi yang banyak digunakan adalah isolasi dengan bahan Low Density Polyethylene (LDPE). Dalam penggunaannya, isolasi kabel dapat mengalami degradasi sehingga tidak dapat berfungsi sebagai isolator yang baik. Salah satu penyebab utama penurunan kualitas isolasi adalah karena adanya void dalam isolasi kabel sehingga menyebabkan terjadinya peluahan sebagian (Partial Discharge). Oleh karena itu, sangat perlu untuk mengetahui karakteristik dari partial discharge yang terjadi pada isolasi kabel, khususnya LDPE tersebut. Dengan melakukan pengujian dengan sistem elektroda metoda CIGRE II, akan diperoleh keterangan mengenai pengaruh PD terhadap variasi tegangan dan ukuran rongga (void). Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa semakin besar void maka waktu tembus semakin cepat dan juga semakin besar tegangan terapan maka waktu tembus semakin singkat.
Kata Kunci : CIGRE II, Partial Discharge, Void, Tegangan Terapan dan LDP
STUDI TEKNO EKONOMI PEMBUATAN PUPUK ORGANIK DARI LIMBAH PADAT PEMBUATAN BIOGAS DAN JERAMI DI PT. STICHTING HET GROENE WOUDT (SHGW) BIO TEA INDONESIA
Get PDFABSTRAK
Penelitian ini dilaksanakan di PT. Stichting Het Groene Woudt (SHGW) Bio Tea Indonesia pada bulan Januari sampai dengan Februari 2012. Analisis kandungan unsur hara pupuk organik dilakukan di Laboratorium Pusat Penelitian Pemanfaatan Iptek Nuklir (P3IN), Fakultas Pertanian, Universitas Andalas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pembuatan pupuk organik di PT. Stichting Het Groene Woudt (SHGW) Bio Tea Indonesia, mengetahui kinerja mesin yang digunakan untuk pembuatan pupuk organik, melakukan pengujian kandungan unsur hara dari pupuk organik yang diproduksi, serta menghitung biaya pokok dari pupuk organik yang diproduksi. Penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan meliputi pemotongan jerami sisa pakan ternak, pemisahan limbah padat pembuatan biogas dengan limbah cair pembuatan biogas, dan pencampuran limbah padat pembuatan biogas dan jerami.
Hasil penelitian terhadap kandungan unsur hara pupuk organik yang dihasilkan adalah kandungan unsur N-total sebesar 0,84 %, kandungan unsur P sebesar 0,728 %, kandungan unsur K sebesar 1,55 %, kandungan unsur C-Organik sebesar 40,54%, rasio C/N sebesar 48,26%, pH sebesar 8,1, kadar air sebesar 49,12 %. Nilai kandungan unsur hara pupuk organik secara keseluruhan bagus, tetapi pada nilai rasio C/N dan pH belum memenuhi standar SNI 19-7030-2004. Biaya pokok pembuatan pupuk organik meliputi pemotongan jerami sebesar Rp 157,31/kg, pemisahan limbah padat pembuatan biogas dengan limbah cair pembuatan biogas sebesar Rp 106,08/kg, dan pencampuran limbah padat pembuatan biogas dan jerami sebesar Rp 85,59/kg. Biaya pokok pemotongan jerami di PT. Stichting Het Groene Woudt (SHGW) Bio Tea Indonesia murah dibandingkan biaya pokok pemotongan jerami secara manual sebesar Rp 281,25/kg.
Kata kunci : Pupuk organik, kandungan unsur hara, biaya poko
STUDI KESTABILAN PERALIHAN DENGAN METODA KRITERIA SAMA LUAS (Studi Kasus : PLTA Besai)
Get PDFSuatu sistem tenaga listrik dapat dinyatakan bekerja dengan baik jika sistem tersebut mampu melayani beban secara kontinu pada tegangan dan frekuensi konstan. Agar dapat bekerja dengan baik, maka sistem tenaga listrik harus memiliki kemampuan untuk menjaga kestabilannya. Gangguan peralihan yang tidak diatasi secara tepat akan mengganggu kestabilan dan dapat menyebabkan sistem kehilangan sinkronisasi. Untuk mengatasi gangguan peralihan secara tepat, diperlukan studi kestabilan peralihan dalam menjaga kestabilan sistem. Penelitian ini berusaha menganalisa kestabilan generator pembangkit dengan metode kriteria sama luas. Metoda ini merupakan metode berdasarkan pada keseimbangan energi dengan pendekatan representasi grafik. Gangguan peralihan yang dipilih adalah gangguan tiga fasa seimbang. Kestabilan sistem yang dianalisa dalam penelitian ini adalah perubahan daya mekanis peralihan maksimum dan sudut daya kritis gangguan tiga fasa. Studi kasus yang digunakan adalah PLTA Besai yang terhubung ke bus Bukitkemuning. Perhitungan dan simulasi penelitian menggunakan bantuan program Matlab 7.0.1 dan toolbox Hadi Saadat. Dari hasil perhitungan dan simulasi program, diperoleh penambahan daya mekanis peralihan maksimum kestabilan sebesar 2.922 pu, sudut kritis pemutusan gangguan terkecil adalah 118.279o, waktu pemutusan gangguan kritis kestabilan tercepat adalah 0.36 detik.
Kata kunci: Stabilitas peralihan, sinkronisasi, kriteria sama lua
Pemilihan Strategi untuk Usaha Minuman Tradisional dalam Kemasan Menggunakan Analisis SWOT studi Kasus: Usaha Kopi Kawa Daun
Get PDFPERBEDAAN KADAR MATRIKS METALLOPROTEINASE 8 CAIRAN SULKUS GINGIVA PADA PEMAKAIAN ALAT ORTODONTI CEKAT YANG BERTUJUAN TERAPI DAN AKSESORIS
Get PDFABSTRACT THE DIFFERENCE OF LEVEL MATRIX METALLOPROTEINASE 8 GINGIVAL CREVICULAR FLUID ON ORTHODONTIC FIXED APPLIANCE FOR THERAPY AND ACCESSORIES PURPOSE Aida Fitriana Fixed orthodontic appliance used to move the teeth into the ideal position in the arch . Phenomena shows fixed orthodontic appliance used as an accessory not intended for treatment . Tooth movement process requires an enzyme activity of the enzyme matrix metalloproteinase - 8 ( MMP - 8 ) is produced by PMN , fibroblasts , macrophages . MMP - 8 plays a very important role in the process of tooth movement , in the presence of MMP - 8 is predominantly type I collagen found in the periodontal ligament would be degraded to allow osteoclasts and osteoblasts move in the extracellular matrix The aims of this study to determine whether there are differences in the levels of MMP - 8 GCF on the use of fixed orthodontic therapy purpose and accessories with duration of use less than 6 months and more than 6 months. Twenty- four subjects were divided into four groups: use accessories with less than 6 months , more than 6 months , therapy group with the use of less 6 months , therapy group over 6 months. Each subject taken gingival crevicular fluid samples ( GCF ) with superficial intrasulcular technique using paper point No. 15 for 3 minutes on the mesial and distal maxillary canines . Then performed using the ELISA kit Human MMP8 Abcam. From the statistical analysis it appears there was no difference between the levels of MMP - 8 accessories group with the therapy group ( p > 0,05 ). From the results of this study concluded that there was no difference between therapy groups with the accessories purpose group. Keywords : MMP - 8 , orthodontic, therapy , accessories, GCF
PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH SETELAH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 92/PUU-X/2012
Get PDFPelaksanaan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 92/PUU-X/2012
( Mega Noviariza Putri, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014, 84 halaman )
Kata Kunci : Fungsi Legislasi, Putusan MK
ABSTRAK
Kedudukan DPR sebagai lembaga perwakilan, sangat kuat dengan kekuasaan yang
cenderung berlebihan (legislative heavy )yang diberikan oleh UUD 1945 (setelah perubahan)
dapat dilihat dari ketentuan Pasal-Pasal 5 ayat (1), Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 11,Pasal
13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14 ayat (2),Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21 dan Pasal 22
ayat (2) dan ayat (3). Sedangkan lembaga perwakilan yang lainnya yaitu DPD tidak memiliki
kedudukan dan kekuasaan yang sebanding dengan DPR dimana sama-sama merupakan lembaga
perwakilan rakyat bahkan cenderung hanya menjadi lembaga pertimbangan bagi DPR.Terhadap
kewenangan dan hak legislasi DPD yang tidak seimbang dan tidak sejajar dengan DPR inilah
maka DPD melakukan judicial riview terhadap kewenangan DPD dalam hal membahas
RUU,terhadap UU No. 27 Tahun 2009 tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD dan UU No. 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan terhadap Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Maret 2012 pukul 15.20 WIB dengan Perkara
Nomor.92/PUU-X/2012 telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, hal yang
penting yang akan dikaji dalam skripsi ini adalah Pertama, Bagaiamana fungsi legislasi DPD
sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 kedua, Bagaimana fungsi
legislasi DPD dalam putusan Mahkamah Konstitusi No. 92/PUU-X/2012 dan yang Ketiga,
Bgaiamana pelaksanaan fungsi legislasi DPD setelah putusan Mahkamah Konstitusi No.92/PUUX/
2012. Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan penulisan maka penelitian dilakukan
dengan metode pendekatan masalah dengan masalah pertama dan kedua dilakukan dengan
pendekatan masalah yuridis normative dan masalah ketiga dilakukan dengan metode pendekatan
masalah yuridis empiris. Kewenangan DPD sebelum keluarnya Putusan MK terdapat beberapa
pasal yang mendistorsi kewenangan DPD terutama dalam hal fungsi legislasi. DPD tidak diikut
sertakan pada tahap pembahasan prolegnas, mereduksi kewenangan Legislasi DPD menjadi
setara dengan kewenangan legislasi anggota, komisi, dan gabungan komisi DPR, UU MD3
secara sistematis tidak mengikutsertakan DPD dari awal proses pengajuan RUU, UU MD3 juga
mendistorsi RUU usul DPD menjadi RUU usul DPR serta UU P3 telah merendahkan kedudukan
DPD menjadi lembaga Sub-Ordinat di bawah DPR dan UU MD3 dan UU P3 juga tidak
melibatkan DPD dalam seluruh proses pembahasan RUU yang berkaitan dengan kewenangan
DPD. Maka dengan keluarnya Putusan MK yang mengabulkan sebagian dari permintaan
pengujian UU MD3, MK telah mengembalikan nyawa DPD sebagai lembaga Negara yang
mempunyai kedudukan yang sama dengan DPR, yang paling penting dalam putusan ini adalah
DPD diikutsertakan dalam pembahasan RUU pada Tingkat I dan Tingkat II. Berdasarkan
keluarnya putusan MK tersebut maka kewenangan DPD yang direduksi oleh beberapa pasal
dalam UU MD3 dan UU P3 telah dikembalikan. Proses terakhir yang akan ditempuh DPD
adalah dengan memperjuangkan dan mengusahakan untuk melakukan amandemen ke 5 (Lima)
terhadap Undang Undang Dasar 1945 serta memungkinkan untuk merevisi UU MD3 dan UUP3
PENGGUNAAN BIOPOLIMER POLI (3-HIDROKSIBUTIRAT) SEBAGAI PENYALUT PADA FORMULASI MIKROKAPSUL NIFEDIPIN
Get PDFABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang mikroenkapsulasi nifedipin dengan penyalut
poli (3-hidroksibutirat) menggunakan metode emulsifikasi penguapan pelarut
dengan rasio obat-polimer 1:1; dan 1:1,5 untuk dapat melepaskan obat secara
perlahan. Mikrokapsul yang dihasilkan dievaluasi meliputi spektroskopi IR, foto
SEM, distribusi ukuran partikel, penentuan loading obat, efisiensi enkapsulasi dan
hasil mikrokapsul serta uji disolusi dan kinetika pelepasan obat dengan
menggunakan metode basket dalam medium HCl 0,1 N. Spektrum IR
menunjukkan tidak adanya interaksi kimia nifedipin dan P(3HB) dalam
pembuatan mikrokapsul. Hasil foto SEM menunjukkan mikrokapsul yang
dihasilkan berbentuk sferis. Persentase kandungan nifedipin dalam mikrokapsul
(% loading) untuk formula 1 dan 2 berturut yaitu 34,64 ± 1,13 dan 25,17 ± 0,66%.
Mikrokapsul nifedipin mempunyai distribusi ukuran partikel 13,33 µm-133,30
µm yang dipengaruhi oleh konsentrasi P(3HB) yang digunakan. Persen efisiensi
disolusi (ED) pada formula 1 dan 2 berturut adalah 66,80488 ± 0,256253;
55,610959 ± 0,2819994 %. Pengujian statistik hasil efisiensi disolusi tersebut
menunjukkan terdapat perbedaan signifikan dengan (sig<0,05) yang berarti
peningkatan konsentrasi penyalut P(3HB) dapat meningkatkan penghambatan
pelepasan nifedipin dari mikrokapsul. Model kinetika pelepasan nifedipin dari
mikrokapsul mengikuti persamaan Langenbucher yaitu terjadi proses difusi dan
erosi mikrokapsul kemudian terjadi akumulasi dalam fraksi larutan yang berarti
tidak ada lag time atau pelepasan di awal yang lambat